Transcript Pengantar Ilmu Politik

“Wewenang dan
Keabsahan Wewenang:
Negara dan Warga Negara”
Pengantar Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Komunikasi
2009/2010
By Gilang Desti Parahita
Kartu Tanda Penduduk

Merepresentasikan apa?
Warga negara (Citizen) 1
Warga negara sebagai entitas politik (Aristotle, Politics)
- manusia sepenuhnya apabila memimpin pihak lain (kata
phusin zoon politikon)
- polites: seseorang yang memerintah dan diperintah
- warga negara (laki-laki, pejuang, majikan) berada di derajat
tertinggi karena kemampuannya di antara orang-orang yang
setara
- kepemilikan atas oikos (infrastruktur material) dan kiprah
pada tingkat polis (ideal superstruktur)
- perang, perdagangan, keamanan, antarnegara, dll
- warga negara bertindak tidak melalui benda-benda (tanah,
dinding, perdagangan), melainkan oikos dan polis
Warga negara 2
Warga negara sebagai pemilik harta dan taat hukum (Gaius)
Pemahaman individu sebagai pemilik
Seseorang bertindak berdasarkan sesuatu, dan semua tindakan
tersebut ditujukan untuk melindungi kepemilikan
Hubungan yang timbul akibat kepemilikan dan tindakan
membutuhkan peraturan yang harus ditaati warga negara
(legalis homo)
Kewarganegaraan berimplikasi pada kepemilikan, imunitas,
hak, kewajiban
Muncul kaum borjuis
Warga negara 3
Warga negara adalah orang yang bersedia
dipimpin pihak lain demi terjaminnya
kepemilikan, hak-hak, dan kebahagiaan
Semua warga negara berpartisipasi secara
setara dan terus menerus pada setiap aksi-aksi
Kedaulatan (JJ Rousseau)
Wewenang (Authority)



Kekuasaan yang didasarkan pada perjanjian
Sehingga seseorang atau kelompok memiliki
hak untuk mengeluarkan sejumlah perintah
Perintah yang harus ditaati
Apakah perbedaan antara wewenang dan
kekuasaan?
Uang
Aset
Kecantikan/Ketampanan
Sihir
Popularitas
Pengikut
IPTEK
Tipe Wewenang


Subtantif dan personal
Formal (Thomas Hobbes)
- rasional-legal (dinamis, impersonal)
- tradisional (impersonal, non rasional)
- karismatis (dinamis, non rasional)
- nilai-rasional-legal (Spencer, 1970)
pemilihan kepala daerah DIY
Keabsahan Wewenang (Legitimacy)



Wewenang suatu pemerintahan didapat melalui
ancaman (coercion), bujuk rayu (persuasion) atau
penerimaan secara alamiah.
Pemerintahan modern lebih efisien dijalankan
dengan kewenangan yang didapat melalui
penerimaan secara alamiah karena lebih efisien
Wewenang tidak dapat dideteksi melalui kehadiran
atau ketidakhadiran fisikal, melainkan derajat
penerapan.
Penjara Panoptik ala J Bentham (1785)
Contoh bagaimana wewenang hukum dijalankan secara efektif dan efisien
Sumber Keabsahan Wewenang




Pencapaian kebijakan
Kebiasaan
Latar belakang agama atau identitas budaya
Prosedural
Warga, media, dan terorisme
Karakteristik warga negara demokrasi




Toleransi
Partisipasi aktif
Derajat minat dan informasi yang tinggi
Dukungan untuk negara
Toleransi



Keragaman (diversity)
Perbedaan (difference)
Sikap, perilaku, agama, pilihan politik, minat
Yogyakarta City of Tolerance
Etnis Cina di Indonesia
Partisipasi Aktif






Demokrasi: hubungan dua arah
Pemilu
Hak warga
Kelas menengah Indonesia
Demokrasi deliberatif
Tidak hirarkis dan teknokratik
“golput”, participatory budgeting, komite
sekolah
Partisipasi Warga di Indonesia





Desentralisasi dan partisipasi (UU No. 32 Tahun
2004)
Perencanaan pembangunan (Musrenbang), RKJP
Pemilihan kepala daerah, DPRD
Transparansi dan akuntabilitas
Schonwalder (1997) dan Geller (2001): partisipasi di
Indonesia masih didominasi oleh the pragmatic
school yang menempatkan partisipasi sebagai alat
untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas
pemerintahan
Model Negara Menurut Kapasitas dan Intensi
Pengaturan Publik (Centeno dan Portes (2003)
State
regulatory
capacity
High
I: Liberal
State
(AS,
Inggris)
II: Welfare
state
(Prancis,
Jerman)
III: Totalitarian
State
(Korut, Kuba)
Low
IV: Absent
state
(Somalia,
Zaire)
V: Enclave
state:
(Kenya,
bolivia,
Angola)
VI:
Frustrated state
(Argentina, Peru,
Ekuador)
Low
Medium
High
State Regulatory Intent
Minat dan Informasi




