Transcript Sosialisasi BHP 2012 – Materi Prof.Ilza Mayuni
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG YAYASAN & UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN TINGGI Pengantar
Ilza Mayuni
(Koordinator) RAPAT KOORDINASI KOPERTIS WILAYAH III dengan KETUA YAYASAN DAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI SWASTA
Bidakara, 12 November 2012
Materi Rapat Koordinasi
1 • Pengantar 2 • Sosialisasi Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2004 tentang Yayasan
3 • Sosialisasi Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Latar Belakang
Mengapa diperlukan (lagi) sosialisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan?
•
Perkembangan PTS di Lingkungan KOPERTIS Wilayah III
Profil PTS di Wilayah III
344
• PTS
296
• Yayasan
133
• Yayasan belum terdaftar di Kemkumham)
1550
• Program Studi
410 668
• Izin Program Studi kadaluarsa • Program Studi belum/tidak terakreditasi
Status Akreditasi Berdasarkan Jenjang Pendidikan 350 300 250 200 150 100 50 0 S3 S2 A B S1 C D-IV D-III D-I SP1 Belum Terakreditasi/Kadaluarsa Profesi
Permasalahan
410 izin program studi kadaluarsa tidak dapat diusulkan untuk akreditasi, beasiswa (BBM & PPA), dan untuk memperoleh hibah
Terhitung mulai tanggal 17 Mei 2012 Prodi yang tidak Terakreditasi tidak berhak menerbitkan ijazah (PP 19 Tahun 2005).
Permasalahan
Terdapat 668 (43%) Prodi yang tidak Terakreditasi sehingga tidak berhak menerbitkan ijazah.
UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi belum efektif (PP dan Permen masih disusun)
Bagaimana dengan ijazah mereka yang sudah dinyatakan lulus setelah 17 Mei 2012 ????
YAYASAN YG TIDAK MENYESUAIKAN DENGAN UU NO.24 TAHUN 2004 1. 45% Yayasan tidak/belum terdaftar di Kemkumham 2. Tidak berhak menggunakan kata Yayasan di depan namanya.
3. Tidak Sah sebagai Badan Hukum 4. Tidak dilayani dalam pendirian perguruan tinggi, pembukaan prodi baru dan perubahan bentuk 5. Tidak dilayani dalam pengajuan PHK
YAYASAN YG TIDAK MENYESUAIKAN DENGAN UU NO.24 TAHUN 2004 (Kedepan) 1. Tidak dapat melaporkan Proses Belajar Mengajar (EPSBED/PDPT) 2. Tidak dapat memperpanjang ijin Program Studi 3. Tidak dapat mengikuti kegiatan di Kopertis 4. Semua produk hukum dan dokumen yang dihasilkannya tidak memiliki civil effect. 5. Dosen PNS yang ada di PTS bersangkutan akan ditarik
Langkah Penanggulangan
•
Teguran
•
Pembinaan
•
Pendampingan
•
Sanksi
•
Peningkatan koordinasi
UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
• • •
Penjaminan mutu Otonomi perguruan tinggi Akuntabilitas publik
Terima kasih
•
Ketua Yayasan
•
Pimpinan PTS
•
Narasumber
•