Transcript ppt pi kemenkopolhukam

Kelompok 4
KEMENKOPOLHUKAM
Ikut menjaga ketertiban dunia
Outline:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
Visi dan Misi
Kedudukan, tugas, dan fungsi
Profil Kemenkopolhukam
Kementrian yang terkoordinir
Program menkopolhukam
Implementasi
Hambatan
Data anggaran dan Capaian
Undang-Undang
Rekomendasi
Berita Update (Otonomi Daerah)
VISI:
Visi Kemenko Polhukam adalah
Terwujudnya koordinasi bidang politik,
hukum dan keamanan yang efektif
untuk mencapai Indonesia yang
demokratis, adil, aman dan damai.
MISI
• Misi Kemenko Polhukam
1. Mengkoordinasikan perencanaan,
perumusan dan implementasi kebijakan
nasional di bidang politik, hukum dan
keamanan;
2. Melakukan evaluasi dan kajian untuk
penyampaian saran dan pertimbangan di
bidang politik, hukum dan keamanan
kepada Presiden.
Kedudukan, Fungsi, dan Tugas
• Kedudukan
Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan, adalah unsur
pelaksana pemerintah dan dipimpin oleh
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan, yang selanjutnya disingkat
Menko Polhukam, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden.
• Fungsi
A. koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang politik,
hukum, dan keamanan;
B. sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan
keamanan;
C. pengendalian penyelenggaraan kebijakan, sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b;
D. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung
jawabnya;
E. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang politik, hukum, dan
keamanan;
F. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden;
G. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang
tugas dan fungsi tentang politik, hukum, dan keamanan kepada Presiden.
• Tugas
Tugas Umum : Menko Polhukam
mempunyai tugas membantu Presiden
dalam mengkoordinasikan perencanaan dan
penyusunan kebijakan serta mensinkronkan
pelaksanaan kebijakan di bidang politik,
hukum dan keamanan.
Tugas khusus
– Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian
dukungan administrasi Kementerian Koordinator.
– Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas
menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta
mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dalam negeri.
– Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mempunyai tugas
menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta
mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang politik luar negeri.
– Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai
tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan
serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak
asasi manusia.
Tugas khusus
– Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara mempunyai tugas
menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan
serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang
pertahanan negara.
– Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional mempunyai tugas
menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan
serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang
keamanan nasional.
– Deputi Bidang Koordinasi Rekonsiliasi dan Kesatuan Bangsa
mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan
penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan
kebijakan di bidang rekonsiliasi dan kesatuan bangsa.
Tugas khusus
– Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi
mempunyai tugas menyiapkan koordinasi
perencanaan dan penyusunan kebijakan serta
mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang
komunikasi dan informasi.
– Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan
kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan mengenai masalah tertentu sesuai
bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas
Sekretariat Kementerian Koordinator dan Deputi.
Profil Menteri KOORDINATOR
BIDANG
Politik, Hukum, dan Keamanan
MARSEKAL TNI (PURN) DJOKO
SUYANTO, S.P.I
Profil
Nama : MARSEKAL TNI (PURN) DJOKO SUYANTO,S.P.I
TTL : Madiun, 2 Desember 1950
Keluarga : Ratna Sinar Sari (Istri)
Yona Dibyo Febrian (Alm)
Kania Devi Restya
Riwayat Pendidikan :
-AKABRI bagian udara ( 1973)
-Sekolah Penerbangan xx/Lulusan
Terbaik (1975)
- Seskoau (1990)
- KRA-XXXII Lemhanas (1999)
Cont’d
Riwayat Pendidikan : - RAAF Flying
Instructor Course,
Australia (1980)
- Test Pilot Course F-5,
USA (1982)
- F-5 Fighter Weapon
Instructor Course, USA
(1983)
- Joint Services Staff
College, Australia
Cont’d
Karir : - Komandan Skuadron 14 (F-5E Tiger
II), Madiun (1990).
- Komandan Lanud Jayapura (1992)
- Kepala Staf Koopsau I, Jakarta (2000)
- Panglima Koopsau II, Makasar (2001)
- Komandan Kodiau, Jakarta (2002)
- Asisten Operasi KSAU, Jakarta (2003)
- KSAU (2005)
- Panglima TNI (2006)
- Menkopolhukam (2009)
Cont’d
Tanda Kehormatan : - Bintang Yudha Dharma
Pratama
- Bintang Swa Bhuwana Paksa
Utama
- Bintang Bhayangkara Utama
- Satyalancana Kesetiaan
VII/XVI/XXIV
- Satyalancana Dwidya Sistha
- Satyalancana GOM VII/IX
- Satyalancana Seroja
Fakta-Fakta Unik
• Merupakan sosok yang memiliki banyak
teman ,disiplin, dan tidak neko-neko.
• Memiliki jiwa kepemimpinan sejak SMA.
• Merupakan panglima TNI pertama yang
berasal dari Perwira Tinggi Angkatan
Udara.
• Memiliki gaya kepemimpinan yang dekat
dengan anggota.
• Tidak mengenal sistem “kekeluargaan”
dalam struktur dinas.
KEMENTERIAN
DAN INSTANSI TERKAIT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Hukum dan HAM
Kementerian Luar Negeri
Kementerian Pertahanan
Kejaksaan
Lembaga Sandi Negara
Bakorkamla
Mabes TNI
Mabes POLRI
Menkominfo
BIN
Kementerian PAN dan RB
Kementrian Dalam Negeri
www.depdagri.go.id
Menteri Dalam Negeri: Gamawan Fauzi SH,MS
Visi
Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan
daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan
didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Misi
Misi Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam
mencapai visi diatas, yaitu menetapkan kebijaksanaan nasional dan memfasilitasi penyelenggaraan
Pemerintahan dalam, upaya:
• Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
• Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
• Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
• Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta
kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
• Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi,
sosial, dan budaya; serta
• Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.
