SOSIALISASI UNDANG-UNDANG YAYASAN & UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN TINGGI Pengantar

Ilza Mayuni

(Koordinator) RAPAT KOORDINASI KOPERTIS WILAYAH III dengan KETUA YAYASAN DAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI SWASTA

Bidakara, 12 November 2012

Materi Rapat Koordinasi

1 • Pengantar 2 • Sosialisasi Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2004 tentang Yayasan

3 • Sosialisasi Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Latar Belakang

Mengapa diperlukan (lagi) sosialisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan?

•

Perkembangan PTS di Lingkungan KOPERTIS Wilayah III

Profil PTS di Wilayah III

344

• PTS

296

• Yayasan

133

• Yayasan belum terdaftar di Kemkumham)

1550

• Program Studi

410 668

• Izin Program Studi kadaluarsa • Program Studi belum/tidak terakreditasi

Status Akreditasi Berdasarkan Jenjang Pendidikan 350 300 250 200 150 100 50 0 S3 S2 A B S1 C D-IV D-III D-I SP1 Belum Terakreditasi/Kadaluarsa Profesi

Permasalahan



410 izin program studi kadaluarsa tidak dapat diusulkan untuk akreditasi, beasiswa (BBM & PPA), dan untuk memperoleh hibah



Terhitung mulai tanggal 17 Mei 2012 Prodi yang tidak Terakreditasi tidak berhak menerbitkan ijazah (PP 19 Tahun 2005).

Permasalahan



Terdapat 668 (43%) Prodi yang tidak Terakreditasi sehingga tidak berhak menerbitkan ijazah.



UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi belum efektif (PP dan Permen masih disusun)



Bagaimana dengan ijazah mereka yang sudah dinyatakan lulus setelah 17 Mei 2012 ????

YAYASAN YG TIDAK MENYESUAIKAN DENGAN UU NO.24 TAHUN 2004 1. 45% Yayasan tidak/belum terdaftar di Kemkumham 2. Tidak berhak menggunakan kata Yayasan di depan namanya.

3. Tidak Sah sebagai Badan Hukum 4. Tidak dilayani dalam pendirian perguruan tinggi, pembukaan prodi baru dan perubahan bentuk 5. Tidak dilayani dalam pengajuan PHK

YAYASAN YG TIDAK MENYESUAIKAN DENGAN UU NO.24 TAHUN 2004 (Kedepan) 1. Tidak dapat melaporkan Proses Belajar Mengajar (EPSBED/PDPT) 2. Tidak dapat memperpanjang ijin Program Studi 3. Tidak dapat mengikuti kegiatan di Kopertis 4. Semua produk hukum dan dokumen yang dihasilkannya tidak memiliki civil effect. 5. Dosen PNS yang ada di PTS bersangkutan akan ditarik

Langkah Penanggulangan

•

Teguran

•

Pembinaan

•

Pendampingan

•

Sanksi

•

Peningkatan koordinasi

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

• • •

Penjaminan mutu Otonomi perguruan tinggi Akuntabilitas publik

Terima kasih

•

Ketua Yayasan

•

Pimpinan PTS

•

Narasumber

•

Panitia