Transcript Filsafat Hukum - STIE Mandala Jember

FILSAFAT HUKUM
O
L
E
H

DR. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si
4/13/2015
home
back
next
TEMA POKOK :






SUB TEMA: MENJELASKAN PENGERTIAN HUKUM DARI
BERBAGAI PERSPEKTIF
STANDARD KOMPETENSI: KEMAMPUAN MENGANALISIS
HUKUM DARI PERSPEKTIF FILSAFAT
KOMPETENSI DASAR: MAMPU MENDESKRIPSIKAN,
MENJELASKAN, DAN MEMAHAMI ARTI HUKUM SECARA
FILOSOFIS
TUJUAN : MAMPU MENDESKRIPSIKAN, MENJELASKAN,
MEMAHAMI HUKUM DARI PERSPEKTIF FILSAFAT
TUJUAN KHUSUS: - MAMPU MENGANALISIS REALITAS HUKUM
DENGAN PENDEKATAN FILSAFAT, KHUSUSNYA PENGERTIAN
HUKUM (IUS – LEGE/LEX; LAW – LEGAL; HUKUM – UNDANGUNDANG)
PENGERTIAN HUKUM INI ADA BANYAK RAGAM TERGANTUNG
4/13/2015
PADA
PAHAM YANG DIANUT. MISALNYA, KAUM ANALITIKA
MENGATAKAN LAW AS COMMAND OF THE SOVEREIGN
(HUKUM ADALAH PERINTAH PENGUASA).
home
back
next
DEFINISI FILSAFAT






PENGERTIAN FILSAFAT
SECARA ETIMOLOGIS : FILSAFAT TERDIRI DARI FILO DAN SOPHIA.
FILO = CINTA; SOPHIA = KEBIJAKSANAAN
JADI FILOSOPHIA ATAU FILSAFAT = CINTA AKAN KEBIJAKSANAAN
(LOVE OF WISDOM) DALAM ARTI SEDALAM-DALAMNYA
SECARA HARAFIAH MENURUT FILSAFAT ARAB = FILSAFAT ADALAH
KEGANDRUNGAN SESEORANG UNTUK MENCARI DAN MENEMUKAN
KEBENARAN YANG HAKIKI. GANDRUNG = CINTA YANG SEDALAMDALAMNYA SEHINGGA SELALU BERUSAHA MENCARI DAN
MENEMUKAN KEBENARAN HAKIKI = HAKEKAT KEBENARAN SEJATI
SECARA AKADEMIK = FILSAFAT ADALAH USAHA MANUSIA YANG
DILAKUKAN SECARA SENGAJA UNTUK MENEMUKAN KEBENARAN
YANG HAKIKI.
USAHA MANUSIA SECARA SENGAJA = LOGIS/RASIONAL, SISTIMATIS,
OBJEKTIF,
4/13/2015 DAN UNIVERSAL.
home
back
next










ONTOLOGI = APAKAH
EPISTEMOLOGI = BAGAIMANAKAH
AKSIOLOGI = UNTUK APA
MENGAPA?
5W=1H
WHAT / WHO
WHERE =
4/13/2015
WHEN
=
HOW =
WHY =
home
back
next
CARA KERJA FILSAFAT




