Transcript BUKU II tentang Van Zaken

BUKU II tentang Van
Zaken
Sifat—tertutup/ dwingendrecht
Karena orang tidak dapat mengadakan hak-hak
kebendaan selain yang sudah diatur dalam Buku II—
para pihak tidak dapat mengadakan hak kebendaan
sebagaimana yang ditetapkan dalam UU (limitatif)
Ciri-ciri hak kebendaan







Adalah hak mutlak atas suatu benda yang memberikan
kekuasaan langsung atas suatu benda dan dipertahankan
terhadap siapapun juga
Merupakan hak mutlak
Sifat zaak gevolg droit de suite ( mengikuti bendanya
dimanapun benda itu berada)
Keadaan bersistem—hak yang terjadi lebih dahulu mempunyai
kedudukan yang lebih tinggi)
Droit de preference ( hak diutamakan/didahulukan dalam
pelunasan)
Gugat kebendaan
Kemungkinan memindahkan dapat dilakukan sepenuhnya
Asas-asas hukum benda










Merupakan hukum pemaksa
Dapat dipindahtangankan
Asas individualitas (obyeknya dapat ditentukan)
Asas totalitas ( melekat pada seluruh obyeknya)
Asas tidak dapat dipisahkan
Asas prioritas
Asas vermenging—percampuran
Perlakuan terhadap benda bergerak dan tidak
bergerak berlainan
Asas publisitas
Sifat perjanjian—perjanjian kebendaan
Pengertian dari benda/
zaak






Benda lazimnya berhadapan dengan subyek
Pasal 499—benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki
atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik
Pasal 580 dan 581—benda melipui bunga, perutangan,
penagihan, hak pakai atas benda bergerak
Pasal 1792—(last geving)—benda adalah pemberian kuasa
kepada seseorang, dan diterima oleh orang lain untuk
melakukan suatu zaak ( perbuatan hukum)
Pasal 1354—benda—seseorang dengan sukarela untuk
melakukn suatu zaak ( kepentingan hukum)
Pasal 1263—perutangan dengan syarat menunda zaak
(kenyataan hukum)
Zaak dalam sistem
KUHPerdata


Benda yang berwujud
Bagian dari harta kekayaan
Pembedaan macammacam benda







Benda bergerak dan tidak bergerak
Benda berwujud dan tidak berwujud
Benda yang dipakai habis dan tidak habis
Benda yang sudah ada dan baru akan ada
Benda absolut dan relatif
Benda dalam perdagangan dan diluar
perdagangan
Benda yang dapat dibagi dan tidak dapat
dibagi
Pembagian terpenting
kedalam benda bergerak
dan tidak bergerak












Bezit (pasal 529)
1. benda bergerak—pasal 1977
2. benda tidak bergerak—pasal 1963
Penyerahan/levering
1.Benda bergerak—penyerahan nyata/ feitelejk levering
2. benda tidak bergerak—feitelejk levering dan yuridis levering
Daluarsa/ verjaring
1. tidak berlaku terhadap benda bergerak
2. berlaku pasa 1963
Pembebanan/ bezwaring
1. bendan bergerak—gadai/pand dan jaminan fidusia
2. bendan tidak bergerak—Hak tanggungan dan hipotik




Benda tak bergerak dibedakan:
1. menurut sifatnya—tanah dan segala
sesuatu yang mekekat di atasnya:
2. karena tujuannya– mesin atau alat yang
dipakai dalam pabrik yang ditanama dalam
tanah
3. menurut ketentuan UU—hak memungut
hasil atas benda tak bergerak, hak memakai
dsb atas benda tak bergerak



Benda bergerak:
1. sifatnya—pasal 509 KUHperdata—
benda yang dapat dipindahkan
2. ketentuan UU– pasal 511—hak-ahak
atas benda yang berherak—hak
memungut hasil (vruchtgebruik) ataa
benda bergerak, hak pemakaian
(gebruik) atas benda bergerak
Hak kebendaan
(zakenrecht)
Hak mutlak (absolut)
 Hak perdata dibagi :
 1. hak mutlak terdiri atas:

a. hak kepribadian (HAM)

b. hak-hak yang terletak dalam hukum keluarga,
yang timbul karena adanya hubungan kekeluargaan
(orang tua dan anak, hak suami istri dalam
perkawinan)

c. hak mutlak atas suatu benda—hak kebendaan
2. hak nisbi (relatif)—semua yang timbul karena
adanya hubungan perutangan yang timbul dari
perjanjian, UU

