Gubernur - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Transcript Gubernur - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PENGUATAN PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Wakil Menteri Negara PPN/ Wakil Kepala Bappenas Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Bandung, 2 Desember 2010

Dinamika Ekonomi Global Progress RPJMN Daya Saing Cost Of Doing Business Inpres 1 & 3/2010 (Raker II, Tampak Siring) 9 Instruksi Presiden (Raker III, Bogor) PP 19/2010 SEB 3 Menteri Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi Peran Gubernur

• • • • •

Kawasan Asia pusat pertumbuhan ekonomi dunia yang baru. Indonesia anggota G20 dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.

Sasaran pertumbuhan RPJMN 2010-2014 relatif tinggi, namun potensi lebih tinggi Pencapaian sasaran tersebut tidak mudah, karena posisi daya saing yang masih diurutan ke 54 dari 133 Negara.

Masalah pokok daya saing tersebut adalah Cost Of

Doing Bussiness yang masih tinggi.

DIMANA KITA SEKARANG ?

Ekonomi Indonesia : 5-10 Tahun yang lalu Vs Sekarang

1997 2001 2004 Jun/Sep2010 Exchange rate Gov’t debt (% GDP) Unemployment 2920/$ 23% 4.2 mil 10.250/$ 77% 8 mil 8.940/$ 57% 8980/$ 28% 10.3 mil 8mi Avg. Income Inflation Investment Foreign Reserves Stock Market Index Country risk $1093pa 11% pa 30% 17.4b$ 600 -CCC $772 pa 9% pa 20% 28.0b$ 700 SD $1186 pa 2600$pa 6% pa 16% 36.3b$ 5.8% 26% 85.5b$ > 1000 B+ +/-3600 BB+

7 6 5 4 3 2 1 0

Pertumbuhan Ekonomi 1999-2009 (%)

Tertinggi setelah krisis tahun 1998 2 0 6 4 14 12 10 8 6,3 6,0 5,7 5,5 4,9 4,8 5 4,5 4,5 4,9 4,4 4,7 4,2 5,5 5 6,4 6 6,1

Pengangguran 1996-2009

11,2 10,3 5,8 8,1 8 9,1 9,7 9,9 9,1 8,4 9,1 9,9 10,3 11,9 10,9 10 9,4 Jumlah Penduduk Menganggur (juta orang) Persentase (%) 7,9 9 3,6 Menurun karena krisis global, tidak banyak negara yang mengalami pertumbuhan positif 60

Kemiskinan 1998-2009

49,5 47,9 38,7 37,9 38,4 37,3 36,1 35,1 39,3 37,2 35 32,5 0,8 50 40 30 12 10 8 6 4 2 0 30 25 20 15 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 5,5% per tahun, dengan angka pengangguran menurun ke 7,9% dan angka kemiskinan menjadi 14,1% 20 10 0 24,2 23,4 19,1 18,4 18,2 17,4 16,7 16 17,7 16,6 15,4 14,1 Jumlah Penduduk Miskin (juta orang) Persentase Penduduk Miskin (%)

10 5 0

United States EU/Euro Area Japan Germany China United Kingdom France *) Italy Canada Brazil Russia India Korea Mexico Australia Turkey

Country Indonesia

Saudi Arabia South Africa Argentina

Total Of G20 **) Total World GDP ($US billions)

13.811,2 12.179,3 4.376,7 3.297,2 3.280,1 2.727,8 2.562,3 2.107,5 1.326,4 1.314,2 1.291,0 1.171,0 969,8 893,4 821,7 657,1

432,8

381,7 277,6 262,3

46.173,9 54.347,0 Share of Total World

25,4% 22,4% 8,1% 6,1% 6,0% 5,0% 4,7% 3,9% 2,4% 2,4% 2,4% 2,2% 1,8% 1,6% 1,5% 1,2%

0,8%

0,7% 0,51% 0,48%

84,96% 100,00%

Sources: World Bank, CIA World Factbook, The Economist, International Monetary Fund.

Notes : *) Data include the French overseas departments of French Guiana, Guadeloupe, Martinique and Réunion.

**) G20% of the World does not include Germany, Italy and France as they are part of the European Union/Euro area total.

BEBERAPA KONDISI KURANG MENGGEMBIRAKAN

Daya Saing Kita?

Ekonomi Indonesia

Knowledge Economy Tingkat Kompetisi Global Selanjutnya Strategic Gap II “ Posisi Daya Saing kita di Era New Economy ” Tingkat Kompetisi Global Saat Ini Strategic Gap I “ Keluar dari Krisis ” Krisis Ekonomi 9 / 47

Cost of doing business di Indonesia masih terfokus pada inefisiensi birokrasi pemerintah.

