Transcript Struktur dan Institusi Media (New)

STRUKTUR, REGULASI DAN
KONTROL TERHADAP
MEDIA
KOMUNIKASI MASSA
Komponen Struktur Media
Sistem Media (seluruh media nasional)
 Perusahaan Multi-media (satu perusahaan
yang terlibat dalam banyak jenis media)
 Sektor Media (sk, majalah, dll)
 Daerah Sirkulasi (nasional, regional, kota,
komunitas)
 Satuan Media (jumlah suratkabar, saluran
TV)
 Satuan Produk Media (suratkabar, film dll)

Sistem Media
Sistem media terkait dengan sistem
ekonomi dan sistem politik
 Negara kapitalis liberal  media sebagai
free enterprise. Negara tak turut campur.
Media sepenuhnya sebagai entitas bisnis
 State run media  media sebagai bagian
aparatur negara
 Sistem campuran
 Media publik

Tiga Model Sistem Media
Model Pluralis
Industri
Suratkabar
Sirkulasi koran rendah;
pers berorientasi pada elit
politik
Model Korporatis
Demokratis
Sirkulasi koran tinggi;
perkembangan awal
pers tersikulasi massal
Model Liberal
Sirkulasi koran sedang
Paralelisme
Politis
Paralalisme politik
tinggi
Pluralisme
eksternal
Profesionalisasi
Profesionalisasi
rendah
Profesionalisasi
Kuat; self-regulation
yang terlembaga
Profesionalisasi
Kuat; self-regulation
yang tak terlembaga
Intervensi kuat,
tapi ada jaminan
kebebasan pers
Dominasi pasar
Peranan negara
Dalam sistem
media
Intervensi negara
yang kuat:
subsidi, sensor
Sumber: Hallin & Mancini, 2004
Media komersial yang
netral
Sitem Penyiaran dan
Pertanggungjawabannya
PENYIARAN
PEMERINTAH
INVESTASI
BIAYA
OPERASIONAL
APBN
APBN/APBD
BERTANGGUNG
JAWAB KEPADA
Pemerintah
MATERI/
SUBSTANSI
Condong ke
Pemerintah
PENYIARAN
SWASTA
MODAL
PRIBADI
IKLAN
Board of Director
(BOD)/Dewan Komisaris
Condong ke pasar/
Mass culture
PENYIARAN
PUBLIK/
KOMUNITAS
APBN/PUBLIK
Iklan, iuran TV,
APBN, sumber lain
Parlemen/Komisi
Pengawas
Kepentingan
Publik
Sistem Penyiaran di Indonesia
UU No 32/2002
Penyiaran Publik
 Penyiaran Swasta
 Penyiaran Komunitas
 Penyiaran Berlangganan

Privatisasi Media
Privatisasi sebagai proses pengalihan
pada level produksi pengelolaan media
dari sektor publik ke sektor swasta dan
pada level konsumsi penerima media
ditempatkan sebagai konsumen;
 Bentuk privatisasi: denasionalisasi,
liberalisasi, komersialisasi, regulasi

Bentuk Privatisasi




Denasionalisasi  penjualan saham
perusahaan negara kepada pemodal swasta
Liberalisasi  memperkenalkan kompetisi ke
dalam pasar yang tadinya dilayani oleh sebuah
perusahaan (monopoli), misal: ijin TV swasta th
1989
Komersialisasi  pengurangan subsidi negara
kepada media publik, sehingga media
menggunakan iklan sebagai cara untuk hidup
Re-regulasi/deregulasi perubahan peraturan
yang memungkinkan swasta terlibat lebih jauh
dalam lembaga-lembaga komunikasi publik
Mengapa Privatisasi






Efisiensi: BUMN dianggap tidak efisien;
Untuk menjamin banyaknya pilihan bagi warga
masyarakat;
Bagian lanjut dari perkembangan kapitalisme 
neoliberalisme;
Tidak adanya dukungan ideologis terhadap
keberadaan media publik
Negara tak perlu terlibat dalam urusan yang tak
perlu, termasuk dalam penyiaran
Kolusi pemerintah dengan pihak swasta/kroni
Landasan Regulasi Penyiaran



Teknologis  teknologi yang dipakai media
penyiaran mensyaratkan penggunaan
frekuensi/gelombang udara, yang jumlahnya
terbatas milik publik dan digunakan untuk
berbagai kepentingan (penyiaran, penerbangan,
telekomunikasi)
Dampak sosial-politik penyiaran mampu
menembus batas sosio-kultural dan psikologis.
Tak mengenal umur.
Kemampuan pasar –masing-masing daerah
punya potensi pasar yang berbeda-beda. Perlu
pembatasan secara transparan
Klasifikasi Acara Film/Program TV
di Australia







G=general/semua umur;
PG=Parental guidance/Bimbingan orang tua;
M=mature/dewasa 15 tahun ke atas
MA = mature accompanied
R = Restricted
X = Berisi materi sex yang eksplisit (hanya ada
di video dan hanya bisa dibeli di daerah tertentu)
RC = Refused Classified
Kontrol terhadap Media
SUMBER
SIFAT
FORMAL
INFORMAL
INTERNAL
-Peraturan perusahaan
-Kebijakan Redaksi
-Style book
-Code of conduct
-Pemilik Media
-Kebiasaan dalam
media
EKSTERNAL
-Peraturan tentang
Media (UU Pers, UU
Penyiaran dll)
-Independent Regulatory
body (FCC, ABA, KPI)
-Kekuatan Politik
-Kekuatan Ekonomi
-Kekuatan Sosial