Hak kebendaan/ zakelijke
recht






Hak mutlak, dapat dipertahankan
terhadap siapapun
Mempunyai zaakgevolg/ droit de suite
(hak mengikuti bendanya)
Bersistem
Dorit de preferen (hak yang
didahulukan)
Gugatan kebendaan
Kemungkinan memindahkan dilakukan
sepenuhnya
Hak perorangan/persoonlijk
recht





Hak perseorangan dapat dipertahankan,
dilakukan oleh seseorang—dengan
berpindahnya hak atas benda maka lenyap
hak perorangan
Yang terjadi lebih dahulu dan kemudian,
kedudukannya sama.
Pembagian hak dibadi menurut besar
kecilnya piutang
Gugatan diajukan kepada pihak
lawannya/orang
Kemungkinan memindahkan terbatas




Hak perorangan yang mempunyai sifat-sifat
hak kebendaan:
1. mempunyai sifat absolut (mutlak) dapat
dipertahankan/ dilindungi terhadap setiap
gangguan, hak penyewa
2.mempunyai sifat droit de suite
3. sifat prioritas—yang terjadi lebih dahulu
didahulukan, penyewa pertama punyai hak
didahulukan
Hak-hak kebendaan



Diatur dalam KUHPerdata:
A. hak-hak kebendaan yang bersifat
memberi kepuasan/kesenangan dapat
atas bendanya sendiri atau benda milik
orang lain, mis. Hak milik, hak pakai
dsb.
B. hak-hak kebendaan yang bersifat
memberi jaminan mis, gadai, jaminan
fidusia, dan Hak Tanggungan
Hukum benda
Adalah keseluruhan peraturan yang
mengatur mengenai hubungan hukum
antar seseorang dan benda
Berkaitan dengan isi diktum UU No. 5
tahun 1960—telah mencabut
ketentuan Buku II KUHPerdata
sepanjang mengenai bumi, air dan
kekayaan alam, kecuali ketentuan
tentang hipotik
Pengaruh terhadap
ketentuan Buku II



Ada pasal-pasal yang masih berlaku
penuh (pasal 505,509-518 dst
Ada pasal-pasal yang menjadi tidak
berlaku lagi
Ada pasal yang berlaku tetapi tidak
penuh
Asas-asas umum hukum
benda






Merupakan hukum pemaksa
Dapat dipindahkan
Individualitas—obyek hak kebendaan selalu barang
yang individuell bepaald—barang yang dapat
ditentukan—obyek dari hak milik adalah barang
yang berwujud yang merupakan kesatuan.
Totalitas—hak kebendaan selalu meletak atas
keseluruh obyeknya
Tidak dapat dipisahkan—hak sewa dengan hak
milik
Asas prioritas—hak kebendaan mempunyai sifat
didahulukan




Asas percampuran—vermenging
Publisitas—benda-benda yang tidak
bergerak.
Sifat perjanjiannya—hak kebendaan
didahului dengan perjanjian—berakhirnya
perjanjian pokok maka zakelijk recht
hapus—beda dengan perjanjian
obliagotoir—belum berakhir jika belum ada
penyerahan.
Perlakuan terhadap benda bergerak dan
tidak bergerak berlainan.
privilegie






Memberikan jaminan terhadap piutang—merupakan hak yang
memberi jaminan tetapi bukan merupakan hak kebendaan.
Jaminan umum diatur dalam pasal 1131 dan 1132
1131 dan 1132 KUHPerdata
1133—hak yang didahulukan dari privilegie, gadai dan hipotik.
1134—privilegie—suatu hak yang diberikan oleh UU, kepada
kreditur yang satu di atas kreditur lainnya semata-mata
berdasarkan sifat dari piutangnya.
Mana yang lebih didahulukan dari pada gadai, jaminan
kebendaan lain—pasal 1134 ayat 2 KUHPerdata