Konsentrasi Ekonomi terlalu tinggi : Disparitas Wilayah Hal yang sama terjadi di banyak negara

 Kegiatan ekonomi terpusat di perkotaan (khusus Jawa) 

Industri dengan potensi pertumbuhan yang meningkat tergabung dalam aglomerasi



Perbaikan infrastruktur transportasi dapat memperbaiki akses perusahaan kepada pusat pengolahan dan pasar:

Source: WB Interviews with MAERSK, Garuda, Lion Air, 2009

PROGRAM NASIONAL

14 000,0

Pendapatan per kapita 2010-2014

12 000,0 10 000,0 8 000,0 6 000,0 4 000,0 2 000,0 4 500,0 4 000,0 3 500,0 3 000,0 2 500,0 2 000,0 1 500,0 1 000,0 500,0 2010 2011 2012 2013 2014 Riil Harga Konstan Tahun 2000 (Rp Ribu) USD PDB Per Kapita (USD, kurs Rp 9.000)

Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan

Rata-rata 6,3 – 6,8 persen pertahun Sebelum 2014 tumbuh 7 persen, pada 2014 berkisar 7- 7,7 persen

Inflasi Tingkat Pengangguran

Rata-rata 4 - 6 persen pertahun 5 - 6 persen pada akhir tahun 2014 8 – 10 persen pada akhir tahun 2014

15 15

MENCAPAI PEMBANGUNAN WILAYAH YANG SEIMBANG, PERTUMBUHAN INKLUSIF DAN MENINGKATKAN DAYA SAING Pengalaman Di Berbagai Negara

1 • Pertumbuhan ekonomi tidak seimbang, tetapi pembangunan dapat tetap inklusif 2 • Dengan tumbuhnya perekonomian dari pendapatan rendah ke tinggi ,

produksi secara spatial menjadi lebih terpusat

3 • Beberapa wilayah – kota, pantai, dan negara yang terhubung – lebih diminati produser 4 • Ketika suatu negara berkembang maju, akan berusaha untuk mencapai standard hidup yang seragam di berbagai wilayah

Konsentrasi ekonomi adalah fenomena global

Daya Saing Konteks: Kluster dan Pengembangan Wilayah

SDA Manufaktur Jasa-jasa Orientasi Internasional Ekonomi Makro • Kebijakan Fiskal Moneter • Kebijakan Perdagangan dan Investasi • Kebijakan Luar Negeri Fokus Fundamental • Modal SDM (individu dan masyarakat) • Ristek • Manajemen • Kualitas Infrastruktur Stabilitas, Reformasi Birokrasi, Demokrasi, Hukum 17 / 47

BAGAIMANA MENCAPAI PEMBANGUNAN YANG SEIMBANG DAN PERTUMBUHAN INKLUSIF ?

Perekonomian yang berhasil...

Tumbuh maksimal melalui kesatuan bukan keseragaman (inclusive development)

Menghubungkan pusat pusat pertumbuhan Surabaya Jakarta Makassar Maluku Sulawesi Papua

Memperluas pertumbuhan dengan menghubungkan wilayah melalui inter-modal supply chain systems

Menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan Makassar Manado Kendari

Mencapai pertumbuhan inklusif

Menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur & pelayanan dasar dalam mendapatkan manfaat pembangunan Makassar Ambon

Integrasi ekonomi adalah cara terbaik untuk mendapatkan manfaat langsung dari konsentrasi produksi dan manfaat jangka panjang konvergensi standar hidup

KERANGKA KERJA KONEKTIVITAS NASIONAL

Integrasi Blue Print Sislognas, Sistranas (transportasi multi moda, rencana induk pelabuhan, bandara, jalan dan KA) dan rencana pembangunan daerah Kerangka tersebut mempertimbangkan kondisi kepulauan, geografi ekonomi dan demografi Ports Roads Railways Airports Multimodal

Town Town Town Town Town Town Town Town City VISI PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS:

LOCALLY INTEGRATED, GLOBALLY CONNECTED

3 Tingkat Konektivitas Island Asia City City Island Indonesia International Gateway Vision Europe City Island America City

Among Growth Poles (sub-regions) Within Growth Poles (urban) Intra-island LOCAL Connectivity

Inter-island NATIONAL Connectivity International

GLOBAL Connectivity

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN

• • •

Strategi Utama

Perekonomian adalah agregasi perekonomian daerah Kontribusi perekonomian : +/- 20% Pemerintah (pusat dan daerah), 80% masyarakat Komposisi pelaksanaan APBN : 60-70% di Daerah (+/- 30-35% ditetapkan daerah)

