Transcript pengantar perdata yenny

PENGANTAR
Mata Kuliah Hukum Perdata
Istilah Hukum Perdata
• Pertama kali diperkenalkan oleh Prof.
Djojodiguno sebagai terjemahan dari
Burgerlijkrecht (Bhs. Belanda )
• Civielrecht
• Privatrecht
Pengertian
• Segala peraturan hukum yang mengatur hubungan
hukum antara orang yang satu dan orang yang lain.
• Aturan- aturan atau norma- norma yang memberikan
pembatasan dan oleh karenanya memberikan
perlindungan pada kepentingan kepentingan
perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara
kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain
dari orang orang dalam suatu masyarakat tertentu
terutama yang mengenai hubungan keluarga.
(Volmar )
Lanjutan pengertian
• Hukum antar perorangan yang mengatur hak
dan kewajiban orang perseorangan yang satu
terhadap yang lain di dalam hubungan
kekeluargaan dan di dalam pergaulan
masyarakat. (Sudikno Mertokusumo)
Kesimpulan :
Pengertian hukum perdata
• Peraturan hukum
• Hubungan Hukum , hak dan kewajiban
• Orang, Kebebasan individu/ perorangan,
pembatasan dan perlindungan
• Cth : hubungan keluarga
Luas lapangan hukum perdata
• Vollmar, dalam arti luas hukum perdata
meliputi hukum yang terdapat dalam
KUHPerdata (BW), KUHD (WvK), dan
peraturan perundang- undangan yang lain (UU
PT, Koperasi, Kepailitan, Hukum Acara Perdata
dll)
• Dalam arti sempit : hanya KUHPerdata saja
Hubungan
Hk. Perdata dan Hk. Dagang
• Sangat erat, hukum perdata merupakan
hukum yang umum, sedang hukum dagang
merupakan hukum yang khusus.
• Pasal 1 KUHD : BW berlaku atas hal- hal yang
diatur dalam WvK, sekedar dalam WvK tidak
diatur secara khusus.
• Azas : Lex specialis derogat legi generali
Hukum Perdata Materiil
di Indonesia
• Pluralistis (beraneka ragam), masing- masing
golongan penduduk tunduk pada hukumnya
masing- masing (Hukum Adat, Hukum Islam,
Hukum Perdata Barat/ BW)
• Mengapa terjadi pluralistis ?
1. Politik pemerintahan Hindia Belanda
2. Belum adanya ketentuan Hukum Perdata
(dalam satu kodifikasi) yang berlaku secara
nasional
Pembagian golongan penduduk oleh
Pem. Hindia Belanda
(Pasal 131 IS)
• Golongan Eropa dan dipersamakan dengan itu
(tunduk pd seluruh Hukum Perdata Barat)
• Golongan Timur Asing :
# Tionghoa (Hk. Pdt Barat, sesuai Stb. 1848 dan stb
1919 )
# Bukan Tionghoa : Arab, Pakistan, India (Hukum
adatnya masing- masing)
• Bumiputra, yaitu orang Indonesia Asli (hukum adat,
dan yang diserepsio dari hukum Islam)
Sumber Hukum Perdata
•
Secara umum, sumber hukum ada dua, yaitu :
Sumber Hukum Materiil dan Formil
•
Vollmar, sumber hk. Perdata, :
KUH Pdt, traktat, yurisprudensi, dan kebiasaan.
•
Sumber hukum perdata :
Tertulis dan tidak tertulis.
Sumber Hukum Perdata Tertulis
• AB (Algemene Bepalingen van Wetgeving) ketentuan
umum Pemerintah HIndia Belanda yang diberlakukan
di Indonesia dengan Stb. 1847 No. 23 tgl 30 April
1847
• KUHPerdata
• KUHD
• UU No 5 th 1960 ttg UUPA
• UU No 1 th 1974 ttg Ketentuan- ketentuan Pokok
Perkawinan, dijabarkan dalam PP no 9 1975 ttg
Peraturan Pelaksanaan UU No 1 th 1974.
Lanjutan sumber hukum………
• UU No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas
tanah dan beserta benda- benda yang berkaitan
dengan tanah.
UU ini mencabut berlakunya Hipotek yang diatur
dalam Buku Ke II KUHperdata, sepanjang mengenai
tanah dan ketentuan mengenai creditverband dalam
Stb. 1937- 190. Dicabut karena sudah tidak sesuai
lagi dengan kebutuhan perkreditan di Indonesia.
Lanjutan sumber hukum……..
• UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia
• Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam, yang mengatur tiga hal yaitu :
Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan
Hukum Perwakafan. Ketentuan ini hanya
berlaku bagi umat Islam.
Sejarah Terjadinya BW
• Dirancang oleh Panitia yang dibentuk pada tahun
1814, diketuai oleh Mr. J.M Kemper.
