Transcript Sempadan Sungai - bbws serayu opak
Ir. Suseno Hadi Kuswanto, Dipl.HE
Yogyakarta, 11 September 2014
• • Sempadan sungai berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu Maksud penetapan sempadan sungai adalah sebagai upaya pencegahan dan penertiban terhadap pemanfaatan daerah beserta ekosistemnya, melindungi masyarakat dari daya rusak air serta penatagunaan daerah sempadan sungai dan pengaturan pengelolaannya
Ruang Sungai Sempadan sungai Palung sungai Sempadan sungai
• • • • • • Sungai tidak bertanggul dalam kawasan perkotaan → tergantung kedalaman sungai, (pasal 9 PP 38 th. 2011) Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan → Sungai besar (luas DAS > 500 km 2 ) dan Sungai kecil (luas DAS ≤ 500 km 2 ) (Pasal 10 PP 38 th. 2011) Sungai bertanggul dalam kawasan perkotaan (Pasal 11 PP 38 th. 2011) Sungai Bertanggul di luar kawasan perkotaan (Pasal 12 PP 38 th. 2011) Sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut, tebing sungai ditentukan berdasarkan elevasi muka air rerata (Pasal 13 PP 38 th. 2011) Sungai dengan kriteria di luar tersebut di atas dengan tepi yang tidak jelas ditentukan berdasarkan survei lapangan.
PP NO. 38/2011 TENTANG SUNGAI Pasal 1
1.
Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
Pasal 5
(1) Sungai terdiri atas: a. palung sungai; dan b. sempadan sungai.
(5) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.
Pasal 3 (1) Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan negara.
(2) Pengelolaan sungai dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan utk mewujudkan kemanfaatan fungsi sungai yg berkelanjutan.
Pasal 19 (1) Pengelolaan sungai dilakukan oleh: a. Menteri, untuk sungai pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; b. gubernur, untuk sungai pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan c. bupati/walikota, untuk sungai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
PERMASALAHAN SUNGAI … upaya pengendalian banjir yg telah dilakukan selama ini seolah-olah MENJADI KURANG BERARTI dibanding dng PENINGKATAN KERUGIAN BANJIR karena kondisi berikut ...
… KEKURANGPAHAMAN HUBUNGAN TIMBAL BALIK ANTARA AIR DAN LAHAN, ditandai dng pemanfaatan dataran banjir yg tanpa pengaturan dan antisipasi terhadap resiko banjir … … OKUPASI LAHAN DI SEMPADAN SUNGAI, akibatnya terjadi penurunan kapasitas palung sungai krn pendangkalan dan/atau penyempitan oleh sedimentasi, sampah dan gangguan aliran … … PERUBAHAN PENUTUP LAHAN DARI PENUTUP ALAMI MENJADI ATAP BANGUNAN DAN LAPISAN KEDAP AIR, tanpa upaya antisipasi telah mengakibatkan berkurangnya infiltrasi air hujan ke dalam tanah shg mengakibatkan membesarnya aliran air di permukaan tanah ...
Pasal 80 Dlm waktu paling lama 5 thn terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku, Menteri, gubernur, bupati/walikota wajib menetapkan garis sempadan pada semua sungai yg berada dlm kewenangannya.
Masyarakat diajak melihat masalah dari sudut pandang sungai dan alirannya: Kawasan yg terlanjur dihuni Lahan blm dibebaskan, mengingat resiko banjir tinggi diberlakukan
kondisi ‘status quo’ ( tdk boleh mengubah, menambah, atau memperbaiki bangunan),
bertahap harus ditertibkan utk mengembalikan fungsi sempadan sungai.
Lahan telah dibebaskan, segera diberlakukan pasal sempadan sungai.
Kawasan yg belum dihuni baik sdh dibebaskan maupun blm dibebaskan diberlakukan ketentuan pasal sempadan sungai.
HUNIAN DI BANTARAN SUNGAI
Sempadan sungai (riparian zone): zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan.
Di Dalam Kawasan Perkotaan: H < 3 M, L > 10 M 3 M < H < 20 M, L > 15 M H > 20 M, L > 30 M
L L H L
Di Luar Kawasan Perkotaan:
DAS > 500 Km 2 , L > 100 M DAS < 500 Km 2 , L > 50 M
L
Di Dalam Kawasan Perkotaan L > 3 M Di Luar Kawasan Perkotaan L > 5 M Pasal 9 s/d 12
≥ 10 m
a
Tebing Sungai ≥ 10 m b b Keterangan: a.
Lebar minimum dari daerah pemanfaatan sungai atau daerah kontrol sungai.
b.
Daerah sempadan sungai.
≥ 15 m
a
Tebing Sungai ≥ 15 m b b Keterangan: a.
Lebar minimum dari daerah pemanfaatan sungai atau daerah kontrol sungai.
b.
