Transcript 3. hak reproduksi dan konsep dasar gender

Hak Reproduksi dan Konsep
Dasar Gender
Hak-hak Reproduksi
Kuliah Dasar-dasar Kesehatan Reproduksi
JKM FKIK UNSOED | 4 September 2013
RH & Human Rights
Piagam PBB (1945): Mencapai kerjasama internasional
dalam ... mempromosikan dan mendorong penghormatan
terhadap hak asasi manusia & kebebasan dasar bagi
semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa,
atau agama.
Amerika Deklarasi Hak Asasi Manusia (1948):
Standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan
negara untuk menjamin hak-hak politik, sosial, ekonomi,
dan budaya dan kebebasan mendasar
2
1970:
The International Convenant tentang Hak Sipil & Politik
(Convenant Politik)
The International Convenant on Economic, Sosial &
Budaya (Convenant Kanan Ekonomi)
Majelis Umum PBB (1979):
Negara harus bertindak untuk menghilangkan
pelanggaran hak-hak perempuan baik oleh orang
pribadi, kelompok, atau organisasi.
3
Konvensi Hak Anak (1989):
Diratifikasi oleh hampir semua negara: hak untuk anak-anak
dan menegaskan kembali hak untuk layanan keluarga
berencana
Memaksa negara untuk mengkonfirmasi bahwa mereka
membuat upaya untuk mewujudkan cita-citanya, yang
meliputi:
Memastikan prenatal & postnatal perawatan kesehatan bagi
ibu-ibu
Menghilangkan praktek-praktek tradisional yang merugikan
kesehatan anak
Melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual &
penyalahgunaan
Memberikan anak-anak akses ke informasi yang mereka
butuhkan untuk kesehatan sosial, spiritual, moral dan
kesejahteraan, dan fisik & mental mereka.
4
ICPD Cairo 1994:
Kesehatan reproduksi mencakup hak asasi manusia
tertentu yang diakui dalam dokumen hukum dan HAM
nasional dan internasional:
1. Hak pasangan dan individu untuk memutuskan secara
bebas dan bertanggung jawab jumlah dan jarak anakanak mereka, dan untuk memiliki informasi dan sarana
untuk melakukannya
2. Hak untuk memperoleh standar tertinggi kesehatan
reproduksi dan seksual
3. Hak untuk membuat keputusan yang bebas dari
diskriminasi, paksaan, atau kekerasan
5
Dasar fundamental bagi pemerintah & masyarakat yang
didukung kebijakan & program di bidang kesehatan
reproduksi, termasuk. kesehatan seksual & KB
RH & Kesehatan seksual adalah hak
bagi pria & wanita
tujuan:
untuk mencapai akses universal
terhadap informasi dan layanan
kesehatan reproduksi pada tahun
2015
6
Hak Seksual & Reproduksi
Pemahaman internasional saat ini hak-hak seksual &
reproduksi meliputi hak untuk:
1. Kesehatan reproduksi & seksual sebagai komponen
kesehatan seumur hidup keseluruhan
2. Reproduksi pengambilan keputusan, termasuk pilihan
dalam pernikahan, pembentukan keluarga & penentuan
jumlah, waktu dan jarak anak satu, & hak untuk informasi &
sarana untuk melaksanakan pilihan-pilihan
3. Kesetaraan & keadilan bagi perempuan dan laki-laki untuk
memungkinkan individu untuk membuat pilihan bebas dan
dalam semua bidang kehidupan, bebas dari diskriminasi
gender
4.7 Keamanan Seksual & reproduksi, termasuk kebebasan dari
kekerasan seksual & pemaksaan, dan hak untuk privasi.
Komponen Hak Reproduksi & Seksual
UNFPA, WHO, dan International Planned Parenthood
Federation (IPPR) perlindungan hak-hak reproduksi &
seksual menjadi fokus utama.
Apa hak-hak, dan apa yang mereka memerlukan:
1. Hak untuk hidup / hak untuk hidup, dibatalkan oleh
kematian ibu
2. Hak atas kebebasan dan keamanan seseorang;
dibatalkan oleh FGM, pergantian sterilisasi,
criminalitation kontrasepsi, antara lain
3. Hak untuk memperoleh standar tertinggi kesehatan
4. Hak untuk keluarga berencana
5. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga
8
6. Hak atas kehidupan pribadi dan keluarga, dibatalkan oleh
negara atau komunitas gangguan dalam keputusan apakah
atau kapan harus punya anak
7. Hak untuk manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan,
termasuk qyality kontrasepsi
8. Hak untuk menerima dan memberi informasi dan
kebebasan berpikir
9. Hak perempuan untuk pendidikan
10.Hak untuk non-diskriminasi berdasarkan jenis kelamin
11.Hak untuk non-diskriminasi berdasarkan usia, dibatalkan
ketika orang muda membantah informasi & kerahasiaan
tentang layanan kesehatan reproduksi.