RADIKAL
SISTIMATIS / DIALEKTIKA
TERSTRUKTUR
UNIVERSAL
4/13/2015
home
back
next
MENGAPA ORANG BERFILSAFAT?
ADA TIGA HAL YANG MEMBUAT SESEORANG BERFILSAFAT:
– HERAN:
•
PLATO MENGATAKAN: MATA KITA MELIHAT BINTANG-BINTANG, MATAHARI,
BULAN, DAN LANGIT. APA DAN MENGAPA REALITAS YANG KITA LIHAT ITU.
JAWABAN ATAS PERTANYAAN ITU MEMBUAT ORANG BERFILSAFAT
•
IMANUEL KANT: COELUM STELLATUM SUPRA ME, LEX MORALIS INTRA ME
(LANGIT BERBINTANG-BINTANG DI ATAS SAYA DAN HUKUM MORAL DI
DALAM DIRI SAYA) = APA ITU BINTANG-BINTANG? MENGAPA ADA HUKUM
MORAL SEPERTI MENGAPA ORANG DILARANG MEMBUNUH, MENCURI,
MENGHINA ORANG. JAWABAN ATAS PERTANYAAN INI IA BERFILSAFAT.
– SANGSI / RAGU
•
SINT AUGUSTINUS (354 SM) DAN RENE DESCARTES (1596 – 1650) :
KESANGSIAN MERUPAKAN SUMBER UTAMA BAGI PEMIKIRAN SESEORANG.
BENARKAH BUMI INI DATAR? BENARKAH MANUSIA MEMILIKI ROH?
•
IMANUEL KANT : COGITO ERGO SUM = SAYA BERPIKIR, MAKA SAYA ADA.
BERPIKIR = SADAR
4/13/2015
– SADAR
AKAN KETERBATASAN
•
MANUSIA BERFILSAFAT KARENA IA SADAR AKAN KETERBATASANNYA.
KETERBATASAN BERPIKIR, MELIHAT, MENDENGAR, MERABA, MERASA,
DAN SEBAGAINYA.
home
back
next
PENGERTIAN HUKUM
– Hukum adalah seperangkat kaidah normatif yang dibuat oleh
lembaga berwenang, berfungsi sebagai pedoman berperilaku
untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, dan jika kaidah
tersebut dilanggar akan dikenai sanksi. Dari definisi di atas,
terlihat bahwa yang disebut hukum itu harus mengandung
paling tidak ada 6 (lima) unsur, yaitu: (a) kaidah normatif; (b)
dibuat oleh lembaga atau badan yang berwenang; (c)
berfungsi sebagai pedoman untuk bertingkah laku; (d) untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat; (e) bersifat memaksa;
dan (e) sanksi.
– Pandangan ini dikemukakan oleh kaum normatif. Sebab
mereka mengatakan bahwa hukum adalah seperangkat
normatif.
– Apakah hukum itu harus normatif?
4/13/2015
– Ya,
salah satu cirikhas hukum adalah normatif. Jika tidak ada
normatif ia bukan hukum, tetapi tidak semua yang bersifat
normatif itu adalah hukum.
home
back
next
HUKUM SEBAGAI KAIDAH NORMATIF
A) Unsur pertama, kaidah normatif terdiri dari
perintah dan larangan, hak dan kewajiban, serta
tugas dan wewenang. Ada 4 (empat) kaidah, yaitu
kaidah sosial, kaidah kesusilaan, kaidah agama,
dan kaidah hukum. Masing-masing kaidah itu
memiliki cirikhasnya masing-masing. Misalnya
cirikhas tentang sumber, materi, dan sanksi.
Dalam konteks yang sedang kita pelajari ini
adalah kaidah hukum (bukan kaidah sosial, kaidah
kesusilaan, apalagi kaidah agama).
Dari pengertian di atas terlihat bahwa tidak semua
yang
normatif itu adalah hukum, tetapi juga
4/13/2015
kaedah agama, kesusilaan/moral, dan sosial/
kemasyarakatan, akan tetapi hukum selalu ada
back next
home
unsur normatif, yaitu norma hukum.
ISI NORMA HUKUM





Norma Hukum juga berisi: Hak dan Kewajiban. Hak dan
kewajiban selalu berdampingan. Menurut alam pikiran Timur
atau Ketimuran, hak dan kewajiban merupakan binari oposisi
atau dwitunggalisme. Hak dan Kewajiban merupakan objek
hukum.
Norma Hukum berisi perintah dan larangan bersumber dari
negara dan negara mendistribusikan, mendelegasikan, atau
menugaskan kepada institusi, dan oleh institusi diteruskan lagi
kepada petugas perorangan sebagai pelaksana, karena institusi
tidak memiliki kaki, tangan, mata, telinga, kepala, dan
sebagainya. Seorang petugas pelaksana hukum (bukan hanya
penegak hukum saja) adalah simbol hukum, sehingga jika
seseorang melawan seorang pelaksana hukum (apalagi penegak
hukum), dianggap sebagai melawan hukum, dan kepadanya
akan diambil tindakan berdasarkan hukum.
Tugas dan wewenang: kelanjutan dari perintah dan larangan
adalah
tugas dan wewenang.
4/13/2015
Hukum yang benar : hukum yang memuat keadilan
Keadilan ada jika terdapat kesesuaian antara: hak – kewajiban,
perintah – larangan, tugas – wewenang.
back next
home
PERINTAH



