Transcript Akuntansi Pemerintahan

Oleh :
Nuryadin Sidik, SE
Bab 1
Pendahuluan
Akuntansi Pemerintahan dalam
Ilmu Akuntansi
Oleh :
Nuryadin Sidik, SE
Akuntansi Pemerintahan dalam
Ilmu Akuntansi
 Akuntansi merupakan proses mengenali, mengukur
dan mengomunikasikan informasi ekonomi untuk
memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat
oleh pemakai informasi yang bersangkutan.
 Akuntansi bisa didefinisikan secara tepat dengan
menjelaskan tiga karakteristik penting dari akuntansi,
yaitu : (1) pengidentifikasian, pengukuran dan
pengomunikasian informasi keuangan tentang (2)
entitas ekonomi kepada (3) pemakai yang
berkepentingan.
Tiga Bagian Utama Akuntansi
AKUNTANSI
Akuntansi
Sektor
Publik
Akuntansi
Komersial
Akuntansi
Pemerintahan
Akuntansi
Sosial
Akuntansi
Non Profit
Lainnya
Perbandingan Organisasi
Pemerintah dengan Perusahaan
Karakteristik Organisasi Pemerintahan
1.
Pendirian, pembentukan dan kegiatan organisasi pemerintahan
bukan dengan tujuan atau bermotif mengejar keuntungan.
2. Organisasi pemerintah dimiliki secara kolektif oleh rakyat. Dengan
demikian, tidak terdapat saham yang dapat dimiliki secara
individual yang dapat diperjualbelikan atau dipertukarkan.
3. Pihak-pihak yang memberikan sumber keuangan kepada organisasi
pemerintahan tidak harus menerima imbalan langsung atau
proporsional, baik berupa barang, uang, atau jasa.
4. Anggota atau masyarakat, sadar atau tidak, kadang-kadang dipaksa
menyetorkan uang, barang, atau jasa kepada pemerintah di mana
pemerintah akan mempergunakan setoran tersebut untuk
kepentingan bersama masyarakat.
Perbandingan Organisasi
Pemerintah dengan Perusahaan
Kesamaan Organisasi Pemerintahan sebagai
Entitas Ekonomi
1.
Keduanya merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sebuah
sistem perekonomian nasional yang secara bersama-sama
menggunakan sumber daya dalam sistem perekonomian tersebut,
baik sumber daya finansial, modal, maupun manusia.
2. Keduanya sama-sama menhadapi sumber daya ekonomi yang
terbatas untuk mencapai tujuan-tujuannya.
3. Keduanya mempunyai pola manajemen keuangan yang sama yang
dimulai dari perencanaan sampai pengendalian dimana penggunaan
akuntansi menjadi kebutuhan dalam hal ini.
4. Dalam beberapa hal, keduanya mempunyai hasil produk yang sama,
misalnya Pemerintah menyediakan alat transportasi berupa bus
DAMRI, sementara ada juga pihak swasta yang bergerak dibidang
transportasi.
Ciri Khas Akuntansi Pemerintahan
Investasi pada aset yang tidak menghasilkan
pendapatan
2. Tidak ada pengungkapan laba
3. Tidak ada pengungkapan kepemilikan
4. Penggunaan Akuntansi Dana
1.
Tujuan Pokok Akuntansi
Pemerintahan
 Pertanggungjawaban
 Manajerial
 Pengawasan
“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat
dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun
barang yang dapat dijadikan milik negara yang dihubungkan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”
(Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003)
Asas-asas Umum Pengelolaan
Keuangan Negara
 Akuntabilitas berorientasi pada hasil
 Profesionalitas
 Proporsionalitas
 Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara
 Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang
bebas dan mandiri
Kekuasaan atas Pengelolaan
Keuangan Negara
 Menteri keuangan selaku pengelola fiskal
 Wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan
negara yang dipisahkan
 Menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna
anggaran / pengguna barang kementrian negara/
lembaga yang dipimpinnya
Pertanggungjawaban Pengelolaan
Keuangan Negara
Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 ditetapkan bahwa
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN/APBD terdiri atas :
a. Laporan Realisasi Anggaran
b. Neraca
c. Laporan Arus Kas
d. Catatan atas Laporan Keuangan
Bab 2
Anggaran Pemerintah
Oleh :
Nuryadin Sidik, SE
Konsep Anggaran Pemerintah
Menurut Freeman (2003)
Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh
organisasi sektor publik untuk mengalokasikan
sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhankebutuhan yang tidak terbatas (the process of
allocating resources to unlimited)
Fungsi Anggaran
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Anggaran sebagai alat perencanaan
Anggaran sebagai alat pengendalian
Anggaran sebagai alat kebijakan
Anggaran sebagai alat politik
Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi
Anggaran sebagai alat penilaian kinerja
Anggaran sebagai alat motivasi
Siklus Penyusunan Anggaran
Penyusunan
Rencana
Anggaran
Pelaporan
dan Audit
Sumber
Daya
Pelaksanaan
Anggaran
Persetujuan
Legislatif
Perencanaan terintegrasi antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah yang seharusnya
perencanaan daerah mengacu pada perencanaan
pusat.
