Transcript Sosialisasi BOS (Administrasi SPJ).

PELATIHAN BENDAHARA BOS
UNTUK TINGKAT SD DAN SMP
TAHUN 2014
TATA CARA PELAPORAN SPJ
A. honorarium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SEMACAM KUITANSI PEMBAYARAN RESMI PEMERINTAH DAERAH (AII)
DITANDATANGANI OLEH KEPALA SEKOLAH , BENDAHARA DAN SALAH SATU
PENERIMA HONOR & BERTANGGAL;
DAFTAR NOMINATIF HONORARIUM DITANDATANGANI OLEH PENERIMA, KEPALA
SEKOLAH, DAN BENDAHARA BOS;
DI LAMPIRI SK/SURAT PENUGASAN LAINNYA YANG DIPERSAMAKAN DENGAN SK;
PADA SAMPING KANAN ATAS DAFTAR NOMINATIF HONORARIUM WAJIB
DICANTUMKAN NOMOR DAN TANGGAL SK/SURAT PENUGASAN LAIN YANG
DIPERSAMAKAN DENGAN SK;
SELAIN MENYEBUTKAN NILAI NOMINALNYA JUGA HARUS MENYEBUTKAN NILAI
TERBILANG BERDASARKAN JUMLAH NOMINAL BRUTO (SEBELUM DI POTONG
PAJAK)
DI LAMPIRI DAFTAR HADIR UNTUK HONORARIUM YANG DIBERIKAN BUKAN
SEBAGAI HONORARIUM BULANAN;
BUKTI SETOR PAJAK (penghitungan pajak di bahas pada PERPAJAKAN)
PEMBAYARAN HONORARIUM DAPAT DILAKUKAN SETELAH KEWAJIBAN/TUGAS DAN
TANGGUNGJAWAB/PEKERJAAN TELAH SELESAI DILAKSANAKAN.
CONTOH DAFTAR PENERIMAAN HONOR TERLAMPIR
B. BARANG DAN JASA
1. Kuitansi semacam A2, yg ditandatangani oleh Toko,
Kepala Sekolah dan Bendahara BOS
2. Kuitansi pembelian barang bermeterai cukup yang
ditandangani oleh pengelola barang dan Bendahara
BOS; kecuali kuitansi Listrik, telepon, PAM dan BBM
3. Kuitansi pembelian di lengkapi dg. Tanggal, stempel
toko dan nama penjual;
4. Foto barang Jika Barang Modal
5. Fotokopi Bukti setor pajak
6. Tanda Bukti Penerimaan, jika Barang tersebut
diserahkan ke penerima (Mis. Seragam siswa miskin)
C. PERJALANAN DINAS
1. SEMACAM KUITANSI A2;
2. PERINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS (PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG
YANG DITANDA TANGANI PPK SKPD);
3. SURAT TUGAS;
4. SURAT UNDANGAN (KECUALI UNTUK EKPEDISI);
5. SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) YANG DITANDATANGANI
KEPALA SKPD/ UPTD & PPK SKPD BERSTEMPEL BASAH (rangkap 4);
6. LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS KECUALI UNTUK EKSPEDISI;
7. DAFTAR PENGELUARAN RIIL, DALAM HAL PENGINAPAN &
TRANSPORTASI TIDAK TERDAPAT KUITANSI PIHAK KETIGA ATAU DALAM
HAL FASILITAS HOTEL/ PENGINAPAN TIDAK DIGUNAKAN;
8. DALAM HAL FASILITAS HOTEL/ PENGINAPAN TIDAK DIGUNAKAN MAKA
PELAKSANA PERJALANAN MENDAPATKAN 30% DARI TARIF
HOTEL/PENGINAPAN MENURUT KETENTUAN YANG BERLAKU;
Lanjutan Perjalanan Dinas
1. DALAM HAL TEMPAT TUJUAN PERJALANAN DINAS ADALAH INSTANSI
PEMERINTAH MAKA KOLOM TEMPAT TUJUAN PERJALANAN DINAS (TIBA
DI/ BERANGKAT DARI) PADA BLANGKO SPPD HARUS DITANDATANGANI
PEJABAT STRUKTURAL MINIMAL ESELON IV, DILENGKAPI NAMA TERANG,
NIP DAN DIBUBUHI STEMPEL LEMBAGA PEMERINTAH, DIKECUALIKAN
UNTUK PERJALANAN DINAS KE PEMERINTAH DESA, PUSKESMAS DAN
SEKOLAH SERTA INSTANSI SWASTA;
2. TEMPAT TUJUAN PADA SPPD & PERINCIAN BIAYA HARUS SESUAI DENGAN
SURAT PENUGASAN;
3. UNTUK PERJALANAN DINAS MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,
UANG HARIAN DIBERIKAN 100% UNTUK 3 HARI PERTAMA PELAKSANAAN
KEGIATAN DIMAKSUD, DIHITUNG BERDASAR JADWAL KEGIATAN.