9
UU RI No. 36 Tahun 2009:
Pasal 72
Setiap orang berhak:
a. menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang
sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan
dengan pasangan yang sah.
b. menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari
diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang
menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan
martabat manusia sesuai dengan norma agama.
c. menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin
bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan
dengan norma agama.
d. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai
kesehatan reproduksi yang benar dan dapat
dipertanggungjawabkan.
10
Pengaruh menyangkal hak-hak seksual &
reproduksi:
1. 585.000 wanita, setiap menit, mati setiap tahun akibat
komplikasi dalam kehamilan
2. Sekitar 200.000 kematian ibu setiap tahun akibat dari
kekurangan atau kegagalan pelayanan kontrasepsi
120-150000000 wanita yang ingin membatasi atau ruang
3. kehamilan mereka masih tanpa sarana untuk melakukannya
secara efektif
4. Setidaknya 75 juta kehamilan setiap tahun (dari total 175
juta) yang tidak diinginkan, mereka menghasilkan di 45 juta
aborsi dan lebih dari 30 juta kelahiran hidup
5. 70.000 wanita meninggal setiap tahun sebagai akibat dari
aborsi yang tidak aman: jumlah yang tidak diketahui
11
menderita infeksi & konsekuensi kesehatan lainnya
6. 1 juta orang meninggal setiap tahun dari infeksi saluran
reproduksi, termasuk penyakit menular seksual (PMS)
selain HIV / AIDS. Ada sebuah perkiraan 333 juta kasus
baru PMS per tahun
7. 6 dari 10 perempuan di banyak negara memiliki STD.
Semua wajah risiko lebih tinggi infertilitas, cervicalcancer,
atau masalah kesehatan serius lainnya
8. 3,1 juta orang pada tahun 1996 terinfeksi oleh HIV yang
menyebabkan AIDS
9. 120 juta wanita menderita FGM, 2 millinon lain beresiko
setiap tahun.
12
Memenuhi kebutuhan masyarakat akan
pelayanan kesehatan reproduksi dan
keluarga berencana
Tingkat kesuburan berkurang dan
pertumbuhan penduduk lambat di
seluruh dunia
13
1. Tujuan utama dari tujuan & kebijakan kependudukan
adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dari semua
orang
2. Kebijakan kependudukan harus konsisten dengan
kedaulatan nasional & undang-undang, dan dengan
prioritas pembangunan nasional, menjamin penghormatan
terhadap agama, etika, dan budaya keragaman, sesuai
dengan hak asasi manusia yang diakui secara universal
3. Kesetaraan gender & memastikan kemampuan perempuan
untuk mengontrol kesuburan mereka sendiri landasan
program penduduk. Negara harus menjamin, atas dasar
4. kesetaraan laki-laki dan perempuan, akses universal
terhadap pelayanan kesehatan, termasuk untuk layanan
14
seksual dan kesehatan reproduksi.
4. Setiap orang memiliki hak atas pendidikan bagi
pengembangan penuh martabat dan potensi mereka
sebagai manusia, dan untuk memperkuat penghormatan
terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamnetal,
termasuk yang berkaitan dengan kependudukan dan
pembangunan, dengan perhatian khusus pada perempuan
& anak
5. Semua penyedia layanan harus menjaga prinsip-prinsip
informasi pilihan bebas dengan menyediakan informasi
yang komprehensif, faktual tentang berbagai metode save
dan efektif. Tujuan mereka harus bertanggung jawab untuk
mendukung, keputusan sukarela tentang anak-bantalan dan
metode pengaturan kesuburan untuk memenuhi kebutuhan
kesehatan berubah selama siklus hidup
6. Layanan harus melindungi dan mempromosikan hak-hak
15
privasi & kerahasiaan.
7. Tujuan dan kebijakan kependudukan harus didefinisikan
dalam hal kebutuhan yang belum terpenuhi untuk informasi
dan layanan. Pemerintah seharusnya tidak memaksakan
skema insentif atau tujuan demografis pada penyedia
layanan keluarga berencana dalam bentuk kuota atau target
untuk perekrutan klien. Setiap bentuk pemaksaan tidak
memiliki bagian untuk bermain dalam program keluarga
berencana.
8. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang
tercantum dalam Deklarasi teh Universal Hak Asasi
Manusia, termasuk hak atas kesehatan dan pendidikan,
tanpa pembedaan apapun, seperti ras, jenis kelamin,
bahasa, agama, origing kebangsaan atau sosial, kekayaan,
kelahiran atau status lainnya.
16
Hak Reproduksi di Indonesia
Definisi:
Setiap org, baik laki-laki maupun perempuan (tanpa
memandang perbedaan kelas sosial, suku, umur, agama,
dll), mempunyai hak yg sama utk memutuskan secara
bebas & bertanggung jawab (kpd diri, keluarga & masy)
mengenai jumlah anak, jarak antar anak, serta utk
menentukan waktu kelahiran anak & di mana akan
melahirkan.
17
Penjabaran Praktis:
1. Setiap org berhak memeperoleh standar yankespro terbaik
 penyedia: yankespro berkualitas, memperhatikan
kebutuhan klien  menjamin keselamatan & keamanan
klien
2. Perempuan & laki-laki, sbg pasangan atau individu, berhak
memperoleh informasi lengkap ttg seksualitas, kespro &
manfaat serta efek samping obat2an, alat & tindakan medis
yg digunakan utk mengatasi mslh kespro
3. Hak memperoleh plynn KB yg aman, efektif, terjangkau, dpt
diterima, sesuai dg pilihan, tanpa paksaan, & tdk melawan
hukum
4. Perempuan berhakmemperoleh yankes yg dibutuhkannya,
yg memungkinkannya sehat & selamat dlm mjlni kehamilan
& persalinan, serta memperoleh bayi yang sehat
18
5. Hub suami isteri didasari penghargaan thdp pasangan
masing2, & dilakukan dlm situasi & kondisi yg diinginkan
bersama, tanpa unsur pemaksaan, ancaman, & kekerasan
6. Remaja, laki2 & perempuan, berhak memperoleh informasi
yg tepat & benar ttg reproduksi remaja, shg dpt berperilaku
sehat & mjlni kehidupan seksual yg bertgjwb
7. Laki2 & perempuan berhak mdpt informasi yg mudah
diperoleh, lengkap, & akurat ttg PMS termasuk HIV/AIDS.
Derajat KesPro Masyarakat
19
Konsep dasar Gender
dalam kesehatan reproduksi
Beberapa Istilah
Gender :
perbedaan peran & tgjwb sosial bagi ♀ dan ♂, yg dibentuk oleh budaya.
Jenis kelamin :
ciri biologis/anatomis (khususnya sist.reproduksi & hormonal) yg diikuti
dg karakteristik fisiologi tubuh yg menentukan ssorg adlh ♀ atau ♂.
Kesetaraan gender :
kesamaan; keadaan tanpa diskriminasi (sbg akbt dr pbedaan jenis
kelamin), u/ mdptkn kes4an, pbagian sumber & hasil pembangunan,
akses thdp plynn.
Keadilan gender :
keseimbangan yg adil (fairness) dlm pembagian beban tgjwb & manfaat
antara ♀ dan ♂, yg didasari atas pemahaman bhw ♀ dan ♂ mpy
perbedaan kebutuhan & kekuasaan.
21
Peran gender :
peran ekonomi & sosial yg dipandang layak oleh masy u/ diberikan kpd
♀ atau ♂
Bias gender :
keadaan yg menunjukkan adanya keberpihakan kpd ♂ drpd kpd ♀.
Stereotipi gender :
mrpkn pandangan yg menganggap sesuai & ‘biasa’ u/ suatu jenis
kelamin (♀ atau ♂)
Patriarkhi :
keadaan di masy yg menempatkan ♂ pd kedudukan & posisi yg lebih
tinggi dari ♀; keberpihakan kpd ♂ dlm segala aspek kehidupan sosial,
budaya & ekonomi.