KONDISI IDEAL
Pedoman
Pedoman
RPJP
Nasional
Diacu
RPJM
Dijabar
kan
RAPBN
APBN
Diserasikan melalui Musrenbang
Dijabar
kan
Pedoman
Renstra
SKPD
Rincian
APBN
Pedoman
RKP
Diperhatikan
RPJM
Daerah
RKA-KL
Diacu
Nasional
Pedoman
Pedoman
RKP
Daerah
Pedoman
RAPBD
APBD
RKA SKPD
Rincian
APBD
Diacu
Pedoman
UU SPPN
Renja SKPD
Pedoman
UU KN
Pemerintah
Daerah
RPJP
Daerah
Pedoman
Renja KL
Pemerintah
Pusat
Renstra
KL
Diagram Proses Penyusunan Rancangan APBD
Januari – April
Mei - Agustus
September - Desember
Depdagri/
Propinsi
Evaluasi
Mendagri/
Gubernur
Pembahasan
Rancangan
Kebijakan
Umum APBD
DPRD
KDH
RPJMD
Sekda
PPKD
SKPD
Rancangan
Awal Kerangka
Ekonomi
Daerah
RKPD
Nota Kesepakatan,
KUA, Prioritas
Dan Plafon
Rancangan
Kebijakan
Umum APBD
Pedoman
Penyusunan
RKASKPD, KUA,
Prioritas dan
Plafon
SE Prioritas
Program &
Indikasi
Pagu
RAPBD
Dan
Lampiran
Draft
Perda
APBD
Ra Perkada
Rincian
APBD
Lampiran
APBD
(Himpunan
RKA-SKPD)
RENJA
SKPD
RKASKPD
Perda
APBD
Perkada
Rincian
APBD
Pembahasan
Tim Anggaran
Konsistensi
dengan KUA
Pemutakhiran
Data & Proyeksi
Ekonomi & Fiskal
RENSTRA
SKPD
Pembahasan
RAPBD
Konsep
Dokumen
Anggaran
Pembahasan
Tim Anggaran
Konsistensi
dengan Perkada
Rincian APBD
Pengesahan
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Pendekatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran
Terpadu (planning, programming and budgeting system
– PPBS)
Konsep PPBS merupakan konsep luas yang memandang
bahwa penyusunan anggaran bukanlah proses terpisah
yang berdiri sendiri, melainkan sebuah bagian yang
tidak terpisahkan dari proses perencanaan dan
perumusan program kegiatan suatu organisasi.
Struktur APBD
Pembiayaan
Pendapatan
Surplus
Defisit
Belanja
Pengeluaran :
• Pembiayaan
• Penyertaan Modal
• Pembentukan Dana
Cadangan dan lain- lain
Penerimaan :
• SILPA (tahun
sebelumnya)
• Pencairan Dana
Cadangan
• Penerimaan Pinjaman
Daerah dan lain-lain
Mekanisme Dana Perimbangan
Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
melaksanakan desentralisasi.
