Transcript 7. perbankan & moneter

KRISIS MONETER
(PERBANKAN NASIONAL)
Reformasi Finansial
 pergeseran alokasi kredit yang berorientasi pasar melalui
kemudahan atau dihapusnya kewajiban portofolio, program
kredit selektif, plafon kredit, dan pagu suku bunga
 memperbaiki sistem kontrol moneter, stabilisasi dan
mobilisasi tabungan domestik
DASAR TEORITIS
 Mc Kinnon (1973) dan Shaw (1973)
Menitikberatkan analisis pada represi finansial. Represi
finansial bermula dari kondisi di mana pasar modal tidak
efisien atau berada dalam keseimbangan. Sistem finansial
suatu negara disebut “ditindas” apabila pasar finansialnya
masih terbelakang dan harga-harga kekayaan fianansialnya
mengalami distorsi.Yang terakhir ini, umumnya ditandai
dengan penetapan pagu suku bunga oleh pemerintah di
bawah tingkat keseimbangan yang berlaku di pasar.
Menurut Fry (1989), pagu dan plafon suku bunga dapat
mendistorsi perekonomian melalui tiga jalur :
 rendahnya suku bunga deposito akan menyebabkan bias dalam
mendorong konsumsi saat ini dengan mengorbankan konsumsi
masa depan, pada gilirannya akan menyebabkan tabungan dan
ivestasi berada dibawah tingkat optimum;
 para penabung potensial akan lebih menyukai investasi yang relatif
low-yielding dibanding mendepositokan uangnya di bank agar
dipinjamkan untuk membiayai proyek-proyek yang higheryeilding;
 bank-bank peminjam akan dapat memperoleh semua dana yang
mereka inginkan pada tingkat bunga pinjaman yang rendah dan
cenderung memiliki proyek yang lebih padat modal.
Dalam kondisi sistem finansial yang “tertindas”
tersebut, dua karakteristik mencuat kepermukaan:
 suku bunga deposito riil seringkali negatif dan sulit diprediksi bila
inflasi tinggi dan tidak stabil;
 kurs valuta asing menjadi penuh dengan ketidakpastian.
Akibatnya, tabungan menjadi terlambat meskipun peluang
investasi cukup bagus, pendangkalan keuangan (shallow
finance) biasanya terjadi, dan pada gilirannya pertumbuhan
ekonomi akan terhambat juga.
represi finansial menuju
liberalisasi finansial
 membebaskan suku bunga dari kontrol pemerintah
(liberalisasi suku bunga)
 menurunkan reserve requirement.
 menjaga agar sistem finansial beroperasi secara kompetitif
dibawah kondisi free entry
 memperbaiki kualitas investasi dan bukan kuantitas investasi
Liberalisasi Keuangan di Asia
Indonesia
Deregulasi 1983 meniadAkan plafon kredit, mengurangi kredit yang
disubsidi (KLBI), deregulasi suku bunga deposito dan pinjaman, serta
meniadakan subsidi terhadap deposito.
Deregulasi 1988 (Pakto) mengendorkan izin dan persyaratan pembukaan
cabang, menurunkan reserve requirement
dari 15% menjadi 2%,
mengizinkan BUMN untuk menempatkan deposito/dananya pada bankbank swasta, dan memperbaiki peraturan mengenai lending limits.
Korea
Dimulai dengan dikendorkannya peraturan mengenai pembuatan cabang
dan manajemen pada awal 1980-an, dan privatisasi bank-bank komersial
pada 1983. Sebagian besar suku bunga pinjaman preferensi dihapus pada
petengahan 1982, dan restriksi bagi lembaga keuangan bukan bank
diperlonggar. Kontrol suku bunga secara bertahap ditinggalkan pada 19881991, kendati investasi yang lunak tetap dilanjutkan.
Malaysia
Secara bertahap menghapus kontrol terhadap deposito jangka panjang dan
menerapkan sistem evisa bebas pada awal 1970-an, liberalisasi suku
bunga deposito dan pinjaman pada 1978, namun kembali menerapkan
kontrol suku bunga sampai pertengahan 1980-an; dan kembali
menderegulasi suku bunga pada 1991. Mengurangi ruang lingkup program
kredit prioritas sejak pertengahan 1970-an. Bank Sentral berperan aktif
dalam mengembangkan pasar uang dan surat berharga.