Kementrian Hukum dan HAM
www.kemenkumham.go.id
Menteri Hukum dan HAM: Amir Syamsudin, SH.
Wakil Menteri Hukum dan HAM: Prof. Dr. Deny Indrayana
Visi
Masyarakat memperoleh kepastian hukum.
Misi
Melindungi Hak Asasi Manusia
Kementrian Luar Negeri
www.kemlu.go.id
Menteri Luar Negeri: Dr. R.M. Marty M. Natalegawa
Wakil Menteri Luar Negeri: Wardana
Tugas utama Kemlu diarahkan untuk :
• Memagari potensi disintegrasi bangsa
• Upaya membantu pemulihan ekonomi
• Upaya peningkatan citra Indonesia
• Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI
Kementrian Pertahanan
www.kemhan.go.id
Menteri Pertahanan: Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro MSc.,
MA., Ph.D.
Wakil Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
Visi
Terwujudnya pertahanan negara yang tangguh
Misi
Menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta
keselamatan bangsa
Kementrian Komunikasi
dan Informatika
kominfo.go.id
Menteri Kominfo: Ir. H. Tifatul Sembiring
Visi
•
Terwujudnya masyarakat informasi yang sejahtera melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang
efektif dan efisien dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
Misi
•
Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan
masyarakat berbudaya informasi.
•
Meningkatkan daya jangkau infrastruktur pos, komunikasi dan informatika untuk memperluas aksesibilitas
masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi.
•
Mendorong peningkatan aplikasi layanan publik dan industri aplikasi telematika dalam rangka meningkatkan
nilai tambah layanan dan industri aplikasi.
•
Mengembangkan standardisasi dan sertifikasi dalam rangka menciptakan iklim usaha yang konstruktif dan
kondusif di bidang industri komunikasi dan informatika.
•
Meningkatkan kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika pemerintah
dan masyarakat.
•
Mendorong peranan media massa dalam rangka meningkatkan informasi yang beretika dan bertanggung
jawab serta memberikan nilai tambah pembangunan bangsa.
•
Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan dalam rangka menciptakan kemandirian dan daya saing
bidang komunikasi dan informatika.
•
Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika dalam rangka
meningkatkan literasi dan profesionalisme.
•
Meningkatkan peran serta aktif Indonesia dalam berbagai fora internasional di bidang komunikasi dan
informatika dalam rangka meningkatkan citra positif bangsa dan negara.
•
Meningkatkan kualitas pengawasan menuju terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good governance).
Kementrian PAN dan RB
www.menpan.go.id
Menteri PAN dan RB: Ir. H. Azwar Abubakar
Wakil Menteri PAN dan RB: Prof. Dr.rer.publ. Eko Prasojo, SIP, Mag.rer.publ.
Visi
Terwujudnya Aparatur Negara Yang Profesional, Efektif, Efisien Dan Akuntabel
Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Menuju Kepemerintahan Yang Baik
Kelas Dunia Tahun 2025
Misi
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur;
3. Meningkatkan koordinasi pengawasan;
4. Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien;
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan;
6. Meningkatkan profesionalitas SDM aparatur.
KEJAKSAAN AGUNG
Jaksa Agung : Basrief Arif
Visi :
Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang
bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam
mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang
berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai – nilai kepautan.
Misi :
1.Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaa tugas dan wewenang,
baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana,
penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen
Kejaksaan, secara profesional, proposional dan bermartabat melalui penerapan Standard
Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.
2.Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
3.Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab,
taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik;
4.Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan,
pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program quickwins
agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) pembangunan
sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjangtahun 2025,
menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan
prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau
remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel
dan optimal.
5.Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika
guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam
upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.
LEMBAGA SANDI NEGARA
Kepala : Djoko Setiadi
Visi :
Menjadi penyelenggara dan pembina tunggal persandian negara dalam menjamin keamanan
informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara serta menyajikan hasil pengupasan
informasi bersandi guna turut serta menjaga keamanan nasional.
Misi :
1.Menyusun kebijakan nasional dalam bidang penyelenggaraan dan pembinaan persandian
negara;
2.Mengelola sistem keamanan informasi berklasifikasi secara menyeluruh milik pemerintah
atau negara;
3.Melaksanakan kegiatan intelijen sinyal;
4.Menyelenggarakan rekayasa dan pengembangan teknologi persandian nasional; dan
5.Menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya persandian melalui proses pembelajaran
dan pertumbuhan yang didukung manajemen perkantoran secara transparan dan akuntabel.
Badan Koordinasi Keamanan
Laut
Kalakhar : Laksdya TNI Y. Dedik Heru Purnomo
Visi :
Terwujudnya upaya penciptaan keamanan, keselamatan , dan
penegakan hukum dalam wilayah perairan indonesia secara terpadu.
Misi :
1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan umum di bidang
keamanan laut.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan operasi keamanan
laut di wilayah perairan Indonesia.
3. Merumuskan dan menetapkan penyelenggaraan dukungan teknis
dan administrasi di bidang keamanan laut.
4. Membantu peningkatan kapasitas kelembagaan di bidang
keamanan laut.
5. Mendorong peningkatan peran serta masyarakat di bidang
keamanan laut.
