Transcript 2.1. SAPP - Nurharyanto

SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH PUSAT
(SAPP)
SUMBER PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS
KEUANGAN PEMERINTAH
FUNGSI MENTERI KEUANGAN
UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
pasal 51:
1.
2.
3.
Menteri Keuangan selaku BUN menyelenggarakan
akuntansi dan pelaporan keuangan (SA-BUN)
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran
menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan
(SAI)
Menteri Keuangan menyusun LKPP
Kewenangan Menkeu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Presiden selaku kepala pemerintahan memberikan kuasa
kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan
wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara
yang dipisahkan (UU 17 pasal 6 ayat 2 huruf a).
Melaksanakan Fungsi Bendahara Umum Negara (UU 17
pasal 8 huruf f)
Menyusun Laporan Keuangan yang merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN (UU 17 pasal 8
huruf g).
Menetapkan sistem Penerimaan dan pengeluran kas
negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf d)
Menempatkan uang negara dan
mengelola/menatausahakan investasi (UU 1 pasal 7 ayat 2
huruf h)
Melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas
nama pemerintah (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf j)
Kewenangan Menkeu (Lanj.)
1.
2.
3.
4.
5.
Melakukan pengelolaan utang dan piutang negara (UU 1
pasal 7 ayat 2 huruf l)
Menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf o)
Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta
penghapusan barang milik negara (UU 1 pasal 7 ayat 2
huruf q)
Menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara (UU
1 pasal 7 ayat 2 huruf s).
Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
selaku Bendahara Umum Negara/Daerah
menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan,
aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi
pembiayaan dan perhitungannya. (UU 1 pasal 51 ayat 1)
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PRESIDEN
Pemegang kekuasaan PKN
MENTERI………
MENTERI……
MENTERI KEUANGAN
PENGGUNA
ANGGARAN
PENGGUNA
ANGGARAN
PENGGUNA
ANGGARAN
UTANG
DAN HIBAH
PENERUSAN
PINJAMAN
INVESTASI
SUBSIDI
BELANJA
LAIN-LAIN
MENTERI KEUANGAN
SELAKU PENGELOLA FISKAL
(BUN DAN PENGGUNA ANGGARAN
BAPP)
TRANSFER
KE DAERAH
ASET NEGARA
BADAN
LAINNYA
TRANSAKSI
KHUSUS
KAS NEGARA
Pengelolaan Fungsi
Bendahara Umum Negara
Menteri Keuangan
-PPh Migas
-PNBP Migas dan
PNBP Migas Lainnya
-Penerimaan Laba BUMN
Perbankan dan Non-Perbankan
Selaku Pimpinan
Departemen
Keuangan
Selaku
Bendahara Umum
Negara (SA-BUN)
UA-BUN
Dilaksanakan oleh
Setjen Depkeu
Pengelola BAPP
Pengelola Barang
“BUN”
(SiAP)
Pengelola Utang
Pemerintah & Hibah
Pengelola
Investasi Pemerintah
Pengelola
Penerusan Pinjaman
Pengelola
Transfer ke Daerah
Pengelola
Belanja Subsidi dan
Belanja Lain-lain)
Pengelola
Badan Lain
Pengelola
Transaksi Khusus
(SA-TK)
Dilaksanakan oleh DJPU
Dilaksanakan oleh DJKN
Dilaksanakan oleh
DJPBN
Dilaksanakan oleh DJPK
Dilaksanakan oleh
DJA
Dilaksanakan oleh
DJPBN
Dilaksanakan oleh
masing-masing
Eselon 1 Depkeu
061, 096, 097, 101, 102
(SA-UP&H)
099
(SA-IP)
Lender vs BUMN/ Pemda
(Utang)
(Piutang)
098
(SA-PP)
070, 071
(SA-TD)
062, 069
(SA-BSBL)
(A-BL)
(SA-TK)
KERANGKA UMUM SAPP
SAPP
DJKN
SAI
SAK
SA-BUN
SIMAKBMN
SAKUN
SiAP
SAUP&H
SA-IP
SA-PP
SA-TD
SA-BL
SA-BSBL
SAU
061,096,
097,101
102
099
098
070,071
Kemayoran,
Bungkarno,
TMII
062,069
Utang yang
diteruspinjamkan
Piutang Penerusan
Pinjaman (RDI/RPD?)
SA-TK
HUBUNGAN SAPP DENGAN SISTEM LAIN
RKA-K/L
Bagan
Akun
Standar
PENGAWASAN
PERENCANAAN
ANGGARAN
DIPA
APBN
SAPP
PELAKSANAAN
ANGGARAN
SPM
SP2D
MPN
PERTANGGUNG
JAWABAN
SA-BUN
SAK
SIMAK-BMN
PROSES AKUNTANSI SAPP
Transaksi
Aset
Anggaran
Transaksi
Realisasi
Transaksi
Piutang
Transaksi
Persediaan
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SIMAK-BMN
Transaksi
BLU
Transaksi
Lainnya
SAK
LK
K/L
BPK
GL SAI
ASET
(SIMAK-BMN)KEUANGAN SELAKU
MENTERI
GL SAPP
DJKN
LK
BUN
GL SA-BUN
RKA-K/L
DIPA
PENGELOLA
FISKAL
LKPP
Budget
(APBN)
SA-BUN
SiAP
SAKUN
MENTERI
SELAKU
BUNSA-BSBL SA-BL SA-TK
SA-IP SA-PP
SA-TD
SAUPKEUANGAN
SAU
Transaksi Realisasi, Anggaran dan Non Anggaran
KERANGKA SA-BUN
SA-BUN
SiAP
SAKUN
SA-UP
SAU
SA-IP
SA-PP
SA-TD
SA-BSBL
SA-TK
SA-BL
Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
(SA-BUN) terdiri dari:
1. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP);
2. Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah
(SA-UP&H);
3. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP);
4. Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP);
5. Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD);
6. Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja
Lain-lain;
7. Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK); dan
8. Akuntansi Badan Lainnya (A-BL).
Unit Organisasi SABUN
UABUN
UAK
BUN-P
UAPBUN
AP
UAPBUN
UP&H
UAK
BUN-D
UAK
BUN
Dit.
APK
UAPBUN
IP
UAPBUN
PP
UAPBUN
TD
UAPBUN
BSBL
UAPBUN
TK
UAP
BUN
BL
2
KPPN
MEKANISME
UAKPA
1
PELAPORAN SA-BUN
3
4
BLN
6
KANWIL
Ditjen PBN
UAPPA-W/
Koord. Wilayah
5
UAPPA-E1
7
Ditjen PBN
9
DAPK
8
10
13
12
UNIT LAIN
TERKAIT
BPK
DPKN
UAPA/
Kementerian
/Lembaga
11
DPPP
DPDI
DAPK
Ditjen PU
Ditjen KN
Unit Organisasi SABUN
1. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara
Umum Negara-Akuntansi Pusat

