Transcript Good Governance PRAJAB 3 AFIF edit
OLEH :
NAMA TEMPAT/TGL LAHIR ALAMAT NO TELP JABATAN PANGKAT/GOL RIWAYAT PENDIDIKAN RIWAYAT JABATAN
BIO DATA
: AFIF ZUFRONINGDYAH, SH. MH : BOJONEGORO/ 27 SEPTEMBER 1959 : GG. SINGOSARI 1 NO. 26 RT.04 RW.02 SALATIGA : RMH : (0298)327808, HP : 0817243496 E-MAIL : [email protected]
: KA. DISDUKCAPIL : IV C / PEMBINA UTAMA MUDA : - FH UII (LULUS 1984) - PASCA SARJANA UNISULA (LULUS 2007) : - KASUB BAG BANKUM (TH 1993) - KASUB BAG PERUNDANG- UNDANGAN (TH 1994) - KASI PENDAPATAN PASAR (TH 1997) - KASI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (TH.1999) - SEKRETARIS BP RSUD (TH 2001) - KA BAG ORGANISASI (TH 2004) - STAF AHLI WALIKOTA (TH 2009) - KA DISDUKCAPIL (TH 2010)
2
MANFAAT : Peserta memahami prinsip-prinsip GG dan aplikasi GG dlm penerapan tugas sebagai PNS dg melibatkan sektor swasta & masyarakat guna peningkatan kinerja instansinya.
TUJUAN PEMBELAJARAN : Peserta mampu menjelaskan pengertian GG beserta prinsip-prinsipnya serta mampu merancang kerangka kerja penerapan
INDIKATOR HASIL PEMBELAJARAN : Peserta mampu memahami dan menjelaskan : 1. Latar belakang & perkembangan interaksi sospol ant pem & masyarakat 2. Pengertian dan prinsip-prinsip kepemerintahan sbg pergeseran paradigma 3. Pengertian & karakteristik GG sbg paradigma adm publik 4. Implikasi dan penerapan konsep GG di SKPD peserta
Pergeseran interaksi sosial politik ditandai dengan :
Meningkatnya peranan sektor swasta dan LSM
Perubahan lingkungan strategis dari external dan internal Tuntutan bagi penyelenggaraan pemerintahan adalah melakukan perubahan unt menyesuaikan diri thd perkembangan kehidupan masyarakat yg dinamis, kompleks, beragam & kritis
Kooiman ttg masyarakat : A.
Dinamika sistem sosial politik
-
Kondisi tekanan, perubahan dorongan sistem atau karena pengaruh eksternal maupun kekuatan sospol adanya faktor Terjadi disequilibrium sistem yg hrs dikoreksi dg perbaikan & penyempurnaan untk memperoleh titik keseimbangan sosial politik yg baru
-
perkembangan interaksi sospol Dipahami melalui wawasan mengenai interaksi sosial politik yg mencakup interferences, interplays & interventions
Lanjutan:
B.
Kompleksitas sistem Sosial politik
Kompleksitas adalah sekumpulan interaksi dari berbagai unsur dalam suatu sistem tertentu.
Berkaitan dg bagian/unsur secara keseluruhan shg harus dilihat interaksi antar unsur secara keseluruhan
Tiga cara unt pengembangan gavernance : 1.
Seleksi dan reduksi (Luhmann menyusun pola interaksi unt memecahkan kompleksitas permasalahan ) : menyeleksi & 2.
Penstrukturan ( Simon ) : melihat sbg struktur dg prinsip nearly-decomposability yaitu antar bagian memiliki keterkaitan yg erat.
Lanjutan:
3.
Operasionalisasi (La Porte) : melalui kajian konseptual & study kasus berbagai tingkat sosial.
Menghadapi kompleksitas permasalahan sosial tidak mungkin mengandalkan satu jalan pemecahan shg dipilih cara terbaik
Lanjutan:
C. Keanekaragaman Sistem Sosial politik
•
Untuk mempertimbangkan aktor dlm sistem sospol
•
Mengkaji aspek struktur hub, maksud & tujuan, kekuasaannya, substansi sistem sospol
•
Memahami & menginterpretasikan keanekaragaman para pelaku sosial politik dg berbagai maksud, tujuan, norma & kekuasaannya
Lanjutan:
D. Implikasi bagi Kepemerintahan
Dalam sistem pemerintahan yg efektif, maka kondisi kompleksitas, dinamika & keanekaragaman sosial politik merupakan bagian integral & mendasar dlm pertimbangan kebijakan & implementasi.