MABES TNI
Panglima TNI : Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E.
Visi :
Terwujudnya TNI profesional dan modern, memiliki kemampuan yang tangguh untuk menegakkan
kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
menjaga keselamatan bangsa dan negara serta kelangsungan pembangunan nasional.
Misi :
1. Mewujudkan kemampuan deteksi dan cegah dini serta penangkalan atas semua potensi
kerawanan yang dapat mengancam kedaulatan, integritas wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan keselamatan bangsa, termasuk ancaman terorisme yang berskala nasional
maupun internasional.
2. Melanjutkan upaya pembangunan pertahanan integratif dengan membangun dan memelihara
kekuatan TNI yang profesional dan modern yang didukung oleh disiplin dan semangat juang yang
tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang memadai, mobilitas dan daya tempur yang tinggi
serta terbinanya sinkronisasi antarkomponen pertahanan negara.
3. Mewujudkan sikap mental TNI dalam melaksanakan tugasnya atas dasar hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, memupuk dan meningkatkan kesadaran terhadap Hak Azasi
Manusia, lingkungan hidup, serta bebas dari KKN.
4. Mewujudkan TNI yang tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, mendukung dan melaksanakan
politik negara dengan menjaga stabilitas keamanan nasional sesuai dengan tugas, wewenang,
dan tanggung jawab yang diberikan oleh negara dan bangsa.
5. Mewujudkan TNI yang tidak lagi melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis TNI
yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berupaya
semaksimal mungkin meningkatkan kesejahteraan prajurit sesuai dengan tingkat perkembangan
MABES POLRI
MABES POLRI
Kapolri : Drs. Timur Pradopo
Visi :
Polri yang mampu menjadi pelindung Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang selalu
dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang
profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak
azasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan
dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang
sejahtera.
Misi :
1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi
aspek security, surety, safety dan peace) sehingga masyarakat bebas dari gangguan
fisik maupun psykis.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif
yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum
masyarakat (Law abiding Citizenship).
3. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi
supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum
dan rasa keadilan.
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan
norma - norma dan nilai - nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum
BIN
Kepala BIN: Marciano Norman
Visi :
Indonesia yang merdeka
Indonesia yang bersatu
Indonesia yang berdaulat
Indonesia yang berkeadilan
Indonesia yang berkemakmuran
Indonesia yang berkehidupan kebangsaaan yang bebas
Misi :
Misi Keamanan
Misi Kesejahteraan
Misi Pembentukan Lingkungan
Visi dan Misi Intelijen Negara
Program Program MENKO
POLHUKAM
Kementrian Dalam Negeri
•
•
•
•
Pengangkatan pemenang PILKADA.
Administrasi kependudukan.
Desentralisasi daerah.
Pendidikan kepamongpradjaan.
Kementerian Luar Negeri
• Kerjasama Bilateral, Regional maupun
multilateral.
• Mengikuti organisasi Internasional.
• Diplomasi antar negara terkait.
Kementrian Hukum dan HAM
• Pengawasan dalam pelaksanaan HAM di
Indonesia
• Pemberantasan Mafia Hukum.
• Partai Politik.
Kementerian Pertahanan
• Pemberantasan terorisme demi keamanan
dalam negeri.
• Pengawasan kedaulatan NKRI baik
daratan maupun lautan.
• Pengadaaan ALUTISTA bagi TNI
Kementrian Komunikasi dan
Informasi
• Menghilangkan blank spot di indonesia.
• Penyedian layanan akses media modern
• Informasi dan layanan publik secara online
Kementrian Kesekretariatan
Negara
• Pemberian gelar tanda jasa.
• Memberikan pelayanan bagi Presiden dan
Wapres.
Kementrian Pendayagunaan
Aparatur dan Reformasi Birokrasi
• Penataan kebutuhan PNS baik pusat
maupun daerah.
• Remunerasi PNS.
• Pemercepatan reformasi birokrasi.
Badan Intelijen Negara
• Pengamanan negara secara intelijen baik
dari luar maupun dalam negeri
Tentara Nasional Indonesia
•
•
•
•
Operasi militer untuk perang
Operasi militer bukan untuk perang.
Latihan Perang gabungan.
Pengembangan Alutsista dalam negeri.
Polisi Republik Indonesia
• Pengamanan kedaulatan dari dalam
negeri
• Merasionalkan rasio polisi.
• Pengadaan Alutsista polri.
• Pelayanan sim dan STNK keliling.
• E-police
Kejaksaan Agung
• Mengajukan Kasasi
• Pertimbangan teknis hukum kepada MA
Implementasi Program dan
Kinerja
Implementasi
• Terciptanya kapasitas dan profesionalitas
instansti-instansi pemerintah dalam
penyelesaian konflik.
• Contoh : Situasi di Provinsi NAD, Papua,
Poso(Perjanjian Malino).
Implementasi
• Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan
TNI-Polri dalam pengelolaan keamanan
nasional
• Diadakannya latihan secara terpadu dan
berkelanjutan terhadap TNI-Polri
• Terutama dalam penanganan terorisme
Implementasi
• Terwujudnya sistem koordinasi dalam
deteksi, penanggulanan dan pemulihan
konflik
• Aktualisasi empat konsesus dasar dalam
kehidupan berbangsa dan negara
Implementasi
• Terwujudnya peningkatan kapasitas
institusi negara dan pertisipasi masyarakat
dalam pencegahan, penangkalan dan
penanggulangan ancaman terorisme
Implementasi
• Terwujudnya kebijakan dan strategi
nasional yang komperhensif dalam
pertahanan negara
• Contoh : Pembangunan sistem
pengamanan di Laut (Marine Surveillance
System)
Implementasi
• Meningkatnya koordinasi penegakan
hukum : memburu terpidana korupsi yang
melarikan diri (ke luar negeri)
Implementasi
• Meningkatnya citra Indonesia dalam hal
penegakan HAM melalui : pemberantasan
korupsi, tindakan terhadap pencucian
uang, illegal logging, illegal fishing, illegal
mining,human trafficking, ratifikasi
instrumen internasional mengenai HAM
serta pembenahan UU tentang HAM.