Membangun Sinergi Pusat dan Daerah untuk meningkatkan kegiatan, khususnya produksi dan investasi, masyarakat dalam pembangunan

ALOKASI BELANJA K/L 2009

BELANJA BANTUAN SOSIAL 23,6% BELANJA MODAL 22,3% BELANJA BARANG DAN PEGAWAI (TDK MENGIKAT) 19,1% BELANJA BARANG DAN PEGAWAI (MENGIKAT) 35,0%

PROPORSI BELANJA APARATUR DAN PUBLIK APBD SELURUH INDONESIA TAHUN 2009 8,39% 35,23% 56,39% dalam trilyun rupiah

APARATUR PUBLIK LAIN-LAIN (Bantuan Keu, BTT)

600,0 500,0 172,4 152,4 400,0 135,1 115,4 103,2 300,0 87,0 109,0 103,8 77,3 84,0 93,3 75,1 200,0 100,0 36,0 33,1 30,0 9,4 18,9 2005 60,0 45,0 43,8 13,5 41,9 2006 52,7 59,5 18,1 52,5 2007 59,7 81,8 28,2 55,2 2008 58,5 81,6 26,1 47,1 2009 69,5 85,5 26,1 55,2 2010 138,2 29,3 72,3 2011 142,8 27,6 70,6 2012 150,0 28,8 73,7 2013 157,0 61 K/L LAINNYA PEMERINTAHAN UMUM - Kem. Keuangan - Kem. Luar Negeri - Mahkamah Agung INFRASTRUKTUR, PERTANIAN, KELAUTAN DAN KEHUTANAN - Kem. PU - Kem. Perhubungan - Kem. ESDM - Kem. Pertanian - Kem. Dalam Negeri - Kem. Kelautan dan Perikanan… PERTAHANAN DAN KEAMANAN - Kem. Pertahanan - Polri RI SUMBER DAYA MANUSIA - Kem. Pendidikan Nasional - Kem. Agama - Kem. Kesehatan 31,2 79,0 2014

Membangun Sinergi Pusat Daerah

Sumber : Paparan Menteri Dalam Negeri, April 2010

Membangun Sinergi Pusat-Daerah

Sumber : Paparan Menteri Dalam Negeri, April 2010 26

• •

Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Penerbitan PP 19 tahun 2010 Pelaksanaan 3 Raker Presiden dengan Para Menteri dan Gubernur : –

Cipanas : Penerbitan Inpres 1 tahun 2010

–

Tampak Siring : Penerbitan Inpres 3 tahun 2010

–

Bogor : 9 Direktif Presiden (termasuk penyempurnaan PP 19/2010 dan penyusunan SEB 3 Menteri untuk pelaksanaan Dekon dan TP)

Pertama , mengkoordinasi dan mensinergikan perencanaan pembangunan antartingkat pemerintahan (kementerian/lembaga [K/L], Provinsi, Kabupaten/Kota) sesuai dengan pembagian urusan/ kewenangan masing masing tingkatan pemerintahan (berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007); Kedua, koordinasi kerja sama antar daerah dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas wilayah dalam lingkup nasional dan regional;r serta mendukung penguatan konektivitas nasional Ketiga , Pembinaan dan koordinasi sinergi pemanfaatan sumber daya, termasuk pendanaan pembangunan; Keempat , mendorong proses koordinasi pembangunan yang partisipatif dilakukan melalui konsultasi yang efektif antara Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/ kota dengan pelaku pembangunan lainnya (masyarakat, LSM, dan dunia usaha) di setiap tingkatan pemerintahan.

Kelima Percepatan penyelesaian penyusunan RTRW Propinsi/Kabupaten/Kota

Pertama, mempercepat prosedur pembahasan substansi teknis Raperda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota; Kedua, melakukan harmonisasi diantara peraturan perundang-undangan sektoral yang terkait dengan penataan ruang, dalam kaitannya dengan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah; dan Ketiga, mempercepat penyusunan dan penerbitan berbagai peraturan perundang-undangan turunan dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, khususnya dalam kaitannya dengan berbagai rancangan Peraturan Presiden yang terkait dengan RTR Pulau, RTR kawasan strategis nasional, RTR kawasan perbatasan. Keempat, langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah mempercepat penyusunan Raperda RTRW dan penyampaiannya kepada Pemerintah Pusat (BKPRN), dan meningkatkan kapasitas BKPRD.

