Transcript kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan
1
LATAR BELAKANG
• Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Daerah.
• uu no.22 dan uu no.25 tahun 1999 yang diperbaharui melalui uu no.32 dan uu no.33 tahun 2004.
• uu ri no. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.
• uu ri no. 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.
• Perturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.
• Perturan Bupati Wonogiri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok , Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri.
• Perturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2012, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2013.
• Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 65 Tahun 2012, tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Wonogiri TahunAnggaran 2013.
SISTEMATIKA
1. Perkembangan Masalah Sosial di Indonesia 2. Kebijakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan 3. Pembedayaan Fakir Miskin 4. Evaluasi dan Perubahan Paradigma Kebijakan Sosial
Kelompok masalah sosial
(1) Kemiskinan,
meliputi kelompok warga yang menyandang ketidakmampuan sosial ekonomi atau warga yang rentan menjadi miskin seperti: (1) keluarga fakir miskin; (2) keluarga rawan sosial ekonomi; (3) warga masyarakat yang berdomisili di lingkungan kumuh.
(2) Keterlantaran,
meliputi warga masyarakat yang karena sesuatu hal mengalami keterlantaran fisik, mental dan sosial, seperti: (1) balita terlantar, (2) anak dan remaja terlantar, termasuk anak jalanan dan pekerja anak, (3) orang dewasa terlantar, (4) keluarga bermasalah sosial psikologis, dan (5) lansia terlantar.
(3) Kecacatan,
meliputi warga masyarakat yang mengalami kecacatan fisik dan mental sehingga terganggu fungsi sosialnya, seperti: (1) cacat veteran, (2) cacat tubuh, (3) cacat mental (retardasi, cacat mental psychotik), (3) tuna netra, (4) tuna rungu wicara dan (5) cacat bekas penderita penyakit kronis.
(4) Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku,
meliputi warga masyarakat yang mengalami gangguan fungsi-fungsi sosialnya akibat ketidakmampuannya mengadakan penyesuaian (
social adjusment)
secara normatif, seperti: (1) tuna susila, (2) anak konflik dengan hukum/ nakal, (3) bekas narapidana, (4) korban narkotika, (5) gelandangan; (6) pengemis dan (7) korban HIV/AIDS dan (8) eks penyakit kronis terlantar.
(5) Keterasingan/ keterpencilan dan atau berada dalam lingkungan yang buruk,
meliputi warga masyarakat yang berdomisili di daerah yang sulit terjangkau, atau terpencar pencar, atau berpindah-pindah, yang lazim disebut Komunitas Adat Terpencil.
(6) Korban Bencana Alam dan Sosial,
meliputi warga masyarakat yang mengalami musibah atau bencana, seperti: (1) korban bencana alam, dan (2) korban bencana sosial yang disebabkan oleh konflik sosial dan kemajemukan latar belakang sosial budaya.
(7) Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi,
meliputi warga masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, seperti: (1) anak yang dilacurkan, diperdagangkan dan bekerja dalam situasi terburuk (2) wanita korban tindak kekerasan, (3) Lanjut Usia korban tindak kekerasan; (4) pekerja migran korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminatif.
1. Penanggulangan kemiskinan; 2. Penanganan ketelantaran; 3. Penanganan kecacatan; 4. Penanganan ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; 5. Penanganan keterasingan/keterp encilan; 6. Penanganan korban bencana alam dan sosial; 7. Penanganan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminatif; 8. Pengembangan kesejahteraan sosial
1.
Kelompok Sasaran
Kemiskinan 2.
Ketelantaran 3.
Kecacatan 4.