Daerah sempadan sungai.
≥ 30 m a Tebing Sungai ≥ 30 m b b Keterangan: a.
Lebar minimum dari daerah pemanfaatan sungai atau daerah kontrol sungai.
b.
Daerah sempadan sungai.
≥ 100 m a Tebing Sungai ≥ 100 m b b Keterangan: a.
Lebar minimum dari daerah pemanfaatan sungai atau daerah kontrol sungai.
b.
Daerah sempadan sungai.
≥ 50 m a Tebing Sungai ≥ 50 m b b Keterangan: a.
Lebar minimum dari daerah pemanfaatan sungai atau daerah kontrol sungai.
b.
Daerah sempadan sungai.
a ≥ 3 m Tebing Sungai Tebing Sungai ≥ 3 m b c d d c b Keterangan: a.
Lebar minimum dari daerah pemanfaatan sungai atau daerah kontrol sungai.
b.
Lebar minimum daerah sempadan sungai c.
d.
Tanggul Bantaran Sungai
a ≥ 5 m Tebing Sungai Tebing Sungai ≥ 5 m b c d d c b Keterangan: a.
Lebar minimum dari daerah pemanfaatan sungai atau daerah kontrol sungai.
b.
Lebar minimum daerah sempadan sungai c.
d.
Tanggul Bantaran Sungai
a Elervasi pasang rerata b b Keterangan: a.
Lebar minimum dari daerah pemanfaatan sungai atau daerah kontrol sungai.
b.
Lebar minimum daerah sempadan sungai, diukur dari tepi muka air pasang rata rata mengikuti ketentuan sungai tanpa tanggul wilayah perkotaan / di luar perkotaan.
nos 1 Tipe Sungai Sungai tidak bertanggul (diukur dari tepi sungai) 2 3 Sungai bertanggul (diukur dari kaki tanggul sebelah luar) Sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut Tipikal potongan melintang Di dalam kawasan perkotaan krfiteria Sempadan sekurang kurangnya 10 m Kedalaman sd. 3 m (ps 9 huruf a) Kedalaman antara 3 m sd. 20 m (ps 9 huruf b) 15 m Di luar kawasan perkotaan kriteria Sempadan sekurang – kurangnya 100 m Sungai besar (luas DAS lebih besar 500 km 2 (ps 10 ayat 2) Kedalaman lebih 20 m (ps 9 huruf c) Pasal 11 30 m 3 m Sungai kecil (luas DAS kurang dari atau sama dg 500 km 2 ) (ps 10 ayat 3) Pasal 12 50 m 5 m Garis sempadan yang terpengaruh pasang air laut diukur dari tepi muka air pasang rata –rata, Lebar sempadan mengikuti ketentuan seperti pasal 9 dan 12 (pasal 13)
Fungsi Sempadan (penjelasan pasal 5 ayat 5) Karena dekat dengan air, kawasan ini sangat kaya dengan keaneka-ragaman hayati flora dan fauna. Keanekaragaman hayati adalah asset lingkungan yang sangat berharga bagi kehidupan manusia dan alam.
Semak dan rerumputan yang tumbuh di sempadan sungai berfungsi sebagai filter yang sangat efektif terhadap polutan seperti pupuk, obat anti hama, pathogen dan logam berat sehingga kualitas air sungai terjaga dari pencemaran.
Tumbuh-tumbuhan juga dapat menahan erosi karena sistem perakarannya yang masuk ke dalam memperkuat struktur tanah sehingga tidak mudah tererosi dan tergerus aliran air.
Rimbunnya dedaunan dan sisa tumbuh-tumbuhan yang mati menyediakan tempat berlindung, berteduh dan sumber makanan bagi berbagai jenis spesies binatang akuatik dan satwa liar lainnya.
Kawasan tepi sungai yang sempadannya tertata asri menjadikan properti bernilai tinggi karena terjalinnya kehidupan yang harmonis antara manusia dan alam. Lingkungan yang teduh dengan tumbuh-tumbuhan, ada burung berkicau di dekat air jernih yang mengalir menciptakan rasa nyaman dan tenteram tersendiri.
PP Sungai Pasal 15
Garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 m dari pusat mata air.
PP Sungai Pasal 14
Garis sempadan danau paparan banjir ditentukan mengelilingi danau paparan banjir paling sedikit berjarak 50 m dari tepi muka air tertinggi yg pernah terjadi.
PP Sungai Pasal 13
Penentuan garis sempadan sungai yg terpengaruh pasang air laut dilakukan dng cara yg sama dng penentuan garis sempadan sungai, diukur dari tepi muka air pasang rata-rata.
(1) Garis sempadan ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dng ketentuan peraturan PUU.
(2) Penetapan garis sempadan dilakukan berdasarkan kajian penetapan garis sempadan.
