Transcript AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
FE - UBL
PERTEMUAN 2
REGULASI DAN STANDAR
DI SEKTOR PUBLIK
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
2010
1
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
FE - UBL
KEBUTUHAN REGULASI DAN STANDAR
DI SEKTOR PUBLIK
INFORMASI
MEWUJUDKAN
TRANSPARANSI
AKUNTABILITAS PUBLIK
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
Agus Widarsono, SE.,M.Si, Ak
2010
2
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
FE - UBL
KEBUTUHAN REGULASI DAN STANDAR
DI SEKTOR PUBLIK
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
(MENGELOLA DANA MASYARAKAT/PEMERINTAH)
MEMBERIKAN PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK
MELALUI LAPORAN KEUANGAN
AGAR PEMBACA LAPORAN KEUANGAN DAPAT
MEMAHAMI LAP.KEU MAKA DIPERLUKAN SUATU
REGULASI DAN STANDAR PELAPORAN
ORGANISASI NIRLABA
PSAK 45
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
ORGANISASI
PEMERINTAHAN
SAP (PP NO 24)
2010SE.,M.Si, Ak
Agus Widarsono,
3
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
FE - UBL
TERDAPAT PERBEDAAN STANDAR
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI
BERBAGAI NEGARA
STANDAR
INTERNASIONAL
AKUNTANSI
SEKTOR PUBLIK
INTERNASIONAL FEDERATION
OF ACCOUNTANS (IFAC)
INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR
ACCOUNTING STANDARS (IPSAS)
UNTUK MENINGKATKAN
KOMPARABILITAS LAP.KEU
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
4
2010
Agus Widarsono, SE.,M.Si, Ak
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
FE - UBL
STANDAR INTERNASIONAL
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
2010
5
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
FE - UBL
U.S STANDART SETTER
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
2010
6
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
FE - UBL
U.S STANDART SETTER (2)
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
2010
7
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
FE - UBL
BADAN YANG TERKAIT DENGAN AKUNTAN
SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA
• Badan Akuntansi Keuangan Negara
(BAKUN)
• Kompartemen Akuntansi Sektor Publik
(KASP) yang berada dibawah naungan IAI
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
2010
8
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
FE - UBL
SISTEM AKUNTANSI SINGLE ENTRY
• Sistem akuntansi yang telah berjalan
selama ini, pembukuan hanya dilakukan
secara single entry, dan diselenggarakan
oleh instansi-instansi secara terpisah.
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
2010
9
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
FE - UBL
KELEMAHAN SISTEM SINGLE ENTRY
• Proses penyusunan lambat, disusun dari sub sistem
yang terpisah-pisah dan tidak terpadu.
• Memakai sistem single entry accounting yang tidak lagi
memadai menampung kompleksitas transaksi-transaksi
keuangan pemerintah.
• Sulit dilakukan reformasi antar subsistem
• Tidak mendasrkan pada Akuntansi Keuangan
Pemerintah
• Tidak dapat menghasilkan neraca Penerintah
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
2010
10
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
FE - UBL
2010
11
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
FE - UBL
BASIS AKUNTANSI
• Sesuai amanat UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara dan UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, pemerintah diwajibkan menerapkan basis
akuntansi akrual secara penuh atas pengakuan dan
pengukuran pendapatan dari belanja negara paling lambar
tahun anggaran 2008. Sedangkan basis akuntansi yang
sekarrang ini diterapkan oleh pemerintah dalam pembuatan
laporan keuangan pemerintah sesuai dengan Kerangka
Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam Standar
AKuntansi Pemerintahan adalah dual basis, Yang
dimaksud dual basis adalah pengakuan pendapatan,
belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi
Anggaran menggunakan basis kas, sedangkan untuk
pengakuan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca
menggunakan basis akrual
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
2010
12
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
FE - UBL
BASIS AKUNTANSI (2)
• Penggunaan dual basis tersebut di
dasarkan pada kenyataan bahwa
pemerintahan diwajibkan membuat neraca
yang hanya dapat dibuat dengan
akuntansi berbasis akrual, sedangkan di
sisi lain juga wajib membuat laporan
realisasi anggaran atau yang dulu di kenal
dengan nama Peritungan ANggaran
Negara (PAN) yang dibuat dengan
akuntansi berbasis kas.
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
2010
13
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
FE - UBL
PRODUK DAN USAHA YANG
DILAKSANAKAN
BAKUN
• Sejak tahun 1982 telah berupaya membuat
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)
• SAPP yang dibuat oleh BAKUN terdiri dari dua
sistem utama yang terpadu, yaitu :
–
–
•
•
Sisten
AKuntansi
Pusat
(SAP)
yang
diselenggarakan oleh BAKUN
Sisten
Akuntansi
Instansi
(SAI)
yang
diselenggarakan oleh Departemen/ Lembaga
Pemerintah Non Departemen.