(PP Nomor 55 Tahun 2005)
Mekanisme Dana Perimbangan
APBN
1. Penerimaan dalam negeri dan
hibah
a. Pendapatan Pajak
b. Pendapatan bukan pajak/SDA
2. Belanja Negara
a. Belanja Pusat
b. Belanja Daerah
(Bagi Hasil, DAU dan DAK)
3. Keseimbangan primer
4. Surplus / deficit
5. Pembiayaan
a. Dalam negeri
b. Luar negeri
APBD
1. Penerimaan daerah
a. PAD
b. Dana Perimbangan
(Bagi Hasil, DAU dan DAK)
c. Lain-lain pendapatan daerah
yang sah
2. Belanja Daerah
a. Rutin
b. Pembangunan
3. Surplus / deficit
4. Pembiayaan
Mekanisme Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber
dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada
daerah dengan angka presentase tertentu didasarkan
atas daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Selain karena pertimbangan politis, alasan lain dari
pemberian dana bagi hasil ini adalah untuk
mengurangi ketimpangan vertikal (vertical imbalance)
Mekanisme Dana Perimbangan
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah
dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar daerahuntuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurangkurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto.
Mekanisme Dana Perimbangan
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah
merupakan dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk
membantu mendanai kegiatan khusus yang
merupakan urusan daerah dan merupakan bagian dari
Program yang menjadi prioritas nasional. Daerah
tertentu adalah daerah yang dapat memperoleh
alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria
khusus, dan kriteria teknis
Bab 3
Perbendaharaan Negara /
Daerah
Oleh :
Nuryadin Sidik, SE
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Perencanaan
RPJMD
RKP
Renstra
SKPD
Pelaksanaan
Penatausahaan
Rancangan
DPA-SKPD
Penatausahaan
Pendapatan
Verifikasi Ranc. DPASKPD (TAPD + Ka
SKPD)
Bendahara
Penerimaan
Renja
SKPD
RKPD
KUA
Permendagri
ttg Penyusunan APBD
PPAS
DPA-SKPD
Pedoman Penyusunan
RKA-SKPD
Pelksnaan Angg.
Pendapatan
Pelksnaan Angg.
Belanja
Pelksnaan Angg.
Pembiayaan
RKA-SKPD
RAPBD
APBD
Bendahara
Pengeluaran
SPD
(Surat Penyediaan Dana)
Nota
Kesepakatan
Penatausahaan
Belanja
Laporan Realisasi
Semester Pertama
Perubahan APBD
Penatausahaan
Pendanaan Lainnya
Pertgjwban
Akuntansi
Keuangan Daerah
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
• Laporan Realisasi
Anggaran
• Neraca
• Laporan Arus Kas
• Catatan atas
Laporan Keuangan
Pembinaan:
• Pemberian
Pedoman
• Bimbingan
• Supervisi
• Konsultasi
• Pendidikan
• Pelatihan
• Penelitian dan
Pengembangan
Pengawasan
terhadap
pelaksanaan
Perda tentang
APBD
Kekayaan dan
Kewajiban daerah
Kas Umum
Piutang
Investasi
Barang
Dana Cadangan
Utang
Laporan Keuangan
diperiksa oleh BPK
Akuntansi
Keuangan Daerah
Pertanggungjawaban
•
•
•
•
•
•
Pengawasan
Pengendalian
Intern
Ranperda tentang
APBD
Pemeriksaan
Ekstern
STUKTUR PENGELOLA KEUANGAN SKPD
PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
(KEPALA SKPD)
KUASA PENGGUNA
ANGGARAN
(Kabid n1)
KUASA PENGGUNA
ANGGARAN
(Kabid n)
KUASA PENGGUNA
ANGGARAN
(Sekretaris)
BENDAHARA
PENERIMAAN/
PENGELUARAN
PPTK
PPTK
PPK - SKPD
Pembantu Bendahara
1.
2.
3.
Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
Menyiapkan dokumen anggaran atas beban
pengeluaran pelaksanaan kegiatan
1.
2.
3.
Menyiapkan SPM
Memverifikasi SPJ
Melaksanakan
Akuntansi dan
Pelaporan
Keuangan
Membantu Bendahara
Penerimaan & Bendahara
Pengeluaran:
• Membuat dokumen
• Mencatat pembukuan
• Gaji
ASAS UMUM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan
dalam suatu sistem yang terintegrasi yang
diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun
ditetapkan dengan peraturan daerah.