Lanjutan
Philipina
Liberalisasi finansial selama 1980-1984: segmentasi dan hambatan
memasuki pasar dikurangi, perbedaan fungsional antara berbagai tipe
lembaga keuangan dihapus dan ruang lingkup kegiatannya diperluas.
Hambatan untuk pendirian bank baru dan pembukaan cabang baru
ditinggalkan pada 1989.
Sri Langka
Deregulasi finansial diturunkan sejak 1977. Hambatan memasuki pasar
diperlonggar dan bank asing diizinkan beroperasi sejak 1979.
Thailand
Mengurangi konsentrasi dan meningkatkan persaingan antar bank-bank
komersial. Pada 1979, Undang-undang Perbankan diubah untuk
menghambat konsentrasi pemilikan dan kekayaan. Bank asing dizinkan
pada pertengahan 1980-an.
Turki
Tahap 1: menghapus plafon suku bunga deposito dan pinjaman, serta
memberikan kemudahan untuk memasuki sektor keuangan nonbank.
Tahap 2: diperkenalkannya asuransi deposito secara parsial, undangundang perbankan baru (1985) dengan persyaratan modal yang lebih
tinggi, dan memperbaiki sistem pengawasan.
Aspek kunci dari reformasi finansial di
Asia
 liberalisasi suku bunga
 dikuranginya kontrol kredit
 diturunkannya reserve requirement
 ditingkatkannya persaingan dan efisiensi dalam sistem
finansial
 diperkuatnya pengawasan terhadap industri perbankan.
Beberapa celah kebijakan liberalisasi
perbankan di Indonesia
 kebijakan tersebut telah “mengkonstruk” sistem ekonomi
liberal yang cenderung berpihak kepada kaum kapitalis (di
Indonesia bernama konglomerat)
 kebijakan liberalisasi perbankan kalau tidak dimbangi dengan
kontrol yang kuat, akan mendorong terjadinya praktekpraktek “moral hazard”, seperti dilanggarnya prinsip “prodential
banking”,
Hancurnya Perbankan Nasional
 pemberian kredit kepada sektor-sektor yang beresiko tinggi dan lebih
berpihak kepada konglomerat ketimbang usaha kecil, sehinga tidak
memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit (prinsip
5C)
 pemberian kredit yang berlebihan dan terkonsentrasi pada pihak-pihak
terkait dan kelompok usaha tertentu, sehingga melanggar Batas
Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
 lemahnya manajemen bank dan intervensi pemilik yang berlebihan
terhadap operasional bank yang mengarah pada kecenderungan untuk
melakukan berbagai penyimpangan dan pelanggaran (moral hazard)
 lemahnya pengawasan bank
Restrukturisasi Perbankan
 dilakukan langkah pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap
perbankan melalui pelaksanaan program penjaminan pemerintah baik
untuk bank umum maupun bank perkreditan rakyat
(Keputusan Menteri Keuangan No. 179/KMK.017/2000, tentang
Syarat, Tatacara dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap
Kewajiban Pembayaran Bank Umum)
 dilakukan langkah perbaikan struktur permodalan bank, langkah
kebijakan dilakukan melalui program rekapitalisasi bank umum.
Secara spesifik, program rekapitalisasi ini dilakukan
untuk meningkatkan permodalan bank sehingga
memenuhi ketentuan Capital Adequacy Ratio (CAR)
sekurang-kurangnya 4%.
Dalam program rekapitalisasi tersebut, pemerintah
melakukan penyertaan modal pada bank-bank
melalui penerbitan obligasi sehingga sebagian besar
kepemilikan bank-bank tersebut berada di tangan
pemerintah.
Mega Skandal Restrukturisasi Perbankan
 program rekapitalisasi perbankan, pemerintah telah mengucurkan
dana sedikitnya Rp. 320 trilyun yang disebut Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia (BLBI)
 terdiri dari:
 Rp. 144,4 trilyun yang diterima 48 bank
umum swasta nasional
 Rp. 175 trilyun yang diterima bank BUMN
Penyimpangan Dana BLBI
 Dari Rp 144,5 trilyun dana BLBI yang disalurkan ke 48 bank ditemukan
penyimpangan penggunaan dana BLBI senilai Rp 84,5 trilyun. Penyimpangan yang
dilakukan adalah dana BLBI tersebut bukan digunakan untuk mengatsi rush, tetapi
digunakan untuk transaksi valas dan disalurkan kepada perusahaan dalam satiap
kelompok usaha.