SEDANGKAN UNTUK HARI-HARI BERIKUTNYA DIBERIKAN UANG HARIAN
SEBESAR Rp 30% TIDAK TERMASUK HARI KEPULANGAN.
4. SPJ PERJALANAN DINAS HARUS DI SELESAIKAN DALAM JANGKA WAKTU
MAKSIMAL 5 HARI SEJAK PERJALANAN DINAS SELESAI DI LAKSANAKAN.
D. BANTUAN TRANSPORT
1.
2.
3.
4.
5.
Semacan kuitansi A2
Surat Tugas
Tanda Terima/Kuitansi
Daftar Hadir
Laporan Hasil Kegiatan
E. KONSUMSI RAPAT
1. Semacam Kuitansi A2
2. Kuintansi Pembelian/Nota Toko bermeterai
cukup
3. Daftar Hadir Rapat
4. Undangan Rapat
5. Notulen Rapat
6. Fotokopi PPh 23
PEMELIHARAAN/PERAWATAN GEDUNG
ATAU PERALATAN
1. Semacam Kuitansi A2
2. Kuitansi/Daftar Nominatif Penerimaan
Upah
3. Daftar Hadir
4. Foto Kegiatan
5. Bukti setoran pajak (Jika ada)
PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN NOMINAL
LEBIH DARI Rp 10.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
KUITANSI PEMBAYARAN
SEMACAN KUITANSI A.II
REKENING BANK PENYEDIA
KTP PENYEDIA
NPWP
SURAT SETORAN PAJAK
BERITA ACARA SERAH
TERIMA BARANG
8. PERMOHONAN PENCAIRAN
9. BERITA ACARA SURVEY HARGA
BARANG
10. FORM SURVEY HARGA BARANG
11. PENETAPAN HPS & SPESIFIKASI
BARANG
12. BERITA ACARA HASIL PENGADAAN
13.
LANGSUNG
FOTO BARANG
PENGADAAN BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA DI ATAS Rp
50.000.000,- s.d. Rp 200.000.000,- DAN JASA KONSULTASI DI ATAS Rp 10.000.000 s.d.
Rp 50.000.000,- DILAKUKAN DENGAN PENGADAAN LANGSUNG & SPJ-NYA DILENGKAPI
•
•
•
•
•
•
•
•
SALINAN SURAT REKOMENDASI DARI SKPD TEKNIS TERKAIT;
SSP DISERTAI FAKTUR PAJAK (PPN & PPh) YANG TELAH DITANDATANGANI
WAJIB PAJAK/ WAJIB PUNGUT;
SURAT KETERANGAN BANK;
SURAT PERINTAH KERJA (SPK) ANTARA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA
PENGGUNA ANGGARAN DENGAN PIHAK KETIGA SERTA MENCANTUM-KAN
NOMOR REKENING BANK PIHAK KETIGA;
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN, BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG DAN JASA;
KUITANSI BERMATERAI, NOTA/FAKTUR YANG DITANDA-TANGANI PIHAK
KETIGA DAN PPTK SERTA DISETUJUI OLEH PENGGUNA ANGGARAN/KUASA
PENGGUNA ANGGARAN;
SURAT JAMINAN BANK/ YANG DIPERSAMAKAN YANG DIKELUARKAN OLEH
BANK ATAU LEMBAGA KEUANGAN NON BANK;
BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN YANG DITANDATANGANI
OLEH PIHAK KETIGA/REKANAN SERTA UNSUR PANITIA PEMERIKSAAN
BARANG BERIKUT LAMPIRAN DAFTAR BARANG YANG DIPERIKSA;
LANJUTAN PENGADAAN PENGADAAN BARANG/PEKERJAAN
KONSTRUKSI/JASA LAINNYA DI ATAS RP 50.000.000,- S.D. RP
200.000.000, ..............
• FOTO/BUKU/DOKUMENTASI TINGKAT
KEMAJUAN/PENYELESAIAN PEKERJAAN;
• POTONGAN JAMSOSTEK;
• DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN
MENGACU KEPADA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
• PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DARI
REKANAN
• KUITANSI A.II
PERPAJAKAN
HONORARIUM
1. HONORARIUM PNS GOL IV BER-NPWP DI POTONG PPh 21=15%,
SEDANG YANG TIDAK BER-NPWP DI POTONG PPh 21=18%;
2. HONORARIUM PNS GOL III BER-NPWP DIPOTONG PPh 21
SEBESAR 5%, SEDANG YANG TIDAK BER-NPWP DI POTONG PPh
21=6%;
3. HONORARIUM PNS GOL I DAN II TIDAK DI POTONG PPh 21,
4. BAGI GURU/PEGAWAI NON PNS SEBAGAI PESERTA KEGIATAN
DIPOTONG PPh 21 SEBESAR 5% YG BER NPWP DAN 6% YG
TIDAK BERNPWP
5. HONOR PEGAWAI HARIAN LEPAS UNTUK KEGIATAN
PERAWATAN ATAU PEMELIHARAAN UNTUK PENGHASILAN
SEHARI ATAU RATA-RATA PENGHASILAN SEHARI BELUM
MELEBIHI Rp. 200.000; TIDAK KENA PPh 21 DAN MULAI Rp.