Subyek Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan daerah
Kepala Daerah
Koordinator Pengelolaan
Keuangan Daerah
Sekretaris Daerah
Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah
Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah
Pejabat Pengguna Anggaran
Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan
Pejabat yang melaksanakan
program dan kegiatan
Pejabat Penatausahaan
Keuangan SKPD
Pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha keu. pada
SKPD
KEWENANGAN KEPALA DAERAH








menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang
daerah;
menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;
menetapkan bendahara penerimaan dan/atau
bendahara pengeluaran;
menetapkan pejabat yang bertugas melakukan
pemungutan penerimaan daerah;
menetapkan pejabat yang bertugas melakukan
pengelolaan utang dan piutang daerah;
menetapkan pejabat yang bertugas melakukan
pengelolaan barang milik daerah; dan
menetapkan pejabat yang bertugas melakukan
pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran.
Koordinator Pengelolaan Keuangan daerah
Koordinator Pengelolaan
Keuangan Daerah
Sekretaris daerah
Bertanggung
jawab kepada
Kepala Daerah
Tugas koordinasi di bidang:
Tugas-tugas lain
a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
pengelolaan APBD;
b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
pengelolaan barang daerah;
c. penyusunan rancangan APBD dan
rancangan perubahan APBD;
d. penyusunan Raperda APBD, Perubahan
APBD, & pertanggung-jawaban
pelaksanaan APBD;
e. tugas-tugas pejabat perencana daerah,
PPKD, dan pejabat pengawas keuangan
daerah;
f. penyusunan laporan keuangan daerah
dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.
a. memimpin tim anggaran pemerintah
daerah
b. menyiapkan pedoman pelaksanaan
APBD;
c. menyiapkan pedoman pengelolaan
barang daerah;
d. memberikan persetujuan pengesahan
DPA-SKPD; dan
e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi
pengelolaan keuangan daerah lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan
oleh kepala daerah.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Tugas PPKD
menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah
menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD
melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah
melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah
menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
kepala daerah
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Wewenang PPKD selaku BUD
PPKD selaku BUD berwenang:
a. menyusun kebijakan dan pedoman
pelaksanaan APBD;
b. mengesahkan DPA-SKPD;
c. melakukan pengendalian pelaksanaan
APBD;
d. memberikan petunjuk teknis
pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran kas daerah;
e. melaksanakan pemungutan pajak daerah
f. memantau pelaksanaan penerimaan dan
pengeluaran APBD oleh bank dan/atau
lembaga keuangan lainnya yang telah
ditunjuk;
g. mengusahakan dan mengatur dana yang
diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
h. menyimpan uang daerah;
i. menetapkan SPD;
j. melaksanakan penempatan uang daerah
dan mengelola/menatausahakan investasi;
k. melakukan pembayaran berdasarkan
permintaan pejabat pengguna anggaran
atas beban rekening kas umum daerah;
l. menyiapkan pelaksanaan pinjaman
pemberian jaminan atas nama Pemda;
m.
melaksanakan pemberian
pinjaman atas nama pemerintah daerah;
n. melakukan pengelolaan utang dan
piutang daerah;
o. melakukan penagihan piutang daerah;
p. melaksanakan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan daerah;
q. menyajikan informasi keuangan daerah;
r. melaksanakan kebijakan dan pedoman
pengelolaan serta penghapusan barang
milik daerah.
Pelaksanaan APBD
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD terdiri atas :
DPA SKPD 1
Digunakan untuk menyusun rencana pendapatan atau penerimaan
SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan
DPA SKPD 2.1
Digunakan untuk menyusun rencana kebutuhan belanja tidak
langsung SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan
DPA SKPD 2.2.1
Digunakan untuk merencanakan belanja langsung dari setiap
kegiatan yang diiprogramkan
DPA SKPD 2.2
Merupakan formulir rekapitulasi dari seluruh program dan kegiatan
SKPDyang dikutip dari setiap formulir DPA SKPD 2.2.1
Lanjutan …..
Pelaksanaan APBD
DPA SKPD 3.1
Digunakan untuk merencanakan penerimaan
pembiayaan dalam tahun anggaran yang direncanakan
DPA SKPD 3.2
Digunakan untuk merencanakan pengeluaran
pembiayaan dalam tahun anggaran yang direncanakan
Ringkasan DPA SKPD
Merupakan kompilasi dari seluruh DPA SKPD
Penyusunan Anggaran Kas
Dalam proses penatausahaan, anggaran kas mempunyai
peran penting sebagai alat kontrol dan pengendalian.
