Transcript 2. pancasila ditinjau asal mulanya

PANCASILA DITINJAU ASAL MULANYA
1. Causa Materialis (asal mula bahan)
Sebelum Pancasila dirumuskan sebagai asas kehidupan
kenegaraan, unsur-unsurnya telah terdapat pada bangsa
Indonesia sejak zaman dahulu, terdapat dalam adat istiadat,
kebudayaan dan dalam agama-agama.
2. Causa Formalis (asal mula bentuk).
Bagaimana bentuk Pancasila itu dirumuskan. Hal ini yang
dimaksudkan adalah Pembentuk Negara dalam hal ini Ir.
Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai anggota BPUPKI dan
bersama-sama anggota BPUPKI pertama merumuskan dan
membahas Pancasila disamping itu sekaligus juga
merupakan asal mula tujuan.
3. Causa Effisien (asal mula karya)
Sejak mulai dirumuskannya, dibahas dalam sidang
BPUPKI pertama dan kedua, juga proses pengesahan
Pancasila Dasar Filsafat Negara oleh PPKI tanggal 18
Agustus 1945 dipimpin oleh oleh Ir. Soekarno dan Drs.
Moh. Hatta sebagai asal mula karya. Juga di dalam
Panitia Sembilan 22 Juni 1945 yang merumuskan Piagam
Jakarta yang memuat calon rumusan Dasar Negara
Pancasila.
4. Causa Finalis (asal mula tujuan)
BPUPKI
menerima
rancangan
dengan
segala
perubahannya, hal ini dimaksudkan Pancasila dengan
tujuan untuk dijadikan Dasar Filsafat Negara Republik
Indonesia.
BENTUK SUSUNAN DAN ISI PANCASILA
 Pancasila sebagai perkataan adalah suatu sebutan, suatu
istilah untuk memberikan nama kepada Dasar Filsafat
(Asas Kerokhanian) Negara kita. Asas kerokhanian kita
menunjukkan bahwa filsafat Negara kita tersusun atas
lima hal, yang masing-masing merupakan suatu sila,
suatu peradaban, suatu asas keadaban.
 Pancasila yang terdiri atas lima sila itu tidaklah
merupakan kumpulan dari sila-sila yang boleh dicerai
beraikan satu dari yang lain. Pancasila dengan kelima
silanya itu haruslah kita artikan sebagai suatu susunan
yang bulat dan utuh.
BENTUK SUSUNAN DAN ISI PANCASILA
 Karena Pancasila itu memang dikehendaki sesuai
dengan fungsinya sebagai Dasar Filsafat Negara. harus
merupakan suatu kesatuan keseluruhan. boleh terdiri
atas bagian-bagian (sila-sila), tetapi bagian-bagian itu
harus tidak saling bertentangan. Dan semuanya harus
bersama-sama menyusun satu hal yang baru/lain dan
utuh.
 Tiap-tiap bagian (sila) merupakan bagian yang mutlak,
apabila dihilangkan satu bagian (sila) saja, hilanglah
juga halnya (Pancasila) itu. Sebaliknya terlepas dari
halnya (yang baru/lain dan utuh, yaitu Pancasila) itu,
bagian (sila) yang terlepas itu menjadi kehilangan
kedudukan dan fungsinya..
SUSUNAN KESATUAN PANCASILA YANG BERSIFAT
KESATUAN ORGANIS.
• Tidak boleh meniadakan, menghapuskan atau
melupakannya dalam sikap atau perbuatan.
• Dilihat dari dasarnya yang terdalam, sebenarnya yang
menjadi subyek atau pendukung dari inti-isi sila-sila
Pancasila
itu adalah manusia Indonesia adalah
monopluralis, terdiri atas unsur-unsur yang merupakan
kesatuan organis, seimbang, harmonis dan dinamis.
