Transcript Materi Sosialisasi - Surabaya 2 Excellence

GAMBARAN UMUM
AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
OLEH : BPK. CHALID, SE, MM
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
1
BASIS AKRUAL
• Basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar
• Basis akrual diterapkan untuk pengakuan
Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban,
dan Ekuitas
2
BASIS KAS
• Basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa
lainnya pada saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar
• Basis Kas diterapkan untuk
pengakuan Pendapatan-LRA,
Belanja, dan Pembiayaan
3
KEBIJAKAN AKUNTANSI
Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip
atau dasar-dasar, yang dipilih oleh suatu
entitas berdasarkan Standar Akuntansi
Pemerintahan
yang
berlaku
untuk
diterapkan
dalam
penyusunan
dan
penyajian Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah
4
TUJUAN
KEBIJAKAN AKUNTANSI
• Sebagai acuan penyusun laporan keuangan dalam
menanggulangi masalah akuntansi yang terjadi terkait
dengan transaksi-transaksi keuangan yang ada;
(digunakan PPK-SKPD dan Fungsi Akuntansi utk
menyusun LKPD)
• Sebagai acuan pemeriksa dalam memberikan
pendapat mengenai laporan keuangan yang disusun
oleh pemerintah daerah; dan
• Sebagai acuan para pengguna laporan keuangan
dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada
laporan keuangan.
5
LAPORAN KEUANGAN POKOK
Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010
Kelompok
Laporan Keuangan
Laporan
Pelaksanaan
Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Finansial
Laporan Operasional (LO)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih (LPSAL)
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Neraca
Laporan Arus Kas (LAK)
Catatan atas
Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
6
BEBAN
Tidak selalu berdasarkan pengeluaran kas tetapi juga diakui pada
saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya
penurunan manfaat ekonomi dan
potensi jasa
7
BASIS AKUNTANSI
PADA LAPORAN KEUANGAN
Basis
Laporan Keuangan
Akuntansi
Akrual
- Laporan Operasional (LO)
- Neraca
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Kas
- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- Laporan Perubahan SAL (LPSAL)
- Laporan Arus Kas (LAK)
8
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
NO
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Akun
Pendapatan-LRA
Belanja
Transfer
Surplus/Defisit (I - II - III)
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan Netto (V - VI)
SAL/SiLPA (Tahun Berjalan)) (IV + VII)
Anggaran
140
(100)
(15)
25
15
(40)
(25)
0
Realisasi
160
(90)
(15)
55
15
(35)
(20)
35
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
I.
SAL/SiLPA (Awal)
II.
Penggunaan SAL/SiLPA (Tahun Sebelumnya)
(sebagai penerimaan pembiayaan tahun
berjalan)
SAL/SiLPA (Tahun Berjalan)
III.
IV
10
V
Koreksi
kesalahan
sebelumnya
Lain-lain
pembukuan
IV.
SAL/SiLPA (Akhir) (I - II + III +IV+V)
tahun
(10)
35
1
0
36
9
HUBUNGAN ANTAR KOMPONEN
LAPORAN KEUANGAN
Laporan Finansial :
• Saldo Surplus/Defisit pada LO
akan menambah/mengurangi
saldo Ekuitas pada LPE
• Saldo akhir Ekuitas pada LPE
akan terbawa ke Neraca
10
Laporan Operasional
I.
II.
III.
IV.
V.
Pendapatan - LO
Beban
Surplus/Defisit Operasional (I - II)
Kegiatan Non Operasional
Pos Luar Biasa
VI.
Surplus/Defisit - LO (III + IV + V)
145
75
70
20
(5)
85
Laporan Perubahan Ekuitas
I.
Ekuitas Awal
350
II.
Surplus/Defisit - LO
85
III.
Ekuitas Akhir (I - II)
435
Neraca
I.
II.