 Hasil audit investigatif BPK terbaru (diserahkan ke DPR pertengahan 2001) juga
menemukan bahwa jaminan yang diserahkan bank-bank penerima BLBI ternyata
hanya bernilai Rp. 12,53 trilyun atau kurang dari 10% jika dibandingkan dengan dana
BLBI sebesar Rp. 144,5 trilyun
 Yang lebih mencengangkan, sebesar Rp. 22,5 trilyun di antara BLBI yang
menyimpang itu digunakan untuk membiayai kontrak derivatif alias spekulasi valas.
Pembelian dollar AS besar-besaran tahun 1998 yang menghancurkan nilai rupiah
hingga level Rp. 16.000 per dollar AS, antara lain dipicu oleh tindak spekulasi ini.
Daftar Bank Penerima BLBI
(dalam miliar Rp)
NO
NAMA BANK
JUMLAH BLBI
%
PENANGGUNG JAWAB
1
Bank Dagang Nasional Indonesia 1)
37.039,76
25,63
Sjamsul Nursalim
2
Bank Central Asia (BCA) 2)
26.596,28
18,40
Sadono Salim
3
Bank Danamon 2)
23.188,38
15,99
Usman Atmadjaja
4
Bank Umum Nasional 1)
12.067,95
8,35
Mohammad
Ongko
5
Bank Indonesia Raya 3)
4.018,24
2,78
Atang Latief
6
Bank Harapan Sentosa 4)
3.866,18
2,67
Hendra Rahardja
7
Bank Nusa Nasional 2)
3.020,32
2,09
-
8
Bank Tiara Asia 2)
2.909,24
2,01
-
9
Bank Modern 1)
2.557,69
1,77
Samadikun Hartono
10
Bank Pesona (d/h Bank Utama) 3)
2.334,89
1,62
Sigit Harjojudanto
11
Bank Pacific 4)
2.133,37
1,48
Hendrik Willem Teori
12
Bank Asia Pacific 3)
2.054,97
1,42
Thomas Suyatno
13
Bank PDFCI 2)
1.995,00
1,38
-
14
Bank Pelita 1)
1.989,83
1,38
Hashim S. Djojohadikusumo
15
Bank PSP 3)
1.938,95
1,34
Slamet S. Gondokusumo
Hasan,
Kaharudin
Lanjutan
16
Sejahtera Bank Umum 4)
1.687,35
1,17
Hasudungan Tampubolon
17
Bank Surya 1)
1.653,75
1,14
H. Sudwikatmono
18
Bank Central Dagang 3)
1.403,49
0,97
Sam Handojo
19
Bank Papan 3)
928,91
0,64
Hashim S. Djojohadikusumo
20
Bank Ficorinvest 3)
917,85
0,64
Deddy Nurjaman
21
South East Asia Bank
899,40
0,62
Tidjan Ananto
22
Bank Subentra 1)
860,85
0,60
Benny Suherman
23
Bank Panaesaan
681,08
0,47
HR Rembert
24
Bank Sewu 3)
642,25
0,44
Dasuki Angkosubroto
25
Bank Centris 1)
629,63
0,44
Hubertus Setyawan
26
Bank Dewa Rutji 3)
609,41
0,42
Rudolf Kasendra
27
Bank Astria Raya 4)
578,92
0,40
Henry Liem
28
Bank Istimarat 1)
520,23
0,36
Hashim S. Djojohadikusumo
29
Bank Industri 4)
511,47
0,35
Hashim S. Djojohadikusumo
30
Bank Dagang Industri 3)
481,55
0,33
Prof. DR. Sukamdani SG
31
Bank Intan 3)
401,55
0,28
Fadel Muhammad
32
Bank Umum Servitia 3)
361,98
0,25
Rijanto Sastroatmodjo
33
Bank Mataram Dhanaarta 4)
336,76
0,23
Sri Sultan HB X
34
Bank Aken 3)
301,32
0,21
Indra Haryono SE
35
Bank Guna Internasional
251,06
0,17
Letjend TNI (Purn) Sutopo Yuwono
Lanjutan
36
Bank UPPINDO 3)
242,95
0,17
Miranda S Gultom
37
Bank Lautan Berlian 3)
240,82
0,17
Ulung Bursa
38
Bank Tata Internasional 3)
221,23
0,15
Ny. Susilawati Wijaya NG
39
Bank Hokindo 1)
214,23
0,15
Hokianto
40
Bank Jakarta 4)
210,99
0,15
H. Probosutedjo
41
Bank Anrico 4)
210,08
0,15
Prof. Harun Alrasyid Zain
42
Bank Kosagraha Semesta 4)
201,81
0,14
Setiawan Chandra
43