22
Konsep Dasar
1. Biologis : Gender = Sex, jenis kelamin, laki-laki/perempuan
2. Sosial :
Gender:
- Sifat
 dikonstruksi
- Tidak tetap
- Perilaku
 dibangun
- Peran
 dibentuk
- Dapat dipertukarkan,
berdasar:
- Tanggung
jawab
 dirancang
oleh masyarakat /
1. Tempat
2. Waktu
sosial
Gender >< Kodrat
1. Bersifat tetap;
2. Tidak dapat dipertukarkan
23
Pembagian Peran
♀:
♂:
- Rumah
- Luar rumah
- Ranah domestik
- Ranah publik
- Tidak menghasilkan uang
- Menghasilkan uang
- Pekerjaan rumah tangga
Mencari nafkah
- Mengurus anak
- Belanja ke pasar, dll
24
Pembagian Peran
Ketidakadilan gender
(Ketidak adilan yang merugikan salah satu pihak)
Masalah
Perubahan
Keadilan & kesetaraan gender
(World Bank: relasi antara laki-laki & perempuan yg
25
dipengaruhi oleh perbedaan atribut sosialnya/ gender)
Bentuk Ketidak adilan Gender:
1.Marginalisasi (Pemiskinan)
2.Stereotipi (Pelabelan)
3.Subordinasi (Menganggap ♀ tidak penting)
4.Beban ganda (Double burden, over burden)
5.Kekerasan berbasis gender
26
1. Marginalisasi (Pemiskinan)
Ex: perbedaan upah pada pekerja ♀ dan ♂
ILO : Upah = Upah minimum (regional; kab) +
kesejahteraan, tunjangan, dll
2. Stereotipi (Pelabelan)
Ex:
♀ = cantik, anggun, lembut
♂ = macho, kuat, pelindung
Pekerjaan ♀ = sekretaris
Pekerjaan ♂ = ahli mesin
27
3. Subordinasi (menganggap ♀ tidak penting)
Ex: ♀ di duna politik, pendidikan
4. Beban ganda (double burden)
 Bukan peran ganda
Ex: ♀ bekerja + harus mengurus anak & keluarga
5. Kekerasan berbasis gender
 Kekerasan yg tjd bila ♀ tdk memenuhi harapan masy.
 Kekerasan akibat perbedaan gender
Ex:
Bila ♂ melakukan pekerjaan rumah tangga  reaksi masy?
Bila ♂ tidak memenuhi nafkah  reaksi masy?
28
Tempat-tempat Terimplementasinya
Ketidakadilan Gender
1. Keluarga
2. Masyarakat
3. Institusi / tempat kerja
4. Kebijakan / perundang-undangan
Ex:
- UU Perkawinan : ♀ = 16 th, ♂ = 19 thn,
♀ = bukan pencari nafkah utama
- UU Pajak : NPWP harus kepala keluarga
- KUHP Ps. Perkosaan : harus ada bukti material
(sperma yg tertinggal, robekan hymen), saksi.
29
Penyebab Munculnya Ketidakadilan Gender
1. Image masyarakat keyakinan gender dlm masy
2. Budaya / adat istiadat, ex: budaya membeli mempelai ♀
3. Undang-undang / kebijakan negara
4. Pola asuh dlm keluarga yg membedakan ♀ dan ♂
Ex: ♀ bantu ibu di dapur, ♂ bantu bapak bekerja
5. Pendidikan
6. Media dan budaya global, ex: iklan-iklan
7. Interpretasi pd. ajaran agama, ex: menghukum istri dg
maksud memperingatkan
8. Kemiskinan, ex: sekolah diutamakan utk anak ♂, dan
anak ♀ sbg aset ekonomi  prostitusi
30
Keterkaitan Penyebab Munculnya
Ketidakadilan Gender
Image Masyarakat
Budaya / Adat
istiadat
UU / Kebijakan
Negara
Pendidikan
KETIDAK ADILAN
GENDER
Pola Asuh Keluarga
Media / Budaya
global
Kemiskinan
Interpretasi pd Ajaran Agama
Siapa yang bertanggung jawab mengurangi
ketidak adilan gender ....???
31
Gender & Kesehatan
♀ dan ♂ :
- Sosial budaya
Mendukung / Merugikan
kesehatan
- Hubungan kekuasaan
1. Peran ganda perempuan Beban ganda  merugikan
kesehatan
ex: ♀ hamil tetap bekerja, melakukan pekerjaan RT & harus
mengurus keluarga
2. Pola kesehatan & penyakit ♂ ≠ ♀
ex: pykt kardiovaskular, anemia, ggn.makan pd ♀ > ♂
ggn reproduksi ♀ > ♂
32
3. Kemampuan ♀ u/ hamil & melahirkan  kebutuhan
yankespro spesifik  PENTING : akses thdp yankespro yg
b’kualitas sepjg hidup  kesejahteraan
4. Kombinasi fx. jenis kelamin & peran gender dlm kehidupan
sosekbud ssorg  meningkatkan resiko tjdny bbrp pnykt.
Ex: istri tertular PMS atau HIV/AIDS akbt perilaku seks
suaminya yg beresiko tinggi atau sebaliknya
5. Tindak kekerasan thdp perempuan umumnya berkaitan dg
gender.
Ex: pelaku kekerasan umumnya yg ingin menunjukkan
maskulinitas, dominasi, memaksakan kekuasaan & kendali
thdp ♀  ‘kekerasan berbasis gender’.