(3) Dalam penetapan garis sempadan harus mempertimbangkan karakteristik geomorfologi sungai, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta memperhatikan jalan akses bagi peralatan, bahan, dan SDM utk melakukan kegiatan O&P sungai.
(4) Kajian penetapan garis sempadan memuat paling sedikit mengenai batas ruas sungai yg ditetapkan, letak garis sempadan, serta rincian jumlah dan jenis bangunan yg terdapat di dalam sempadan.
(5) Kajian penetapan garis sempadan dilakukan oleh tim yg dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.
(6) Tim kajian penetapan garis sempadan beranggotakan wakil dari instansi teknis dan unsur masyarakat.
Pasal 22: (2) Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul utk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dng larangan: a. menanam tanaman selain rumput; b. mendirikan bangunan; dan c. mengurangi dimensi tanggul.
(3) Pemanfaatan sempadan sungai hanya dpt dilakukan utk keperluan tertentu meliputi: a. bangunan prasarana SDA; b. fasilitas jembatan dan dermaga; c. jalur pipa gas dan air minum; d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan e. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, misalnya tanaman sayur-mayur.
Sempadan ≥ H Sempadan ≥ H Jalan Inspeksi Sisi Terluar Jaringan Irigasi Kedalaman Saluran = H Ruang Jaringan Irigasi Ruang Sempadan Jaringan Irigasi
Gambar 1 Sempadan Saluran Irigasi Tak Bertanggul
Sisi Terluar Jaringan Irigasi
1) Garis sempadan saluran irigasi bertanggul (Gambar 2) : diukur dari sisi luar kaki tanggul 2) Jarak garis sempadan paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi 3) Dalam hal tanggul yang mempunyai ketinggian kurang dari satu meter, jarak garis sempadan paling sedikit satu meter.
Sempadan ≥ T1 Tinggi Tanggul = T1 Jalan Inspeksi Tinggi Tanggul = T2 Sempadan ≥ T2 Gambar 2 Sempadan Saluran Irigasi Bertanggul
1.
2.
3.
Garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng\tebing (Gambar 3) adalah sebagai berikut :
untuk sisi lereng di atas saluran : diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran
Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di atas saluran paling sedikit sama dengan kedalaman galian saluran irigasi.
Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di bawah saluran paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.
Sempadan ≥ H Kedalaman Galian = H Jalan Inspeksi Tinggi Tanggul = T Sempadan ≥ T
1. Data Pemilik
Nama Alamat : Dr.AIDA FITRIANI : Kel.Kutabanjarnegara RT.007 RW.008 Kec.Banjarnegara
Data Pemilik Nama Alamat : Sdr.ARIEF SOEHARTO : Desa Semampir (Waktu itu belum Kelurahan) Kec./Kab. Banjarnegara
TIM PENGAWASAN PENERTIBAN SUMBER DAYA AIR
LOKASI PENGOLAHAN BATU Sdr. MARTONO
LOKASI PENAMBANGAN SIRTU Sdr. M. Alyudin & Badowi cs
LOKASI PENAMBAN GAN PASIR S. SERAYU Sdr. Sutari
LOKASI PENAMBANGAN PASIR S. SERAYU Sdr. Rikun
Bangunan diatas Saluran Bangunan Menutup Drainase (Drainase dimatikan) Bangunan Menutup Drainase (Drainase dipasang gorong2)
Inspeksi Bersama :Bidang SDA,Bidang Pertambangan dan Satpol PP pada lokasi BB.18 Saluran Induk Binangun Titik Patok PIJT ( Penambangan Masuk kedalam patok 1 – 2 m ) .
Trase Saluran Sekunder digali kedalaman 3m dan posisi di kaki tanggul Saluran Induk Binangun ( BB.18 – BB.19 ) Patok PIJT dirusak Kondisi Trase Saluran Sekunder Sidaurip dari arah hilir.
Tanggul Induk Binangun Kritis……..
Wanwancara dengan pelaksana produksi dilapangan
KONDISI TANGGUL KIRI SALURAN INDUK BINANGUN HM. 126 AKIBAT PENAMBANGAN PASIR BESI DI DESA SIDAURIP KEC. BINANGUN
PERIJINAN WARUNG DI SEKITAR TEPI TANGGUL SAL. INDUK BINANGUN
PERIJINAN WARUNG DI SEKITAR TEPI TANGGUL SAL. INDUK BINANGUN
PERIJINAN WARUNG DI SEKITAR TEPI TANGGUL SAL. INDUK CILACAP DESA SAMPANG KEC. SAMPANG
PENDIRIAN BANGUNAN
TANPA IZIN DI SALURAN KEDUNGSAMAK
PEMRAKARSA LOKASI : Sdr. Sudarno. dll.
: Bagian Bawah Saluran Induk Kedungsamak (
±