Bank Citrahasta Manunggal 4)
201,80
0,14
Suyono Sukarno
44
Bank Danahutama 3)
184,82
0,13
Sofjan Wanandri
45
Bank Deka 1)
152,91
0,11
Dewanto Kurniawan
46
Bank Dwipa Semesta 4)
110,11
0,08
Dr. Yoga Sugomo
47
Bank Baja Internasional 3)
35,77
0,02
Riyanto
48
Bank Umum Majapahit Jaya 4)
8,55
0,01
Roy E. Tirtadji
144.535,98
100,00
TOTAL
Keterrangan :
1 : Bank Beku Operasi
2 : Bank Take Over (BTO)
3 : Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU)
4 : Bank Dalam Likuidasi (BDL)
MASALAH PERBANKAN NASIONAL
Growt let Finance : Pertumbuhan mengikuti sektor keuangan
Finance let Growt : Sektor keuangan mengikuti Pertumbuhan
Reformasi
Finansial
(Represi - Liberal)
- Pakto 1983
- Pakto 1989
Keberpihakan
Pelanggaran
BMPK
Lemahnya
Pengawasan
Masalah
Perbankan:
- Kredit Macet
- Likuidasi
Pakto 1983, tentang:
Pakto 1988, tentang:
- Plafon Kredit
- Pendirian Bank
- Suku Bunga
- Penurunan RR
Restrukturisasi
Perbankan :
Rush
- BBO
- BTO
- BBKU
- BDL
Restrukturisasi Perbankan
(melalui BLBI) menghabiskan
dana 320 Trilyun
175 T untuk bank BUMN
144,5 T untuk bank swasta
BANK PENANGGUK REKAP DARI UANG RAKYAT/APBN
(September 2002) – dlm Trilyun Rp
Nama Bank
1.Bank Mandiri
2. Bank BNI
3.BCA
4.BRI
5.BII
6.Danamon
7.BTN
8.Bank Permata
9.Bank Niaga
10. Bank Lippo
Jumlah
Obligasi
Laba/rugid Sumbangan
i Neraca
Bunga obligs
APBN :10 %
155,5
54,7
53,6
28,4
23,3
20,0
14,2
11,6
6,7
5,7
2,8
2,1
2,19
1,5
0,03
0,72
0,25
---0,09
0,14
15,55
5,47
5,36
2,84
2,33
2,00
1,42
1,16
0,67
0,57
373,7
9,857
37,375
Kondisi
Sesungguhnya
RUGI
RUGI
RUGI
RUGI
RUGI
RUGI
RUGI
RUGI
RUGI
RUGI
1.
Membayar Bunga SBI
17% x Rp. 500 T = 85 T (s/d 2002)
2
Membayar Bunga Obligasi = 60,1 T
DEFISIT APBN = Rp 54 T ( 2002 ), Rp 45 T (2003)
Rp 35 T (2004), 26 T (2005)
Solusi Negara :
1.
Menghutang ke IMF
2.
Menaikkan BBM, Listrik, Telepon, dll
3.
Jual Asset Negara Strategis
Rp 145,1
Trilyun
“Dampak Riba / Bunga”
1.
Menzalimi dan semakin menyengsarakan rakyat Indonesia secara
signifikan.
2.
Memperbesar hutang Negara mencapai Rp. 2000 trilyun (Jika kita
mampu membayar Rp 2 T Setahun), maka hutang RI baru lunas 1000
Tahun
3.
Menaikkan harga – harga barang / jasa strategis ; BBM, listrik,
Telephon dan barang – barang lainnya.
4.
Menggadaikan Negara dengan penjualan asset strategis ke pihak
asing (BCA,Danamon, Indosat,Perkebunan, BBM, dsb.
ASSET SELURUH BANK DI INDONESIA = 1065 T
DANA MASYARAKAT (TABUNGAN, DEPOSITO) = 800-an T
2002
LDR 44 %
Seharusnya dana masyarakat disalurkan, tapi
sebagian besar ditempatkan di SBI.
 Negara wajib membayar bunganya dalam jumlah
besar, puluhan trilyun
 LDR Bank Nasional rata-rata 44 %
 LDR Bank Swasta Raksasa = 15%
 LDR Bank Syariah
= 115%
 BANDINGKAN !!! Bank Riba Swasta:Bank Islam
 Bagaikan siang dan malam atau langit dan Bumi
ASSET SELURUH BANK DI INDONESIA = 1135 T
DANA MASYARAKAT (TABUNGAN, DEPOSITO) = 800-an T
2004





LDR 59 %
Seharusnya dana masyarakat disalurkan, tapi sebagian
besar ditempatkan di SBI.