Implementasi
• Pengembangan Clean Government dan
Good Governance :
– Tim Reformasi Birokrasi
– LHKPN
– Serta meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam pemberian informasi pencegahan dan
penanganan korupsi.
Implementasi
• Pusat Pemantau Krisis (Crissis Center)
Kemenko Polhukam
• PPID dan IT Kemenko Polhukam
Hambatan – hambatan
Menkopolhukam
Cont’d
• Kesejahteraan rakyat yang terabaikan
• Terlalu fokus terhadap permasalahan yang
terjadi diindonesia dan mengakibatkan
memperlambatnya pembangunan ekonomi ,
yang kemudian akan berdampak terhadap
masyarakat indonesia.
• Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
• Pertikaian politik yang terjadi antara
beberapa kelompok telah memecah belah
keutuhan kesatuan dan persatuan di antara
para pemimpin-pemimpin masyarakat
•Kurang aktifnya pemerintah untuk
memanfaatkan potensi-potensi yang telah
disediakan
 seharusnya pemerintah harus terus
menggali potensi-potensi ini dengan
upaya membantu masyarakat dalam
mengatasi kendala-kendala yang dihadapi
oleh masyarakat baik infrastruktur maupun
edukasi dan pemberian bibit-bibit unggul.
•Berbagai kejahatan lintas negara, seperti
terorisme, korupsi dan illegal logging perdagangan
manusia maupun kejahatan lintas negara lainnya
dari waktu ke waktu semakin canggih dan
terorganisir dengan baik dan rapi
 Hal ini terjadi dikarenakan kurang tegas
nya aparat keamanan sehingga banyak
masalah-maslaah yang masih
terbengkalai
• Lemahnya kedaulatan suatu negara,
stabilitas dan keamanan
• Salah satu hambatan atau kendala yang
dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama
internasional ialah adanya perbedaan sistem
hukum antar negara serta alur birokrasi yang
harus dilalui, panjangnya alur birokrasi
merupakan hambatan yang sangat signifikan
karena dapat memperlambat proses
permintaan bantuan kerjasama hukum dari
satu negara ke negara lain.
•Masyarakat Indonesia tidak bisa menerima
kebijakan – kebijakan baru yang dibuat
 Terjadinya demonstrasi terhadap
kenaikan BBM, seharusnya demonstran
melakukan aksi dengan tertib, tidak
melanggar hukum dan tidak mengganggu
kegiatan masyarakat lainnya yang tidak
berdemonstrasi menolak penaikan harga
BBM.
• Persatuan Ideology yang menurun dari tahun
ke tahun
• Kurangnya komitmen yang kuat dari aparat
penegak hukum diberbagai negara, sehingga
banyak masyarakat yang melanggar
ketentuan hukum dan menyebabkan masalah
keamanan di Indonesia
• Kejaksaan banyak yang tidak melaksanakn
tugas-tugas yang diembannya secara
professional
Hambatan Menkopolhukam pada
JIDD (jakarta international
defense dialog)
2012
 untuk memperdalam dialog dan memperkuat pemahaman diantara pemangku kepentingan
di dalam ranah kerjasama keamanan internasional.
1. ancaman - ancaman keamanan non tradisonal, dimana pasukan-pasukannya adalah
pelaku – pelaku non negara dengan atau tanpa bantuan aktor - aktor non negara di negara
lain, untuk tujuan - tujuan ideologi tertentu.
2. sumber daya keuangan mereka adalah kegiatan - kegiatan illegal misalnya perdagangan
narkoba, perampokan, pembajakan ataupun juga kontribusi asing non pemerintah.
3. Ancaman lainnya adalah adanya tindakan – tindakan terorisme yang tetap terjadi dan
meningkatnya kemampuan kelompok - kelompok terorisme.
4. Ancaman keamanan maritime juga telah digarisbawahi dalam pertemuan ini seperti
perompakan atau pembajakan di pesisir Afrika merupakan ancaman keamanan non
tradisonal.
5. Ancaman cyber juga menjadi salah satu ancaman non tradisional yang paling besar.
6. aktor – aktor non pemerintah akan memainkan peranan lebih penting seperti media,
masyarakat sipil, Lembaga Swadaya Masyarakat, perusahaan-perusahaan dan individuindividu.
Hambatan Menkopolhukam terhadap pilkada
aceh
• sikap Bupati Pidie yang menahan
anggaran untuk KIP Pidie
• hari pencoblosan, yang sudah melewati
masa jabatan Gubernur
• Hukum yang dilaksanakan tidak sesuai
dengan kaedah hukum
• Banyaknya pejabta-pejabat yang
menahan anggaran Pemilu atau Pilkada
dan itu merupakan hal melanggar hukum
Anggaran dan Data Capaian
Kemenkopolhukam
APBN Kemenko Polhukam
2012
• Badan Anggaran menyetujui pengajuan
Pagu anggaran Kemenko Polhukam tahun
anggaran 2012 sebesar Rp.