KPPN sebagai Unit Akuntansi Kuasa
Bendahara Umum Negara (UAKBUN)
Daerah.

Dit.PKN sebagai-Unit Akuntansi Kuasa
Bendahara Umum Negara (UAKBUN) Pusat

Kanwil sebagai Unit Akuntansi Koordinator
Kuasa Bendahara Umum Negara
(UAKKBUN).

Dit.APK sebagai Unit Akuntansi Pembantu
BUN.
Unit Organisasi SABUN (lanjutan)
2. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara
Umum Negara –Utang/Hibah
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
Pengelolaan Utang (UAPBUN-DJPU);
3. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara
Umum Negara–Investasi Pemerintah
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara ;
Unit Organisasi SABUN (lanjutan)
4. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara
Umum Negara–Penerusan Pinjaman
dilaksanakan oleh- Direktorat Jenderal
Perbendaharaan (UAPBUN-DJPBN);
5. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara
Umum Negara -Transfer ke Daerah
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan (UAPBUNDJPK);
Unit Organisasi SABUN (lanjutan)
6. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara
Umum Negara-Belanja Subsidi dan
Belanja Lain-lain dilaksanakan oleh
Direktorat Jenderal Anggaran (UAPBUNDJA);
7. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara
Umum Negara-Transaksi Khusus
(UAPBUN-TK);
8. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara
Umum Negara-Badan Lainnya
dilaksanakan oleh Direktorat Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan (UAPBUN- BL).
1
SISTEM AKUNTANSI PUSAT
(SiAP)
LAPORAN SiAP


Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN)
yang menghasilkan Laporan Arus Kas (LAK)
dan Neraca KUN;
Sistem Akuntansi Umum (SAU) yang
menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan
Neraca SAU.
Unit Pemroses Data SiAP




KPPN selaku UAKBUN-D ;
Kanwil DJPBN selaku UAKKBUN;
Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara
(DPKN) selaku UAKBUN-P;
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
(DAPK) selaku UABUN .
2
KPPN
BAGAN ARUS SiAP
UAKPA
1
3
4
BLN
6
KANWIL
Ditjen PBN
UAPPA-W/
Koord. Wilayah
5
UAPPA-E1
7
Ditjen PBN
9
DAPK
8
10
13
12
UAPA/
Kementerian
/Lembaga
11
UNIT LAIN
TERKAIT
BPK
DPKN



Laporan keuangan SiAP dicetak di tingkat KPPN,
Kanwil maupun Dit. PKN
Laporan Keuangan semester dan tahunan disertai
dengan Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala
KPPN, Kepala Kanwil, serta Direktur PKN.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang
telah disusun DAPK selaku UABUN ditandatangani
oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan disampaikan
kepada Presiden. Penyampaian LKPP kepada Presiden
disertai dengan ”Pernyataan Tanggung Jawab” yang
ditandatangani oleh Menteri Keuangan selaku BUN
2
SISTEM AKUNTANSI UTANG
PEMERINTAH DAN HIBAH
(SA-UP)
LAPORAN SA-UP
1.