Dokumen ini dibuat (direkapitulasi) oleh TAPD untuk
di tetapkan oleh PPKD selaku BUD yang dalam tahap
berikutnya menjadi dasar pembuatan SPD.
Surat Penyediaan Dana (SPD)
SPD dibuat oleh BUD dalam rangka manajemen kas
daerah. Manajemen kas adalah kemampuan daerah
dalam mengatur jumlah penyediaan dana kas bagi
setiap SKPD, artinya BUD harus mampu
memperkirakan kemampuan keuangan PEMDA dalam
memenuhi kebutuhan dana SKPD. Hal ini penting
karena akan mempengaruhi jumlah dana yang dapat
disediakan dalam satukali pengajuan SPD serta
periode pengajuan SPD.
Surat Permintaan Pembayaran
(SPP)
SPP diajukan dengan SPD sebagai dasar jumlah yang
diminta untuk dibayarkan kepada SKPD.
SPP memiliki 4 jeis yaitu :
a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP)
b. SPP Ganti Uang (SPP-GU)
c. SPP Tambah Uang (SPP-TU)
d. SPP Langsung (SPP-LS)
Surat Perintah Membayar (SPM)
Secara Legal, penerbitan SPM adalah otorisasi Pejabat
Pengguna Anggaran (PPA). Tanda tangan dokumen
SPM dilakukan oleh PPA bersangkutan sebagai
sebuah pernyataan penggunaan anggaran di
lingkungan SKPD nya.
SPM dapat diterbitkan jika :
a. Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu
anggaran yang tersedia
b. Didukukng dengan kelengkapan dokumen sesuai
peraturan perundangan
Waktu pelaksanaan penerbitan SPM
a. Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPP diterima
b. Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari
sejak SPP diterima
Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D)
SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk
mencairkan dana melalui bank yang ditunjuk setelah
SPM diterima oleh BUD.
SP2D sifatnya spesifik, artinya satu SP2D hanya dibuat
untuk satu SPM
SP2D dapat diterbitkan jika :
a. Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu
anggaran yang tersedia
b. Didukukng dengan kelengkapan dokumen sesuai
peraturan perundangan
Waktu pelaksanaan penerbitan SP2D
a. Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPM diterima
b. Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari
sejak SPM diterima
Surat Pertanggungjawaban
Pengeluaran
Bendahara pengeluaran secara administratif wajib
mempertanggungjawabkan penggunaan/ ganti/
tambah UP kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Dalam melakukan verifikasi atas laporan
pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK SKPD
berkewajiban :
a. Meneliti kelengkapan dokumen laporan
pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti
pengeluaran yang dilampirkan
b. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran
per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan
per rincian objek
c. Menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban
pengeluaran per rincian objek
d. Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D
yang diterbitkan periode sebelumnya.
Selain melakukan pertanggungjawaban
administratif, bendahara juga harus
membuat SPJ dan dikirimkan ke BUD
dalam rangka pertanggungjawaban
funsional
Bab 4
Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP)
Oleh :
Nuryadin Sidik, SE
Mengapa Perlu SAP ?
Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang
muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi,
dan audit di pemerintahan, baik pemerintah pusat
mauoun pemerintah daerah di Republik
Indonesia, diperlukan sebuah Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) yang kredibel yang di bentuk
oleh sebuah komite SAP.
Isi SAP terdiri dari sebuah Kerangka
Konseptual dan 11 Pernyataan
No.
No.Pernyataan
Isi Pernyataan
1
PSAP 01 :
Penyajian Laporan Keuangan
2
PSAP 02 :
Laporan Realisasi Anggaran
3
PSAP 03 :
Laporan Arus Kas
4
PSAP 04 :
Catatan atas Laporan Keuangan
5
PSAP 05 :
Akuntansi Persediaan
6
PSAP 06 :
Akuntansi Investasi
7
PSAP 07 :
Akuntansi Aset Tetap
8
PSAP 08 :
Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
9
PSAP 09 :
Akuntansi Kewajiban
10
PSAP 10 :
Koreksi Kesalahan
11
PSAP 11 :
Laporan Keuangan Konsolidasian
Kerangka Konseptual
 Kerangka Konseptual akuntansi pemerintahan
merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan
penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan
daerah.