LAW AS COMMAND artinya Hukum adalah perintah.
Perintah selalu berdampingan dengan larangan. Perintah
dan larangan berisi: aturan berperilaku ditujukan baik
kepada institusi maupun dan terutama kepada inidividu
baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai
pembuat, pelaksana, atau penegak hukum.
Aturan berperilaku ini berfungsi sebagai pedoman.
Pedoman berasal dari kata “dom” dalam bahasa Jawa
berarti jarum penunjuk arah.
Misalnya, seorang pelaut di laut lepas, seorang militer di
tengah hutan rimba, atau seorang penjelajah di padang
pasir, yang tidak mengetahui arah mata angin, ia akan
tersesat. Oleh karena itu ia harus memiliki ‘kompas’ dan di
dalam kompas itu ada jarum penunjuk arah mata angin.
Berdasarkan
jarum penunjuk arah mata angin, ia dapat
4/13/2015
mengambil tindakan untuk pergi ke arah yang ia inginkan.
Jika tidak, maka ia akan tersesat.
home
back
next
HUKUM SEBAGAI ALAT, BUKAN TUJUAN


Seorang pengendara sepeda motor atau mobil, selalu dan perlu
memperhatikan jarum pada spidometer. Kecepatan kendaraan
ditunjukkan oleh spidometer itu, jika kecepatan tnggi tanpa terkontrol
dan terkendali, maka akan terjadi selip, tabrakan, dan kecelakaan tidak
terhindarkan. Jarum spidometer berfungsi sebagai pedoman. Jarum
pada kendaraan bermotor juga sekaligus menunjukan hingga waktu
tertentu dengan jarak tertentu ia harus segera mengganti oli. Jika
jarum telah menentukan jarak tertentu dan waktu tertentu, si
pengendara/si pemilik tidak mengganti oli, maka akan terjadi gesekan
antar metal dalam mesin mekanik, sehingga terjadi aus dan rusak.
Jadi, ‘dom’ atau jarum dari kompas dan kendaraan bermotor berfungsi
sebagai penunjuk arah dan waktu dan dengan demikian, kecelakaan
dan kerusakan dapat dihindari. Hukum sebagai pedoman juga
berfungsi demikian. Artinya, jika kita tidak menaati hukum, ibarat
seseorang tidak memperhatikan ‘kompas’ ia akan tersesat, atau ibarat
seorang pengendara kendaraan bermotor yang tidak memperhatikan
spidometer, ia akan celaka. Tersesat dalam pengertian hukum, ia akan
menjadi terpidana dalam hukum pidana. Celaka atau rusak dalam
4/13/2015 hukum bermakna ia harus membayar ganti rugi atau denda
pengertian
dalam perkara hukum perdata, atau akan dipecat dari pekerjaannya,
jika seorang pegawai dalam perkara hukum tata negara.
home
back
next
HAK DAN KEWAJIBAN, TUGAS DAN WEWENANG


Selain perintah dan larangan, hukum juga berisi tentang
hak dan kewajiban, tugas dan wewenang. Hak dan
kewajiban adalah objek hukum. Hak dan kewajiban dibawa
sejak lahir oleh seorang manusia. Oleh karena itu, manusia
adalah subjek hukum. Dengan kata lain, manusia adalah
pendukung hak dan kewajiban.
Berbeda dengan hak dan kewajiban yang dibawa sejak
lahir, tugas dan wewenang diberikan oleh negara.
Berdasarkan tugas dan wwenang yang diberikan oleh
negara, maka ia disebut pelaksana hukum. Dan, jika
seseorang yang diberi tugas dan wewenang oleh hukum
untuk menegakkan hukum, maka ia disebut penegak
hukum. Misalnya, dalam Sistem Peradilan Pidana yang
disebut
4/13/2015 penegak hukum adalah Polisi, Jaksa, Hakim, dan
Lembaga Pemasyarakatan. Dan, dalam bidang Hukum Tata
Negara disebut Birokrat.
home
back
next
TUJUAN HUKUM UMUM SECARA POSITIVIS



Salah satu tujuan hukum adalah mencapai keadilan.
Keadilan dapat tercapai jika ada kesesuaian, keselarasan,
dan keseimbangan atau harmoni antara hak dan kewajiban,
tugas dan wewenang. Jika hanya ada kewajiban atau tugas
saja tanpa diberi hak atau wewenang yang seimbang, maka
hal itu disebut tidak adil, pelanggaran HAM, disebut juga
eksploitasi (penghisapan, berasal dari exploitation du
l’home par l’home = penghisapan manusia satu oleh
manusia lainnya).
Sejatinya tidak hanya keadilan, tetapi kesejahteraan, sebab
di dalam kesejahteraan memuat: adil, makmur, aman,
tertib, dan tenteram.
Hukum menunjuk pada keadilan = yang dimaksud adalah
keadilan normatif, yaitu kessuaian antara norma,
penerapan, dan penegakkan. Artinya ada keselarasan
4/13/2015
dalam
norma, proses, dan hasil akhir (in put – proccess –
out put).
home
back
next
LEMBAGA BERWENANG






