perpajakan

Transcript perpajakan

perpajakan

Bab I : pengantar pajak

Definisi Tax Ratio

• • Tax ratio atau rasio pajak merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) suatu negara. Tax ratio dinyatakan dalam persen.

Tax ratio menunjukkan sejauh mana kemampuan pemerintah mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali produk domestik bruto dari masyarakat dalam bentuk pajak. Logikanya, semakin tinggi tax ratio suatu negara, maka akan semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut.

• •

Artikel Koran

OLEH ACHMAD ARIS Bisnis Indonesia JAKARTA Direktorat Jenderal Pajak mengaku kesulitan untuk merealisasikan tingkat tax ratio sebesar 13% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini seperti yang diusulkan DPR.

Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengatakan sulit bagi institusinya untuk merealisasikan target tax ratio tahun ini karena realisasi penerimaan pajak selama kuartal 1/2010 masih rendah, terlebih dengan adanya kasus Gayus Tambunan."Kalau 13% secara jujur agak jauh dari kemampuan. Target [lama) yang Rp611 triliun saja susah, apalagi ada dampak kemarin [kasus Gayus]. Jadi mesti dilihat lagi dan dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat," jelasnya kemarin.

Jumlah Wajib Pajak Patuh

VIVAnews – Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi yang paling patuh pada penyerahan surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan. Direktorat Jenderal Pajak mencatat, sebanyak 89,48 persen wajib pajak di provinsi ini telah menyerahkan SPT.

Peringkat kedua adalah Kantor Jawa Tengah II (Solo) sebesar 78,49 persen, dan peringkat ketiga, Jateng I (Semarang) sebesar 75,04 persen. Sedangkan yang paling rendah Sumatera Utara I (Pematang Siantar) sebesar 38,06 persen.

Kepala Sub Direktorat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan Liberti Padiangan mengatakan, pemerintah menargetkan terjadi peningkatan rasio penyerahan SPT tahunan PPh sebesar 62,5 persen pada tahun ini. “

Jumlah wajib pajak terdaftar per Januari 2011, 18,116 juta,” kata dia di Jakarta, Jumat 4 Maret 2011.

Berdasarkan data Dirjen Pajak, pada 2010 rasio kepatuhan tercatat 58,16 persen atau sekitar 8,2 juta. Sedangkan pada 2009 sebanyak 54,15 persen (5,4 juta) dan pada 2008 sebesar 33,06 persen (2,09 juta).

“Maret merupakan bulan tersibuk bagi Ditjen Pajak, karena waktunya penyerahan SPT,” ujar Liberti.

Penerimaan pajak pada 2010 tercatat sebesar Rp590 triliun. Dengan jumlah penduduk 237 juta jiwa, pajak per kapita Indonesia sebesar Rp2,48 juta.

Ditjen Pajak menargetkan penerimaan pajak pada 2011 sebesar Rp708 triliun. Bila asumsi pertumbuhan penduduk 2 persen, maka pajak per kapita pada tahun ini sebesar Rp2,9 triliun.

Sumber: http://id.news.yahoo.com/viva/20110304/tbs-soal-spt-pajak-diy-paling-patuh-4791c3f.html

Daerah yang tidak patuh

JAKARTA, KOMPAS.com

Sumatera Utara I. – Direktorat Jenderal Pajak mencatat daerah yang dinilai paling rendah tingkat kepatuhannya dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan adalah Kantor Wilayah

Dari seluruh wajib pajak yang diharuskan menyerahkan SPT tahun Pajak Penghasilan (PPh) yang ada di kawasan itu, hanya 38,06 persen yang menyerahkan SPT pada tahun 2010.

“Daerah yang paling jeblok adalah Sumatera Utara I

58,16 persen. . Ini termasuk Pematang Siantar dan Tapanuli Selatan,” ujar Kepala Sub Direktorat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak, Liberti Pandiangan di Jakarta, Jumat (4/3/2011) saat berbicara dalam Ngobrol Santai dengan Media Massa. Rasio Penyampaian SPT Tahunan PPh pada tahun 2010 mencapai

JAKARTA, KOMPAS.com

pekerjaan.

—

Sebanyak 5.899.624 wajib pajak orang pribadi dan badan dilaporkan tidak patuh memenuhi kewajiban mereka menyampaikan surat pemberitahuan Pajak Penghasilan tahunan pada 2010.

Mereka diperkirakan tidak memiliki waktu untuk menyampaikan SPT atau sengaja tidak melaporkan SPT karena merasa sudah kehilangan ”

Pada 2010, jumlah wajib pajak terdaftar mencapai 15.911.576 baik orang pribadi maupun badan, tetapi hanya 14.101.933 yang wajib menyampaikan SPT. Yang menyampaikan SPT masih 8.202.309 wajib pajak atau dengan tingkat kepatuhan 58,16 persen.

Ini masih naik signifikan dibanding tahun 2008 yang hanya 33,08 persen dan 54,15 persen pada 2009,” ujar Kepala Subdirektorat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Liberti Pandiangan di Jakarta, Jumat (4/3/2011).

Lanjutan

Menurut Liberti, tidak semua wajib pajak diwajibkan menyampaikan SPT. Wajib pajak itu biasanya pegawai pada perusahaan kerja sama antara negara (

joint venture

) atau bendahara instansi pemerintah. Wajib pajak juga tidak wajib melaporkan tempat usahanya yang melebihi satu. Dia hanya wajib melaporkan seluruh tempat usahanya atas nama satu wajib pajak.