 Kerangka Konseptual SAP berfungsi sebagai pedoman
jika terdapat masalah akuntansi yang belum
dinyatakan dalam SAP. Namun jika terjadi
pertentangan antara kerangka konseptual dan standar
akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi
diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual.
TEORI, STANDAR, TEKNIK/PROSEDUR
AKUNTANSI
TEORI/KONSEP/
AKSIOMA/ASUMSI
STANDAR
TEKNIK/PROSEDUR
Asumsi Dasar
Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan
dilingkungan pemerintahan adalah anggapan yang
diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu
dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan,
yang terdiri atas :
a. Asumsi kemandirian entitas
b. Asumsi kesinambungan entitas
c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary
measurement)
8 Prinsip Akt. dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah
 Basis Akuntansi
 Prinsip Nilai Historis
 Prinsip Realisasi
 Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk formal
 Prinsip Periodesitas
 Prinsip Konsistensi
 Prinsip Pengungkapan Lengkap
 Prinsip Penyajian Wajar
Karakteristik Kualitatif Informasi
Keuangan
Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah
ukuran-ukuran normatif yang perlu diwajibkan dalam
informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi
tujuannya.
a. Relevan
b. Andal
c. Dapat dibandingkan
d. Dapat dipahami
Kendala Informasi yang Relevan
dan Andal
Setiap keadaan yang tidak memungkinkan
terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan
informasi akuntansi dan laporan keuangan yang
relevan dan andal akibat keterbatsan atau karena
alasan-alasan kepraktisan. Hal-hal tersebut adalah :
a. Materialitas
b. Pertimbangan biaya dan manfaat
c. Keseimbangan antar karektristik kaulitatif
Bab 5
Teknik Akuntansi Pemerintah
Oleh :
Nuryadin Sidik, SE
Persamaan Akuntansi Pemerintahan
Asset = Kewajiban + Ekuitas Dana
Basis Akuntansi dan Fokus
Pengukuran
Empat Macam Basis Akuntansi
1. Basis Kas
2. Basis Akrual
3. Basis Kas Modifikasi
4. Basis Akrual Modifikasi
Basis Kas
 Basis Kas mengakui transaksi pada saat kas diterima
atau dibayarkan
 Selain melakukan pengakuan hanya berdasarkan kas
masuk dan kas keluar, juga memiliki fokus
pengukuran hanya pada KAS
 Akibatnya, yang dilaporkan dalam neraca (jika dibuat)
hanya akun KAS, sehingga ekuitas dana yang ada
disisi pasiva hanya menggambarkan keadaan KAS
Basis Akrual
 Basis Akrual mengakui transaksi ketika transaksi yang
bersangkutan secara ekonomi terjadi, tidak sematamata ketika kas diterima atau dibayarkan
 Basis Akrual mengakui transaksi pada saat terjadi dan
mempunyai fokus pengukuran pada sumber daya yang
dimiliki.
 Neraca yang dibuat dengan basis akrual akan
melaporkan semua kekayaan, utang dan ekuitas dana
yang dimilik, baik yang bersifat lancar maupun tidak
lancar.
Ilustrasi
- Sebuah pemerintahan memiliki saldo kas awal sebesar
10.000 tanpa memiliki kekayaan lain.
Neraca Awal baik basis kas maupun basis akrual sbb :
NERACA
Kas
10.000
Ekuitas Dana
10.000
Misalnya terjadi transaksi pembelian kendaraan senilai
3.000, neraca setelah transaksi tersebut akan
ditampilkan secara berbeda di masing-masing basis
Jurnal Basis Kas
Dr. Belanja Kendaraan
Cr.
Kas
3.000
3.000
NERACA BERBASIS KAS
Kas
7.000
Ekuitas Dana
7.000
Jurnal Basis Akrual
Dr. Kendaraan
Cr.
Kas
3.000
3.000
NERACA BERBASIS AKRUAL
Kas
Mobil
7.000
3.000
Ekuitas Dana
10.000
Basis Kas Modifikasi
Basis Kas Modifikasi adalah sebuah pendekatan yang
mencoba menampilkan informasi yang dihasilkan
basis kas, sekaligus menyajikan informasi yang hanya
bis dimunculkan oleh basis akrual.