• Tahun 1816 rancangan yang didasarkan pada hukum
Belanda Kuno, diajukan kepada Pem. Belanda
• Tahun 1824 JM. Kemper meninggal dunia, digantikan
oleh Pth. Nicolai, yang lebih menekankan
pembentukan BW didasarkan pada Code Civil
Perancis (yang juga diresepsi dari Hukum Romawi,
yaitu Corpus Juris Civilis dari Justinianus
Lanjutan sejarah………………
• Pada tahun 1838, BW ditetapkan di Belanda,
jd BW merupakan gabungan dari hukum
kebiasaan Belanda kuno dan Code Civil
Perancis.
• Berlakunya BW di Hindia Belanda :
Berdasar asas Konkordansi BW di berlakukan
di wilayah Hindia Belanda pada tahun 1848,
untuk orang Eropa dan yang dipersamakan
dengan mereka.
Berlakunya BW pada masa kini
• BW berlaku sepanjang masih dibutuhkan,
tidak bertentangan dengan UUD 1945,
Pancasila,dan peraturan perundangundangan nasional yang lain, (Sudikno
Mertokusumo)
Sistematika Hukum Perdata
• Menurut Ilmu Pengetahuan
1. Hukum tentang Orang
2. Hukum tentang Kekeluargaan
3. Hukum tentang Harta Kekayaan
4. Hukum tentang Warisan
• Menurut BW :
1. Hukum Orang
2. Hukum Benda
3. Hukum Perikatan
4. Hukum Pembuktian dan Daluarsa
Lanjutan sistematika………….
• Menurut BW Belanda baru, 3 Des 1987 Stb. No 590,
berlaku 1 April 1988, sistematikanya sbb :
1. Tentang orang dan keluarga (Personen en Familie
Recht)
2. Tentang Badan Hukum (Rechtpersoon)
3. Tentang Hak Kebendaan (Van Zaken)
4. Tentang Perikatan (Van Verbintenissen)
5. Tentang Daluarsa (Van Verjaring)
Sistematika Het Niew BW
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Personen en Familirecht (Orang dan Keluarga)
Recht personen
Vermogenrecht in het algemeen ( Hukum kekayan pada
umumnya)
Erfrecht (Hukum Waris)
Zakelijk Rechten (Hukum Benda)
Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht (perikatan
pada umumnya)
Bijzondere Overeenkomsten (Perjanjian khusus)
Verkeersmiddelen en vervoer (sarana lalu lintas dan
pengangkutan)
BW pada MASA KINI
• ELIMINASI dan REDUKSI PASAL-PASAL BW:
Dengan berlakunya UUPA maka pasal2 dlm Buku II BW sesuai dgn Surat Dep.
Agraria tgl 26 Feb 1964 No. Unda 10/3/29 dpt dirinci atas 3 macam:
a. Ada pasal2 yg masih berlaku penuh krn tdk mengenai
bumi, air, dan kekayaan alam yg terkandung didalamnya
b. Ada psl2 yg mjd tidak berlaku lg, yaitu psl2 yg melulu
megatur bumi, air, dan kekayaan alam yg terkandung
didalamnya
c. Ada psl2 yg masih berlaku tetapi tdk penuh, dlm arti
bahwa ketentuan2nya tdk belaku lg sepanjang mengenai
bumi, air, dan kekayaan alam yg terkandung didalamnya dan
msh tetap berlaku sepanjang mengenai benda2 lainnya
a. Pasal-pasal yang masih berlaku penuh
1.
2.
3.
4.
5.
Psl2 ttg benda bergerak (Psl 505, 509-518 BW)
Psl2 ttg penyerahan benda bergerak (Psl 612-613 BW)
Psl2 ttg bewoning, ini hny mngenai rmh (psl 826-827 BW)
Psl2 ttg hukum waris (psl 830-1130 BW)
Psl2 ttg piutang yg diistimewakan/ previlegie (Psl 1131-1149
BW)
6. Psl2 ttg gadai, krn gadai hnya melulu mengenai benda
bergerak (Psl 1150-1160 BW)
b. pasal-pasal yang tidak berlaku
1. psl2 ttg benda tdk bergerak yg melulu berhub dg hak2
mengenai tanah
2. Psl2 ttg cara memperoleh hak milik melulu mengenai tanah
3. Psl2 mengenai penyerahan benda2 tdk bergerak,
4. Psl2 ttg kerja rodi
5. Psl2 ttg hak dan kewajiban pemilik pekarangan
bertetanggaan
6. Psl2 ttg hak opstal
7. Psl2 ttg hak erfpacht
8. Psl2 ttg bunga tanah dan hasil sepersepuluh
c. pasal-pasal yg masih berlaku tetapi tdk penuh
1. psl2 ttg benda pd umumnya
2. Psl2 ttg cara membedakan benda Psl 503-505 BW
3. Psl2 ttg benda sepanjang tdk mengenai tanah, trletak
diantara psl2 529-568 BW
4. Psl2 ttg hak milik sepanjang tdk mengenai tanah, terletak
diantara Psl 570 BW
5. Psl2 ttg hak memungut hasil sepanjang tdk mengenai tanah
Psl 756 BW
6. Psl2 ttg hak pakai sepanjang tdk mengenai tanah psl 818 BW
7. Psl2 ttg hipotik sepanjang tdk mengenai tanah