Transcript standar 2: tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan

STANDAR 2
TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM
PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU
2.1 Tata Pamong
2.1.1 Sistem Tata Pamong
• Mengikuti perundangan yang berlaku
• Sistem tata pamong tertuang dalam: (1)
Pemendikbud RI Nomor 30 Tahun 2012 (OTK)
dan (2) Permendikbud RI Nomor 71 Tahun
2012 (Satuta)
• Pengambilan kebijakan kelembagaan
berdasarkan rapat pimpinan (kredibel,
transparan, akuntabel, bertanggung jawab,
dan adil)
2.1.2 Struktur Organisasi, Koordinasi, dan Cara
Kerja Institusi
Berdasar OTK dan Statuta, organ-organ kelembagaan UM meliputi
(1) Unsur Pimpinan (Rektor dan Wakil Rektor),
(2) Dewan Pengawas,
(3) Senat,
(4) Satuan Pengawasan Internal,
(5) Dewan Pertimbangan,
(6) Pelaksana Akademik (Fakultas, Jurusan, dan Program Studi),
(7) Pelaksana Administrasi di bawah dua biro, yakni Biro Akademik,
Kemahasiswaan, Perencanaan, Informasi, dan Kerja Sama (BAKPIK) dan
Biro Umum dan Keuangan (BUK),
(8) Lembaga Penyelenggara Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LP2M),
(9) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3), (10)
UPT Satuan Penjaminan Mutu, dan
(10) (11) UPT Pusat Bisnis
2.1.3 Keberadaan Lembaga, Mutu, SOP,
dan Pelaksanaan Kode Etik
• Sesuai Statuta UM penegakan dan pengawasan etika
akademik (pendidikan, penelitian, dan karya ilmiah)
dilaksanakan oleh Senat (Komisi Etika Akademik)
• Etika dan perilaku mahasiswa (akademik maupun
non-akademik) diatur dengan Peraturan Rektor
(Pedoman Pendidikan)
• Etika non-akademik ditangani oleh Lembaga Binap
sesuai Permendikbud RI Nomor 16 Tahun 2012
tentang Penegakan Disiplin PNS (terkait juga dengan
PP 53 Tahun 2011).
2.1.3 Keberadaan Lembaga, Mutu, SOP,
dan Pelaksanaan Kode Etik
UM memiliki SOP (POB):
• POB Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat
• POB Penulisan Karya Ilmiah).
Selain POB, UM juga menerbitkan
• PPKI
• Buku Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi
• Petunjuk Teknis PPL Non-Kependidikan.
2.1.3 Keberadaan Lembaga, Mutu, SOP,
dan Pelaksanaan Kode Etik
Pelaksanaan Kode Etik
• Promotif,
• Pencegahan, dan
• Pembinaan
2.1.4 Kepemimpinan
Operasional: artikulasi visi, misi, dan
tujuan dituangkan dalam dokumen
(RIP, Renstrabis, Kebijakan UM, Rencana
Bisnis dan Anggaran, Peraturan Rektor dan
Pimpinan Unit Utama Kelembagaan sesuai
dengan keperluan manajemen (unit)
kelembagaan
2.2 Kepemimpinan
Operasional: artikulasi visi, misi, dan
tujuan dituangkan dalam dokumen
(RIP, Renstrabis, Kebijakan UM, Rencana
Bisnis dan Anggaran, Peraturan Rektor dan
Pimpinan Unit Utama Kelembagaan sesuai
dengan keperluan manajemen (unit)
kelembagaan
2.2 Kepemimpinan
Organisasional:
Secara berjenjang, kepemimpinan
organisasional itu diaktualisasikan
dalam sistem pemberikan hak,
kewajiban, dan akuntabilitas pada
setiap simpul organisasi kelembagaan.