Namun, di antara wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT,

tingkat kepatuhan wajib pajak badan masih lebih rendah dibandingkan wajib pajak orang pribadi. Pada 2010, dari 1.608.337 wajib pajak badan yang terdaftar, hanya 1.534.933 yang wajib menyampaikan SPT. Dari jumlah wajib SPT itu, hanya 501.348 wajib pajak yang menyampaikan SPT. Dengan demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT baru 32,66 persen atau turun dibandingkan tahun 2009, yakni 40,76

pada 2009 dan 32,91 persen pada 2008.

persen.

Untuk wajib pajak orang pribadi, dari 14.303.239 wajib pajak yang terdaftar, hanya 12.567.000 orang yang wajib menyampaikan SPT. Dari jumlah itu, wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT pada 2010 mencapai 7.700.961 orang atau 61,28 persen. Tingkat kepatuhan itu merupakan tertinggi dibanding dua tahun sebelumnya, yakni 56,28 persen

Definisi Pajak

Kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat

Karakteristik pajak

Pajak merupakan iuran wajib Dapat undang dipaksakan berdasarkan undang Tidak diberikan imbalan langsung sebagai kontra prestasi kepada orang pribadi dan badan sebagai pembayar pajak dan Digunakan untuk membiayai pembangunan negara.

Fungsi Pajak

fungsi mengatur (

regulation function

).

fungsi penerimaan (

budgeter function

)

•

Pajak sebagai sumber penerimaan negara

•

Pajak sebagai instrument kebijakan fiskal

Penerimaan pajak di Indonesia

Fungsi mengatur: pajak sebagai instrumen fiskal

Cukai sebagai alat untuk membatasi konsumsi suatu barang yang dipertimbangkan dapat merusak moral (

immora

l) Cukai sebagai alat untuk menekan konsumsi atas barang-barang yang tidak primer Cukai sebagai alat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat adanya suatu produksi atau konsumsi produk-produk tertentu.

Misalnya cukai dikenakan atas produk yang bisa menimbulkan pencemaran lingkungan sekitar dimana barang tersebut diproduksi

Bentuk penggunaan uang dari penerimaan pajak yaitu:

pembayaran gaji pegawai sampai dengan berbagai proyek pembangunan 2.

pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas dan kantor polisi, 3.

pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penggolongan Pajak: Pajak Lagsung dan Tidak Langsung Pajak langsung

adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan lain, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak contohnya: Pajak Penghasilan

Pajak tidak langsung

adalah pajak yang bebannya dapat Contohnya dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain.

Pajak Pertambahan Nilai .

Berdasarkan sifatnya : pajak subjektif dan pajak objektif

.

Pajak subjektif

adalah pajak yang memperhatikan kondisi/keadaan Wajib Pajak. Contoh pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan

Pajak objektif

adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Lembaga pemungutnya: pajak pusat/negara dan pajak daerah Pajak pusat/negara

adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak .

Pajak daerah

adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Perbedaan Pajak Dengan Retribusi dan Sumbangan

Retribusi karena oleh merupakan pembayaran wajib dari penduduk lepada negara adanya tertentu yang diberikan negara jasa bagi penduduknya secara perorangan Sumbangan pembayaran dari golongan tertentu negara, karena mereka adalah satu golongan menikmati secara langsung balas jasa yang diberikan oleh negaranya; penduduk dimana satu golongan tertentu adalah kepada bersama, yang menikmati balas jasa hanya

• • • • sumbangan dan retribusi langsung dapat ditunjuk secara individu atau golongan retribusi dan sumbangan hanya berlaku untuk orang tertentu atau golongan tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.

pemungutan retribusi dan sumbangan peraturan-peraturan yang berlaku umum, dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu barang siapa yang ingin mendapatkan suatu retribusi prestasi didasarkan tertentu atas dari pemerintah maka harus membayar retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

• • • • • kontraprestasi tidak ditunjuk secara langsung.

kontraprestasi tidak ditunjuk secara langsung.

dapat dapat pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak sifat paksaannya yuridis, artinya bahwa barang sanksi hukuman.

siapa melanggarnya akan mendapat pajak dapat pemerintah dipungut pusat pemerintah daerah.

oleh ataupun

Teori Pembenaran Pemungutan Pajak Teori Asuransi

Pajak yang dibayar oleh masyarakat dianalogikan sebagai pembayaran premi asuransi

Teori Gaya

kewajib

Pikul

yang dibe

Teori Kepentingan Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Teori Azas Daya Beli

Pajak yang dibayar oleh masyarakat merupakan iuran yang harus dibayarkan kepada negara Dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam jasa-jasa diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan harta dan bendanya Teori yang mendasarkan pemungutan pajak pada hubungan antara negara dengan rakyat yang dinaunginya T eori ini disamakan dengan kerja sebuah pompa, yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga-rumah tangga dalam masyarakat.

Jenis – Jenis Pajak

Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Pajak Bumi Bangunan, Cukai Bea Meterai dan • • • • • • • • • • • • • • • • Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok. Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan .

• • • •

Equality dan Equity

atau asas persamaan dan keadilan. Equality mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama.

Certainty

atau kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan tujuan setiap Undang-Undang.

Convinience of payment

Pajak mempunyai uang.

atau asas kenymanan pembayaran. Pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat Wajib

Economics of Collection

asas efisiensi. Dalam pembuatan undang-undang pajak, perlu dipertimbangkan bahwa biaya pemungutan harus lebih kecil dari uang pajak yang masuk.

atau

Asas Pemungutan Pajak

Tarif Tetap 2.

Tarif Proposional 4. Tarif Degresif

Tarif Pajak

Tarif Progresif