Gadai dan sejenisnya—lebih didahulukan
dari pada privilegie, kecuali ditentukan lain
oleh UU (pasal 1139 ayat 1 dan 1149 ayat
1)
Pasal 1139—privilegie khusus yaitu hak
didahulukan terhadap benda-benda tertentu
milik debitur (ada 9 macam)
Pasal 1149—privilegie umum—privilegie
terhadap semua harta benda dari debitur
(ada 7 macam)
Privilegie khusus lebih didahulukan
pembayarannya dari pada privilegie umum.
Privilegie khusus—
pembayaran tidak
menentukan urutan





Biaya perkara yang semata-mata karena suatu
penghukuman untuk melelang suatu benda
bergerak/tak bergerak—lebih didahulukan dari
piutang lain, gadai dan sejenisnya
Uang sewa dari benda tak bergerak, biaya
perbaikan yang menjadi wajibnya si penyewa
Harga pembelian benda-benda bergerak yang
belum dibayar
Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan
suatu benda
Biaya untuk pekerjaan yang masih haru sdibayar
kepada tukang, dsb
Privilegie umum—
menentukan urutan
pembayarannya






Biaya perkara yang semata-mata disebabkan
karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan,
biaya ini didahulukan dari gadai dan sejenisnya
Biaya penguburan
Semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit
Upah buruh selama satu tahun…
Pasal 1138—privilegie khusus dibayar lebih dahulu
dari pada privilegie umum
Dalam privilegie ada matigingsrecht—kewenangan
hakim untuk menentukan jumlah yang sepatutnya.
Privilegie bevoorechte
schuld)





Titel 19 Buku II—pasal 1139 dan 1149
Pengaturan dalam Buku II kurang tepat—karena bukan
merupakan hak kebendaan, tetapi hanya merupakan hak
untuk lebih didahulukan dalam pelunasan piutang
Dapat diatur diluar BUKU II—hukum acara/ executie rechtsebab adanya hak didahulukan setelah ada executie (lelang
dari harta benda debitur
Karena dalam beberapa hal mempunyai sifat hak
kebendaan/droit de suite
Memberikan sifat jaminan—karena pengaturannya sejajar
dengan gadai dan hipotik.
Pasal 1139—privilegie
khusus




Terhadap benda-benda tertentu milik
debitur (ada 9 macam)—ayat 1
Biaya perkara yg semata-mata disebabkan
karena suatu penghukuman untuk melelang
suatu benda—harus dibayar lebih dahulu
dari pada gadaia dan hipotik
Pasal 1149—privilegie umum—ada 7—ayat 1
Biaya-biaya perkara yang semata-mata
disebabkan karena pelelangan dan
penyelesaian suatu warisan—didahulukan
dari gadai dan hipotik
Hak retentie





Ada suatu bentuk hak yang bukan merupakan hak
kebendaan, tetapi masuk dalam hukum benda
Karena hak ini ada persamaan dengan hak gadai,
memberi jaminan, bersifat accesoir—ada tidaknya
tergantung pada adanya perjanjian pokok
Utang piutang harus bertalian dengan perjanjian
pokok.
Hak untuk menahan suatu benda sampai utang
piutang yang bertalian benda tersebut dilunasi.
Timbul dari adanya kebebasan berkontrak, melekat
pada perjanjian sewa, dll.
Sifat hak retentie


Tak dapat dibagi-bagi—utang lunas
maka benda dapat diminta kembali
tidak ada hak memakai, hanya
menahan saja.
Hak-hak dalam hukum
perdata



Hak mutlak; hak kepribadian, hak dalam
hukum keluarga, hak mutlak atas suatu
benda
Hak relatif: hak yang timbul dalam
hubungan perutangan
Hak kebendaan (zakelijke recht)—hak
mutlak atas suatu benda yang memberikan
kekuasaan langsung atas suatu benda dan
dapat dipertahankan kepada siapapun juga
Hak milik (pasal 570
KUHPerdata)