• Dalam
hal
Pancasila
merupakan
kesatuan
keseluruhan, kesatuannya adalah kesatuan yang
bersifat organis. Tidak satu silapun boleh ditiadakan,
dihapus atau dilupakan, walaupun hanya dalam anganangan atau kehendak saja.
SUSUNAN PANCASILA YANG BERSIFAT
HIERARKHIS DAN BERBENTUK PIRAMIDAL
• Pengertian piramidal digunakan untuk menggambarkan
hubungan hierarkhis sila-sila dari Pancasila dalam urutanurutan luas (kuantitas) dan juga dalam hal isi sifatnya
(kualitas).
• Dilihat dari intinya, urut-urutan lima sila menunjukkan suatu
rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi sifatnya, tiap-tiap
sila yang dibelakang sila lainnya lebih sempit luasnya
tetapi lebih banyak isi sifatnya, merupakan pengkhususan
dari sila-saila yang di mukanya.
• Di antara lima sila ada hubungan yang mengikat yang
satu kepada yang lain, sehingga Pancasila
merupakan suatu kesatuan keseluruhan yang bulat.
• Andaikata urut-urutan itu dipandang sebagai tidak
mutlak, diantara satu sila dengan sila lainnya tidak
ada sangkut pautnya, maka Pancasila itu menjadi
terpecah-pecah, oleh karena itu tidak dapat
dipergunakan sebagai suatu asas kerokhanian bagi
Negara. Tiap-tiap sila dapat diartikan dalam
bermacam-macam maksud, sehingga sebenarnya
sama saja dengan tidak ada Pancasila.
RUMUSAN PANCASILA YANG BERSIFAT
HIERARKHIS DAN BERBENTUK PIRAMIDAL
• Sila pertama : Ke-Yuhanan Yang Maha Esa adalah
meliputi dan menjiwai sila-sila kemanusiaan yang adil dan
beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin
oleh
hikmah
kebijaksanaan
dalam
permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.
• Sila ke dua : Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah
diliputi dan dijiwai oleh sila Ke-Tuhanan Yang Maha Esa,
meliputi dan menjiwai sila-sila persatuan Indonesia,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
• Sila ke tiga : Persatuan Indonesia adalah diliputi dan
dijiwai oleh sila Ke-Tuhanan Yang Maha Esa serta
kemanusiaan yang adil dan beradab, meliputi dan
menjiwai sila-sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
• Sila ke empat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
adalah dipliputi dan dijiwai oleh sila-sila Ke-Tuhanan
Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia, meliputi dan menjiwai sila
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
• Sila ke lima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia adalah diliputi dan dijiwai oleh sila-sila KeTuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan
beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang
dipimpin
oleh
hikmah
kebijaksanaan
dalam
permusyawaratan/perwakilan .
FUNGSI PANCASILA
Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Dan
Sebagai Dasar Negara
Bangsa adalah rakyat yang telah mempunyai
kesatuan tekad untuk membangun masa depan
bersama dengan mendirikan sebuah negara yang
akan
mengurus
terwujudnya
aspirasi
dan
kepentingan bersama mereka secara adil.
Pancasila dibahas, dirumuskan, dan disepakati oleh
para pendiri negara dalam rangka membentuk
sebuah negara nasional, yaitu Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Pancasila dirumuskan dan diputuskan dalam
sidang-sidang BPUPKI dan PPKI, nilai-nilai dasar
yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tersebut
secara lahiriah merupakan hasil mufakat para
anggota kedua badan tersebut.
PANCASILA SEBAGAI HASIL PERJANJIAN
LUHUR SELURUH BANGSA
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang
disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan
perjanjian luhur dari seluruh bangsa. Pandangan hidup
bangsa, falsafah hidup bangsa, atau juga disebut
sebagai ideologi nasional adalah kristalisasi nilai-nilai
yang
diyakini
kebenaran,
ketepatan,
dan
kemanfaatannya bagi bangsa sehingga menimbulkan
tekad untuk mewujudkannya dalam bentuk sikap,
perilaku, dan perbuatan
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA
Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi
dengan perkembangan zaman (dinamis) dan adanya
dinamika secara internal.
