Judicial Review di Mahkamah Konstitusi

Lia Intan S.

Kholif Nur R.

M. Rifky Dhafin Maya Liana D. S.

Sulis Setiyani A. S.

Bachtiar Dwi A. R.

Putri Nur C Nurhayati Genoveva S. G.

Oleh :

8111409010 8111409027 8111409060 8111409142 8111409183 8111409207 8111409213 8111409214 8111409257

Dasar Hukum Pengujian Undang Undang Di Makhakamah Konstitusi

    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 24, Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 29 ayat (1) huruf a) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Pasal 10 ayat (1) huruf a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (PMK) No. 06/PMK /2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Judicial review

pengujian peraturan perundang undangan tertentu oleh hakim (yudikatif). Hal ini berarti hak atau kewenangan menguji (toetsingsrecht) dimiliki oleh hakim. Pengujian tersebut dilakukan atas suatu ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi

Toetsingsrecht Constitutional review

hak uji. Istilah ini digunakan pada saat membicarakan hak atau kewenangan untuk menguji peraturan perundang undangan.

pengujian suatu ketentuan perundang undangan terhadap konstitusi. Parameter pengujian dalam hal ini adalah konstitusi sebagai hukum tertinggi. Hal ini berbeda dengan judicial review yang dari lingkup materinya lebih luas karena menguji suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, jadi tidak terbatas pada konstitusi sebagai parameter pengujian

Pendapat Para Ahli



Bintan R. Saragih

hak dari Mahkamah Agung untuk menilai atau menguji secara material apakah suatu undang-undang bertentangan dengan atau tidak berlaku undang-undang yang dinyatakan bertentangan atau tidak sesuai tersebut.

Sri Sumantri

Mauro Capelletti

Secara substantif mengartikan judicial review sebagai sebuah proses penerjemahan nilai-nilai yang ditentukan oleh konstitusi melalui sebuah metode tertentu untuk menjadi suatu keputusan tertentu. Hak menyelidiki menguji dan materiil kemudian menilai, apakah suatu isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende acht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Jadi hak menguji materiil ini berkenaan dengan isi dari suatu peraturan dalam hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya .

Pengujian Undang-Undang Di Indonesia dibagi dua:

1. Hak Menguji Formal (formele toetsingsrecht)

wewenang untuk menilai suatu produk legislatif seperti undang-undang, misalnya terjelma melalui prosedur sebagaiman telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Pengujian formal biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya (Fatmawati 2005:5).

2. Hak Menguji Material (materiele toetsingsrecht)

suatu wewenang untuk menyelidiki perundang-undangan itu sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Pengujian material materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut berlaku umum

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (PUU)

Hal-hal Terkait Dengan PUU

   Undang-undang yang dapat dimohonkan pengujian, yaitu undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945 (Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2003) Pihak yang dapat bertindak dalam permohonan pengujian undang-undang (Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003) Bentuk pengujian undang-undang;

 Kewajiban MK menyampaikan salinan permohonan kepada institusi/lembaga negara tertentu (terutama lembaga negara pembentuk undang-undang);  Hak MK terhadap lembaga negara terkait dengan permohonan; meminta keterangan  Materi putusan;  Akibat putusan pengujian undang-undang dan kewajiban MK setelah putusan.

Perorangan WNI Kesatuan Masyarak at Hukum Adat

PEMOHON DALAM PERKARA PUU

Lembaga Negara Badan Hukum Publik atau Privat

KEWAJIBAN MK TERKAIT PERMOHONAN PUU

   Pemberitahuan dan permintaan untuk penghentian pengujian peraturan dibawah UU kepada Mahkamah Agung RI Penyampaian Salinan Permohonan kepada Presiden RI Penyampaian Salinan Permohonan kepada DPR RI

HAL-HAL TERKAIT DENGAN PUTUSAN PUU

1. Putusan yang mengabulkan permohonan dalam Berita Negara RI dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari dalam sidang terbuka untuk umum

(Ps. 57 ayat (3))

3. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden dan MA (Ps.59) 4. Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang dimohonkan pengujian dan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat dimohonkan pengujian kembali (Ps.60) 5. Pengkecualian bila permohonan didasarkan pada alasan konstitusional berbeda (Ps. 42 PMK tentang PUU)

Tahapan pengajuan dan pemeriksaan permohonan uji materil

1. Pengajuan permohonan Pasal 4, 5 PMK No. 06/PMK/2005) Pengajuan permohonan

Tertulis ( Bahasa Indonesia ) Tanda Tangan Pemohon

2. Pemeriksaan kelengkapan permohonan oleh panitera Mahkamah Konstitusi (Pasal 6 PMK No. 06/PMK/2005)

Panitera MK Memberi tahu jika syarat kurang lengkap Memerikjsa kelengkapan administrasi

3. Pencatatan permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) (Pasal 7 PMK No. 06/PMK/2005)

Panitera melakukan pencatatan permohonan yang sudah lengkap ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

salinan DPR & PRESIDEN MK MA

4. Pembentukan Panel Hakim

PANITERA Berkas perkara Susunan Panel Hakim

5. Penjadwalan Sidang (Pasal 8 PMK No. 06/PMK/2005)

Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan dicatat dalam BRPK, Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama untuk sidang pemeriksaan permohonan Pemanggilan sidang harus sudah diterima oleh pemohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat tiga hari sebelum hari persidangan.

6. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan (Pasal 10, 11 PMK No. 06/PMK/2005)

PANEL HAKIM Pemeriksaan Pendahuluan Hakim memberi nasihat Kepada pemohon untuk Melengkapi dan atau memperbaiki permohonannya

7. Sidang pemeriksaan pokok perkara dan bukti-bukti; (Pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17 PMK No. 06/PMK/2005)

Sidang Pleno & Terbuka untuk umum 9 Hakim Para pihak yang berperkara

8. Putusan (Pasal 31-43 PMK No. 06/PMK/2005)

Putusan MK Musyawarah RPH Rapat Permusyawaratan Hakim Ketua Sidang PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pengajuan permohonan pengujian undang-undang dapat berupa: (Pasal 43 PMK No. 06/PMK/2005) Dikabulkan

Apabila materi muatan yang terdapat dalam undang-undang melanggar UUD dan apabila pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD;

Ditolak

Apabila dalam persidangan terbukti bahwa ternyata undang-undang yang oleh pemohon diajukan uji materil baik pembentukan maupun materinya tidak bertentangan dengan UUD;

Tidak diterima

Apabila syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang tidak dipenuhi