462.201.827.000,-
Capaian Strategis 2004-2009
• Capaian Agenda Mewujudkan Indonesia
yang Aman dan Damai meliputi :
a. Terciptanya kapasitas dan
profesionalitas instansi-instansi pemerintah
dalam penyelesaian konflik yang tercermin
melalui:
• stabilitas politik keamanan dan ketertiban
masyarakat yang semakin kondusif di
Provinsi NAD, Provinsi Papua, dan Poso
b. Terwujudnya kondisi Keamanan dan
Ketertiban Dalam Negeri yang Mantap, melalui
:
• peningkatan koordinasi dan keterpaduan
TNI-Polri dalam pengelolaan keamanan
nasional serta diselenggarakannya latihan
kesiapsiagaan dan ketanggap-segeraan TNIPolri secara terpadu dan berlanjut
• mantapnya sistem operasi dan prosedur
kerjasama antara TNI – Polri dalam
penanganan masalah terorisme.
c. Terwujudnya sistem koordinasi dalam deteksi,
penanggulangan dan pemulihan konflik , dilaksanakan melalui
• peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antar
kelompok Masyarakat serta Pencegahan dan
Penanggulangan Separatisme
• meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perlunya
penguatan wawasan kebangsaan
• meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melakukan
kontrol sosial dan meningkatnya kesadaran masyarakat
tentang pentingnya mempertahankan dan
mengaktualisasikan empat konsensus dasar dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
d. Terwujudnya peningkatan kapasitas
institusi negara dan partisipasi masyarakat
dalam pencegahan, penangkalan dan
penanggulangan ancaman terorisme.
e. Terwujudnya kebijakan dan strategi
nasional yang komprehensif dalam pertahanan
negara, melalui :
• koordinasi pengamanan wilayah terluar
Indonesia
• penguatan pos-pos pertahanan dengan
penempatan personil TNI
• pembangunan sistem pengamanan di Laut
(Marine Surveillance System)
• kerjasama bidang pertahanan dengan
negara-negara sahabat.
f. Terwujudnya sistem koordinasi yang berkelanjutan dalam
penyelenggaraaan hubungan luar negeri melalui :
• penyelenggaraaan koordinasi menyangkut kedaulatan dan keutuhan NKRI
• koordinasi mengenai penyelesaian masalah perbatasan antara RI dan
negara-negara tetangga, penyertaan pasukan TNI dan personil Polri dalam
Misi Pemeliharaan Perdamaian, Technology Safeguarding Agreement
(TSA) dengan Rusia
• pemberantasan terorisme
• pengembalian sebagian kekayaan negara yang dikorupsi (Asset Recovery)
• pelaksanaan ASEAN Charter
• pelaksanaan Lombok Treaty
• penyelesaian nelayan tradisional Indonesia yang dipermasalahkan oleh
Australia
• pemberantasan kejahatan penyelundupan orang dan perdagangan manusia
(people smuggling and trafficking in person)
• kerjasama Indonesia-Australia di bidang pertahanan, serta perlindungan
tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
Capaian Agenda Mewujudkan
Indonesia yang Adil dan
Demokratis
a. Meningkatnya koordinasi dalam
penegakan hukum antara lain
• memburu para tersangka dan terpidana
korupsi yang melarikan diri ke luar negeri
berikut aset-asetnya
• penanggulangan pelanggaran HKI.
b. Perumusan aturan hukum yang bebas
diskriminasi sejalan dengan kematangan
iklim demokrasi.
c. Meningkatnya citra Indonesia dalam hal
penegakan hukum dan HAM melalui :
• pemberantasan korupsi, tindakan
terhadap pencucian uang, illegal logging,
illegal fishing, illegal mining, human
trafficking
• ratifikasi instrument internasional
mengenai HAM serta perundangundangan yang terkait dengan pemajuan
dan perlindungan HAM.
d. Mendorong upaya sinkronisasi dan
harmonisasi peraturan perundang-undangan
yang saling bertentangan dan tumpang
tindih; implementasi otonomi khusus bagi
Provinsi Papua dan pengelolaan damai di
Provinsi NAD.
e. Pengembangan Clean Government and
Good Governance melalui:
• pembentukan tim Reformasi Birokrasi
• penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Pejabat Negara (LHKPN)
• meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam pemberian informasi dalam rangka
pencegahan dan pemberantasan korupsi.
f. Penyempurnaan paket UU bidang Politik
• melaksanakan sosialisasi bidang politik
dengan penyelenggaraan forum
komunikasi dan dialog
• publikasi tentang nilai-nilai demokrasi dan
kebangsaan, koordinasi perbaikan
mekanisme Pemilukada dan
penyelenggaraan Pemilu 2009
Undang Undang
• Nomor 39 Tahun 1999 (39/1999) Tentang Hak Asasi Manusia
• Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
• Keputusan menkopolhukam RI No. KEP-26
/MENKO/POLKAM/11/2002 tentang Pembentukan Desk Koordinasi
Pemberantasan Terorisme
• Perpres RI No. 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau PulauPulau Kecil Terluar
• Perpres RI No 81 Tahun 2005 tentang Koordinasi Keamanan Laut
• Keputusan Menkopolhukam RI No: KEP- 36
/MENKO/POLHUKAM/1/2008 tentang Perubahan Susunan Dan
Keanggotaan Desk Wilayah Perbatasan Dan Pulau-Pulau Kecil
Terluar
OTONOMI DAERAH
Kelebihan otonomi daerah :
Dengan adanya kewenangan yang diberikan
kepada daerah, daerah mempunyai
keleluasaan dalam melakukan pengelolaan
pembangunan sesuai dengan sumber daya
yang tersedia.