Single entry → double entry → Triple entry
Bisa membuat neraca
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
2010
14
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
FE - UBL
PRODUK DAN USAHA YANG
DILAKSANAKAN (2)
• KASP telah menyusun standara akuntansi
untuk sektor publik/emerintah yaitu
Standar Akuntans Pemerintahan (SAP) PP
No, 24 Tahun 2005
• Untuk organisasi sektor publik lainnya IAI
telah mengeluarkan PSAK 45 tentang
Pelaporan Keuangan Organisasi Nir Laba
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
2010
15
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
FE - UBL
STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN
NEGARA (SPKN)
• BPK telah mengembankan standar penting yang
akan menjadi panduan dalam prose audit di
Indonesia
• SPKN menjadi acuan bagi auditor pemerintah
dalam melaksanakan tugasnya sebagai
pemeriksa (peraturan BPK No. 1 Tahun 2007)
• SPKN hanya mengatur hal-hal yang tidak
terdapat dalam Standar Profesional Akuntan
Publik (SPSP)
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
2010
16
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
FE - UBL
SPKN MEMBAGI AUDIT MENJADI
TIGA JENIS
• Pemeriksanaan keuangan
• Pemeriksanaan kinerja
• Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
2010
17
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
FE - UBL
REGULASI PERUNDANGAN
SEKTOR PUBLIK
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
2010
18
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
FE - UBL
PERKEMBANGAN UU SETELAH
OTONOMI DAERAH
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
2010
19
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
FE - UBL
LAPORAN KEUANGAN
SEKTOR PUBLIK
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
2010
20
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
FE - UBL
UU No 17 Tahun 2004 Pasal 30/31
Presiden/GUbernur/Bupati/Walikota
menyampaikan rancangan
undang-undang tentang
pertanggungjwaban
pelaksanaan APBN/APBD
kepada DPR/DPRD
berupa laporan keuangan
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
2010
21
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
FE - UBL
UU No 17 Tahun 2004 Pasal 32
Bentuk dan isi laporan
pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBN/APBD
sebagaimana dimaksud disusun dan
disajikan sesuai dengan standar
akuntansi pemerintahan
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
2010
22
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
FE - UBL
UU No 1 Tahun 2005 Pasal 51
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku
Nemdahara Umum Daerah menyelenggarakan akuntansi
atas transaki keuangan aset, utang, dan ekuitas dana,
termasuk transaksi pembiayan dan perhitungannya.
Kepala satua kerja perangkat daerah selaku Pengguna
Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi
aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi
pendaptan dan belanja, yang berada dalam tanggung
jawabnya.
Akuntansi sebagaimana dimaksud digunakan untuk
menyususn laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
2010
23
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
FE - UBL
UU No 1 Tahun 2005 Pasal 55
•
•
Ayat (1) Kepala Satuan Pengelola Keuangan Daerah
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun
laporan keuangan pemerintanh daerah untuk
disampaikan kepada guberrnur/bupati/walikota dalam
rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
Ayat (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan
menyampaiakan laporan keuangan yang meliputi
laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas
laporan keuangan
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
2010
24
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
FE - UBL
UU No 15 Penjelasan Pasal 16
Ayat (1)
• Opini merupakan pernyataan profesional
pemeriksa mengenai kewajaran informasi
keuangan yang disajikan dalam laporan
keuangan yang didasarkan pada kriteris
(i) kesesuaian dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan, (ii) kecukupan
pengungkapan (adequate disclosure), (iii)
kepatuahan terhadap peraturan
perundang-undangan, dan (iv) efektivitas
sistem pengendalian intern.
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
2010
25
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
FE - UBL
UU No 31 Tahun 2005 Pasal 184
•
Kepala daerah menyampaiakan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD
berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksan Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun anggaran beakhir.
•
Laporan keuangan sebagaimana dimasud sekuragkurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca,
laporan arus kas, dan catatn atas laporan keuangan, yang
dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik
negara.
•
Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan
standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
2010
26
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
FE - UBL
Peraturan Mentri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
•
Pasal 265 ayat (2) :
Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan
disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang
mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
2010
27
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
FE - UBL
KEDUDUKAN SAP
• Pelaksanaan UU No 17 Tahun 2003 dan
UU No. 32 Tahun 2004
• Dibutuhkan dalan rangka penyusunan
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN/APBD berupa laporan keuangan
• Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat
dan pemerintah daerha wajib menerapkan
SAP
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
2010
28
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
FE - UBL
Concluding Comments
• Inthis course you will become familiar with
current GASB, FASB dan FASAB, SAKP,
SAP.
• Accounting and reporting for govermental
dan not-for-profit entities differ from those
of for-profit entiries becouse each type of
entity has different purpose and reporting
objectives
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
2010
29
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
FE - UBL
Selesai …..
Terima Kasih
Lanjut ke Pertemuan 3
Wahyumi Ekawanti, SE, MSi
2010
30