200.000 KE ATAS KENA PPh 21 YANG DIKURANGKAN DARI
PENGHASILAN BRUTO, ATAU SEBULAN Rp. 2.025.000
PERPAJAKAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA
•
•
•
•
•
•
TIDAK PERLU MEMUNGUT PPh PASAL 22 sebesar 1,5%;
PENGADAAN BARANG DI ATAS Rp 2.000.000,- TERUTANG PPN
10% DARI DPP;
PENGADAAN BARANG LEBIH DARI Rp 1.000.000,- s.d. Rp
2.000.000,- TERUTANG PPN SEBESAR 10% DARI HARGA
PEMBELIAN BARANG;
PENGADAAN JASA TERUTANG DENGAN NILAI BERAPAPUN
DIKENAKAN PPh Ps 23 SEBESAR Rp 2% (BER-NPWP) ATAU 4%
(TIDAK BER-NPWP);
PENGADAAN JASA LEBIH DARI Rp 1.000.000,- DIKENAKAN PPN
10% DARI DPP;
PENGADAAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN
BUKU PELAJARAN AGAMA TIDAK KENA PPN
TABEL KODE MAP PAJAK & TARIF PAJAK
No
Jenis
Pajak
Kode
MAP
Kode
Setora
n
TARIF
1
PPh 21
411121
100
Progresif
Untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor (
Tidak Final/Gaji )
402
Sesuai
Golongan
Untuk pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium
atau imbalan lain (Final/Non Gaji)
100
1,5% / 3%
Untuk pembayaran pajak yang harus di setor (NPWP
toko/rekanan)
900
1,5% / 3%
Untuk pembayaran PPh 22 yang di pungut oleh
pemungut/ bendaharawan (NPWP Dinas)
100
2% /4%
Untuk pembayaran PPh 23 yang harus di setor
104
2% / 4%
Untuk pembayaran PPh 23 yg harus di setor atas jasa
yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri
402
5%
Untuk pembayaran PPh Final Ps. 4 (2) atas pengalihan
hak atas Tanah dan/atau Bangunan
403
10%
Untuk pembayaran PPh Final Ps. 4 (2) atas persewaan
Tanah dan/atau Bangunan
409
2%
Untuk pembayaran PPh Final Ps. 4 (2) atas jasa
konstruksi
409
4%
Untuk pembayaran PPh Final Ps 4(2) atas jasa
perencanaan konstruksi
100
10%
Untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar
(NPWP Toko/Rekanan)
2
3
4
5
PPh 22
PPh 23
PPh Ps. 4
(2)
PPN
411122
411124
411128
411211
KETERANGAN
PELAPORAN
1. RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN
SEKOLAH/RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
- Dibuat setahun sekali pada awal tahun
pelajaran, namun perlu direvisi pada
semester kedua
- RKAS tahunan dirinci setiap semester dan
dilengkapi rencana penggunaan dana
secara rinci, yang dibuat tahunan dan
triwulanan (lihat juknis BOS)
PEMBUKUAN
1.
2.
3.
4.
Buku Kas Umum (Formulir BOS-K3)
Buku Pembantu Kas (Formulir BOS-K4)
Buku Pembantu Bank (Formulir BOS-K5)
Buku Pembantu Pajak (Formulir BOS-K6)
(Pembukuan No. 1 s.d. 4 dibahas pada Materi
Alpeka)
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA
1. Formulir BOS-K7 (Realisasi penggunaan dana
tiap sumber dana)
2. Formulir BOS-K7a (Realisasi penggunaan
dana BOS)
3. Laporan dibuat setiap triwulanan
BOS-K7 dan BOS-K7a dikirim ke Dinas
Dikpora Jepara, dengan dilampirkan
1. Fotokopi BKU, setiap bulan pada triwulan
berkenaan
2. Fotokopi Buku Pembantu Bank setiap bulan pada
triwulan berkenaan
3. Fotokopi Buku Rekening Bank yang dapat
menunjukan Penerimaan Dana dan Saldo Terakhir.
4. BOS-K7, BOS-K7a dab berkas No. 1 s.d. 3 dibendel
dan diberi kover.
TERIMA KASIH