Keterpencilan
JENIS PMKS BERDASARKAN KELOMPOK MASALAH SOSIAL TAHUN 2011 Jenis PMKS
Fakir Miskin , Wanita Rawan Sosial Ekonomi Anak Telantar, Anak Balita Telantar, Lanjut Usia Telantar Orang dengan Kecacatan , Anak dengan Kecacatan Komunitas Adat Tepencil
Jumlah
2,5 juta RTSM 7.191.551 Jiwa 2.126.785 Jiwa
Sumber Data
Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011, BPS (PPLS 2011) BPS, Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2009 BPS, Susenas Tahun 2009 213.080 KK Pendataan Dit. PKAT, 2009 3.872.287 Jiwa Dinas Sosial Provinsi 5. Ketunaan dan Penyimpangan Perilaku 6. Korban Bencana 7. KTK, Eksploitasi dan Diskriminasi Tuna Susila, Pengemis, Gelandangan, Bekas Warga Binaan Lapas, ODHA , Korban NAPZA Korban Bencana Alam , Korban Bencana Sosial Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial 1.416.744 KK Dinas Sosial Provinsi 889.987 Jiwa Dinas Sosial Provinsi 5 Sumber : Kemensos dalam Angka 2012
MENUJU PENTARGETAN YANG EFEKTIF MENYUSUN BASIS DATA TERPADU NASIONAL
Pengalaman berbagai pentargetan sebelumnya Dilaksanakan terintegrasi oleh BPS Rumah Tangga Sasaran
BLT Jamkesmas Raskin I N P U T PROSES PENDATAAN (Dilakukan 3 tahun sekali terakhir 2008, berikutnya 2011) T A R G E T Basis Data Terpadu untuk Program Bantuan Sosial
6
PKH Program Lain
Survei penduduk digunakan untuk mempertajam sasaran rumah tangga yang menjadi sasaran proses pendataan Sebagai basis data nasional Sebagai sumber data bagi penerima semua program penanggulangan kemiskinan/perlindungan sosial
TNP2K MELAKUKAN KENDALI MUTU SISTEM PENTARGETAN
• • • • • • • • • • • • • •
KRITERIA RUMAH TANGGA MISKIN
Lantai bangunan tempat tinggal, kurang dari 8 m2 per orang.
Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester.
Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
Sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik.
Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
Hanya hanya membeli 1 stel pakaian setahun.
Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik.
Sumber penghasilan kepala rumah tangga: Petani dengan luas lahan 0,5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- perbulan.
Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: Tidak Sekolah, tidak tamat SD/ hanya SD.
Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,-.
Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: Tidak Sekolah, tidak tamat SD/ hanya SD.
Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,-.
KRITERIA UMUM RTSM
• • • •
Sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok yang sangat sederhana, Biasanya tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah, Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga, Biasanya tidak/hanya mampu menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan SLTP.
Dari sisi kondisi fisik serta fasilitas tempat tinggal RTSM biasanya tinggal pada rumah yang:
– Dinding rumahnya terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester, – Sebagian besar lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, – Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah, – Penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran, – – Luas lantai rumah kecil (biasanya kurang dari 8 m 2 /orang), Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.
DANA PENGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BERSUMBER PADA :
• • • •
Anggaran dari pusat /APBN Anggaran dari APBD Propinsi Anggaran APBD Kabupaten Banuan dari pihak ketiga /CSR
Apr-20 RDP- JUNI 2009 10
2
KEBIJAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PRIORITAS NASIONAL 11 PRIORITAS NASIONAL KABINET INDONESIA BERSATU II 2009~2014 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pendidikan Kesehatan Penanggulangan Kemiskinan Ketahanan Pangan Infrastruktur Iklim Infestasi dan Iklim Usaha Energi Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca konflik Kebudayaan, Kreatifitas dan Inovasi Teknologi
PROGRAM ANTI-KEMISKINAN & PERLINDUNGAN SOSIAL
KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI
Hampir Miskin Miskin Sangat Miskin
Kluster-1 (Berbasis keluarga)
1. Beasiswa 2. Jemkesmas 3. Raskin 4. PKH 5. BLT 6. Bantuan Sosial
Kluster-2 (Berbasis komunitas)
Program Pemberdayaan Masyarakat (PNP M)
Kluster-3 (Berbasis UMKM)
Kredit Mikro (KUR)
Meningkatkan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Hampir Miskin Miskin Sangat Miskin
*
Sumber: BAPPENAS 2011
Kluster-4
1. Perumahan 2. Transportasi 3. Air bersih 4. Listrik untuk rakyat miskin 5. Nelayan miskin
*)
6. Kelompok rentan di perkotaan
*) 13
• • • • • • •
Bantuan kemiskinan dari pusat:
Bantuan siswa miskin ditangani dinas pendidikan Raskin ditangani ketahanan pangan Jamkesmas dinas kesehatan BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) sasaranya : 70.569kk @ Rp. 300.000, =Rp.21.170.700.000
4 kali penerimaan.
Bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) oleh dinsos ada 30 rumah bantuan @ rumah Rp. 10.000.000, =Rp.300.000.000
Kalau yang anggaran APBD Kab. Di Bapermas.
Program Pemberdaan Fakir Miskin sasaran 51 kelompok bantuan @ kelompok Rp. 20.000.000,- = Rp. 1.020.000.000
Program Keluarga Harapan (PKH) = Rp. 31.222.892.500
Apr-20 RDP- JUNI 2009 14
3
PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN
15
ALOKASI ANGGARAN DIT. PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERDESAAN TAHUN 2013 DEKON Rp. 38.601.000.000
, PUSAT Rp. 253.249.000.000
,-
Jumlah anggaran tahun 2013 sebesar Rp. 291.850.000.000
,-
TARGET DAN SASARAN TAHUN 2013
Usaha Ekonomi Produktif (UEP) KUBE Sebanyak 89.310 KK (8.931 KUBE), Pusat sebanyak 5.331 KUBE dan Dekonsentrasi sebanyak 3.600 KUBE.
Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) sebanyak 2.000
Unit.
Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) melalui Bedah Kampung sebanyak 2.000 Unit.
Sarana Lingkungan (Sarling) sebanyak 50 Unit.
Advokasi Desa Miskin (ADEM) DI 10 Kabuter sebanyak 600 KK.
Pendamping Desa sebanyak 550 orang, Kecamatan sebanyak 256 orang, Pendamping Kabupaten sebanyak 128 orang dan Provinsi sebanyak 32 orang ,- selama 9 bulan
PENGERTIAN / ISTILAH
Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan
di perdesaan.
: Kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
tergolong masyarakat miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang, saling berinteraksi antara satu dengan lain, dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas anggotanya, relasi sosial yang harmonis, memenuhi sosial pengembangan usaha bersama.
yang : Himpunan dari keluarga yang dialaminya dan menjadi wadah
Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)
memperbaiki kondisi rumah baik secara menyeluruh maupun sebagian sehingga tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.
: Upaya
Sarana Prasarana Lingkungan (SARLING)
masyarakat yang bergerak maupun tidak bergerak yang dibangun guna meningkatkan kualitas kehi dupan.
: Fasilitas umum milik 18
TUJUAN PROGRAM
Meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga miskin Mewujudkan kemandirian usaha sosial-ekonomi keluarga miskin Meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan sistem jaminan kesejahteraan sosial Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah masalah kemiskinan Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin 19
Program Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan melalui Kegiatan :
a
. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) b. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak (RS-RTLH)
c
. Sarana Lingkungan (Sarling) Huni
20
Sasaran Kelompok Usaha Bersama KUBE
KUBE produktif/KUBE bentukan baru.
Setiap KUBE beranggotakan 10 KK.
Anggota berusia 18 Tahun keatas sudah berkeluarga dan masih produktif.
Untuk Pusat diprioritaskan di 50 Kabupaten Tertinggal, Eksit PKH, Kabupaten Perbatasan antar Negara, Reguler, Quick Wins dan MBR NTT.
Proposal
By Name By Address
yang diusulkan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Sosial Kabupaten ditembuskan ke Dinas Sosial Provinsi.
