Transcript Kebijakan Fiskal
Kompetensi dasar:
Mendeskripsikan kebijakan pemerintah di bidang fiskal
Indikator
Mendeskripsikan pengertian pajak Mendeskripsikan fungsi pajak Mengidentifikasi pajak sebagai sumber pendapatan negara Mengidentifikasi pungutan resmi selain pajak Menghitung Pajak Penghasilan Menghitung pajak bumi dan bangunan
Kebijakan Fiskal
Adalah
kebijakan yang dilakukan dengan cara mengubah pengeluaran dan penerimaan negara yang bertujuan untuk
menciptakan stabilitas ekonomi
, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, serta keadilan dalam distribusi pendapatan
Recall….
Penerimaan Dalam negeri Sumber pendapatan negara hibah pinjaman Pajak Bukan pajak
Definition of Tax
Pajak adalah sumbangan wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara sesuai ketentuan undang undang yang berlaku, tanpa ada balas jasa (kontra prestasi) secara langsung yang diterima wajib pajak.
Fungsi Pajak
Fungsi Anggaran sebagi sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran Fungsi stabilitas berkaitan dengan kebijakan yg berhubungan dengan kstabilan harga menekan inflasi Fungsi distribusi pendapatan digunakan membangun sarana kepentingan publik Fungsi mengatur (deregulasi) perekonomian mengatur
Jenis-jenis pajak
Berdasarkan sistem pemungutannya > Pajak Langsung > Pajak tidak langsung Berdasarkan Lembaga yang memungut > pajak Negara > pajak daerah Berdasarkan sifatnya > Pajak subyektif > pajak objektif
Tarif Pajak
Tarif Proporsional Presentas e yang tetap
terhadap jumlah uang yang dikenai pajak
Tarif Tetap Jumlah yang tetap
berapapun jumlah uang yang dikenai pajak
Tarif Progresif Presentase semakin besar thd
jumlah uang yang dikenai pajak
Tarif Regresif Presentase yg semakin kecil thd
jumlah uang yang dikenai pajak
Pungutan resmi lainnya:
Retribusi pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemerian ijin yang disediakan pemerintah daerah.
Iuran iuran sehubungan fasilitas yang diberkan pemerintah secara tidak langsung Sumbangan wajib pungutan yang ditarik oleh lembaga tertentu tanpa ada balas jasa langsung Bea ekspor dan bea impor dikenakan terhadap barang tertentu saat melalui daerah pabean Indonesia pungutan yang Cukai iuran yang dikenakan pemerintah terhadap barang-barang tertentu
1. Pajak Penghasilan
Subyek Pajak
Orang Pribadi belum dibagi dan Badan usaha tetap warisan yang
Obyek Pajak Penghasilan
Penghasilan
= setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh WP yang dapat dipakai untuk konsumsi
Tarif pajak penghasilan orang pribadi
s/d 50.000.000
50.000.000 s/d 250.000.000
250.000.000 s/d 500.000.000
Di atas 500.000.000
=5% =15% =25% =30%
Tarif pajak penghasilan Badan Usaha
Mulai 1 Januari 2009 Tarif tunggal 28%
Pajak Terutang = PKP x Tarif pajak Penghasilan kena Pajak
Pendapatan Neto – Penghasilan tidak kena pajak
PTKP
Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 ( Mulai berlaku 1 januari 2009) 15.840.000 : untuk diri Wajib Pajak orang pribadi 1.320.000 : tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin 15.840.000 : tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami 1.320.000 : tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
Contoh soal:
1. (contoh soal PPH orang Pribadi) Pak Irfan bekerja di PT Garuda. Gaji neto per bulan Rp 1.900.000. Irfan mempunyai istri yang bekerja dengan gaji per bulan jga 1.900.000.
Irfan mempunyai satu orang anak. Hitung PPH terutangnya!
Jawab ….
Penghasilan neto Irfan sebulan Penghasilan istri sebulan Penghasilan neto keluarga Irfan Penghasilan neto satu tahun (12 x 3.800.000) PTKP (K/1) digabung istri bekerja WP 15.840.000
Kawin Istri 1 anak 1.320.000
15.840.000
1.320.000 + Total PTKP Pendapatan Kena Pajak PPH terutang 1 tahun= 5% x 11.280.000 = 564.000
Jadi PPh terutang Irfan setahun Rp 564.000
1.900.000
1.900.000 + 3.800.000
45.600.000
34.320.000 11.280.000
Contoh soal :
2. ( contoh soal PPh Badan) PT Andika Pratama mempunyai penghasilan kena pajak Rp 300.000.000,00 Berapa Pratama?
besar PPh terutang PT Andika
jawab
Penghasilan Kena Pajak Tarif PPh Badan Rp 300.000.000
28% Besar PPh terutang = 28% x Rp 300.000.000
= Rp 84.000.000
Pajak Bumi Bangunan
yaitu pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat bangunan dan atua mempunyai hak atau manfaat atas permukaan bumi.
Dasar hukumnya: UU No 12 tahun 1994
PBB
NJOP NJOPTKP NJKP TARIF PBB Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli wajar Besarnya mulai tahun 2001 yaitu Rp12.000.000
Apabila memiliki lebih dari 1 NJOP yang dikurangi NJOPTKP adalah nilai terbesar 20% dari NJOP (jika NJOP < 1 milyar rupiah) Atau 40% dari NJOP (jika NJOP ≥ 1 milyar rupiah) Dasar pengenaan pajak yaitu 0,5%
Contoh
Pak Bowo memiliki tanah seluas 100m 2 dengan harga Rp 400.000/m 2 . diatasnya didirikan rumah seluas 55m2 dengan NJOP Rp 650.000/m 2 . hitung berapa pajak yang ditanggung pak Bowo!
Penyelesaian …..
NJOP bumi 100m2 x Rp400.000
NJOP bangunan 55m2 x Rp650.000
NJOP bumi dan bangunan NJOPTKP NJOP dasar perhitungan PBB =Rp 40.000.000
=Rp 35.750.000 + =Rp 75.750.000
=Rp 12.000.000 = Rp 63.750.000
PBB terutang= Tarif X NJKP = 0,5% x 20% x 63.750.000
= 0,1% x 63.750.000
= Rp 63.750