Hak untuk menikmati suatu benda dengan
sepenuhnya,
Menguasai benda dengan sebebas-bebasnya,
Dipergunakan tidak bertentangan dengan UU,
peraturan umum dan ketertiban sosial,
Diadakan oleh kekuasaan yang berwewenang,
Tidak menimbulkan gangguan terhadap orang lain,
Kemungkinan adanya pencabutan
Batasan terhadap hak
milik





Adanya campur tangan pemerintah,
Pembatasan ketentuan-ketentuan
hukum tetangga,
Penggunaanny atidak boleh
menimbulkan gangguan,
Penggunaannya tidak boleh
menyalahgunakan hak
Ketentuan pasal 6 UUPA
Ciri-ciri hak milik





Merupakan hak induk terhadap hak
kebendaan lainnya,
Menurut kualitasnya merupakan hak
yang paling lengkap,
Sifatnya tetap
Merupakan inti (benih) dari hak
kebendaan yang lain.
Sifat hak milik--elastis
Cara memperoleh hak
milik (pasal 584)









Toeegening /pendakuan
Natreking/ ikutan
Levering/penyerahan syarat-syarat:
1. harus ada perjanjian yang zakelijke
2. harus ada titel yang sah
3. dilakukan oleh orang yang berwenang terhadap
bendanya,
4.ada penyerahan nyata
Verjaring/daluarsa
Erfvolping/ pewarisan
Verjaring (Pasal 1946)







Hanya berlaku terhadap benda tidak
bergerak
Syarat-syarat sesuai ketentuan pasal 1963
KUHPerdata:
1. harus ada beziter sebagai pemilik,
2. bezitnya to goeder trouw
3. membezitnya secara terus menerus
4. membezitnya tidak terganggu
5. membezitnya selama 20 tahun (ada alas
hak) dan 30 tahun tanpa ada alas hak
verjaring


Acquisitieve verjaring—verjaring
sebagai alat untuk memperoleh hakhak kebendaan
Extinctieve verjaring—verjaring
sebagai alat untuk dibebaskan dari
perutangan
Cara memperoleh hak
milik diluar KUHPerdata







Penjadian/pembentukan benda
Penarikan buahnya
Persatuan atau penyatuan benda
Pencabutan hak
Perampasan
Percampuran harta
Pembubaran dari suatu badan hukum
Hapusnya hak milik




Hak milik beralih kepada orang lain
Musnahnya benda
Dilepaskan oleh pemiliknya
Pencabutan oleh negara
Bezit (pasal 529
KUHPerdata)




Keadaan memegang atau menikmati suatu benda
dimana seseorang menguasainya, baik sendiri atau
dengan perantaraan orang lain, seolah-olah benda
itu kepunyaannya sendiri
Syarat-syarat:
1. corpus—harus ada hubungan antara orang ybs
dengan bendanya
2. animus—hubungan orang dengan bendanya
harus dikehendaki oleh ybs(kehendak bersifat
sempurna/ cakap hukum
Fungsi bezit


Fungsi polisionil----bezit mendapat perlindungan
hukum, tanpa mempersoalkan hak milik benda tsb,
siapa membezit suatu benda mendapat
perlindungan hukum sampai terbukti di pengadilan
siapa yg sebenarnya berhak.barang siapa merasa
haknya dilanggar, harus diselesaikan melalui
pengadilan.
Fungsi zakenrecht—setelah beberapa waktu bezit
berjalan tanpa ada protes dari pemilik, maka
keadaan tsb baru berubah menjadi hak.—melalui
lembaga verjaring.
Pembedaan bezit


Burgerlijk bezit—disingkat bezit saja—
orang yg membezit—bezitter—suatu
bezit yag bezitternya berkehendak
untuk mempunyai benda tsb
Detentie—yang membezit—detentor—
beitternya tidak mempunyai kehendak
untuk mempunyai benda tsb bagi
dirinya sendiri.
Bezit berdasarkan cara
memperoleh


Bezit to goeder trouw—jika bezitter
memperoleh benda itu dengan salah
satu cara memperoleh hak milik
Bezit to kwader trouw—tidak jujur/
itikad tidak baik—jika si beziternya
mengetahui benda yg ada padanya itu
bukan miliknya
Cara memperoleh bezit