Instruksi Pertama , kepada Mendagri, Menteri Keuangan, dan

unsur pimpinan daerah

untuk segera merumuskan upaya peningkatan sinergi pusat dan daerah. Presiden meminta untuk siapa bertanggung jawab tentang apa. melihat kembali PP No. 19 Tahun 2010 tentang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, agar lebih jelas, kuat, tegas, menyangkut siapa berbuat apa dan Instruksi Kedua, jajaran juga diberikan kepada Mendagri dan Menkeu, untuk merumuskan standar yang pantas untuk tunjangan dan insentif

pejabat di daerah

. Instruksi Ketiga , kepada Mendagri dan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, serta

unsur daerah

, untuk merumuskan jumlah pegawai yang tepat untuk di daerah tetapi tetap dalam batas kemampuan anggaran, serta melihat kembali PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Instruksi Keempat , kepada Menteri PU dan menteri terkait pembangunan dan penyediaan infrastruktur, masing-masing.

bersama unsur daerah

, untuk menentukan kembali prioritas pembangunan infrasturuktur. Agar dirumuskan sekaligus sisi penganggaran, paduan antara APBN, APBD provinsi, dan kabupaten serta kota sesuai dengan kemampuan Instruksi Kelima , kepada

Gubernur,

penentuan anggaran dekonsentrasi selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat dan dikelola menteri secara sektoral. Presiden SBY meminta agar dilakukan koordinasi dengan gubernur agar semuanya betul-betul terintegrasi. Instruksi Keenam, kepada jajaran pemerintah pusat, untuk memperhatikan aspirasi dan rekomendasi para

gubernur

tentang pembangunan infrastruktur, penyediaan dan penambahan alat transportasi, dan kebijakan ekspor dan impor karena ekonomi nasional merupakan kumpulan dari ekonomi daerah.

Instruksi Ketujuh , agar para

gubernur

memahami situasi ekonomi makro dan APBN, terutama prioritas kemampuan dan batas kemampuan, pengeluaran, defisit, subsidi, dan lain-lain. Instruksi Kedelapan , kepada Kepala UKP4 dan BPKP, dengan telah diperbaikinya banyak peraturan, misalnya Keppres No. 80 Tahun 2003, peraturan jasa konstruksi, APBD, dan sebagainya, memberikan

asistensi kepada daerah

untuk penggunaan

anggaran daerah

dan menjalankan peraturan.

Instruksi Kesembilan , Kepala UKP4 agar memonitor dan mengevaluasi atas semua yang telah diterbitkan dalam PP dan Perpres, sesuai instruksi diatas dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi 3 bulan dari sekarang serta menembuskan ke menteri,

gubernur

, dan bupati serta walikota.

Penerbitan PP 19 2010

PENINGKATAN FEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DI DAERAH SERTA PENINGKATAN PERAN AKTIF GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH PUSAT

PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

• Memperhatikan pembagian urusan pusat-daerah • Koordinasi dengan Bappenas, Kemenkeu dan Kemendagri

dalam rangka identifikasi kegiatan yang merupakan urusan daerah untuk pengalihan PENYELENGGARAAN D, TP DAN UB

• Koordinasi dengan pemerintah provinsi sebelum Renja K/L melalui

Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi

• Pencantuman di renja K/L dan membahas didalam Musrenbang • Pengalokasian dengan target kinerja untuk pencapaian prioritas

nasional

• Mencantumkan kegiatan, daerah/lokasi dan kebutuhan dalam basis

jangka menengah

• Tidak ada dana pendamping kecuali untuk Urusan Bersama • Penyampaian informasi/keputusan ke daerah yang tepat waktu

termasuk petunjuk pelaksana

• Mengevaluasi dan memperhatikan usulan dari Gubernur

KEWENANGAN GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN D, TP DAN UB

• Meminta K/L untuk berkoordinasi sebelum Renja K/L melalui

Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi

• Meminta Bupati/Walikota untuk berkoordinasi dalam TP dan

UB REKOMENDASI KEPADA K/L

• Menyampaikan rekomendasi kepada K/L terkait ketaatan

untuk berkoordinasi dari Kabupaten/Kota KEWAJIBAN GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN D, TP DAN UB

• S

inkronisasi dan harmonisasi APBN-APBD

• Memberitahukan didalam pembahasan RAPBD • Melaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan • Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di

wilayahnya

• Melaporkan hasil penyelenggaraan sesuai PP No. 39/2006

PENCANTUMAN KEGIATAN DI RKP

• Bappenas akan mencantumkan kegiatan yang didanai D, TP

dan UB pada Perpres RKP PENGALIHAN

• Bappenas, Kemenkeu, dan Kemendagri melakukan

identifikasi bersama-sama dengan K/L dan memfasilitasi pengalihan EVALUASI

• Bappenas, Kemenkeu dan Kemendagri mengevaluasi

penyelenggaraan D, TP dan UB di K/L untuk menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan K/L