2.2 Kepemimpinan
Publik:
Kepemimpinan publik UM terwujud pada
keberadaan UM sebagai lembaga yang
menjadi rujukan sebagaimana tampak pada
keberhasilannya memimpin sejumlah
kegiatan yang melibatkan berbagai lembaga,
baik nasional maupun internasional sebagai
berikut
2.3 Kepemimpinan
Publik:
Kepemimpinan publik UM terwujud pada
keberadaan UM sebagai lembaga yang
menjadi rujukan sebagaimana tampak pada
keberhasilannya memimpin sejumlah
kegiatan yang melibatkan berbagai lembaga,
baik nasional maupun internasional sebagai
berikut
2.3 Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi
2.3.1 Sistem Pengelolaan Fungsional dan Operasional
Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan
dilakukan pengelolaan terintegrasi agar semua dan
setiap unit organ kelembagaan dapat
melaksanakan peran secara maksimal sesuai
dengan posisi, fungsi, dan kewenangannya masingmasing
2.3 Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi
2.3.2 Analisis Jabatan, Deskripsi Tugas, dan Program
Peningkatan Kompetensi Manajerial
Program peningkatan kompetensi manajerial dalam
sistem pengelolaan UM meliputi (1) rancangan dan
analisis jabatan, (2) uraian tugas unit kelembagaan,
(3) prosedur kerja, dan (4) program peningkatan
kompetensi manajerial.
2.3 Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi
2.3.3 Diseminasi Hasil Kerja UM
Diseminasi hasil kinerja UM berkaitan dengan 3
(tiga) hal:
1) substansi,
2) media, dan
3) perangkat pendukung.
2.3 Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi
2.3.4 Keberadaan dan Keefektifan Sistem Audit
Internal
• Sistem audit internal sebagai bagian dari sistem
pengendalian kualitas pengelolaan di UM dilengkapi
dengan mekanisme, kriteria dan instrument
pengukuran dan penilaiannya
• Permendikbud ini mengamanatkan bahwa kegiatan
audit internal UM dilakukan oleh 3 (tiga) unsur
kelembagaan: 1) Satuan Penjaminan Mutu (SPM), 2)
Satuan Pengawasan Internal (SPI), dan 3) Dewan
Pengawas (Dewas)
2.3 Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi
2.3.4 Keberadaan dan Keefektifan Sistem Audit
Internal
• Sistem audit internal sebagai bagian dari sistem
pengendalian kualitas pengelolaan di UM dilengkapi
dengan mekanisme, kriteria dan instrument
pengukuran dan penilaiannya
• Permendikbud tentang OTK dan Statuta UM
mengamanatkan bahwa kegiatan audit internal UM
dilakukan oleh 3 (tiga) unsur kelembagaan: 1) Satuan
Penjaminan Mutu (SPM), 2) Satuan Pengawasan
Internal (SPI), dan 3) Dewan Pengawas (Dewas)
2.3 Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi
2.3.4 Keberadaan dan Keefektifan Sistem Audit
Eksternal
• Selain dievaluasi oleh SPI sebagai organ internal UM,
penggunaan dana UM juga dimonitor dan dievaluasi
oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud, Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pegawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta audit
independen/Kantor Akuntan Publik
• ISO
• BAN PT
• Piloting Action Research berorientasi AUN QA
2.4 Sistem Penjaminan Mutu
2.4.1 Manual Mutu
UM memiliki manual mutu yang lengkap dan
terintegrasi yang meliputi
• Pernyataan Mutu
• Kebijakan Mutu
• Unit Pelaksana
• Standar Mutu
• Prosedur Mutu
• Instruksi Kerja
• Pentahapan Sasaran Mutu
2.4 Sistem Penjaminan Mutu
2.4.1 Manual Mutu
UM memiliki manual mutu yang lengkap dan
terintegrasi yang meliputi
• Pernyataan Mutu
• Kebijakan Mutu
• Unit Pelaksana
• Standar Mutu
• Prosedur Mutu
• Instruksi Kerja
• Pentahapan Sasaran Mutu
2.4 Sistem Penjaminan Mutu
2.4.1 Manual Mutu
Pernyataan Mutu
Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuannya,
UM berkomitmen untuk bekerja berdasarkan
dokumen penjaminan mutu untuk memacu dan
meningkatkan kreativitas kinerja sivitas akademika
untuk memberi layanan yang bermutu, terukur,
transparan, dan akuntabel.