Jalan occupatio—(mendaku /menduduki
bendanya)—cara originair—memperoleh
benda secara mandiri tanpa bantuan orang
yg membezit terlebih dahulu ( benda res
nulius)
Traditio—(penyerahan bendanya)—atau
dengan cara derivarif—memperoleh benda
dengan bantuan orang lain yg membezit
terlebih dahulu—bezitter lama ke bezitter
yang baru.
Hapusnya bezit (psl. 543)




Binasanya benda
Hilangnya benda
Orang membuang benda tsb.
Orang lain memperoleh bezit dengan
jalan traditio atau ocupatio
Hak kebendaan yg
memberi jaminan


Benda bergerak: hak gadai/pand–
dan jaminan fidusia
Benda tidak bergerak—Hak
tanggungan dan Hipotik
Hak gadai

Pasal 1150—suatu hak yg diperoleh
kreditur atas suatu benda bergerak, yg
diberikan debitur atau orang lain atas
namanya untuk menjamin suatu
hutang dan memberikan kewenangan
kepada kreditur untuk mendapat
pelunasan dari barang tsb. Terlebih
dahulu dari kreditur-kreditur lainnya,
kecuali biaya-biaya untuk melelang
barang tsb dan biaya lain harus
didahulukan.
Sifat-sifat gadai



Accecoir—tambahan—melekat pada
perjanjian pokok—gadai bertujuan
sebagai jaminan agar debitur
memenuhi kewajibannya
Memberi jaminan—menjamin
pembayaran kembali dari utangnya
Hak menguasai hanya memegang
saja, tidak meliputi hak memakai, dll.
Cara mengadakan gadai



Ada perjanjian utang piutang—yang
diikat dengan perjanjian pemberian
gadai—tertulis/ lisan
Barang yang dijadikan obyek gadai—
harus lepas atau berada di luar
kekuasaan si pemberi gadai/ debitur.
Barang gadai berada di bawah
kekuasaan di sipemegang
gadai/kreditur
Obyek gadai

Benda bergerak– berwujud/ tidak
berwujud (piutang)
Hak dan kewajiban
pemegang gadai



Jika debitur wanprestasi—pemegang gadai
berhak menjual benda gadai atas kekuasaan
sendiri—penjualan dilakukan di muka
umum—berdasarkan kebiasaan setempat
Pemegang gadai berhak atas pengembalian
ongkos-ongkos untuk pemeliharaan benda
gadai
Pemegang gadai berhak menahan benda,
bila kemudian terjadi utang yang kedua.
Kewajiban pemegang
gadai


Pemegang gadai bertanggung jawab
atas hilangnya atau merosotnya harga
barang yang digadaikan, jika terjadi
atas kelalaiannya
Pemegang gadai tidak boleh memakai
benda gadai.
Hapusnya benda gadai


Jika utang piutang sudah lunas
Jika benda gadai lepas/ keluar dari
tangan pemegang gadai
Jaminan fidusia( UU No.
42/ 1999)




Timbulnya lembaga jaminan fidusia:
Melihat kebutuhan masyarakat
Kesulitan-kesulitan yang muncul dalam
hak gadai
Pengakuan lembaga fidusia oleh
yurisprudensi
Fidusia pasal 1 (1)


Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar
kepercayaan dengan ketentuan benda yang
dialihkan tersebut tetap berada dalam tangan
pemberi fidusia (debitur)
Jaminan fidusia (pasal 1 ayat 2)—hak jaminan
atas benda bergerak baik berwujud /benda tidak
berwujud, benda tidak bergerak khususnya
bangunan yg tidak dapat dibebani dengan hak
tanggungan, sebagai agunan bagi pelunasan utang
tertentu, yang memberikan kedudukan yang
diutamakan kepada penerima fidusia terhadap
kreditur lainnya.
Tujuan UUF







Memberikan perlindungan hukum dan
kepastian hukum bagi para pihak yg
berkepentingan
Asas-asas UUF:
1. asas kepastian hukum
2. asas perlindungan yang seimbang
3. asas menampung kebutuhan praktek
4. asas tertulis otentik
5. asas pemberian kedudukan yg
diutamakan kepada kreditur
Langkah-langkah
pembebanan jaminan
fidusia