Kepemerintahan modern hrs memiliki karakter yg dinamis, jaringan yg kompleks tetapi hubungannya keanekaragaman yg tindakan sederhana, dan kebijakan serta yg sesuai dg situasi & kualitas interaksi sospol yg dihadapi.
-
Krisis multidimensi ► Poor governance dg indikasi : 1.
2.
3.
Dominasi kekuasaan oleh satu pihak Terjadinya tindak KKN Rendahnya kinerja aparatur
-
Perkembangan paradigma pembangunan & pemerintahan dalam skala global 1. Perkembangan proses demokratisasi 2. Lembaga donor & Organisasi Internasional : mempromosikan perubahan 3. Kesenjangan sosial, ekonomi dan pol yang melebar 4. Penyelenggaraan Pembangunan berorientasi misi pemberdayaan & perlindungan HAM BAD GOVERNANCE KE ARAH GOOD GOVERNANCE
Perubahan paradigma disebabkan : Kegagalan pemerintahan dalam menjalankan kekuasaan Tuntutan aktualisasi peran masyarakat untuk berparisipasi dlm pembangunan shg dominasi pem dlm pemb dipertanyakan Interaksi sospol masy dg pem : demokratisasi, tuntutan msy unt terlibat dlm proses pengambilan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring & evaluasi
Pola baru penyelenggaraan pemerintahan : melibatkan peran aktif masyarakat termasuk dunia usaha dan LSM melalui konsepsi kepemerintahan (governance) Membangun good governance : 1. Memperbaiki kondisi intitusi pemerintahan (Reformasi birokrasi) 2. Membangun etika, sikap dan perilaku pelaksana GG
Pemerintah (Government) : Lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, nagara bagian atau kota dan sebagainya.
Penyelenggaraan Pemerintahan (Governing) Proses interaksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan dengan kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat.
Kepemerintahan (Governance) :
-
Tindakan, fakta, pola dari kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan.
-
Merupakan serangkaian proses interaksi sospol antara pemerintah & masyarakat dlm berbagai bidang yang berkaitan dg kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan (Kooiman : 1993)
KONSEPSI PEMERINTAHAN (GOVERNMENT)
Diterjemahkan : pemerintah / pemerintahan
Diartikan pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota & sebagainya.
Pemerintahan diartikan pada kegiatan, perbuatan atau urusan memerintah, misal : demokratis, diktator dll
Karakter : lakukan sendiri oleh pemerintah “do it alone”
Dalam pengelolaan kehidupan msy didominasi instansi pem dan stakeholders lain perannya kecil
Government adalah lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mengurusi negara dan menjalankan kehendak rakyat.
Kooiman : “ Proses interaksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan dengan kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat.”
•
Merupakan (steering), penyeimbang interaksi proses koordinasi, pengendalian pemengaruhan (influencing), dan (balancing) antara masyarakat.
lembaga setiap pemerintah hubungan dengan
•
Pola pemerintahan yg dpt dikembangkan :
Kompleksitas : pola fungsi koordinasi & komposisi
Dinamika : pola pengaturan atau pengendalian dan kolaborasi
Keanekaragaman : Pola pengaturan dan integrasi atau keterpaduan
•
Governing : Intervensi pelaku politik dan sosial yg berorientasi hasil, yg diarahkan unt menciptakan pola interaksi yg stabil atau dapat diprediksikan dlm suatu sistem (sospol) sesuai dg harapan atau tujuan dari para pelaku intervensi tersebut.
•
Diterjemahkan kepemerintahan
•
Diartikan : tindakan, fakta, pola, dari kegiatan atau penyelenggaraan pemerintah
•
Kooiman : serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dg masyarakat dlm berbagai bidang yg berkaitan dg kepentingan masy & intervensi pememerintah atas kepentingan tsb.
•
Bintoro Tjokroamidjojo : governance menguasai, mengurus dan mengelola artinya memerintah,
• •
Identik dengan kegiatan pengurusan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan Pola pengelolaan bersama “co-arrangement” pemerintah dg masyarakat (termasuk LSM & swasta) antara
•
Praktek terbaiknya disebut kepemerintahan yang baik (good governance)
UNDP : pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dibidang ekonomi, politik & adm untuk mengelola berbagai urusan negara pd setiap tingkatannya & merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas & kohesivitas sosial dlm masy.
Tiga model Kepemerintahan : 1.
2.
3.
Ekonomic governance : proses pembuatan keputusan yg memfasilitasi kegiatan ekenomi & interaksi di antara penyelenggara ekonomi.
Political Gavernance : Proses pembuatan keputusan unt perumusan kebijakan.