Nilai yang terkandung dalam ideologi terbuka terdiri dari
tiga tatanan nilai, yaitu
1 . nilai dasar yang merupakan prinsip yang bersifat
abstrak, umum, tidak terikat waktu dan tempat,
sehingga bersifat abadi. Nilai dasar ini berbentuk
kaidah-kaidah paling hakiki yang menyangkut
existensi negara, cita-cita dan tujuannya, tatanan
dasar dan ciri-ciri khasnya.
2. Nilai instrumental bersifat kontekstual yang
disesuaikan dengan tuntutan zaman. Nilai
instrumental ini dapat berbentuk kebijakan,
strategi, organisasi, sistem, rencana dan
program yang merupakan tindak lanjut dari
nilai dasar
3. Nilai praksis yang merupakan interaksi antara
nilai instrumental dengan situasi konkrit,
sifatnya dinamis, nilai praksis merupakan
gelanggang pertarungan antara idealisme
dengan realitas.
Faktor yang mendorong pemikiran mengenai
Pancasila sebagai ideologi terbuka :
1. Kenyataan bahwa dalam proses pembangunan
nasional berencana, dinamika masyarakat kita
berkembang dengan amat cepat.
2. Kenyataan bangkrutnya ideologi tertutup seperti
marxisme-leninisme/komunis.
3. Pengalaman sejarah politik kita sendiri di masa
lampau sewaktu pengaruh komunisme sangat
besar.
4. Tekad kita untuk menjadikan Pancasila sebagai
satu-satunya asas dalam hidup bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
Nilai Dasar Pancasila Yang Abadi Kita
Temukan Dalam Empat Alinea
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
• Alinea pertama memuat keyakinan kita kepada
kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, kepada
perikemanusiaan
dan
kepada
perikeadilan.
Penghapusan penjajahan adalah merupakan suatu
konsekuensi logis dari keyakinan kita ini.
Kemerdekaan, perikemanusiaan dan perikeadilan
adalah rangkaian aksioma tempat bertumpunya
seluruh wawasan kenegaraan pada tataran formal,
serta seluruh wawasan kita tentang kehidupan
kebangsaan secara substansial.
Alinea kedua, memuat cita-cita nasional sekaligus
cita-cita kemerdekaan kita itu, yaitu suatu negara
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Pengertian-pengertian singkat yang terdapat dalam
alinea ini harus diberi makna filsafati yang mendasar.
Rakyat Indonesia dalam negara Indonesia yang kita
bentuk itu ingin hidup dalam suasana merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Inilah nilai yang
merupakan tolok ukur terakhir apakah negara yang
kita bentuk itu sudah sesuai dengan apa yang kita
harapkan apa belum.
• Alinea ketiga, memuat watak aktif dari rakyat
Indonesia menyatakan kemerdekaan, untuk
mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas,
bukan dengan keangkuhan yang bersifat
chauvinistis, tetapi dengan sikap religius,
dengan kesadaran akan rahmat Allah Yang
Maha Kuasa serta didorongkan oleh keinginan
luhur. Bangsa yang ingin kita bangun bukanlah
bangsa yang pasif, yang pasrah kepada
nasibnya, tetapi bangsa yang aktif, yang
percaya kepada dirinya serta berbuat secara
nyata untuk mengubah nasibnya itu.
• Alinea keempat, memberi arahan mengenai tujuan
negara, susunan negara, sistem pemerintahan dan
dasar negara.
Tujuan negara kita jelas, melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan
kehidupan
bangsa,
ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial. Susunan Negara Republik Indonesia jelasjelas disebutkan berkedaulatan rakyat, yang berarti
sumber dari seluruh otoritas kenegaraan dalam
Republik ini adalah Rakyat.
Sistem Pemerintahan kita juga jelas, yaitu sistem
pemerintahan konstitusional,