Aset
Kewajiban dan Ekuitas
1. Kewajiban
2. Ekuitas
515
515
80
435
11
BAGAN AKUN STANDAR (BAS)
Bagan akun ini mengacu pada :
- Pedoman Umum Sistem Akuntansi
Pemerintahan (PUSAP), sesuai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
238/PMK.05/2011, tanggal 23 Desember
2011.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
BAGAN AKUN STANDAR (BAS)
Pengelompokan akun dalam BAS ini disesuaikan
dengan jenis laporan yang akan dihasilkan dalam
Akuntansi Berbasis Akrual.
Contoh:
Untuk penyusunan Laporan Operasional (LO), yang
belum ada pada Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual,
maka pada basis akrual dibuat pengelompokan tersendiri
atas akun-akun Pendapatan-LO dan Beban.
METODE PENCATATAN
Sistem Akuntansi Berbasis Akrual akan
mengakomodasi baik basis akrual maupun
basis kas dalam satu sistem.
Oleh sebab itu, metode pencatatan yang
digunakan dalam Sistem Akuntansi Berbasis
Akrual untuk mencatat transaksi
penerimaan dan pengeluaran kas akan
langsung berpengaruh terhadap Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan
Operasional (LO).
METODE PENCATATAN
Dilakukannya dua jenis penjurnalan
sekaligus baik untuk LRA maupun LO
saat penerimaan kas maupun
pengeluaran kas.
Untuk mencegah duplikasi pencatatan
akun Kas dalam Sistem Akuntansi
Berbasis Akrual ini, akan dikenal akun
baru yang dinamakan Perubahan SAL.
PROSES AKUNTANSI & PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN PADA
ENTITAS AKUNTANSI
1.
2.
3.
4.
Identifikasi transaksi keuangan
Membuat jurnal atas transaksi keuangan
Posting ke buku besar
Menyusun Neraca Lajur:
– Menyusun neraca saldo
– Membuat jurnal penyesuaian
– Membuat jurnal penutup
5. Menyusun laporan keuangan
16
PROSES PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN PADA ENTITAS PELAPORAN
1. Penggabungan Laporan Keuangan Entitas
Akuntansi (SKPD) : LRA, Neraca, LO, LPE,
CaLK menjadi Laporan Keuangan Pemda
2. Penyusunan LPSAL dan LAK Pemda
Proses penggabungan LK SKPD dan
penyusunan LPSAL & LAK pemda dilakukan
oleh SKPKD
17
PROSES KEUANGAN POKOK
DOKUMEN
CATATAN
LAPORAN
JENIS TRANSAKSI
KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
Buku Jurnal
Laporan
Keuangan
Buku Besar
APBD/DPA
•
•
•
•
•
•
•
SP2D
SKP DAERAH
STS
TAGIHAN
Bukti Penerimaan Kas
Bukti Pengeluaran Kas
Bukti Memorial /
Pengakuan Akrual
Buku
Pembantu
•
•
•
Jurnal Penerimaan
Kas (LRA&Akrual)
Jurnal Pengeluaran
Kas (LRA&Akrual)
Jurnal Memorial
(Akrual)
Kumpulan
Akun
(Ringkasan
dan
Rincian)
Kertas
Kerja
•
•
•
•
•
•
•
LRA
LPSAL
LO
LPE
NERACA
LAK
CALK
Kebijakan Akuntansi
AKUNTANSI SKPD
• Akuntansi yang diselenggarakan oleh
SKPD sebagai entitas Akuntansi.
• Sistem akuntansi pada SKPD
dilaksanakan oleh Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD
berdasarkan dokumen-dokumen sumber
yang diserahkan oleh bendahara
penerimaan ataupun bendahara
pengeluaran
19
LAPORAN KEUANGAN SKPD
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK).
20
KEBIJAKAN AKUTANSI DAN
SISTEM AKUTANSI
PEMERINTAH DAERAH
BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 64
TAHUN 2013
21
KEBIJAKAN AKUTANSI
BEBAN
2
2
DEFINISI
Beban adalah Penurunan Manfaat ekonomi
atayu potensi jasa dalam periode pelaporan
yang menurunkan ekuitas, yang dapat
berupa pengeluaran atau konsumsi aset
atau timbulnya kewajiban.