Administrative kebijakan governance : sistem implementasi
NFSD : seni kepemimpinan publik yg terdiri dari dimensi , yaitu bentuk dari rezim politik, proses penyelenggaraan kewenangan dlm menajemen ekonomi & smb daya sosial negara dan kemampuan pem untuk merancang, mendesain, merumuskan & mengimplementasikan kebijakan melaksanakan fungsi-fungsinya serta
AKTOR/PILAR/DOMAIN DALAM GOVERNANCE 1 .
NEGARA DAN PEMERINTAHAN ( Public Governance ) - Mencakup keseluruhan pemerintahan (eksekutif, legeslatif dan yudikatif) - Peranan dan tanggungjawabnya meliputi penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggaraan kekuasaan untuk memerintah dan membangun lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi tercapainya tujuan pembangunan disemua level 2. SEKTOR SWASTA ( Corporate Governance ) - Mencakup seluruh sektor swasta yang berinteraksi dalam sistem pasar Cont : industri pengolahan, perdagangan, perbankan, koperasi - Peranannya : sebagai sumber unt meningkatkan produktifitas, penyerapan tenaga kerja, investasi publik & pertumbuhan ekonomi 3. MASYARAKAT ( Civil Society ) Kelompok masyarakat : ant pem & perorangan (LSM, Ormas) - Perannya : (1) mengawasi sektor publik & swasta dan memberikan masukan pada pem & swasta unt pelayanan yg baik (2) fasilitasi partisipasi masy dg cara mobilisasi
NEGARA MASYARAKAT SEKTOR SWASTA
-
Hubungan antara ketiga komponen harus seimbang, sinergis, saling mengawasi dan saling memahami - Menjalankan tugas sesuai peranannya & siap tanggung jwb bersama - Interaksi yang dibangun adalah kondusif, kesetaran dan keseimbangan
-
KOMPLEKSITAS Hubungan sebab akibat Ketergantungan yg unilateral
-
Terbagi dlm berbagai unit organisasi atau disiplin ilmu DINAMIKA Linieritas & prediktabilitas Kontinuitas & reversalitas Menggunakan forward mekanisme feed-
-
KEANEKARAGAMAN Analisis rata dg pola perhitungan rata Dari orientasi hukum & perundangan ke berbagai pengecualian
-
KOMPLEKSITAS Menyeluruh & bagian-bagiannya Saling multidisiplin ketergantungan Pengelolaan komonikasi melalui yg jaringan
-
DINAMIKA Non-linier & chaotic Diskontinuitas & ireversalitas Pemecahan masalah mekanisme feed-back melalui
-
KEANEKARAGAMAN Analisis dg pola situasional & diskrit Dari pengecualian kepada aturan perundang-undangan
KERANGKA ACUAN BERPIKIR PEJABAT
1. Orientasi interaktif & ekternal bagi organisasi pemerintah merupakan hal yg penting & strategis 2. Administrasi publik harus memberikan perhatian thd beragam sudut pandang administratif, politik, ilmiah & sosial dan mempertimbangkan berbagai pengertian mengenai permasalahan tindakan kolektif & upaya pemecahannya.
3. Pemerintah hrs mencoba mendelegasikan tanggungjawab makro thd berbagai unsur pelaku sosial & pada saatnya mendorong serta memberdayakan mereka unt mengambil tanggungjawab tersebut 4. Peranan pemerintah perlu dibekali dg kemampuan diri & kompetensi unt menjembatani konflik diantara kelompok kepentingan & hambatan lain dlm kerangka sosial-politik
Mengandung dua pengertian (Pinto : 1994) : 1. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yg dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (negara).
2. Aspek-aspek efektif dan fungsional efisien dalam pencapaian tujuan dari dalam pemerintahan pelaksanaan yang tugasnya Orientasi kepemerintahan yang baik : 1. Orientasi ideal negara yg diarahkan pada pencapaian tujuan nasional 2. Pemerintahan secara efektif yang dan pencapaian berfungsi efisien tujuan nasional secara ideal melakukan yaitu upaya
Sebagai proses yang meningkatkan interaksi konstruktif diantara domain-domainnya dengan tujuan unt menciptakan dan memelihara kebebasan, keamanan, dan kesempatan bagi adanya aktivitas swasta yg produktif, hub yg sinergis dan konstruktif antar negara, sektor swasta dan masyarakat.
Mengutamakan partisifasi, transparansi, akuntabilitas dan efektivitas serta memperlakukan semua sama, masalah perimbangan ant negara, swasta dan masyarakat.
