Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Pertemuan 13

Download Report

Transcript Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Pertemuan 13

RKL (Rencana Kelola Lingkungan)

RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan atau Rencana Kelola
Lingkungan) adalah sebuah dokumen yang disusun untuk memuat
arahan dan pedoman untuk mencegah, menanggulangi atau
mengendalikan dampak negatif dan upaya meningkatkan dampak
positif (Sontang Manik, 2003).

RKL adalah rencana penanganan dampak yang bertujuan untuk
memperbesar dampak positif dan memperkecil dampak negatif
karena mencakup pertimbangan lingkungan. Dalam prosesnya RKL
juga mencakup pemantauan lingkungan (Otto Soemarwoto, 2003).

RKL dalam aspek kesehatan masyarakat adalah suatu susunan
pedoman yang mengemukakan arahan-arahan konkrit untuk
mencegah, meminimalisasi dampak negatif dan memaksimalisasi
manfaat yang diperoleh dari aspek kesehatan meliputi infrastruktur
dan pelayanan, penyediaan daerah penyangga dan sarana umum,
pengelolaan sampah atau hasil buangan, pengendalian dampak
kumulatif akibat dampak perubahan lingkungan, pengelolaan tata
ruang kota, penciptaan lingkungan baru yang berkelanjutan,
pengendalian kecelakaan dan pemajanan emisi transportasi (Kep14/MenLH/3/1994).
RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan)

RPL adalah sebuah dokumen yang disusun mengacu pada dokumen andal
dan RKL untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pengelolaan lingkungan
yang dilakukan pemrakarsa, pemantauan lingkungan yang terkena dampak
dan pemantauan terhadap sumber dampak (Sontang Manik, 2003).

RPL adalah rencana suatu proses pengukuran, pencatatan, analisis dan
pelaporan informasi yang didokumentasikan dan bersifat
berkesinambungan. RPL ini disusun didasarkan atas hasil andal dan
dokumen RKL (Otto Soemarwoto, 2003).

