Persiapan bidang administrasi Umum sebagai PTN BH (hal 1)
Download
Report
Transcript Persiapan bidang administrasi Umum sebagai PTN BH (hal 1)
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEBAGAI PTN BH
BIDANG ADMINISTRASI UMUM
RAKERTA
SEMARANG, 10 DESEMBER 2014
TATA KELOLA
SUMBER DAYA MANUSIA
ASET
PENGELOLAAN
KEUANGAN
TATA
KELOLA
Penyusunan Statuta telah dilakukan
Harmonisasi dengan
Kemenkumham
Pembentukan Senat Akademik
Pembentukan Majelis Wali Amanat
Penyusunan Organisasi dan Tata
Kerja
Penyusunan Peraturan Pengelolaan
Akademik dan Non Akademik
Penyusunan Prosedur Operasional
Standar sebagai PTN BH
Status SDM PNS sampai saat ini
belum jelas. Beberapa alternatif
yang berkembang:
Dipekerjakan
Ditugaskan
Sumber
Daya
Manusia
Pemisahan
Aset
DIKTI akan melakukan klarifikasi
Percepatan Penetapan Saldo Awal
dan Pemisahan Aset pada PTN BH
2014 pada tanggal 18- 20 Desember
2014.
Langkah-langkah Pemisahan Aset:
Inventarisasi dan Penilaian thd Tanah,
Gedung dan Bangunan, Peralatan dan
Mesin, Kendaraan Bermotor, Barang
tidak berwujud, KDP, barang yang
rusak, barang yang berlebih, barang
yang tidak ditemukan.
Pemisahan Aset ditetapkan oleh
Menkeu.
Aset negara yang dipisahkan
dikelola secara tertib dan
akuntabel dengan prinsip
pengelolaan aset yang sehat
Semua aset yang diperoleh PTN
BH harus dicatat dlm daftar
inventaris BM PTN BH
Mekanisme pengelolaan aset
diatur lebih lanjut oleh PTN BH
Pemisahan
Aset
Pemisahan
Aset
Tanah PTN BH merupakan BMN
Tanah harus ditetapkan status
penggunaannya oleh MenKeu
Pengelolaan
Keuangan
Undip masih menerapkan
Pengelolaan Keuangan
dengan sistem PK BLU sd 2
tahun ke depan
PTN BH Menyusun RKA
ditetapkan MWA setelah
Pengesahan APBN/APBD
RKA dan dokumen pendukung utk
menyusun kontrak kinerja PTN
BH dg Menteri
Laporan Kinerja dan Laporan
Keuangan PTN BH setiap tahun
disampaikan kepada MWA,
Menteri, MenKeu.
Pengelolaan
Keuangan
Sumberdana PTN-BH
(PP 58 tahun 2013)
APBN
Pendapatan PTN BH Non
PNBP
APBD
Sumber APBN
Pengelolaan
Keuangan
Bantuan Operasional PTN BH
Pinjaman
Hibah
Penyertaan Modal Negara
Untuk Investasi
Bantuan Operasional PTN BH
Pengelolaan
Keuangan
dengan pertimbangan:
Perhitungan Satuan Biaya Operasional PTN
BH
Penerimaan PTN BH
Efisiensi dan Mutu PT
Standar Satuan Biaya Operasional
PTN BH dengan pertimbangan:
Capaian standar nasional PT
Jenis Program Studi; dan
Indeks kemahalan wilayah
Tata cara Penetapan Standar Satuan Biaya
Operasional (Permendikbud no. 93 tahun 2014)
Pedoman tarif dari
Tarif biaya
pendidikan
Menteri dengan
pertimbangan kemampuan
ekonomi:
Mahasiswa
Orangtua mahasiswa
Pihak lain yang membiayai
mahasiswa