Proses pengambilan keputusan diberbagai level pemerintahan dan proses bagaimana keputusan tersebut dilaksanakan atau tdk dilaksanakan dg mengadopsi karakteristik GG
Bentuk manajemen disebut adm pembang pembangunan yg
Penyelenggaraan pemerintahan yg didsrkan pd peraturan per-UU, kebijakan publik yg transparan, serta adanya partisipasi dan akuntabilitas publik
DEFINISI – DEFINISI GOOD GOVERNANCE
UNDP : Sebagai kepemerintahan yang mengembangkan hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, swasta dan masyarakat.
OECD DAN WORLD BANK : Penyelenggaraan manajemen pembangunan yg solid dan bertanggung jawab yg sejalan dg demokrasi dan pasar yg efisien, penghindaran korupsi, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal and political frameworks bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.
Lanjutan:
PP 101 TAHUN 2000 : Kepemerintahan yg mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
KESIMPULAN : Penyelenggaraan pemerintahan negara yg solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif, dengan menjaga mensinergiskan interaksi yg konstruktif diantara domain domain negara, swasta dan masyaraka (society).
Aspek- Aspek Good Governance : 1. Hukum/kebijakan : perlindungan kebebasan sosial, politik & ekonomi 2. Admninistrative competence & tranparancy : perencanaan & implementasi secara efisien, penyederhanaan organisasi, disiplin & keterbukaan info 3. Desentralisasi : desentralisasi regional & dekonsentrasi dlm departemen 4. Penciptaan pasar yg kompetitif : mekanisme pasar, deregulasi, & kontrol thd makro ekonomi
Kriteria Good Governance : 1. Legitimasi dari pemerintah 2. Akuntabilitas dari elemen politik & pejabat pemerintahan 3. Kompetensi pemerintah dlm memformulasikan kebijakan & memberikan pelayanan 4. Penghormatan thd hak azasi manusia dan hukum yg berlaku
Prinsip adalah sebuah pernyataan fundamental atau kebenaran yg menjadi pedoman kearah pemikiran atau tindakan Prinsip bersifat : praktis, relevan dan konsisten.
Prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik adalah ketentuan ketentuan yg bersifat fundamental yg telah teruji kebenarannya dlm praktek, sehingga dapat dijadikan pedoman pemikiran atau tindakan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik.
UNDP mengidentifikasi adanya 5 karakteristik : 1. Interaksi : melibatkan 3 domain 2. Komunikasi : jejaring dlm proses pengelolaan 3. Proses penguatan sendiri : pengelolaan mandiri 4. Dinamis : Keseimbangan antar sektor 5. Saling Ketergantungan :keterikatan 3 domain
PP 101 Th 2000 : Profesionalitas, akuntabilitas, tranparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi & efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima masyarakat.
Bintoro Tjokroamidjojo : akuntabilitas, tranparansi, keterbukaan, aturan hukum dan keadilan Gambir Bhatta : akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, aturan hukum, kompetensi manajemen dan hak asasi manusia Bank Dunia : transparansi accountability, participation, rule of law dan
UNDP : Partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, bervisi strategis dan saling keterkaitan LAN-RI : partisipasi, penegakan humum, transparansi, responsif, orientasi kesepakatan, keadilan, efektifitas & efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis.
APKASI : partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi & efektifitas dan profesionalisme
PRINSIP-PRINSIP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK ( UNDP ) 1. PARTISIPASI (PARTICIPATION)
Setiap warga mempunyai hak yg sama dlm proses pengambilan keputusan secara langsung maupun tdk langsung (perwakilan).
Kebebasan berserikat & berpendapat serta kebebasan unt berpartisipasi secara konstruktif.
2. PENEGAKAN HUKUM (RULE OF LAW)
Kerangka aturan hukum & perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakan & dipatuhi secara utuh utamanya ttg hak asasi manusia.
Pelaksanaan kenegaraan dan pemerintahan harus ditata oleh sistem dan aturan hukum yang kuat dan memiliki kepastian
Lanjutan:
• • • •
3. TRANPARANSI ( TRANSPARENCY ) Dibangun dlm kerangka kebebasan aliran informasi Berbagai proses, kelembagaan & informasi hrs dapat diakses secara bebas bagi yang membutuhkan dan informasi harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sbg alat monev Michael Camdessus : merekomendasikan untuk pemulihan perekonomian Indonesia, perlunya pemberantasan korupsi dan penyelenggaraan pemerintahan yg transparan Di Indonesia unt tindakan korupsi merupakan fenomena universal dan sudah menimbulkan efek metastarik
Lanjutan:
• • •
4. DAYA TANGGAP ( RESPONSIVENESS ) Pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Unsur pemerintah harus memiliki : etika individu (memiliki kapabilitas dan loyalitas profesional) dan etika sosial (memiliki sensitivitas kebutuhan publik). Setiap institusi & prosesnya hrs diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai fihak yg berkepentingan (stakeholders)
Lanjutan:
5. BERORIENTASI KONSENSUS (
CONSENSUS ORIENTATION
)
•
Pengambilan keputusan secara konsensus/ musyawarah dan berdasarkan kesepakatan bersama.
