Transcript Juklak Posyandu Plus - Badan Pemberdayaan Masyarakat Banda

PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGINTEGRASIAN LAYANAN
SOSIAL DASAR DI POSYANDU
Berdasarkan PERGUB ACEH
N0MOR 60 TAHUN 2012
TEAM PENYUSUN PERGUB
STRUKTUR PERGUB
•
•
•
•
•
•
•
•
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
BAB VI
BAB VII
LAMP
KETENTUAN UMUM
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
PELAKSANAAN
PENGAWASAN
PEMBIAYAAN
KETENTUAN PERALIHAN
KETENTUAN PENUTUP
JUKLAK
BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN JUKLAK
PENGINTEGRASIAN POSYANDU
1.
2.
3.
PETUNJUK PENGINTEGRASIAN LAYANAN
SOSIAL DASAR DI POSYANDU
AGAR PENGINTEGRASIAN LAYANAN
SOSIAL DASAR DIPOSYANDU TERLAKSANA
DGN OPTIMAL
SASARANNYA ADALAH PEMBINA,
PENYELENGGARA ATAU PENGELOLA,
APARAT LINTAS SEKTOR, LSM DAN
MASYARAKAT
BAB III
PELAKSANAAN
1.
2.
3.
PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL
DASAR DIPOSYANDU BERPEDOMAN PADA
JUKLAK.
PROGRAM KEGIATAN MENGACU PADA
STANDAR PELAKSANAAN MASING-MASING
SEKTOR
POSYANDU YANG MELAKSANAKAN
PENGINTEGRASIAN PROGRAM DENGAN
KEGIATAN LAYANAN SOSIAL DASAR
LAINNYA DISEBUT POSYANDU PLUS
4.
5.
6.
POSYANDU PLUS MINIMAL MELAKSANAKAN 4
PROGRAM TERINTEGRASI YAITU : POSYANDU; POS
PAUD/PAUD; BKB DAN TPA.
SKPA/SKPK DAN INSTANSI TEHNIS TERKAIT YANG
MELAKSANAKAN PROGRAM PADA TINGKAT
GAMPONG MELAKUKAN PENGINTEGRASIAN
PROGRAM KEGIATAN MASING2 PADA POSYANDU
SEBAGAI WADAH UTAMA.
JUKLAK PENGINTEGRASIAN POSYANDU
MERUPAKAN LAMPIRAN YANG TIDAK
TERPISAHKAN DARI PERGUB.
KOORDINASI
1.
2.
3.
4.
OLEH PEMERINTAH ACEH DAN PEMERINTAH
KAB/KOTA
MELALUI SKPA/SKPK YANG MEMBIDANGI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI POKJANAL POSYANDU.
MEMBENTUK SEKRETARIAT TETAP.
FASILITASI
1.
2.
3.
PEMERINTAH ACEH /PEMERINTAH KAB/KOTA
MELALUI SKPA/SKPK DAN INSTANSI TEHNIS
TERKAIT MEMFASILITASI POSYANDU PLUS DI
GAMPONG
DAPAT DILAKUKAN OLEH ORANG PERORANGAN,
LEMBAGA NON PEMERINTAH, BADAN DUNIA DAN
DUNIA USAHA.
DAPAT BERBENTUK PENGADAAN PRASARANA DAN
SARANA, DUKUNGAN TERHADAP OPERASIONAL,
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PROGRAM KEGIATAN.
KADER DAN KADERISASI
1.
2.
3.
PENGANGKATAN KADER DILAKUKAN
SESUAI KEBUTUHAN POSYANDU PLUS
PEMERINTAH ACEH DAN PEMERINTAH
KAB/KOTA MENYEDIAKAN INSENTIF
SETIAP BULAN KEPADA KADER SESUAI
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH.
PEMERINTAH ACEH DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA MELALUI SKPA/SKPK
MELAKSANAKAN PENGUATAN SECARA
BERKALA TERHADAP PENINGKATAN
KAPASITAS KADER.
TENAGA PENDAMPING
1. POKJANAL/POKJA DAPAT MEREKRUT
TENAGA PENDAMPING YANG
MEMILIKI KEAHLIAN KHUSUS SESUAI
DENGAN KEBUTUHAN PROGRAM
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DI
POSYANDU PLUS.
2. INSENTIF, TUGAS DAN FUNGSI
TENAGA PENDAMPING DITETAPKAN
OLEH POKJA.
PEMBINAAN
1.
GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA, CAMAT DAN
KEUCHIK MELALUI POKJANAL POSYANDU
DAN POKJA MELAKUKAN PEMBINAAN
POSYANDU PLUS SECARA BERJENJANG.
PEMBINAAN MENCAKUP ;
a.
b.
MELAKUKAN BIMBINGAN, ADVOKASI,
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN POSYANDU PLUS
SECARA RUTIN DAN TERJADWAL.
MEMFASILITASI PERGERAKAN DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PENGAMBANGAN
POSYANDU PLUS.
2. SKPA/SKPK DAN INSTANSI TEHNIS
TERKAIT, MELAKUKAN PEMBINAAN
SECARA TEHNIS SESUAI PROGRAM YANG
DILAKSANAKAN DI POSYANDU PLUS.
MENCAKUP.
a. MELAKUKAN BIMBINGAN TEHNIS
PELAKSANAAN KEGIATAN SESUAI
PROSEDUR YANG TELAH DITETAPKAN.
b. MEMBERIKAN PELATIHAN BAGI KADER
ATAU PENYELENGGARA LAYANAN
PELAPORAN
1. POKJA BERKEWAJIBAN MEMBUAT
LAPORAN SECARA BERKALA
2. MENGACU PADA SISTIM INFORMASI
TERPADU YANG TELAH DITETAPKAN
3. MENYAMPAIKAN LAPORAN SECARA
BERJENJANG KEPADA SKPK/SKPA
YANG MEMBIDANGI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI ACEH.
4. KADER DAN TENAGA PENDAMPING
BERKEWAJIBAN MEMBUAT LAPORAN
KEGIATAN SESUAI DENGAN STANDAR
OPERASIONAL YANG DITETAPKAN
OLEH MASING2 SEKTOR DAN
MENYAMPAIKAN LAPORAN TERSEBUT
MASING2 KEPADA SKPK/SKPA DAN
INSTANSI TEHNIS TERKAIT
BAB IV
PENGAWASAN
1.
2.
3.
SKPA/SKPK MELAKUKAN PENGAWASAN
TERHADAP PENYELENGGARAAN
POSYANDU PLUS SECARA BERSAMA/
BERKALA DIBAWAH KOORDINASI
SKPA/SKPK YANG MEMBIDANGI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI ACEH
PENGAWASAN DILAKUKAN SECARA
BERJENJANG PADA TINGKAT PROVINSI,
KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN DAN
GAMPONG
HASIL PENGAWASAN DISAMPAIKAN
KEPADA ATASAN SECARA BERJENJANG.
BAB V
PEMBIAYAAN
1.
2.
3.
APBN, APBA DAN APBK SERTA SUMBER LAIN
YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT.
PEMBIAYAAN PELAKSANAAN POSYANDU
DIALOKASIKAN MELALUI
SKPA/SKPK/INSTANSI TEHNIS TERKAIT
PEMBIAYAAN KEGIATAN POKJANAL
POSYANDU/POKJA DIBEBANKAN PADA
APBA DAN APBK MELALUI SKPA/SKPK
YANG MEMBIDANGI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI ACEH
JENIS KEGIATAN
TERIMA KASIH