Dengan ilustrasi yang sama jaurnal yang terjadi adalah
Jurnal Basis Kas Modifikasi
Dr. Belanja Kendaraan
Cr.
Kas
3.000
3.000
Fokus pengukuran menghendaki informasi tentang
kendaraan dimunculkan dalam neraca, maka diperlukan
jurnal tambahan (Jurnal Kolorari)
Dr. Kendaraan
Cr.
Ekuitas dana yang
diinvestasikan dalam aset tetap
3.000
3.000
NERACA BERBASIS AKRUAL
Kas
Mobil
7.000
3.000
Ekuitas Dana
Ekuitas dana yang di
Investasikan dalam
Aset tetap
7.000
3.000
Basis Akrual Modifikasi
Basis Akrual Modifikasi lebih banyak
diimplementasikan pada negara-negara yang
menggunakan multi dana dalam akuntansi
pemerinyahannya.
Basis Akrual yang mencatat transaksi –transaksi sesuai
dengan kejadiannya.
Fokus pengukurannya hanya pada sumber dana yang
bersifat lancar.
Surat ketetapan pajak tertanggal 1 Januari diberikan kepada wajib pajak.
Setoran pajak baru diterima oleh pemerintah pada tanggal 10 Januari.
Jurnal yang dibuat pada masing-masing basis adalah :
Tanggal
1 Jan
Kas
----
Kas Modifikasi
-----
Akrual
Piutang Pajak
Pendapatan Pajak
10 Jan
Kas
Pendapatan Pajak
Kas
Pendapatan Pajak
Kas
Akrual Modifikasi
Piutang Pajak
Pendapatan Pajak
Kas
Piutang Pajak
Piutang Pajak
Basis kas dan kas modifikasi mengakui transaksi pada saat kas diterima
atau dibayarkan, maka tidak ada pencatatan pada tanggal 1 Januari.
Sedangkan basis akrual dan akrual modifikasi mengakui transaksi ketika
transaksi yang bersangkutan secara ekonomi terjadi.
Oleh karena itu, pada tanggal 1 Januari ada pencatatan piutang pajak dan
pendapatan pajak.
Setiap bulan, gaji pegawai selalu dibayarkan pada tanggal 5 bulan
berikutnya. Jurnal yang dibuat pada masing-masing basis adalah :
Tanggal
31 Des
Kas
----
Kas Modifikasi
-----
Akrual
Belanja Gaji
Utang Gaji
5 Jan
Akrual Modifikasi
Belanja Gaji
Utang Gaji
Belanja Gaji
Belanja Gaji
Utang Gaji
Utang Gaji
Kas
Kas
Kas
Kas
Pada tanggal 31 Desember basis kas dan kas modifikasi tidak melakukan
pencatatan karena belum ada kas keluar. Sedangkan basis akrual dan
akrual modifikasi sudah mengakui adanya utang gaji pada saat itu. Hal ini
secara ekonomi, belanja gaji terjadi pada tanggal 31 Desember.
Pada tanggal 15 Januari, Pemerintah melakukan pembelian mobil. Jurnal pada
masing-masing basisi adalah :
Tanggal
15 Jan
Kas
Belanja Modal
Kas
Kas Modifikasi
Belanja Modal
Kas
Akrual
Mobil
Akrual Modifikasi
(Tidak ada pencatatan)
Kas
Mobil
ED diinvest pd AT
Fokus pengukuran basis kas adalah KAS, oleh karena itu pembelian mobil
maupun aset lainnya dianggap sebagai belanja dan akan mengurangi ekuitas
dana. Sedangkan fokus pengukuran basis akrual adalah semua sumber daya
yang dimiliki, sehingga pembelian mobil itu dicatat sebagai “perubahan”
bentuk sumber daya , dari kas menjadi mobil.
Basis kas modifikasi mencoba menampilkan juga informasi tentang semua
sumber daya yang dimiliki, sehingga jurnal yang dibuat adalah pencatatan
belanja sekaligus aset tetapnya . Sementara, basis akrual modifikasi tidak
mencatat apa pun karena fokus pengukurannya hanya pada sumber daya yang
bersifat lancar.