Cukup wawasan
Minat
Masa kampanye
Hak warga untuk memperoleh informasi dan
menyampaikan laporan terjadinya penyimpangan
kekuasaan
RUU Kerahasiaan Negara
Asas penyelenggaraan negara berdasarkan UU
No. 28/1999: keterbukaan
Dukungan untuk negara



Suportif
Skeptis
Elit baru di luar negara
Partai oposisi, Porto Allegre
Apakah Anda sebagai warga negara
demokratis telah bersikap kritis
terhadap pemerintah terpilih?
Modal Sosial (Robert Putnam)


Interaksi komunitas yang menghasilkan sikap
dan perilaku berdasarkan atas prinsip
kepercayaan dan kemanfaatan
Kewarganegaraan tak akan tercipta tanpa
adanya kemampuan dari warga negara untuk
bekerja sama, saling menghormati, dan
mengenali satu sama lain
Budaya Politik 1


Asumsi-asumsi etis yang mengatur hubunganhubungan di antara warga negara dan warga
negara dengan pemerintah, dan warga dengan
tata aturan politik (political order)
Segala sikap dan nilai yang ditunjukkan
masyarakat secara bersama-sama, yang
menjadi dasar perilaku politik.
Tipe-tipe Budaya Politik
(Almond dan Verba)



a. Budaya politik subyek-parokial (the
parochial- subject culture)
b. Budaya politik subyek-partisipan (the
subject-participant culture)
c. Budaya politik parokial-partisipan (the
parochial-participant culture)
Budaya Politik 2



Generalisasi yang ceroboh mengenai budaya politik:
Almond dan Verba, The Civic Culture (1965)
Ronald Inglehart (2005): negara makmur dan
industrial sedang mengalami perubahan pada budaya
yang semula peduli pada keamanan digantikan oleh
ekspresi diri, sebagaimana yang nampak pada
perubahan generasional umum terjadi di Eropa
Alexis de Tocqueville (Democracy in America,
1980): individualitas dan kebebasan, ketergantungan
pada politik lokal, organisasi sukarela, gairah akan
kemajuan, pantang menyerah
Sepatu
Ricuh
Sifat Budaya Politik



Non perilaku, melainkan berupa
sikap,kepercayaan, mitos
Nampak pada sistem politik
Masif
Sosialisasi Politik



Nilai dan asumsi yang dimiliki warga
mengenai politik dibangun melalui proses
sosialisasi politik
Forum: rumah, sekolah, peer group,
masyarakat, media
Dimensi ranah publik politik Dahlgren:
institusi media, representasi media, struktur
sosial, dan interaksi sosiokultural
Definisi Sosialisasi Politik



proses pembelajaran dari pengalaman/ polapola aksi;
pewarisan pengetahuan, keyakinan, sikap,
pola dan perilaku politik antar generasi;
sosialisasi berlangsung sepanjang hidup.
Perubahan politik atau stagnasi?
Politik dan media



Media sebagai sumber keabsahan kekuasaan
dan wewenang
Media sebagai pendukung pendidikan sipil
Media sebagai ranah publik bagi kepentingan
publik ditampilkan dan didefinisikan,
terutama di televisi
Kesimpulan Penelitian Dobkin (1992)


Media televisi meneguhkan konstruksi
pemerintah tentang adanya “ancaman
terorisme” yang menyebabkan “krisis publik”
Pemerintah memerlukan media massa untuk
melegitimasi konstruksi atas peristiwa politik
kekerasan dan kebijakan politik tertentu
Penelitian Dobkin dan Teori Penularan

Media massa AS mengesahkan adanya “ancaman
terorisme” dan “krisis publik” sehingga aksi teror
yang berskala kecil dan sedikit terkesan menjadi
fenomena

Media massa meneguhkan upaya pemerintah AS
untuk melakukan counterterrorism yang tidak tepat
sasaran dan tidak mengatasi akar permasalahan
Bahan bacaan





Beiner, R. Theorizing Citizenship
Inglehart, I. Modernization, Cultural Change, and
Democracy: Human Development Sequence.
Meyer, Thomas. Media Democracy: How the Media
Colonize Politics.
Shively, W.P. Power Choice: an Introduction to
Political Science
Basjir, W.W. Keindahan yang Menipu: Partisipasi
dalam Penganggaran Daerah di Indonesia.