Perjanjian pokok
Perjanjanjian pemberian jaminan fidusia
(akta)
Pasal 11 ayat 1--Pendaftaran di KPF—
Keppres No. 139/2000—dibentuk di setiap
Ibukota Provinsi di Kantor Dep Hukum dan
HAM
Sertfikat jaminan fidusia/ kekuatan
eksekutorial
Pasal 5 (1) akta notaris






Isi akta jaminan fidusia:
1. identitas para pihak
2. data perjanjian pokok yang dijamin
fidusia
3. uraian mengenai benda yang menjadi
obyek jaminan fidusia
4. nilai penjaminan
5. nilai benda yang menjadi obyek jaminan
fidusia
Obyek jaminan fidusia


Benda bergerak
Benda tak bergerak yang tidak dapat
dijaminkan dengan Hak Tanggungan (
hak sewa atas hak atas tanah
Unsur –unsur jaminan
fidusia






Hak jaminan
Terhadap benda bergerak
Benda tak bergerak khususnya
bangunan yang tidak dapat dibebani
dengan Hak Tanggungan
Sebagai agunan/jaminan
Untuk pelunasan utang
Memberikan kedudukan yang
diutamakan bagi kreditur
Hak tanggungan


UU No. 4 tahun 1996
Pasal 1 ayat 1—hak jaminan yang
dibebankan pada hak atas tanah,
berikut atau tidak berikut bendabenda lain yang merupakan satu
kesatuan dengan tanah untuk
pelunasan utang ttt terhadap kreditur.
Ciri-ciri pokok





Memberikan kedudukan diutamakan
(preferen) kepada kreditur
Selalu mengikuti obyeknya (droit de
suite)
Memenuhi asas spesialitas dan
publisitas
Mudah dan pasti pelaksanaan
eksekusinya
Tidak dapat dibagi-bagi
Pembebanan HT ada 2
tahap



Tahap pemberian HT dengan dibuatnya
APHT oleh PPAT yang didahului dengan
perjanjian pokok
Tahap pendaftaran HT—KPT (lahirnya HT)--dikeluarkan sertifikat HT—kekuatan
eksekutorial
APHT---berupa akta PPAT yang berisi
pemberian HT kepada kreditur ttt sebagai
jaminan pelunasan piutangnya.
PPAT




Pasal 1 ayat 4—PPAT adalah pejabat
umum yang diberi wewenang untuk
membuat:
A. akta pemindahan hak atas tanah
B. akta pembebanan hak atas tanah
C. akta pemberian SKMHT
Pasal 11 ayat 1—APHT
harus memuat:




Identitas para pihak
Domisili para pihak
Penunjukan secara jelas utang yang
dijamin dengan HT
Nilai tanggungan
Cara mengadakan HT




Tahap pemberian HT—dengan
APHTdidahului dengan perjanjian
pokok
Tahap pendaftaran HT—di KPT—HT
sudah ada/lahir sejak hari, tanggal
pencatatan APHT dalam Buku tanah.
KPT—menerbitkan sertifikat HT (irahirah)
Sertifikat HT diserahkan kepada
Obyek HT (pasal 4 ayat 1)




Hak milik
HGB
HGU
Hak pakai atas tanah negara yang
wajib didaftarkan dan dapat
dipindahtangankan.
APHT (pasal 1 ayat 5)







Harus dituangkan dalam bentuk akta notaris/PPAT
Memuat nama, identitas pemegang dan pemberi
HT
Domisili para pihak
Penunjukan secara jelas utang-utang yang dijamin
Nilai tanggungan
Uraian yang jelas tentang obyek HT
Dapat dicantunkan janji-janji untuk membatasi
kewenangan pemberi HT (debitur) untuk
melakukan perbuatan ttt terhadap obyek HT tanpa
ijin pemegang HT
Asas-asas HT







Asas spesialitas
Asas publisitas
Tujuan UUHT— merupakan pelaksanaan lebih lanjut
yang diamanatkan pasal 51 UUPA
1. membutuhkan lembaga jaminan yang kuat dan
memberikan kepastian hukum
2. lembaga jaminan hipotik tidak sesuai lagi dengan
kebutuhan kegiatan perkreditan
3. menampung hak atas tanah yaitu hak pakai atas
negara
4. memberikan kedudukan yang lebih kuat kepada
para pihak
SKMHT Pasal 15



Dalam prakteknya jarang sekali para
pihak memasang langsung HT dengan
alasan:
1. proses penandatangan akta HT
sampai keluarnya sertifikat HT
waktunya lama dan biaya mahal.
2. para pihak sudah merasa terjamin
dengan SKMHT.