RPL dalam kesehatan masyarakat adalah Sebuah dokumen yang berisikan
arahan-arahan konkrit dalam melakukan pemantauan dampak kesehatan
masyarakat secara tepat dan efisien. Arahan pemantauan adalah pada
kandungan bahan berbahaya dalam emisi pada kegiatan yang
direncanakan, memantau bahan-bahan berbahaya pada titik-titik media
lingkungan, memantau titik-titik kontak antara media lingkungan dengan
manusia, memantau cara kontak antara media lingkungan dengan manusia
(Kep-14/MenLH/3/1994).
Tujuan RKL dan RPL
Rencana Kelola Lingkungan
Rencana Pemantauan Lingkungan
Menyusun dan melaksanakan alternatif
pengembangan dampak positif dari
rencana usaha atau kegiatan
Memantau parameter atau komponen
lingkungan yang akan terkena dampak
penting
Menyusun dan melaksanakan alternatif
pencegahan dan penanggulangan
dampak negatif
Menguji kemampuan alternatif
penanganan dampak yang dilakukan
Menciptakan sistem peringatan dini, jika
terjadi perubahan lingkungan yang tidak
terduga
Menciptakan mekanisme koordinasi
antara pihak-pihak yang terkait
Kegunaan RKL dan RPL
Rencana Kelola Lingkungan
Rencana Pemantauan Lingkungan
Bagi pemrakarsa sebagai pedoman
dalam pelaksanaan pengelolaan LH
Untuk mengetahui efektivitas sistem
pengelolaan lingkungan yang telah
dilakukan pemrakarsa
Bagi instansi terkait adalah untuk
mengetahui tingkat kepedulian
pemrakarsa dalam penanganan
lingkungan sesuai peraturan perundangundangan yang ada
Untuk mengetahui kondisi lingkungan
pada setiap periode tertentu yang dapat
dijadikan dasar dalam menentukan
tindakan pengelolaan lebih lanjut.
Bagi masyarakat adalah untuk
mengetahui upaya yang dilakukan
pemrakarsa dalam pengelolaan dan
penanggulangan dampak yang mungkin
timbul
Sebagai bahan umpan balik dalam
penyempurnaan pengelolaan lingkungan
yang telah dilaksanakan
Diagram Alir Andal, RKL dan RPL
Rona Lingkungan
Skoping
TOR Andal
Laporan andal
Pengumpulan data
Evaluasi dampak
Analisa Data
Estimasi dampak
Andal
RKL
RPL
Usulan Proyek
Proyek dibangun dan berjalan
Implementasi pengelolaan
lingkungan
Implementasi pemantauan
lingkungan
Dampak lingkungan
Keadaan kualitas
lingkungan
Hasil pemantauan kualitas
lingkungan
Proses RKL
Constraint
Evaluasi Dampak
Identifikasi Aktivitas Proyek
Yang menimbulkan dampak
Negatif pada komponen LH
Akibat dari
dampak negatif
Tindakan penanggulangan
Atau rencana kelola untuk
Meminimalisir dampak -
Lokasi
Waktu
Estimasi hasil
Pengelolaan yang
diharapkan
Kuantitas
Perubahan aktivitas
Strategi manajemen
Rekomendasi yang dihasilkan untuk
Pemrakarsa atau pengusul proyek
Strategi Pengelolaan LH
Eko-efisien
Pembuatan IPAL
Manajemen Daur Ulang
Rekomendasi
RKL
Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Reklamasi Tailing
Restorasi Ekosistem-Green Belt
Green Product
Community-Ecology Empowerment
Penggunaan Daur Ulang Dalam Pengembangan
Aquakultur di Waduk Saguling dan Cirata
Kotoran
Tumbuhan
Daging
Telur
Kulit
Ternak
Ulat hongkong
Kompos
Larva
Kelinci dan
marmot
Kotoran
Cacing tanah
Biogas
Kulit
Kerajinan kulit
Ikan
ikan
Katak
Daging
Bekicot
IPAL
IPAL
Clean Product Atau Produk Bersih:

Produk bersih ini mencakup kriteria penerapan teknologi ekoefisien
dan penggunaan atau pemanfaatan tehnik daur ulang, tetapi clean
product penerapannya lebih jauh lagi terutama kriterianya dalam
bersihnya produk yang dihasilkan tersebut terhadap dampak
kerusakan lingkungan.

Banyak produk-produk yang dihasilkan berasal dari eksploitasi SDA
yang melanggar aspek perlindungan alam, menghasilkan limbah
buangan yang mencemari lingkungan dan tercemar oleh limbah
atau produk buangan yang berbahaya seperti pestisida dan zat
hormon tumbuh.

Produk-produk tersebut bukan sebagai produk bersih. Produk bersih
disebut pula sebagai ‘green product’ atau produk ramah
lingkungan.

