Transcript Pengertian Hukum Tatanegara

HUKUM TATANEGARA
ISTILAH HUKUM TATANEGARA
HUKUM TATANEGARA
Disebut Juga
HUKUM NEGARA
STAATSRECHT IN RUIMERE ZIN
(Hukum Tatanegara dlm Arti Luas
STAATSRECHT
(Bhs. Belanda)
STAATSRECHT IN ENGERE ZIN
(Hukum Tatanegara dlm Sempit
2
PENGGUNAAN ISTILAH
ISTILAH HUKUM NEGARA
Digunakan untuk Membedakan dari Pengertian Hukum Tatanegara
dalam Arti Sempit
ISTILAH HUKUM TATANEGARA
Biasanya Diikuti dengan Kalimat dalam Arti Luas. Dengan demikian
Sama Artinya dengan Hukum Negara Di Atas.
KEDUA ISTILAH TERSEBUT TIDAK BERBEDA SECARA
PRINSIP. KARENA HUKUM NEGARA DAN HUKUM
TATANEGARA DALAM ARTI LUAS MENGANDUNG ARTI YANG
3
SAMA
CAKUPAN LAIN
ISTILAH STAATSRECHT
STAATSRECHT YANG DIARTIKAN HUKUM TATANEGARA
DALAM KEPUSTAAKAAN HUKUM BELANDA MENCAKUP
 ILMU HUKUM TATANEGARA
(Staatsrechtsweetenschap). Mengkaji Hukum Tatanegara
secara Keilmuan, Karenanya Mempunyai Obyek dan Metode
Kajian Tersendiri. Hukum Tatanegara Secara Umum, Belum
Terikat dengan Negara Terentu.
 HUKUM TATANEGARA POSITIF
(Positief Staatsrecht). Membahan Konstitusi yang Berlaku di
Negara Tertentu.
4
ISTILAH HUKUM TATANEGARA
DI BEBERAPA NEGARA
PRANCIS
Droit Constitutioneiel (Hukum Tatanegara) & Droit
Administratif (Hukum Administrasi Negara)
INGGRIS
Constitutioneil Law (Konstitusinya Lebih Menonjol)
& State Law (Hukum Negaranya Lebih Menonjol
JERMAN
Verfassungsrecht (Hukum Tatanegara) &
Vervaltungsrecht (Hukum Administrasi Negara)
5
PENGERTIAN HUKUM TATANEGARA
LOGEMAN
Hukum yang Mengatur Organisasi Negara. Atau Serangkaian Kaidah
Hukum Mengenai Jabatan atau Kumpulan Jabatan dalam Negara dan
Lingkungan Berlakunya Hukum dari Suatu Negara.
MAURICE DUVERGER
Hukum Konstitusi yang Merupakan Salah Satu Cabang Dari Hukum
Publik yang Mengatur Organisasi dan Fungsi-fungsi Politik Suatu
Lembaga Negara
G. PRINGGODIGDO
Hukum Mengenai Konstutusi Negara dan Konstelasi dari Suatu
Negara
6
PENGERTIAN HUKUM TATANEGARA
VAN VOLLENHOVEN
Hukum Mengatur Masyarakat Hukum Atasan dan Masyarakat
Hukum Bawahan Menurut Tingkatannya. Dari Masing-masing Itu
Menentukan Wilayah Lingkungan Rakyatnya, Kemudian
Menentukan Badan-badan Serta Fungsinya Masing-masing yang
Berkuasa dalam Lingkungan Masyarakat Hukum Tersebut, Juga
Menentukan Susunan Wewenang Badan-badan Tersebut.i.
M. KUSNARDI & HARMAILY IBRAHIM
Sekumpulan Peraturan Hukum yang Mengatur Organisasi Negara,
Hubungan antara Perlengkapan Negara dalam Garis Vertikal dan
Horizontal, Serta Kedudukan Warganegara serta Hak-hak
Asasinya.
7
OBYEK HUKUM TATANEGARA
OBYEK HTN SECARA UMUM
Negara Dipandang dari Sudut atau Sifat Pengertiannya
yang Kongkrit. Artinya Negara yang Terikat pada Tempat,
Keadaan, dan Waktu Tertentu. Atau Menelaah Mengenai
Ketentuan/Peraturan/Perundang-undangan yang
Mengatur Organisasi Umum dari Suatu Negara.
OBYEK HTN INDONESIA
Mengkaji Ketentuan atau Peraturan Perundangan yang
Mengatur Mengenai Struktur Organisasi Negara
Indonesia Menurut UUD 1945.
Atau Menelaah Hukum Tatanegara Positif Indonesia
8
RUANG LINGKUP HK.TATANEGARA
MENURUT
PROF. USEP RANUWIDJAJA, SH.
1. Struktur Umum Organisasi Negara.
2. Badan-badan Ketatanegaraan.
3. Kekuatan-kekuatan dalam Masyarakat
yang Mempunyai Pengaruh pada
Jalannya Organisasi Negara (Parpol).
4. Sejarah Perkembangan Ketatanegaraan.
9
STRUKTUR UMUM ORGANISASI NEGARA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Bentuk atau Susunan Negara.
Bentuk Pemerintah.
Sistem Pemerintahan.
Corak Pemerintahan.
Sistem Pemencaran Kekuasaan.
Wilayah Negara.
Hubungan Rakyat dengan Negara.
Cara Rakyat Menjalankan Hak-hak Politiknya.
Dasar Negara.
10
BADAN-BADAN KETATANEGARAAN
BADAN-BADAN KETATANEGARAAN SEBAGAI
PENENTU ARAH KEBIJAKAN UMUM NEGARA
1. Cara Pembentukannya.
2. Susunan Masing-masing Badan.
3. Tugas dan Wewenang Badan.
4. Cara Kerja Masing-masing Badan.
5. Hubungan Kerja antar Badan.
6. Masa Kerja Masing-masing Badan.
11
KEKUATAN DALAM MASYARAKAT YANG BERPENGARUH
PADA JALANNYA ORGANISASI NEGARA (PARPOL)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Jenis, Penggolongan, dan Jumlah Partai Politik.
Perimbangan Kekuatan antar Partai Politik.
Hubungan Parpol dengan Kelompok Penekan dan Kepentingan.
Partai Politik dan Pemilihan Umum.
Kedudukan dan Peran Kelompok Penekan dan Kepentingan.
Cara Bekerja Sama antar Kekuatan-kekuatan Politik.
Sistem Sosial yang Berlaku Terkait dengan Negara dan Politik.
Mekanisme Penyampaian dan Penyelesaian Perbedaan Pendapat.
12
SEJARAH PERKEMBANGAN
KETATANEGARAAN
1. Latar Belakang dan Sejarah
Ketatanegaraan.
2. Perkembangan atau Priode
Ketatanegaraan.
3. Keterkaitan Priode Perkembangan
Ketatanegaraan Satu dengan Lainnya.
4. Perundangan yang Mengatur
Ketatanegaraan Di masing-masing
Priode.
13