Negara wajib membayar bunganya dalam jumlah besar,
puluhan trilyun
LDR Bank Nasional rata-rata 59 %
LDR Bank Swasta Raksasa = 15%
LDR Bank Syariah
= 103 %
Banyak dana Bank yang ditempatkan di SBI menjadi
beban pemerintah dan pemicu inflasi
APBN MENJADI DEFISIT DISEBABKAN BUNGA
OBLIGASI REKAP BANK KONVENSIONAL
APBN MENJADI SURPLUS TANPA BEBAN BUNGA
APBN
2000
2001
2002
-16.13
-40.48
-57 T
Bunga
Obligas
i rekap
31,24
58.20
Tanpa
Bunga
Obl.rkp
+15,11
+17,72
Defisit
2003
2004
2005
Total
36.67
-24.42
-16.90
-158.18
62.26
46.36
41.28
38.84
278.17
58,69
+9.69
16.86
+21,94
+119,99
Bunga Obligasi Rekap lebih Besar dari Pembiayaan
Pembangunan
(DALAM TRILIUN RUPIAH)
APBN 2000
Biaya
Pemba
ngunan
Bunga
Obligasi
Rekap
2001
2002
2003
2004
Total
8.84
21.37
25.60
48.84
50.50 155.15
31.24
58.20
62.26
46.36
41.28 239.33
 Perbankan Ribawi, menikam Perbankan Indonesia




karena tahun 2003, Bank Indonesia mengalami
Defisit karena Suku Bunga SBI lebih besar dari
Pendapatan BI
Perbankan Ribawi, diselamatkan negara melalui
program Rekapitalisasi RATUSAN TRILIUN
Dana tabungan yang dihimpun Perbankan Ribawi,
hanya disalurkan sebesar 62.79% per November
2005. Sejak tahun 1998-2004 LDR Bank Ribawi
antara 30 sd 59 %.
Perbankan Ribawi hanya mau menikmati tapi tidak
mau ikut membina Perekonomian Indonesia.
Pemerintah sangat terbebani dengan program
rekapitalisasi dan BLBI, APBN terkuras
Fakta Indonesia
• Utang luar Negeri
• Utang dalam Negeri
• Sumbangan APBN (dana rakyat) utk BK
• Suku Bunga masih tinggi
• Inflasi masih tinggi
• Nilai Tukar yang fluktuatif
• Sektor riil masih terhambat (LDR 61%,)
• Pengangguran Tinggi
• Kemiskinan Masih menggurita
Islamic
Bank
Bank Islam
█ BANK
yang beroperasi sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah Islam,
serta tata cara beroperasinya
mengacu kepada ketentuan-ketentuan
Al-Qur’an & As-Sunnah
MANAJER INVESTASI
(mengelola investasi
dana nasabah)
FUNGSI & PERAN
KEGIATAN SOSIAL
(mengelola zakat
maupun
dana sosial lainnya)
BANK SYARIAH
(Accounting & Auditing
Organization for Islamic
Financial Institution)
Penyedia Jasa Keuangan
&
Lalu Lintas Pembanyaran
Catatan: Hubungan Bank Islam dengan Nasabahnya, adalah hubungan kemitraan.
Operation must be based on
Al-Qur’an & As-Sunnah
ISLAMIC
BANK
It is part of broader concept of
Islamic Economics.