Dapat meningkatkan kreativitas aparatur
pemerintah baik dalam pengelolaan
pembangunan maupun dalam penggalian
sumber-sumber dana pembangunan.
Dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi
pelayanan publik.
Dapat meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam proses pembangunan,
baik dalam perencanaan, pengawasan,
pendanaan, maupun dalam pemanfaatan
hasil-hasil pembangunan.
Struktur organisasi dan personil dapat
ditentukan sesuai dengan kebutuhan,
sehingga tidak terjadi penggemukan.
Dapat lebih memberdayakan dan
meningkatkan kemampuan pemerintah
daerah.
Kewenangan yang diberikan kepada
daerah juga memungkinkan bagi daerah
untuk mengambil keputusan secara cepat.
Mempercepat terwujudnya pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi baru di daerah.
Meningkatkan sosial budaya masyarakat
yang selama ini kurang mendapat
perhatian karena terfokus pada
pertumbuhan ekonomi.
Kelemahan otonomi daerah :
Terbatasnya jumlah dan kualitas aparat
pemerintah di daerah.
Penyerahan urusan sebagian belum diikuti
dengan penyerahan pembiayaan, personil
dan peralatan.
Rendahnya tingkat pendapatan asli di
beberapa daerah.
Bias ekonomi, bias luar jawa dan bias
sumber daya alam.
Anggapan keseragaman kesiapan daerah,
sehingga pelaksanaannya dilakukan secara
serempak di seluruh wilayah Indonesia.
Aspirasi masyarakat yang berlebihan dapat
menyebabkan tidak terjadi integrasi antara
kepentingan daerah dengan kepentingan
nasional.
Tidak ada hirarkhi antara kabupaten/kota
dengan propinsi yang dapat menyebabkan
timbulnya kesulitan dalam koordinasi
kegiatan lintas kabupaten/kota.
kelemahan otonomi daerah menurut UU No
22 Tahun 1999 adalah tidak ada hirarkhi
antara kabupaten/kota dan propinsi. Padahal
propinsi juga memiliki otonomi dalam
mengkoordinasikan kegiatan lintas
kabupaten dan kewenangan lain diluar
kewenangan kabupaten/kota. Karena
kabupaten/kota sebagai mitra propinsi dan
bukan bawahan, maka kabupaten/kota dapat
menolak keinginan atau rencana propinsi.
Akibatnya sulit untuk melakukan koordinasi
vertikal dan dapat memicu terjadinya konflik
antara kabupaten/kota dengan propinsi.
Berita Update
• Terkait dengan peluncuran roket korea
• Indonesia-UNCTAD
• Kemenlu Dorong Pemda Berkoordinasi
dengan Luar Negeri
• Mendagri dan Otonomi Daerah
• Mendagri : Dengan Otda, Pemda Melayani
Masyarakat Lebih baik, Mudah, Cepat dan
Murah
Terkait dengan peluncuran roket
korea
• Peluncuran roket pembawa satelit observasi Korea
Utara, Jumat (13/4) ini, membuat daerah di kawasan
Semenanjung Korea menjadi tegang. Terkait dengan
hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan (Menko Polhukam), Djoko Suyanto,
berpendapat agar semua pihak menahan diri dari
menambah ketegangan baru di sana.
Menurut dia,
langkah-langkah diplomasi dan dialog harus
diutamakan dalam setiap penyelesaian masalah, demi
keamanan dan stabilitas di semenanjung Korea.
"Diplomasi dan dialog harus diutamakan dalam
menyelesaikan persoalan peluncuran roket oleh
Korut," kata dia dalam pernyataan persnya.
Our Words
pernyataan yang diberikan oleh menkopolhukam
menggambarkan bahwa Indonesia ikut tergabung dalam
memelihara kedamaian dunia. Dengan diplomasi dan dialog
ketegangan yang terjadi di Korea Utara dapat diminimalisir.
Perlunya penyampaian pernyataan seperti yang disampaikan
oleh menkopolhukam diatas guna memelihara kedamaian dunia
dan diharapkan negara lain dapat mencontoh Indonesia untuk
menggunakan diplomasi dan dialog tanpa harus saling
menegakkan senjata. Hal ini sesuai dengan dasar yang
tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu Indonesia ikut
menjaga ketertiban dunia.
Indonesia-UNCTAD
Indonesia menyampaikan pentingnya ASEAN dan Uni
Eropa dapat berkolaborasi guna menghadapi dari krisis
ekonomi global, khususnya yang terjadi di daratan Eropa
saat ini. Hal tersebut dapat dilakukan melalui saling tukar
pengalaman dan peningkatan kemitraan dalam mencapai
kawasan yang lebih tahan terhadap krisis. Salah satu
bentuk kolaborasi tersebut adalah melalui kerjasama di
bidang energi. Menlu Marty, dalam hal ini, mengajak pihak
UE untuk bekerjasama dengan ASEAN dalam
mempercepat implementasi ASEAN Plan of Action on
Energy Cooperation (APAEC) tahun 2011-2015.
Menlu, 23 April 2012
Berjalin kelindannya tantangan global seperti krisis
keuangan, perubahan iklim, ketahanan pangan dan energi,
serta fluktuasi harga komoditas harus diselesaikan melalui
kemitraan global yang koheren dan solid. Untuk itulah
masyarakat internasional dituntut membangun tata kelola
perekonomian global yang terbuka dan adil. tata kelola
perekonomian yang dibangun tersebut juga harus dapat
mendorong kemakmuran seluruh rakyat baik di negara
maju
dan
di
negara
berkembang.