Unsur kedua dari hukum adalah lembaga yang berwenang membuat hukum.
Sering sekali kita dibuat bingung bahwa lembaga pembuat hukum adalah
Lembaga Legislatif, di Indonesia disebut DPR/DPRD.
Sebetulnya, tidak hanya Lembaga Legislatif saja. Pandangan ini kalau kita
menganut Ajaran dari Teori Trias Politika yang dikemukakan oleh J. J.
Rouseau dan Teori Pemisahan Kekuasaan yang dikemukakan oleh
Montesquieu.
Tetapi, jika kita mengaut paham Demokrasi Pancasila yang tidak mengenal
pemisahan kekuasaan, maka lembaga yang berwenang membuat hukum itu
tidak hanya Lembaga Legislatif, tetapi juga Eksekutif dan Yudikatif.
Kekuasaan Legislatif membuat hukum melalui Undang-undang
Kekuasaan Eksekutif membuat hukum melalui dua hal yaitu: Regeling
(Keputusan) dan Besschikking (Penetapan). Contoh regeling, Keputusan
Presiden tentang kenaikan BBM, Keputusan Menteri tentang syarat-syarat
seorang PNS, Keputusan Bupati tentang suatu hal. Regeling adalah keputusan
Pejabat Administrasi Negara (Birokrat) yang bersifat umum. Contoh
besschikking, SK Kenaikan Pangkat si A, SK Mutasi si Joko. Besschikking itu
adalah
penetapan Pejabat Administrasi Negara yang bersifat personal
4/13/2015
(ditujukan kepada individu).
Dan, Lembaga Yudikatif membuat hukum melalui Keputusan Hakim yang
disebut Yurisprudensi.
home
back
next
TUJUAN HUKUM

Unsur keempat, tujuan hukum adalah kesejahteraan
masyarakat. Di atas dikatakan bahwa hukum hanyalah alat,
bukan tujuan. Oleh karena itu, jika hukum bertentangan
dengan kesejahteraan, maka hukum itu harus dibatalkan.
Yang dimaksud dengan kesejahteraan itu meliputi:
ketertiban,
ketenteraman
(keamanan
lahir
batin),
kemakmuran, dan keadilan. Ketertiban menyangkut
kelancaran dalam lalu lintas hukum, seperti tertib lalu
lintas di jalan raya, tertib dalam jual beli (misalnya jual beli
tanah), tertib administrasi (misalnya administrasi sekolah,
kantor), tertib sewa-menyewa (misalnya sewa-menyewa
gedung), da sebagainya. Ketenteraman menyangkut
keamanan lahir batin, tidak hanya lahiriah saja tetapi juga
menyangkut
keamanan batiniah/kerohanian (misalnya
4/13/2015
aman melakukan ibadah menurut keyakinan masingmasing orang).
home
back
next
SANCTIE

Unsur kelima, sanksi. Hukum adalah perintah (law as
command of the souvereign = hukum adalah perintah dari
penguasa/negara yang berdaulat) dan larangan. Perintah
untuk berbuat atau tidak berbuat, atau larangan untuk
berbuat atau tidak berbuat. Hukum sebetulnya tidak hanya
berisi perintah dan larangan tetapi juga anjuran dan
himbauan. Namun ada perbedaan antara perintah dan
larangan dengan anjuran dan himbauan. Pelanggaran atau
penyimpangan terhadap perintah dan larangan membawa
dampak atau akibat hukumnya adalah sanksi, sedangkan
pelanggaran atau penyimpangan terhadap anjuran dan
himbauan hanya membawa dampak atau akibat hukumnya
konseuensi hukum (legal concequence). Misalnya,
pengendara bermotor dihimbau memakai helm standard.
Pelanggaran terhadap penggunaan helm standard, jika
4/13/2015
terjadi
kecelakaan konsekuensinya adalah gegar otak.
Gegar otak bukan sanksi tetapi konsekuensi hukum.
home
back
next
MENGAPA FILSAFAT HUKUM DIPERLUKAN?
Menurut Sutiksno ada 5 hal mendorong orang berfilsafat
tentang hukum:
– Ketegangan dalam pikiran mereka, ketegangan antara
kepercayaan/kayakinan agama dengan hukum yang
berlaku.
– Ketegangan antara ideology yang dianut dengan
hukum yang dibuat; ketidaksesuaian antara hukum
yang mengatur dengan kebutuhan masyarakat yang
diatur hukum.
– Kesangsian tentang kebenaran yang hendak dibangun
oleh hukum itu.
– Ketegangan antara hukum alam/kodrat dengan hukum
positif.
4/13/2015
– Fungsi social dari hukum.
home
back
next
TUJUAN HUKUM
KEADILAN
(RECHTZEKERHEID)
KEMANFAATAN HUKUM
(DOELMATIGHEID)
KEPASTIAN HUKUM
(RECHTSMATIGHEID)
4/13/2015
home
back
next
FUNGSI HUKUM
TEORI KLASIK
TEORI
KONTEMPORER
KETERTIBAN
KETERATURAN/HARMONI
PEMBAHARUAN
SOSIAL (LAW AS A
TOOL OF SOCIAL
ENGINEERING)
KEADILAN SOSIAL
4/13/2015
home
back
next
FUNGSI HUKUM