Penerapan Ekolabeling dalam produk atau menyertakan ISO 9001
atau saat ini ISO 14000, merupakan tolok ukur dan lisensi bahwa
usaha yang dilakukan sudah menghasilkan produk bersih.
Proses RPL
Rekomendasi
Untuk RPL
RKL
Penentuan Parameter yang dipantau
Manajemen pemantauan
Rencana pemantauan aktivitas proyek
Terutama yang menimbulkan dampak
Negatif proyek dan aktivitas – aktivitas
Dalam RKL terhadap lingkungan
Pengumpulan data
Penilaian terhadap RKL
Analisa data
Rekomendasi yang
diharapkan
Pemrakarsa
Masyarakat
Hasil analisa data
Dan dokumen RPL
Pemerintah dalam hal ini Bapedal
TIPE Pemantauan
Inspeksi
Pemantauan Perijinan
Pemantauan kualitas ambien lingkungan
Pemantauan percobaan lingkungan
Tipe Pemantauan
Pemantauan evaluasi program
Pemantauan evaluasi proyek
Pemantauan perjanjian atau kontak dalam
Bidang sosial ekonomi
Pemantauan pengelolaan dampak dari proyek
Pemantauan dampak kumulatif
Bagan Alir Amdal
Rencana proyek
ditolak
Usulan Proyek
Pembangunan
Diterima tanpa
perlu ANDAL
PIL
Diterima dan perlu
ANDAL
TOR
ANDAL
UKL dan
UPL
Estimasi Dampak
Evaluasi Dampak
Laporan Amdal
Proyek dilaksanakan tanpa
atau dengan modifikasi
Hasil Evaluasi
Proyek berjalan
dengan
perubahan
RKL dan RPL
Proyek dapat
dibangun
Proyek tidak
dapat dibangun
Proyek boleh
berjalan tanpa
perubahan
Law Enforcement Mechanism
Implementation of
RKL, UKL, ISO, etc.
Law Enforcement
‘Carrot’ mechanism
‘Stick’ Mechanism
Sangsi Pidana
Sangsi Perdata
Putusan Pengadilan
Command &
Control
Licenses
Standards
Guidelines
Zoning
(Moratorium)
Monitoring
Inspection
Prosecution
Adm. sanction
Economic
Instrument
Public
pressures
Effluent charge
User charge
Product charge
Additive charge
Tax
differentiation
Boycotts
Campaign
Market
creation
Enforcement
incentives
Non compliance fee
Performance
bond/refund
Emission trading
Market intervention
Liability insurance
Rehabilitation
project

Penyimpangan yang dilakukan oleh pemilik proyek atau pemrakarsa dalam
pelaksanaan RKL atau UKL (hasil evaluasi dari RPL atau UPL), dapat mengakibatkan
pemilik proyek tersebut dapat dikenai sangsi. Sangsi tersebut dapat berupa Putusan
Pengadilan dari suatu tuntutan pidana atau perdata yang dilayangkan kepada publik
termasuk Tim Amdal ataupun Auditor atau Sangsi dari Publik melalui Ketetapan
Pemerintah ataupun Badan yang dilegitimasi oleh pemerintah atau badan yang
dilegitimasi dunia, pendekatan ekonomi (melalui (implementasi charge system),
intervensi pasar dan insentif lingkungan) dan tekanan publik melalui boikot produk
dan kampanye.

Pendekatan ekonomi merupakan upaya sangsi ringan kepada pemrakarsa dengan
maksud bahwa pemrakarsa memiliki tanggung jawab kepada masyarakat (Public
Responsibility) dan kepada lingkungan. Mekanisme yang dijalankan adalah berupa
denda, ganti rugi kepada publik, pajak tinggi terhadap lingkungan, pemrakarsa dalam
menyediakan asuransi untuk publik yang dikenai dampak dan dukungan finansial
atau dana lingkungan untuk organisasi lingkungan yang digunakan untuk pemulihan
lingkungan (environmental restoration) bisa dalam bentuk program rehabilitasi.

Sangsi berat terhadap pemrakarsa apabila penyimpangan terhadap RKL atau UPL
ataupun terjadi kasus berat terhadap lingkungan yang tidak direspon oleh
pemrakarsa, maka dapat diupayakan penggunaan lisensi produk atau standar produk
atau penghentian penggunaan bahan baku produk contohnya penerapan moratorium
sampai pada sangsi administasi proyek. Upaya lainnya adalah boikot produk secara
global dan kampanye negatif (Negative Campaign) kepada produk-produk yang
dikeluarkan oleh pemrakarsa.
Proses Sanksi Hukuman dan Pemantauan Publik
UU/Kepres/perpu/perda
Konsultan
Pemerintah
Tim Amdal/Auditor
Sanksi
Bapedal/BPLHD
Class action
NGO
Lokakarya
Pertemuan informal
Online media
Diseminasi dokumen
Masyarakat
Universitas
Independen commision
Pemrakarsa
Akuntan publik
Proses peradilan
DPR/DPRD