pengendalian harga obat oleh pemerintah

Download Report

Transcript pengendalian harga obat oleh pemerintah

IMPLEMENTASI PROGRAM PRIORITAS DIT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKES TAHUN 2013

Drs. Bayu Teja Muliawan, Apt, M.Pharm, MM Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

SISTEMATIKA A. PENDAHULUAN B. PROGRAM PRIORITAS C. PENUTUP

A. PENDAHULUAN  Obat merupakan komponen tak tergantikan dalam pelayanan kesehatan  Akses terhadap obat esensial merupakan hak azasi manusia  Penyediaan obat esensial merupakan kewajiban pemerintah  Jaminan khasiat, keamanan dan mutu obat dan perbekalan kesehatan merupakan tanggungjawab pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

TUJUAN Terjaminnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan dalam jumlah dan jenis yang cukup, berkhasiat, aman, dan bermutu di sarana pelayanan kesehatan.

TANTANGAN/PELUANG

KETERJANGKAUAN AKSESIBILITAS (Ketersediaan dan Pemerataan)

SJSN

B. PROGRAM PRIORITAS DIT BINA OBLIK DAN PERBEKES TAHUN 2013

Disusun untuk mendukung Road map SJSN 2013 1. Keterjangkauan:

•

Penetapan harga obat (e-catalog) 2. Ketersediaan dan Pemerataan

•

Instalasi Farmasi Nasional sebagai Centre of Excellent

•

E-informasi obat dan perbekalan kesehatan

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2013 Penetapan Harga Obat (e-catalog)

Keterjangkauan

Penge lolaan Obat di IFN Penyediaan Obat Penyediaan Dana E-Logistic Rakontek Monev

Ketersediaan dan Pemerataan

1. E-katalog

a. Harga obat untuk pengadaan pemerintah • Penetapan harga obat melalui lelang harga satuan • Dilkukan di pusat antara LKPP dan Kemenkes • Daftar obat yang tercantum dalam e-katalog adalah obat generik berdasarkan DOEN • Rencana Kebutuhan Obat Nasional adalah kebutuhan Dinkes Provinsi, Kab/Kota dan RS Pemerintah • Harga Jual Obat Generik dalam e-katalog adalah harga satuan terkecil sudah termasuk pajak, biaya distribusi (franco kab/kota) b. Harga Eceran Terrtinggi Obat Generik

RENCANA KEBUTUHAN OBAT NASIONAL (RKO)

E-CATALOGUE RKO NAS PUSAT (BINFAR) DINKES (PROVINSI) RS PEMERINTAH DINKES (KAB/KOTA) RS PEMERINTAH PUSKESMAS

LKPP

Mekanisme Lelang Harga Satuan Obat Tahun 2013

KEMENKES PRODUSEN OBAT & EKSPEDISI RENCANA KEBUTUHAN OBAT (NASIONAL) BREAKDOWN RENCANA KEBUTUHAN OBAT PER PROVINSI & KABUPATEN PER JENIS OBAT

DINAS/RS/ PUSKESMAS

RENCANA KEBUTUHAN OBAT HPS OBAT PER ITEM PER PROVINSI LELANG HARGA OBAT PENAWARAN HARGA OBAT KONTRAK PAYUNG E-Catalog SK KEMENKES PENETAPAN HARGA OBAT E- PURCHASING

E-CATALOG

Mekanisme Pengadaan Obat Tahun 2013 PENYEDIA PPK POKJA/PP/SATKER

e-mail PEMESANAN / PEMBELIAN PERTEMUAN PPK, SATKER, PP KLARIFIKASI - ED - WAKTU DISTRIBUSI - DRAFT KONTRAK e-mail TANGGAPAN Kontrak PELAKSANAAN BENDAHARA KPKN Proses pencaira n

2. Pengelolaan obat di IFN

a. Penyusunan Protap Pengelolaan Obat di Instalasi Farmasi Nasional b. Penyusunan Protap Pengelolaan Obat Haji c. Pemilihan pengelola obat berprestasi di provinsi, kabupaten/kota • Variabel penilaian: individu, aspek pengelolaan, sarana • Tahun 2013 direncanakan: provinsi, kabupaten, kota, rumah sakit

3. Penyediaan obat

a.

b.

Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Nasional Pengadaan obat program dan vaksin di pusat: • P2PL: TB Paru, HIV/AIDS, Malaria, Filaria, P2M, Flu Burung, Vaksin reguler • BGKIA: Kes Ibu, Kes Anak, Gizi • BUK: Reagen screaning darah • Sekjen: Vaksin Meningitis dan Vaksin Influenza haji, vaksin meningitis umrah, obat haji • Binfar dan Alkes: Buffer stock pusat dan propinsi

LANJUTAN c. Franco Pengadaan - Vaksin Meningitis Haji dan Vaksin Influensa : Propinsi - Vaksin Meningitis Umrah : KKP - Reagen Screning Darah : PMI dan UPTD RS - Obat Haji : Arab Saudi dan Embarkasi

d. Proses Pengadaan - Secara umum : LPSE - Perkiraan Barang diterima : mulai Agustus 2013 , kecuali vaksin - Bukti Tanda Terima => Pada saat diterima => Pada saat digunakan - Berita Acara Serah Terima : => Dikaitkan BMN => Perkiraan Waktu : Triwulan 4

Lanjutan

4. PENYEDIAAN DANA Dana disediakan untuk mendukung: a. Dana DAK : disediakan untuk mendukung ketersediaan obat dan peningkatan sarana penyimpanan b. Dana Dekonsentrasi : - Biaya Operasional IF disediakan untuk mendukung pengelolaan obat: kartu stok, administrasi dan repacking serta biaya distribusi Kab/Kota ke Puskesmas - Dukungan kegiatan harmonisasi - Biaya distribusi dari Propinsi ke Kab/Kota

5. E-LOGISTIK

a. Pengembangan dan sosialisasi b. Bimbingan teknis pemanfaatan software Agar: - informasi ketersediaan obat dapat disediakan secara real time - sebagai

early warning

untuk menyusun langkah-langkah tindak lanjut.

- dilaksanakan di pusat, provinsi dan kab/kota

6. RAKONTEK DIT OBLIK DAN PERBEKES a. Meningkatkan harmonisasi antar pengelola program b. Komunikasi dan langkah-langkah perbaikan

7. MONITORING DAN EVALUASI a. Monitoring Ketersedaan Obat dan vaksin b. Monitoring Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah c. Monitoring Harga Obat Generik, Nama Dagang dan Perbekes di Apotik

Lanjutan CAPAIAN 2012 & TARGET 2013

NO 1 INDIKATOR Persentase Ketersediaan Obat & Vaksin 2 3 Persentase penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase instalasi farmasi Kab/ Kota sesuai standar T 2012 R T 2013 R 90% 92,85% 95% 70% 82,80% 75% 70% 71,63% 75% -

Dir.Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

DATA DUKUNG YANG DIPERLUKAN

 – – KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN 135 item obat 9 item vaksin  – PENGGUNAAN OBAT GENERIK DI FASILITAS YANKES PUSKESMAS – RUMAH SAKIT

Lanjutan

 – PROFIL INSTALASI FARMASI KAB/ KOTA SDM & SARANA PENDUKUNG LAINNYA

C. PENUTUP

 Keterjangkauan, ketersediaan dan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan merupakan faktor penting dalam mendukung suksesnya pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam era SJSN.

 Meskipun terdapat berbagai tantangan, setiap peluang yang ada sekecil apapun akan kita manfaatkan sebaik mungkin.

 Dukungan dan peran serta semua stakeholder, baik di pusat, provinsi dan kab/kota sangat diharapkan, agar tujuan kita bersama dapat menjadi kenyataan.

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) OBAT , VAKSIN DAN REAGENSIA

1.

Bagi Provinsi yang belum mengirim BAST mohon dikirim ke Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan via: Fax : 021 5214872 2.

Email : [email protected]