Hal ini sejalan dengan pencapaian target MDGs secara
optimal pada tahun 2015. suara Indonesia ini juga sejalan
dengan tema utama UNCTAD XIII yang menitikberatkan
pada proses globalisasi yang berorientasi pada
pembangunan, terutama untuk menyambut hari jadi
UNCTAD
ke
50
pada
tahun
2014.
Indonesia juga menekankan pentingnya UNCTAD
membuat program-program kerja yang mendorong proses
pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.
UNCTAD harus memainkan peran aktif dalam proses reformasi
tata kelola ekonomi global, utamanya penciptaan sistem
perdagangan internasional yang dapat menjamin keterlibatan
yang lebih luas dari negara berkembang dalam proses
pengambilan
keputusan.
Guna pencapaian tujuan tersebut, Indonesia mengharapkan
agar UNCTAD dapat mendorong sekaligus mengawal
penguatan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan, serta
triangular cooperation yang bersifat saling melengkapi.
Lebih lanjut, Indonesia menekankan agar negara anggota
UNCTAD dapat menunjukkan tanggung jawab dan komitmen
politiknya terhadap agenda-agenda pembangunan global untuk
mempersempit kesenjangan antara negara maju dan negara
berkembang.
Our Words
Kolaborasi antara ASEAN dan Uni Eropa penting bagi Indonesia
dalam kontribusinya dalam mengatasi krisis dunia, pemeliharaan
perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan bagi kedua kawasan
tersebut. Hal ini sesuai dengan dasar yang tercantum dalam
pembukaan UUD 1945 yaitu Indonesia ikut menjaga ketertiban
dunia.
Kemenlu Dorong Pemda
Berkoordinasi dengan Luar Negeri
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenlu Budi Bowoleksono
mengatakan, perkembangan global telah memperlihatkan bahwa
penyelenggaraan hubungan luar negeri tidak lagi didominasi
pemerintah atau kementerian di pusat saja. Namun, sudah
menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa termasuk
aparatur pemerintah daerah.
“Kegiatan diplomasi tidaklagi melulu milik pemerintah pusat saja.
Sekarang pemda juga bisa. Karena itu penting menguasai
diplomasi agar kerja sama luar negeri dapat terbangun efektif,”
-Bowoleksono.
Untuk mensosialisasikan kebijakan politik luar negeri Indonesia
perlu menjadi perhatian dan ditindaklanjuti bersama antara
pemerintah pusat dan daerah. Setidaknya kerja sama luar negeri
yang dibangun pemerintah daerah dapat sinergis dengan upayaupaya pembangunan nasional dalam rangka perbaikan ekonomi,
pemulihan citra Indonesia, dan pemantapan integrasi nasional.
"Bidang kewenangan ini bisa seperti prosedur dan mekanisme
kerja sama kota/propinsi kembar (sister city), pembuatan
perjanjian internasional, kerja sama teknik luar negeri, kerja
sama sub regional, penanganan warga negara asing yang
dituduh melanggar tindak pidana di Indonesia dan sebagainya,”
Sumut juga telah mengadakan hubungan kerja sama LN
dengan membentuk propinsi bersaudara (sister province)
dengan:
 Guangdong, China sejak 11 Desember 1999
 Propinsi Bekes County, Hungaria sejak 23 Oktober 2008
 Penang, Malaysia pada 16 Desember 1991
 Songkhla, Thailand.
Our Words
Diperlukan kerjasama antara daerah tertentu dengan luar negeri.
Pembentukan sister city merupakan sebuah langkah yang baik
dalam melakukan kerjasama dari pemda dengan luar negergi.
Dengan adanya perjanjian kerjasama diantara kedua daerah
diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah
tersebut.
Mendagri dan Otonomi Daerah
• Menteri Gamawan bercerita tentang demokrasi dan otonomi
yang hasilnya masih jauh dari harapan. Menurutnya, sangat
susah
menerjemahkan
otonomi
dalam
negara
kesatuan.
Kekuasaan dan hak kewenangan ke daerah provinsi dan
kabupaten telah diberikan. Namun sasaran penggunaan dana
masih banyak yang melenceng.
• Ide awalnya otonomi ini, adalah kalau uang di daerah sudah
banyak, maka orang akan berpindah ke daerah. Ternyata
kondisinya tidak sesuai dengan teorinya. Pejabat daerah sudah
dipilih langsung, dan kewenangan pejabat daerah menjadi susah
dikendalikan. Bupati seenaknya ke Jakarta, menginap di hotel
berbintang yang mahal sampai 15 hari. Tidak ada yang bisa
menegur. Sebagai menteri, menegur saja, partainya marah,
Sudah waktunya, lembaga pengawasan yang independen aktif
melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan program
pembangunan. Bahkan mengkritisi hal-hal yang bisa
menimbulkan terjadinya penyimpangan penggunaan dana
pembangunan yang tidak mengarah ke kepentingan
masyarakat. Kalau kita pikir dan melihat kondisi yang terjadi,
demokrasi dan otonomi yang telah diperjuangkan sekian lama,
ternyata masih juga dalam tahap proses. Sampai kapan
bisa terwujud harapan itu, mudah-mudahan bukanlah hanya
suatu impian. Bukan pula, semacam pelangi, hanya indah
dipandang, tapi sulit dijangkau
Our Words
seperti yang dikatakan diatas otonomi daerah akan berhasil
dengan baik jika lembaga pengawasannya independen aktif
melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan program
pembangunan. Perlunya kesadaran dari pemda sendiri untuk
tidak menyalahgunakan dana yang dialirkan dari pemerintah
pusat, bahwa pembangunan daerah lah tujuan utama mereka.