2.
3.
4.
Laporan Realisasi Anggaran, berupa:
Laporan Realisasi Penerimaan Pembiayaan;
Laporan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan;
Laporan Realisasi Penerimaan Hibah;
Laporan Realisasi Pembayaran Bunga Utang;
Neraca;
Catatan atas Laporan Keuangan;
Laporan Posisi Utang (managerial report).
Unit Pemroses Data SA-UP
SA-UP dilaksanakan oleh Direktorat
Jenderal Pengelolaan Utang


Laporan Keuangan disajikan sekurangkurangnya dua kali dalam setahun, yaitu laporan
keuangan semester I dan laporan keuangan
tahunan.
Pengiriman Laporan Keuangan ke DAPK
disertai dengan ”Pernyataan Tanggung Jawab”
yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal PU
selaku kepala UAPBUN DJPU
3
SISTEM AKUNTANSI INVESTASI
PEMERINTAH (SA-IP)
LAPORAN SA-IP





Laporan Realisasi Penerimaan Pembiayaan;
Laporan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan;
Neraca;
Catatan atas Laporan Keuangan;
Laporan Investasi Pemerintah (managerial
report).
Unit Pemroses Data SA-IP
SA-IP dilaksanakan oleh unit yang
menjalankan penatausahaan dan
pelaporan investasi pemerintah yaitu
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
(DJKN)


Laporan Keuangan disajikan sekurangkurangnya dua kali dalam setahun, yaitu laporan
keuangan semester I dan laporan keuangan
tahunan.
Pengiriman Laporan Keuangan ke DAPK
disertai dengan ”Pernyataan Tanggung Jawab”
yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal KN
selaku kepala UAPBUN DJKN.
4
SISTEM AKUNTANSI PENERUSAN
PINJAMAN (SA-PP)
LAPORAN SA-PP
1.
2.
3.
Laporan Realisasi Penerusan
Pinjaman;
Neraca;
Catatan atas Laporan
Keuangan.
Unit Pemroses Data SA-PP
SA-PP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan
Penerusan Pinjaman (Dit.PPP)


Pengiriman Laporan Keuangan ke DAPK
disertai dengan ”Pernyataan Tanggung Jawab”
yang ditandatangani oleh Direktur PPP selaku
kepala UAPBUN Dit.PPP
Dit.PPP melakukan rekonsiliasi data dengan
DJPBN c.q DPKN setiap triwulan
5
Sistem Akuntansi
Transfer ke Daerah
(SA-TD)
LAPORAN SA-TD
1. Laporan Realisasi Transfer ke Daerah;
2. Neraca.
3. Catatan atas Laporan Keuangan.
Laporan Keuangan disajikan setiap bulan
Unit Pemroses Data SA-TD
SA-TD dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan (DJPK)


Pengiriman Laporan Keuangan ke DAPK
disertai dengan ”Pernyataan Tanggung Jawab”
yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal
DJPK selaku kepala UAPBUN DJPK
DJPK melakukan rekonsiliasi data dengan
DJPBN c.q KPPN dan DPKN setiap bulan.
6
SISTEM AKUNTANSI BELANJA
SUBSIDI DAN BELANJA LAINLAIN
(SA-BSBL)
LAPORAN SA-BSBL
1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Catatan atas Laporan Keuangan.
Unit Pemroses Data SA-BSBL
SA-BSBL tingkat UAPA dilaksanakan
oleh Departemen Keuangan c.q
Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)



DJA mengirimkan laporan keuangan beserta
ADK kepada Dit.APK setiap semester dan
tahunan.
Pengiriman Laporan Keuangan ke Dit.APK
disertai dengan ”Pernyataan Tanggung Jawab”
yang ditandatangani oleh Direktur DJA selaku
kepala UAPBUN DJA
DJA melakukan rekonsiliasi data dengan DJPBN
c.q KPPN/Dit.PKN setiap bulan
7
SISTEM AKUNTANSI TRANSAKSI
KHUSUS (SA-TK)
LAPORAN SA-TK
1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Catatan atas Laporan Keuangan.
Unit Pemroses Data SA-TK


Akuntansi -Transaksi khusus
dilaksanakan oleh unit-unit eselon 1 di
lingkup Departemen Keuangan yang
diberikan kewenangan oleh Menteri
Keuangan
Unit-unit eselon 1 di lingkup Departemen
Keuangan memproses data transaksi
tersebut dan menyampaikan laporan
beserta ADK kepada DAPK.


Pengiriman Laporan Keuangan ke DAPK
disertai dengan ”Pernyataan Tanggung
Jawab” yang ditandatangani oleh Menteri
Keuangan selaku kepala UAPBUN TK.
Unit-unit eselon 1 di lingkup Departemen
Keuangan yang diberikan kewenangan
oleh Menteri Keuangan melakukan
rekonsiliasi data dengan DJPBN Dit.PKN
setiap triwulan.
8
AKUNTANSI BADAN LAINNYA
(A-BL)
Unit Pemroses Data SA-BL


Akuntansi Badan Lainnya dilaksanakan oleh
Direktorat Jenderal Perbendaharaan c,q,
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Proses akuntansi dilakukan dengan
menggabungkan laporan keuangan badan
lainnya tersebut ke dalam LKPP.
Pengiriman Laporan Keuangan ke DAPK
disertai dengan ”Pernyataan Tanggung Jawab”
yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan
selaku kepala UAPBUN BL.