Pasal 15 ayat 1—SKMHT wajib dibuat
dengan akta notaris atau PPAT dengan
syarat-syarat:
1. tidak memuat kuasa untuk melakukan
perbuatan hukum lain daripada
membebankan HT
2. tidak memuat kuasa substitusi
3. mencantumkan secara jelas obyek HT,
jumlah utang dan nama serta identitas
krditurnya, debitur.
SKMHT




Pasal 15 ayat 2—tidak dapat ditarik kembali atau
tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga
kecuali karena kuasa tsb telah dilaksanakan atau
habis jangka waktunya.
Ayat 3—SKMHT dengan hak atas tanah yang sudah
terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan APHT
selambat-lambatnya 1 bulan sesudah diberikan.
Ayat 4—SKMHT– hak atas tanah yang belum
terdaftar—wajib diikuti dengan pembuatan APHT—
paling lambat 3 bulan sesudah diberikan
Ayat 6—bila ketentuan tsb, tidak diikuti– maka
SKMHT batal demi hukum.
Pasal 18—HT hapus




Hapusnya utang yang dijamin dengan
HT
Dilepaskannya HT oleh pemegang HT
Pembersihan HT karena keputusan PN
Hapusnya hak atas tanah yang
dibebani HT
Pasal 20 eksekusi HT






Hak pemegang HT pertama—untuk menjual HT
Menggunakan titel eksekutorial
Obyek HT dijual dimuka umum
Ayat 2—atas kesepakatan para pihak obyek HT
dapat dilakukan dg penjualan di bawah tangan jika
dapat diperoleh harga tinggi
Ayat 3—penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1
bulan sejak pemberitahuan
Pasal 29—ketentuan mengenai pembebanan hak
atas tanah berdasarkan Buku II
KUHPerdata,dinyatakan tidak berlaku lagi.
Macam-macam jaminan






Jaminan umum (pasal 1131, 1132)
Jaminan khusus (pasal 1133 ada 2 macam:
1. jaminan yang berkaitan dengan benda
(jaminan kebendaan)
2. jaminan perorangan—jaminan yang
berupa kemungkinan adanya orang lain
yang dapat ditagih selain debitur itu sendiri.
3. borgtocht (borg)—orang lain yang dapat
ditagih
4. hofdelijkheid—serupa tanggung renteng
Jaminan perorangan

Perjanjian penanggungan—terjemahan
dari borgtocht—pasal 1820
KUHperdata—suatu persetujuan
dengan mana seorang pihak ketiga
guna kepentingan kreditur
mengikatkan diri untuk memenuhi
perikatan si debitur, manakal debitur
sendiri tidak memenuhinya.
Unsur-unsur




Penanggungan sebagai suatu
persetujuan
Borg adalah pihak ketiga
Penanggungan diberikan guna
kepentingan kreditur
Borg—mengikatkan diri untuk
memenuhi perjanjian kalau debitur
wanprestasi


Perjanjian penanggungan sebagai jaminan
perorangan—adanya asas persamaan—tidak
membedakan antara piutang yang lebih
dulu terjadi dengan piutang yg terjadi
kemudian.
Tanggung jawab borg—sebagai cadangan
jik aharta benda debitur tidak cakup untuk
melunasi utang debitur atau sama sekali
tidak punya harta




Perjanjian penanggungan sebagai tindakan
menjamin, debitur akan memenuhi
kewajiban, kalau debitur wanprestasi maka
borg bersedia memberikan ganti rugi yg
sebenarnya kewajiban debitur.
Borg baru melunasi utangnya jika:
1. debitur wanprestasi
2. jika borg menuntut haknya, agar harta
benda debitur disita dan dijual lebih dahulu