Transcript Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia (KEWI)

Kode Etik Jurnalistik Wartawan
Indonesia (KEWI)
Kemerdekaan pers merupakan sarana terpenuhinya
hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi. Dalam mewujudkan
kemerdekaan pers, wartawan Indonesia menyadari
adanya tanggung jawab sosial serta keberagaman
masyarakat. Guna menjamin tegaknya kebebasan
pers serta terpenuhinya hak-hak masyarakat
diperlukan suatu landasan-moral/etika profesi yang
bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakan
integritas dan profesionalisme wartawan.
Wartawan Indonesia
Menetapkan Kode Etik
Jurnalistik
• Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar.
• Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang
etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi
serta memberikan identitas kepada sumber
informasi.
• Wartawan Indonesia menghormati asas praduga
tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan
opini,berimbang dan selalu meneliti kebenaran
informasi serta tidak melakukan plagiat.
• Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi
yang bersifat dusta, fitnah, sadis, dan cabul, serta
tidak menyebutkan identitas korban kejahatan
susila.
• Wartawan Indonesia tidak menerima suap, dan
tidak menyalahgunakan profesi.
• Wartawan Indonesia memiliki Hak Tolak
menghargai ketentuan embargo, informasi latar
belakang dan off the record sesuai kesempatan
• Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat
kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani Hak
Jawab. Pengawas dan penetapan sanki atas
pelanggaran kode etik ini sepenuhnya diserahkan
kepada jajaran pers dan dilaksanakan oleh
organisasi yang dibentuk untuk itu.
Kode Etik Jurnalistik
MUKADIMAH
Bahwa sesungguhnya salah satu perwujudan
kemerdekaan negara Republik Indonesia adalah
kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan
dan tulisan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28
Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu,
kemerdekaan pers wajib dihormati oleh semua
pihak.
Mengingat negara Repulik Indonesia adalah negara
berdasarkan atas hukum sebagaimana diamanatkan
dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945,
seluruh wartawan Indonesia menjunjung
tinggi kontitusi dan menegakan
kemerdekaan pers yang bertanggung
jawab, mematuhi norma-norma profesi
kewartawanan, memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,
serta memperjuangkan ketertiban dunia
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial berdasarkan
Pancasila.
Maka atas dasar itu, demi tegaknya harkat,
martabat, integritas, dan mutu
kewartawanan Indonesia serta bertumpu
pada kepercayaan masyarakat, dengan ini
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang
harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh
wartawan Indonesia.
BAB 1
Kepribadian & Integritas
Pasal 1
Wartawan Indonesia beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa,berjiwa
Pancasila,taat kepada Undang-Undang Dasar
Negara RI,ksatria,menjunjung harkat,martabat
manusia dan lingkungannya, mengabdi kepada
kepentingan bangsa dan negara,serta terpercaya
dalam mengemban profesinya.
Pasal 2
Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung
jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut
tidaknya menyiarkan karya jurnaalistik
(tulisan,suara, serta suara dan gambar) yang dapat
membahayakan keselamatan dan keamanan nagara,
persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung
perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu
golongan yang dilindungi oleh undang-undang.
Pasal 3
Wartawan Indonesia pantang menyiarkan karya
jurnalistik (tulisan, suara serta suara dan gambar)
yang menyesatkan, memutarbalikkan fakta,
bersifat fitnah, cabul, serta sensasional.
Pasal 4
Wartawan Indonesia menolak imbalan yang dapat
mempengaruhi obyektivitas pemberitaan.
BAB II
Cara Pemberitaan Dan
Menyatakan Pendapat
Pasal 5
Wartawan Indonesia menyajikan berita secara
berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan
dari kecepatan, serta tidak mencampuradukan
fakta dan opni sendiri. Karya jurnalistik berisi
interprestasi dan opini wartawan, agar disajikan
dengan menggunakan nama jelas penulisnya.
Pasal 6
Wartawan Indonesia menghormati dan menjunjung
tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan
karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan
gambar) yang merugikan nama baik seseorang,
kecuali menyangkut kepentingan umum.