TEORI KLASIK
– KETERTIBAN SOSIAL : NACHTWAKERSTAAT
(PENJAGA MALAM)
– KETERATURAN SOSIAL: HARMONI SOSIAL – JIKA
KETERTIBAN TERJAMIN AKAN MELAHIRKAN
HARMONI SOSIAL, YAITU SELARAS, SERASI, DAN
SEIMBANG
– MENJAMIN KEADILAN SOSIAL: JIKA HARMONI
TERJAGA DIHARAPKAN AKAN MEMBAWA KEADILAN
SOSIAL

TEORI
KONTEMPORER
4/13/2015
– HUKUM SEBAGAI PEMBAHARU MASYARAKAT (LAW
AS A TOOL SOCIAL ENGINEERING)
home
back
next
KEADILAN
SOCRATES
JOHN RAWLS
PLATO
ARISTOTELES
THOMAS AQUINAS
4/13/2015
home
back
next
SOCRATES DAN PLATO





SOCRATES TIDAK ADA TULISAN APAPUN
AJARAN SOCRATES DITEMUKAN DALAM
TULISAN – TULISAN PLATO
PLATO = DALAM BUKUNYA “THE REPUBLIC” =
KEADILAN DIPEROLEH MELALUI PENEGAKAN
HUKUM
HUKUM ADALAH SUATU ALIRAN EMAS = THE
RIGHT REASONING (CARA BERPIKIR BENAR)
HUKUM DIBUAT OLEH LEGISLATOR YANG MAHA
TAHU HUKUM SEBAGAI PENJELMAAN NEGARA
4/13/2015
home
back
next
ARISTOTELES


AJARAN KEADILAN ARISTOTELES = MISOTES (FILSAFAT
MORAL. Hukum = Moral) yaitu bahwa keadilan adalah titik
tengah di antara berbuat tidak adil dan menderita ketidakadilan
FIAT JUSTITIA BEREAT MUNDUS = memberikan kepada
setiap orang apa yang menjadi haknya
– justitia correctiva (keadilan korektif) = keadilan yang
didasarkan atas transaksi (sunallagamata) baik dilakukan
secara sukarela maupun dengan paksaan. Keadilan ini pada
umumnya terjadi dalam lapangan hukum privat seperti jualbeli, tukar-menukar, atau sewa-menyewa.
– justitia distributiva (keadilan distributif/membagi) = keadilan
membagi yang membutuhkan distribusi atas penghargaan.
4/13/2015
Keadilan
ini berkenaan dengan hukum public.
home
back
next
THOMAS AQUINAS = FILSAFAT SCOLASTIKA

THOMAS AQUINAS :
– KEADILAN KHUSUS = IUSTITIA SPESIFICA
– KEADILAN UMUM = IUSTITIA GENERALE/UNIVERSALITA

KEADILAN KHUSUS:keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas.

– keadilan yang membagi (justitia distributiva): keadilan ini menuntut
keadilan dalam membagikan serta membutuhkan pengorbanan. Mis,
hakim harus memiliki kompetensi sebagai hakim
– keadilan karena kebersamaan (justitia commutativa): adalah keadilan
berkenaan dengan kehidupan bersama dalam masyarakat yaitu dalam
transaksi seperti tukar-menukar, sewa-menyewa, jual-beli.
– keadilan yang memberi (justitia vindikativa): yaitu keadilan berkenaan
dengan pemberian sanksi jika kewajiban yang wajib dikerjakannya tidak
dikerjakan atau perintah yang wajib dihindari tetapi tidak dihiraukannya.
KEADILAN
4/13/2015 UMUM (IUSTITITA LEGALIS): keadilan menurut hukum =
keadilan normatif
home
back
next
4/13/2015
home
back
next