21
Memiliki Pendamping Kecamatan dan Desa yang berasal dari unsur TKSK, Karang Taruna, PSM atau Orsos.
Memiliki KUBE produktif/KUBE bentukan baru.
Kabupaten yang bersedia menyiapkan dana APBD sebagai dana penyertaan (Cost Sharing).
Setelah selesai program, khusus untuk pendampingan bagi Pendamping Sosial di Kecamatan dan Desa dalam rangka keberlanjutan program dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui APBD.
22
PROSES PENGUSULAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERDESAAN
Mensos / Ditjen Dayasos&Gulkin Gubernur Cq.Dinas Sosial Bupati Cq.Dinas Sosial Menetapkan Kabupaten Rekomendasi Usulan Kabupaten Proprosal Program (BNBA, Pendamping) Camat Ka. Desa
PEMBENTUKAN KUBE
1. Tahap Persiapan
• • • • Identifikasi dan seleksi Orientasi dan observasi Penyuluhan sosial Bimbingan Sosial Dasar
2. Tahap Pelaksanaan
• • • • Penjajagan lokasi dan pemetaan kebutuhan Sosialisasi Penyerahan Bantuan Monitoring dan Evaluasi 24
3. Sumber Pendanaan KUBE
• • • • APBN NON APBN APBD NON APBD
4. Mekanisme Penyaluran Bantuan
• • • Baik APBN maupun APBD anggarannya disalurkan langsung ke KUBE melalui rekening Bank.
Biaya operasional disalurkan melalui rekening bank.
Honor Pendamping disalurkan melalui rekening bank.
25
5. Pencairan Dana
• • • Diajukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).
KPPN Jakarta II melakukan pengujian atas SPM-LS.
Pencairan dana di bank dilakukan oleh KUBE dengan pengajuan proposal yang telah disetujui oleh Kadis Kabupaten.
6. Mekanisme Pemanfaatan Bantuan
• • • Diajukan untuk kegiatan usaha KUBE.
Pembelian barang untuk usaha KUBE harus sesuai dengan proposal.
Pemanfaatan dana KUBE untuk memiliki input produksi seperti bahan mentah dan benih 26
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
ALUR PELAPORAN
Mensos/ Ditjen Dayasos&Gulkin Dinas Sosial Provinsi Pendamping Provinsi Dinas Sosial Kabupaten Pendamping Kabupaten Pendamping Kecamatan Pendamping Desa Pendamping KUBE
27
.
PROGRAM KELUARGA HARAPAN
Apr-20 RDP- JUNI 2009 28
PENYALURAN BANTUAN PKH TAHUN
2011
1.
2.
Penyaluran bantuan PKH langsung kepada RTSM melalui Kantor Pos.
Penyaluran dilaksanakan 4 tahap dengan rincian sebagai berikut : NO 1 2 3 4
TAHAP
I II III IV
Total RTSM
9112 9075 8874 8855 Rp Rp Rp Rp
NOMINAL
2,741,800,000 2,747,650,000 2,635,900,000 2,636,050,000
Rp 10,761,400,000.00
KETERANGAN 26 September 2011 26 Oktober 2011 16 Nopember 2011 15 Desember 2011
PENYALURAN BANTUAN PKH TAHUN 2012
1 2 3 4 NO
TAHAP
I II III IV
Total RTSM
8777 8758 8740 8410 Rp Rp Rp Rp
NOMINAL
2.579.350.000 KETERANGAN SUDAH DISALURKAN 3.465.155.000 SUDAH DISALURKAN 2.159.860.000 SUDAH DISALURKAN 2.636.050.000 SUDAH DISALURKAN
Rp 10.840.415.000,-
30
PENYALURAN BANTUAN PKH TAHUN 2013
1 2 3 4 NO
TAHAP
I II III IV
Total RTSM
8359 Rp 8334 Rp 8315
NOMINAL
2.034.020.000 KETERANGAN SUDAH DISALURKAN 5.040.820.000 SUDAH DISALURKAN 2.546.237.500
Rp Rp
Rp. 9.621.077.500
SUDAH DISALURKAN 31
1.
Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan PKH Tahun 2011
Kendala Penyaluran : Banyaknya pengurus RTSM yang merantau keluar wilayah Provinsi (Boro) sehingga bantuan belum bisa diambil Adanya pengurus RTSM yang pindah alamat keluar wilayah Kab. Wonogiri sehingga bantuan tidak bisa diambil Adanya Kartu PKH pengurus RTSM yang hilang sehingga menghambat proses pengambilan bantuan di Kantor Pos.
2. Kendala Melaksanakan Kewajiban Peserta PKH : Adanya kader Posyandu yang tidak mau menimbang anak usia 5-6 tahun (TK).
Seringnya Ibu hamil yang memeriksakan kandungannya berpinda-pindah dalam menggunakan pelayanan kesehatan
3. Kendala Pelayanan Kesehatan bagi peserta PKH yang tidak mempunyai kartu Jamkesmas : Masih ada keraguan bagi Puskesmas dalam menerima pasien dari peserta PKH.
Cara mengekliemkan pasien yang menggunakan kartu PKH Adanya Puskesmas yang meminta surat resmi dari DKK dalam melayanani pasien dari peserta PKH.
4. Kendala Verifikasi : Adanya anak didik peserta PKH yang sekolah di luar wilayah Kab. Wonogiri Masih adanya sekolahan yang kurang membantu dalam melakukan absensi anak didiknya yang masuk peserta PKH.
Harapan
• • • • Adanya komitmen dan koordinasi yang baik antar SKPD dalam mensukseskan Program Keluarga Harapan (PKH).
Dukungan dan Peran serta secara aktif dari penyedia layanan Kesehatan (POSYANDU, PUSKESMAS, DKK) & layanan Pendidikan ( SD/MI, SMP/MTs, Dinas Pendidikan, Kant. Kementrian Agama) sangat diharapkan dan mohon unt terus ditingkatkan karena Program PKH adalah Program Nasional Bukan Program Kementerian atau SKPD tertentu. Untuk pelayanan Pendidikan mohon dukungan dalam Verifikasi / Absensi anak didik peserta PKH oleh Wali Kelas & Kepala Sekolah (sesuai blangko di berikan pendamping PKH).
Mohon ada surat resmi dari DKK kepada Puskesmas dalam pelayanan kesehatan bagi RTSM peserta PKH yang menggunakan kartu PKH, termasuk tata cara pengajuan klaim.
Bantuan kemiskinan dari Dinsos Prop:
• • • • Bantuan permakanan untuk lansia non potensial 64 orang @ orang Rp. 500.000, = Rp. 32.000.000, Jaminan Sosial Gotong Royong sasaran 2 kelompok bantuan @ kelompok Rp. 20.000.000,- =Rp.40.000.000
UEP (Usaha Ekonomis Produktif) Penderita cacat sasaran 40 penca @ Rp. 1.000.000, =Rp.40.000.000
Peningkatan Ketrampilan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi sasaran 100 orang @ Rp.1.000.000, =Rp.100.000.000, jumlah =Rp.212.000.000, Apr-20 RDP- JUNI 2009 35
• • • •
Bantuan kemiskinan dari Dinsos Kab.
Pengentasan Kemiskinan (Taskin) sasaran 160 orang @ orang Rp 500.000, = Rp. 80.000.000
Pemberdayaan lansia sasaran 30 orang @ orang Rp. 450.000, = Rp. 13.500.000
Penanyantunan lansia non potensian sasaranya 672 orang @ orang Rp. 500.000, = Rp. 336.000.000
Bantuan Wanita Rawan Sosial sasaran 124 0rang @ orang Rp. 500.000,- , = Rp. 62.000.000
diperubahan 130 orang bantuan @ orang Rp. 1.000.000, = Rp. 130.000.000
Jumlah = Rp.621.500.000 Apr-20 RDP- JUNI 2009 36