Kedaulatan Teritorial Negara

Selasa, 20 Oktober 2012 Kevin Iraniha

4 tipe aturan teritorial

1. Kedaulatan teritorial 2. Teritorial yang tidak tunduk pada kedaulatan negara manapun – memiliki status tersendiri 3. Res Nullius (Terra Nullius) – belum berada dalam kedaulatan tertentu 4. Res Communis – tidak bisa ditempatkan dalam kedaulatan negara tertentu

Kedaulatan

• • Brownlee: Kepribadian legal dari yurisdiksi kenegaraan Apa yang terjadi dalam batas-batas negara adalah urusan pribadi negara tersebut dan intervensi tidak diperbolehkan – Ditantang oleh R2P pada World Summit tahun 2005

Berbagai betuk kedaulatan

• • • • • Terminable dan Reversionary Rights - kekuatan disposisi – Mungkin akan kembali dimiliki negara lain apabila syarat-syarat dan kondisi tertentu tidak terpenuhi – Contoh: Monaco Residual Sovereignty – Pengelolaan teritorial asing dalam waktu damai – Contoh: pulau Ryukyu, Jepang International Leases – Konsesi untuk mempergunakan dalam waktu yang spesifik – Contoh: Teluk Kiao-Chau di China Use and Possession granted in Perpetuity – Kedaulatan tetap milik pemberi wilayah – Contoh: kanal Panama Condominia – Teritorial yang berada dalam ketegangan antar 2 atau lebih negara – Contoh: Mesir dan Inggris mengkondominia Sudan (1898-1956)

Acquiring Territory

• • • • • Pengelolaan terra nullius Prescription – Pemilikan pada teritorial non-terra nulius tanpa adanya sangahan keberatan dari negara lain Cession – Transfer secara damai dari satu kedaulatan ke kedaulatan lain Accretion – Ekspansi teritorial disebabkan oleh proses geografis Conquest – Penaklukan wilayah dengan cara kekerasan

Arbitrasi pulau Palmas

Kasus Greenland Timur

Arbitrasi Chamizal

Recognition, Acquiescence, and Estoppel • • • Recognition – pengakuan, tindakan positif oleh negara untuk menerima situasi tertentu Acquiescence – persetujuan, tidak adanya protes walau protes itu mungkin saja dilakukan Estoppel – mengklaim satu posisi yang mungkin saja bertentangan dengan niat semula – tidak dapat diganggu gugat – Contoh: kasus kuil Preah Vihear

Dasar-dasar kepemilikan

• • • • • • • • Perjanjian penyerahan Disposisi lain dari perjanjian Konsen pada bentuk lain – (acquiescence, estoppel, dan/atau recognition) Uti Possidetis (Yuris) Disposisi dari keputusan bersama oleh pemegang power utama Renunciation (penolakan) atau relinquishment (pelepasan) Adjudication (pengadilan) Kesepakatan yang ditanda-tangani oleh penguasa lokal

Kasus kuil Preah Vihear

Hukum kelautan

Konvensi hukum kelautan 1958 • • • • • United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 Perairan internal Laut Teritorial – 12 nm Zona tambahan – 24 nm Zona ekonomi eksklusif (ZEE) – 200 nm Laut lepas – Hot Pursuit dapat menambah jangka waktu pada yurisdiksi

Klaim maritim Ekuador dan Peru

Indonesia – Archipelagic State (17,508)