Mendagri : Dengan Otda, Pemda
Melayani Masyarakat Lebih baik,
Mudah, Cepat dan Murah
Dengan dilaksanakannya otonomi daerah telah menempatkan
pemda sebagai ujung tombak pembangunan nasional sehingga
untuk menghasilkan dampak positif dalam pertumbuhan
ekonomi daerah yang makin merata serta tingkat kemiskinan
maupun angka pengangguran yang semakin menurun, jelas
Gamawan Fauzi.
Pemberian peran, kewenangan dan tanggung jawab yang lebih
besar kepada pemerintah daerah menurut Mendagri adalah agar
dapat melayani rakyat secara lebih baik, lebih mudah, lebih
cepat, dan lebih murah.
• Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi
aparatur pemerintahan daerah dalam mengoptimalkan pelayanan
pada masyarakat serta menghadirkan tata kelola pemerintahan
yang baik (transparansi dan akuntabilitas) sesuai dengan prinsipprinsip good governance dan clean government.
• Dalam implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah,
ada 3 (tiga) hal yang menjadi harapan bersama yakni munculnya
kemandirian yang digerakkan oleh kreativitas dan inovasi daerah
dalam mengoptimalkan berbagai potensi sumberdaya yang ada.
Kedua yakni tumbuhnya modal sosial dan partisipasi masyarakat
yang selanjutnya akan menumbuhkan komitmen, kepercayaan
(trust), toleransi, kerjasama, dan solidaritas pada masyarakat dan
tata hubungan antara pusat-daerah diharapkan akan menjadi lebih
proporsional, harmonis dan produktif dalam rangka penguatan
persatuan dan kesatuan bangsa
Our Words
memang otonomi daerah memiliki kelebihan yang sering disebut
dengan “lebih dekat (mengenal) dengan rakyat (daerah
tersebut)”. Namun pada kenyataannya banyak calon-calon
bupati atau walikota yang ternyata bukan berasal dari sana.
Banyak dari calon-calon bupati dan walikota tersebut hanya
mencari daerah tertentu untuk mendapatkan “dana proyek”.
Sehingga penggunaan alokasi dana pemda tidak dimanfaatkan
sepenuhnya untuk pembangunan daerah tersebut. Hal ini harus
dihindari. Dengan pengawasan yang ketat dan pemimpin yang
benar-benar mengetahui potensi daerah tersebut dapat
menyukseskan adanya otonomi daerah.
REKOMENDASI
PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Peningkatan pemberdayaan industri
pertahanan nasional meliputi:intensifikasi,
dan kolaborasi penelitian dan
pengembangan, penelitian dan
pengembangan alat peralatan pertahanan,
produksi alutsista industri dalam negeri serta
pengembangan alat kepolisian produksi
dalam negeri dan pembuatan prototipe.
PENEGAKAN HUKUM DAN HAM
HUKUM
Peningkatan penuntasan kejahatan melalui
peningkatan integritas SDM dan akuntabilitas
Kepolisian RI sehingga dalam
prosesmpenegakan penindakan dapat
diselesaikan dengan baik tanpa ada unsur
diskriminasi.
HAM
Peningkatan penghormatan dan pelindungan
HAM melalui harmonisasi peraturan
perundang-undangan nasional yang tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.
KERJA SAMA INTERNASIONAL
1. Mengoptimalkan kerja sama internasional dalam rangka
pengamanan wilayah perbatasan dan pengawasan sumber
daya kelautan;
2. Mengoptimalkan upaya pengendalian dan pengawasan sumber
daya kelautan melalui peningkatan sarana dan prasarana,
koordinasi, serta kerja sama operasi dan penegakan hukum
antara instansi terkait dan dengan negara tetangga;
3. Meningkatkan pengamanan di wilayah perbatasan, pulau
terdepan, dan wilayah peyangga melalui penambahan pos, baik
secara kuantitas maupun sarana dan prasarana, untuk
mendukung pemantapan pergelaran TNI di wilayah tersebut;
4. Meningkatkan frekuensi koordinasi dengan instansi terkait
dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah
tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik;
5. Melanjutkan gelar satuan TNI di daerah tertinggal, terdepan,
terluar, dan pascakonflik.
PENANGKALAN TERORISME
Peningkatan penertiban, operasi
penegakan, operasi yustisi, operasi
pemberdayaan wilayah pertahanan,
operasi intelijen strategis,
penyelenggaraan intelijen dan kegiatan
operasi intelijen dalam negeri.
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
Pengembangan danpenyempurnaan
sistem intergitas SDM aparatur dan
peningkatkan implementasinya, sebagai
salah satu upaya mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan bebas
KKN.
SINERGI PUSAT DAN DAERAH
Dalam kaitan dengan sinergi pusat dan
daerah,diperlukan upaya-upaya untuk
menciptakan landasan hukum secara
komprehensif untuk memberikan kepastian
dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
meningkatkan kualitas manajemen pelayanan;
melakukan penataan kelembagaan pelayanan
yang efektif, profesional dan bersih; dan
mendorong pengembangan pelayanan publik
yang berkualitas pada lingkungan
pemerintahan daerah, serta mengembangkan
sistem pengaduan masyarakat dalam
pelayanan publik yang efektif.