•
Pemerintah bertindak sebagai penengah (mediator) bagi kepentingan berbeda untuk mencapai konsensus.
•
Pelaksanaan prinsip ini tegantung pada partisipasi masyarakat demokrasi, dan tata aturan pengambilan kebijakan dalam suatu sistem. dalam kegiatan pemerintahan, kultur 6. BERKEADILAN (
EQUITY
)
•
Kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan.
•
Kesetaraan antara laki-laki & perempuan
•
Harus dikembangkan karena bangsa Indonesia memiliki pluralitas yang tinggi.
•
Pengelolan pemerintahan harus memberikan peluang, kesempatan, pelayanan dan treatment yang sama dlm koridor kejujuran dan keadilan
A. DASAR PENERAPAN 1. Pembukaan UUD 1945 : nilai-nilai peradapan manusia sbg acuan perumusan visi, misi dan stategi penyelenggaraan negara 2. TAP MPR indonesia No.
IV/1999 : harapan terwujudnya masyarakat 3. UU No 9/1998 : kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum 4. UU No 31/1999 : tindak pidana pemberantasan korups 5. Inpres No 5/2004 : Percepatan Pemberantasan Korupsi 6. UU No 28/1999 : penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN
Lanjutan:
Pasal 3 mengenai asas-asas penyelenggaraan negara yg terdiri : 1. Asas Kepastian Hukum : asas negara hkm yg berlandaskan peraturan perUU, kepatutan & keadilan dlm kebijakan penyelenggaraan negara.
2. Asas keserasian, negara Tertib Penyelenggaraan dan keseimbangan Negara dlm : landasan pengendalian keteraturan, penyelengaraan 3. Asas Kepentingan Umum : mendahulukan kesejahteraan umum 4. Asas Keterbukaan : membuka diri thd hak masy unt memperoleh informasi yg benar, penyelenggaraan negara bersikap jujur & tdk diskriminatif ttg 5. Asas Proposionalitas penyelengara neg : keseimbangan ant hak & kewajiban 6. Asas Profesionalitas : Mengutamakan keahlian yg berdasar kode etik & perUU 7. Asas Akuntabilitas : setiap kegiatan & output penyelengaraan negara hrs dpt dipertanggungjawabkan kpd masy atau rakyat.
B. GOOD GOVERNANCE DALAM MANAJEMEN PEMERINTAHAN 1. PERENCANAAN.
Perencanaan governance yg yg memperhatikan mengakomodir prinsip-prinsip dinamika good pekembangan masyarakat, dilaksanakan dg transparan yg melibatkan stakeholders.
2. PELAKSANAAN.
Kegiatan yg dilakukan menyusul suatu keputusan (perencanaan) dg mengoptimalkan peran dari masing masing pengemban amanat, yg memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, sesuai desentralisasi & akuntabilitas.
hukum, transparan,
Lanjutan:
3. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN.
Membimbing thd proses pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi atau meminimalisir kebocoran, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang INSTRUMEN KEBIJAKAN UNTUK MENDUKUNG GG : Inpres 7/1999 ttg Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; UU No 17/2004 ttg Keuangan Negara; PP No 20/2004 ttg Rencana Kerja Kementrian/Lembaga; UU No. 15/2004 ttg Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara
C. PENERAPAN TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK 1.
2.
Reformasi Birokrasi Memperbaiki intrumen birokrasi, mengeluarkan aturan-aturan pendukung, semangat pelayanan publik, kompetensi sesuai jabatan & pekerjaan dan pengawasan.
Terjadinya Keseimbangan Peran Ketiga Pilar.
Dalam memainkan perannya masing-masing hrs sesuai dg prinsip-prinsip dan nilai-nilai dlm tata kepemerintahan yang baik
Lanjutan:
3.
4.
5.
Tercapainya 5 (Lima) Agenda Sasaran.
a. Berkurangnya prtaktek KKN b. Terciptanya sistem kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan yg efisien, efektif, profesional, transparan & akuntabel c. Terhapusnya peraturan & praktek diskriminatif thd WN d. Meningkatnya partisipasi masy dlm pengambilan kebijakan pub e. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat & daerah Penerapan Sistem Manajemen Secara Profesional Dan Konsisten Kepemerintahan Diharapkan menghasilkan kemitraan yg positif anta tiga pilar.