33
Ketidak setaraan & Ketidak adilan Gender
dlm YanKes
YanKes  perlakuan berbeda antara ♀ dan ♂
Perbedaan akses & kualitas yankes yg diterima :
1. Hambatan dlm akses, t.u pd ♀ miskin; o.k : biaya &
transportasi <<, plynn tdk sesuai budaya/tradisi, tdk mdpt
izin suami, stigma sbg org miskin
2. Perlakuan petugas yg kurang memperhatikan kebutuhan ♀,
ex:
- persalinan normal dianggap sbg peristiwa medis biasa  tdk
memperhatikan kebutuhan ♀ u/ didampingi org dekat
- ♀ depresi akbt kekerasan o/ pasangannya hanya diobati anti
depresan tanpa bantuan dlm mengatasi latar belakangnya.
34
WHO  keadilan gender dlm kesehatan
mengandung 2 aspek:
1. Keadilan dlm kesehatan, y.i tercapainya derajat kesehatan yg
setinggi mungkin (fisik, psikologis, sosial) bagi setiap warga
negara
2. Keadilan dlm plynn kesehatan, yg berarti bhw plynn yg
diberikan sesuai dg kebutuhan tanpa tergantung pd
kedudukan sosial seseorg, & diberikan sbg respon thdp
harapan yg pantas dr masy, dg penarikan biaya plynn yg sesuai
dg kemampuan bayar seseorg.
Fokus : kelompok masy paling rawan (anak, perempuan, kaum
miskin)  upaya me (-) kesenjangan
35
Isu Gender dlm KesPro
1. Kesehatan Ibu & Bayi Baru Lahir
 Ketidak mampuan ♀ dlm mengambil keputusan yg terkait
dg kesehatan dirinya  kedudukan ♀ yg lemah dlm
keluarga & masy
 Sikap & perilaku keluarga yg cenderung mengutamakan ♂;
ex: konsumsi mknn ♂ lebih diutamakan  sangat
merugikan, terutama bagi ♀ hamil
 Tuntutan u/ ttp bekerja bagi ♀ hamil.
36
2. Keluarga Berencana
 Kesertaan berKB: SDKI 1997 menyebutkan 98% akseptor KB
adlh ♀  ♀ sbg objek
 ♀ tdk mpy kekuatan u/ mmutuskan metode KB yg diinginkan,
o.k: tergantung keputusan suami, info kurang lengkap,
plynn kurang memadai
 Pengambilan keputusan : partisipasi ♂ kurang tp kontrol
sangat dominan.
37
3. Kesehatan Reproduksi Remaja
 Ketidak adilan dlm pembagian tgjwb; pd pergaulan bebas
remaja ♀ selalu mjd korban (KTD, putus sekolah), sementara
remaja ♂ seolah-olah dibebaskan dr masalah
 Ketidak adilan dlm aspek hukum; dlm aborsi ilegal yg terkena
sanksi adalah ♀, sementara pasangannya tdk terkena sanksi
hukum.
4. Penyakit Menular Seksual
 ♀ selalu mjd objek intervensi dlm program pemberantasn
PMS, meski kontribusi ♂ cukup besar dlm masalah tsb
 Setiap upaya me(-) prostitusi, ♀ penjaja seks komersil sll mjd
objek & tudingan sumber masalah, sementara ♂ sbg
konsumen tdk pernah diintervensi & dikoreksi.
38
YanKes Peka Gender
YanKes peka gender atau tidak, tergantung petugas dlm
memberikan plynn
Petugas harus bersikap peka gender, artinya:
1. Memberikan plynn berkualitas yg berorientasi pd kebutuhan
klien, tnp perbedaan perlakuan, baik ♂ maupun ♀, tnp
trgantung kedudukan sosek = sadar & peka ttg
kesetaraan gender.
2. Memberikan yankes yg memperhatikan kebutuhan yg
berbeda antara ♂ dan ♀ o.k kodrat masing-masing = sadar
& peka ttg keadilan gender
39
3. Memahami sikap ♂ dan ♀ dlm menghadapi su/ pnykt &
sikap masy thdp ♂ dan ♀ yg sakit = sadar & peka ttg
peran, bias, & stereotipi gender.
4. Memahami perbedaan perjalanan pnykt pd ♂ dan ♀ =
sadar & peka ttg gender & jenis kelamin.
5. Menyesuaikan plynn agar hambatan yg dihadapi o/ ♂ dan ♀
akbt hal tsb dpt diatasi = sadar ttg isu gender dlm tiap
kondisi sasaran.
MATUR NUWUN.
40