2.4 Sistem Penjaminan Mutu
2.4.1 Manual Mutu
Unit Pelaksana Mutu
Dengan adanya sistem berjenjang, unit pelaksana
mutu di UM bukan hanya tanggung jawab universitas
melainkan juga tanggung jawab unit kelembagaan
yang terkait
2.4 Sistem Penjaminan Mutu
2.4.1 Manual Mutu
Prosedur Mutu
Selain pembentukan unit pelaksana, prosedur mutu meliputi
(a) penyusunan prosedur operasi baku penjaminan mutu,
(b) penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi internal
(Monevin),
(c) penyusunan instrument audit internal mutu akademik
(AIMA),
(d) pelaksanaan Monevin dan AIMA, (e) pelaporan hasil
Monevin dan hasil AIMA, dan
(e) tindak lanjut hasil Monevin dan AIMA.
2.4 Sistem Penjaminan Mutu
2.4.2 Implementasi Penjaminan Mutu
Implementasi penjaminan mutu mencakup siklus
perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi
berdasarkan dokumen-dokumen akademik maupun
dokumen mutu yang telah ditetapkan. Implementasi
penjaminan mutu telah menggunakan instrumen yang
berbasis dan berorientasi pada 15 area (standar) yang
ditetapkan dalam butir-butir mutu
2.4 Sistem Penjaminan Mutu
2.4.3 Monitoring Penjaminan Mutu
Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan
pencapaian sasaran penjaminan mutu dilakukan secara
periodik dan terdokumentasi, meliputi 6 bidang:
a) Pendidikan
b) Penelitian
c) Abmas
d) Sarana dan Prasarana
e) Keuangan
f) Manajemen
2.4 Sistem Penjaminan Mutu
2.4.4 Sistem Pembinaan Program Studi
Kegiatan ini meliputi pembinaan Prodi dan penjaminan
mutu (termasuk akreditasi), yang meliputi:
a) Pengembangan Program Studi
a) Penyusunan Dokumen Akreditasi
2.4 Sistem Penjaminan Mutu
2.4.5 Kelengkapan Basis Data Institusi
Seluruh informasi yang terkait dengan tujuh standar
akreditasi prodi dan perguruan tinggi tersedia pada
sistem basis data dalam bentuk cetak dan elektronik.
Basis data dalam bentuk cetak tersedia di tiap unit
kerja dan Universitas. Basis data dalam bentuk
elektronik dikelola oleh UPT Pusat TIK
2.4 Sistem Penjaminan Mutu
2.4.5 Kelengkapan Basis Data Institusi
• Web UM juga berisi portal statistik yang mencakup
data dan informasi tentang (1) program studi dan
akreditasi, (2) kepegawaian, (3) mahasiswa, (4)
lulusan, (5) penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat, (6) pustaka, (7) sarana dan prasarana,
(8) keuangan, dan (9) kerjasama.
• Basis Data juga didesain sebagai Decision Support
System
2.4 Sistem Penjaminan Mutu
2.4.6 Status Akreditasi BAN-PT Seluruh Prodi
• Program studi yang ada di UM sebanyak 91 program studi,
dengan rincian 10 program studi diploma 3 (D-III), 52 program
studi sarjana (S1), 16 program studi magister (S2), dan 13
program studi doktor (S3).
• Akreditasi A sebanyak 30 program studi, Akreditasi B
sebanyak 39 program studi, dan Akreditasi C sebanyak 4
program studi. Sedangkan yang masih dalam proses akreditasi
BAN-PT ada 18 program studi.
THANK YOU 