Pasal 7
Wartawan Indonesia dalam memberitakan peristiwa
yang diduga menyangkut pelanggaran hukum atau
proses peradilan, harus menghormati asas praduga tak
bersalah, prinsip adil, jujur, dan penyajian berimbang.
Pasal 8
Wartawan Indonesia dalam memberitakan kejahatan
susila (asusila) tidak merugikan korban.
BAB III
Sumber Berita
Pasal 9
Wartawan Indonesia menempuh cara yang sopan
dan terhormat untuk memperoleh bahan karya
jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan
gambar), dan selalu menyatakan identitasnya
kepada sumber berita.
Pasal 10
Wartawan Indonesia dengan kesadaran sendiri,
secepatnya mencabut atau meralat setiap pemberitaan
yang kemudian ternyata tidak akurat, dan memberi
kesempatan hak jawab secara proporsional kepada
sumber atau objek berita.
Pasal 11
Wartawan Indonesia meneliti kebenaran bahan berita
dan memperhatikan kredibilitas serta kompetensi
sumber berita.
Pasal 12
Wartawan Indonesia tidak melakukan tindakan plagiat,
tidak mengutip karya jurnalistik tanpa menyebut
sumbernya.
Pasal 13
Wartawan Indonesia harus menyebut sumber
berita, kecuali atas permintaan yang bersangkutan
untuk tidak disebutkan nama dan identitasnya
sepanjang menyangkut fakta dan data bukan opini.
Apabila nama identitas sumber berita tidak
disebutkan, segala tanggung jawab ada pada
wartawan yang bersangkutan.
Pasal 14
Wartawan Indonesia menghormati ketentuan
embargo, bahan latar belakang, dan tidak
menyiarkan informasi yang oleh sumber berita
tidak dimaksudkan sebagai bahan berita serta
tidak menyiarkan keterangan off the record.
BAB IV
Kekuatan Kode Etik
Jurnalistik
Pasal 15
Wartawan Indonesia harus dengan sungguhsungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik
Jurnalistik PWI (KEJ-PWI) dalam melaksanakan
profesinya.
Pasal 16
Wartawan Indonesia menyadari sepenuhnya,
bahwa penataan Kode Etik Jurnalistik ini terutama
berada pada hati nurani masing-masing.
Pasal 17
Wartawan Indonesia mengakui, bahwa pengawasan
dan penetapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik
Jurnalistik ini adalah sepenuhnya hak organisasi
dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan
dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan PWI.
Tidak satu pihak pun diluar PWI, yang dapat
mengambil tindakan terhadap wartawan Indonesia
dan atau medianya berdasarkan pasal-pasal dalam
Kode Etik Jurnalistik.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NO. 40 TH 1999
TENTANG PERS
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan :
1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi
massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,
dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan,
suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik
maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan
media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran
yang tersedia.
2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia
yang menyelenggarakan usaha pers meliputi
perusahaan media cetak, media elektronik, dan
kantor berita, serta perusahaan media lainnya
yang secara khusus menyelenggarakan,
menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang
melayani media cetak, media elektronik, atau
media lainnya serta masyarakat umum dalam
memperoleh informasi.
4. Wartawan adalah orang yang secara teratur
melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan
organisasi perusahaan pers.
6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan
oleh perusahaan pers Indonesia.
7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh
perusahaan asing.
8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa
sebagian atau seluruh materi informasi yang akan
diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran
atau pringatan yang bersifat mengancam dari
pihak manapun dan atau kewajiban melapor serta
memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam
pelaksanaan kegiatan jurnalistik.
9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah
penghentian penerbitan dan peredaran atau
penyiaran secara paksa atau melawan hukum.
10. Hak tolak adalah hak wartawan karena
profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama
dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang
harus dirahasiakannya.
11. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok
orang untuk memberikan tanggapan atau
sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta
yang merugikan nama baiknya.
12. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk
mengoreksi atau membetulkan kekeliruan
informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang
dirinya maupun tentang orang lain.
13. Kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan
koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data,
fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang
telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
14. Kode Etik Jurnalistik himpunan etik profesi
kewartawanan.