It is the introduction of
The Value System & Ethics Of Islam
into the economic sphere
Islamic Banking
Prohibition of
• Monopoly
•
•
•
•
Gharar / Speculation
Riba / Interest or Usury
Overspending & wastage
Maisyir / Gambling
The Product Concept
of
Islamic Bank
Perbedaan bunga
dan
Bagi Hasil
1
Penentuan bunga dibuat tanpa
berpedoman pada untung rugi
Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat
pada waktu akad dgn berpedoman pada
untung rugi
2
Besarnya persentase (bunga) ditentukan Besarnya
bagi
hasil
berdasarkan
sebelumnya berdasarkan jumlah uang keuntungan, sesuai dgn rasio yang
yang dipinjamkan
disepakati
3
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat
sekalipun jumlah keuntungan meningkat
Jumlah pembagian laba meningkat sesuai
dengan peningkatan pendapatan
4
Jika terjadi kerugian, ditanggung si
Peminjam saja, berdasarkan pembayaran
bunga tetap yang dijanjikan
Jika terjadi kerugian ditanggung kedua
belah pihak
5
Besarnya bunga yang harus dibayar si
peminjam pasti diterima bank
Keberhasilan usaha menjadi perhatian
bersama
6
Umumnya Agama (terutama Islam)
Mengecamnya
Tidak ada yang Meragukan Sistem Bagi
Hasil
7
Berlawanan dgn Surah Luqman : 34
Melaksanakan Surah Luqman : 34
Bagi Hasil
(Sirkah)
Titipan
(al Wadi’ah)
(Profit &
Loss
Sharing)
Jual-Beli
(al Bai’)
Sale &
Purchase
Depository
Bank Syariah
Mekanisme
Operasional
Jasa
(Ujroh)
Fee-based
Service
(Prinsip & Piranti Keuangannya)
Sewa
Pinjaman
(al-Qard)
Soft &
Benevolent
Loan
(Ijarah)
Lease
Mekanisme Operasional Bank Islam
Menggunakan Piranti-piranti Keuangan
Berdasarkan Prinsip-prinsip:
Bagi Hasil
(sirkah)
Profit &
Loss
Sharing
1. Musyarakah
(Joint Venture
Profit Sharing)
2. Mudharabah
(Trustee Profit
Sharing)
Jual-Beli
(al Bai’)
Sale &
Purchase
• Bai’ al
Murabahah
(Deferred Payment Sale)
• Bai’ as
Salam
(In-front Payment Sale)
• Bai’ al
Istishna’
(Purchase by Order or
Manufacture)
•Dan lain-lain
Sewa
(Ijarah)
Lease
• Sewa
(al-Ijarah)
Pinjaman
(al-Qard)
Soft &
Benevolent
Loan
• al-Qard al
Hasan
Operating Lease
• Sewa-Beli
(Ijarah
wa Iqtina’)
Financing Lease
(Sebagai aqd
tathawwui
yaitu akad saling
membantu /
bukan
transaksi komersial)
Jasa
(Ujroh)
Fee-based
Service
• ar-Rahn
(Mortgage)
• al-Wakalah
(Deputyship)
• al-Kafalah
(Guaranty)
• al-Hawalah
(Transfer Service)
• Ju’alah
Exp.:Bank
Reference
• Sharf
Exp.: Moneychanger
Titipan
(al Wadi’ah)
Depository
1. Wadi’ah
yad
al-Amanah
(Trustee Depository)
2. Wadi’ah
yad
adhDhamanah
(Guarantee
Depository)
SEJARAH BANK ISLAM DI DUNIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Philipine Amanah Bank (1973)
Islamic Bank of Sudan (1975)
Bank Islam Dubai ( 1975)
Islamic Bank of Eqypt (1977)
Kuwait Finance House (1977)
Faisal Islamic Bank, Mesir (1978)
Islamic Finance House Luxemburg (1978)
Bahrain Islamic Bank (1979)
Islamic Bank Pakistan (1979)
Faisal Finance Swiss (1980)
Faisal of Islamic Bank Al-Kibris, Cyprus (1983)
Bank Islam Malaysia Berhad (1983)
Dar Mal al-Islami, Turki (1984)
Bank Islam Iran (1984)
Ar-Rajhi Bank Saudi Arabia (1985)
BANK SYARI’AH DI LUAR NEGERI
Denmark
Luxemburg
Kanada
Amerika Serikat United Kingdom Swtzerland
Swiss
Australia
Rusia
Bahama
Caymand Island
Cyprus
Afrika Selatan
India
Virgin Island
Srilangka
Philipina
Mauritania
Ghuinea
Nigeria
Tunisia
BANK SYARI’AH DI LUAR NEGERI
Jibouti
Turki
Senegal
Libia
Malaysia
Brunei
Pakistan
Sudan
Dubai
Albania
Bangladesh
Yaman
Abu Dahbi
Lebanon
Bahrain
Iraq
Iran
Qatar
Yordania
Mesir
Saudi Arabia
City Bank  Bank terbesar di AS
 Buka Unit-unit Syariah
ABN Amro  Bank terbesar di EROPA
 Buka 54 Cabang Syariah
HSBC DAN STANDART CHARTER BANK
ANZ Investment Mudharaba di Australia,
dll