23
PENGAKUAN BEBAN
Pengakuan Beban (Perwali Nomor 32 Tahun 2014 hal 206) dapat diakui sebagai
berikut :
o Saat Timbulnya Kewajiban, artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan
hak dari pihak lain ke Pemerintah Kota Surabaya tanpa diikuti keluarnya Kas
dari Kas Umum Daerah. Contohnya : Tagihan Rekening Telepon dan Rekening
Listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui
sebagai Beban.
o Saat Terjadinya Konsumsi Aset, artinya beban diakui pada saat pengeluaran
kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau
konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
o Saat Terjadinya Penurunan Manfaat Ekonomi atau Potensi Jasa, artinya beban
diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset
bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh : Penurunan Manfaat Ekonomi atau
Potensi Jasa adalah Penyusutan atau Amortisasi.
24
PENYESUAIAN PENGAKUAN BEBAN (1)
Penyesuaian Pengakuan Beban pada saat Penyusunan Laporan Keuangan
(Perwali Nomor 32 Tahun 2014 hal 207-208) adalah sebagai berikut :
o Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan
dokumen yang sah. Contoh : Daftar Gaji, tetapi pada 31 Desember belum
dibayar.
o Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau
peralihan hak dari pihak ketiga yaitu bukti penerimaan barang/jasa atau
Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum
dibayar. Dalam hal ini pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan
yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
o Beban Penyusutan dan Amortisasi diakui pada saat akhir tahun/periode
akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah
ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
o Beban Penyisihan Piutang diakui pada saat akhir tahun/periode akuntansi
berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan
mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
25
PENYESUAIAN PENGAKUAN BEBAN (2)
o Beban Bunga diakui pada saat bunga tersebut jatuh tempo untuk
dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga
diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo
melewati tanggal pelaporan.
o Beban Transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah.
Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus
dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah mana
yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban
atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.
26
SISTEM DAN
PROSEDUR
Pihak Terkait
• Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK-SKPD)
• Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
• Bendahara Pengeluaran SKPD
• Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran
• Pengurus Barang
2
Dokumen yang Digunakan :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Berita Acara Serah Terima Barang (BAST);
Faktur dan Kwitansi Pembayaran;
Daftar Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP/GU/TU/LS;
Bukti Pengeluaran Barang;
Berita Acara Perhitungan Fisik Persediaan (BAPF);
Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)/Kontrak Kerjasama;
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/Surat Perjanjian
Bantuan Sosial/Dokumen lain yang dipersamakan; dan
Bukti Memorial/Dokumen lain yang dipersamakan
2
KEBIJAKAN
AKUNTANSI
PERSEDIAAN
3
0
DEFINISI
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk
barang atau perlengkapan yang dimaksudkan
untuk
mendukung
kegiatan
operasional
pemerintah
dan
barang-barang
yang
dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
31
KLASIFIKASI
Suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan (Perwali Nomor 32 Tahun 2014 hal.
122) bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
o Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan
operasional pemerintah. Termasuk dalam kelompok ini adalah barang pakai habis
seperti alat tulis kantor, barang tak pakai habis seperti komponen peralatan dan pipa,
dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
o Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi.
Persediaan dalam kelompok ini meliputi bahan yang digunakan dalam proses
produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, dan lain-lain.
o Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat. Contoh persediaan yang termasuk dalam kelompok ini adalah alat-alat
pertanian setengah jadi.
o Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka
kegiatan pemerintahan. Contohnya adalah hewan/tanaman.
32
KLASIFIKASI DALAM BAS
Persediaan Bahan Pakai Habis
• Persediaan Alat Tulis Kantor
• Persediaan Dokumen/Administrasi
Tender
• Persediaan Alat Listrik dan elektronik
( lampu pijar, battery kering)
• Persediaan Perangko, materai dan
benda pos lainnya
• Persediaan Peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
• Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas
• Persediaan Isi tabung pemadam
kebakaran
• Persediaan Isi tabung gas
Persediaan Bahan/Material
• Persediaan Bahan baku
bangunan
• Persediaan Bahan/bibit tanaman
• Persediaan Bibit ternak
• Persediaan Bahan obat-obatan
• Persediaan Bahan kimia
• Persediaan Bahan Makanan
Pokok
 Persediaan Barang Lainnya
• Persediaan Barang yang akan
Diberikan Kepada Pihak Ketiga

33
 Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian,
biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya
yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan
persediaan. Potongan garga, rabat, dan lainnya yang
serupa mengurangi biaya perolehan
 Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan:
a. Metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata
tertimbang
b. Harga pembelian terakhir (FIFO) apabila setiap unit
persediaan nilainya tidak material dan bermacammacam jenisnya
34
Metode pencatatan persediaan (Perwali Nomor 32 Tahun 2014 hal. 123)
dilakukan dengan:
1. Metode Perpetual
Metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang
masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu terupdate.
Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang sifatnya continues
dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan.
2. Metode Periodik
Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka
pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan
keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan
menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi
terakhir/nilai wajar.
Digunakan untuk mencatat persediaan yang penggunaannya sulit
diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK).
35
ISU-ISU DALAM PERSEDIAAN
36
Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan
kepada masyarakat dalam rangka kegiatan
Pemerintah Daerah.
 Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan
kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda,
ikan, benih padi, dan bibit tanaman diakui sebagai
persediaan.
 Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak
dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.

SISTEM DAN
PROSEDUR
37
 Pejabat
Penatausahaan Keuangan
SKPD (PPK-SKPD)
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 Bendahara Pengeluaran SKPD
 Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran
38







Berita Acara Serah Terima Barang (BAST);
Faktur dan Kwitansi Pembayaran;
Daftar Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
UP/GU/TU/LS/NIHIL;
Bukti Pengeluaran Barang;
Berita Acara Perhitungan Fisik Persediaan (BAPF);
Bukti Memorial/Dokumen lain yang dipersamakan
39
o Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut
o
o
o
o
o
bendahara barang/pengurus barang dengan hasil stock opname.
Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang,
kadaluarsa, atau rusak.
Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang
normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. ( rek.
9.1.2.x.x)
Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang
abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian
daerah. (rek.9.4.1.x.x)
Penetapan besaran selisih persediaan sebagai normal atau abnormal
ditentukan oleh Pemda dalam kebijakan akuntansinya.
Selisih pengakuan atas selisih persediaan hanya terdapat dalam metode
perpetual.
40
KEBIJAKAN AKUTANSI
ASET TETAP
41
Aset tetap adalah aset berwujud yang
mempunyai masa manfaat lebih dari
dua belas bulan untuk digunakan, atau
dimaksudkan untuk digunakan dalam
kegiatan
pemerintah
atau
dimanfaatkan
oleh
masyarakat
umum.
42
Kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset
berwujud dapat diakui sebagai aset tetap,
yaitu:
berwujud,
mempunyai masa manfaat lebih dari 12
bulan,
biaya perolehan dapat diukur secara andal,
tidak dimaksudkan untuk dijual dalam
operasi normal entitas, dan
diperoleh atau dibangun dengan maksud
untuk digunakan
43
KLASIFIKASI
Klasifikasi aset tetap menurut PSAP No. 7 adalah sebagai
berikut:
1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya
6. Konstruksi dalam Pengerjaan
44
 Tanah diakui sebagai aset tetap (Perwali Nomor 32 Tahun 2014 hal.
163) harus memenuhi 4 kriteria:
1. Masa manfaat lebih dari 12 bulan
2. Biaya perolehan dapat diukur secara andal
3. Tidak dimaksud untuk dijual
4. Diperoleh dengan maksud untuk digunakan
 Pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan
untuk diserahkan kepada pihak lain disajikan sebagai persediaan
 Pengakuan akan sangat andal bila telah diterima atau diserahkan
hak kepemilikannya dan/atau saat penguasaannya berpindah.
Hak kepemilikan tanah didasarkan pada bukti kepemilikan tanah
yang sah berupa sertifikat, misalnya Sertifikat Hak Milik (SHM)
Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Pengelolaan
Lahan (SPL)
45
PENGAKUAN TANAH
Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan
keuangan, Bultek no. 9 memberikan pedoman:
1. Tanah belum ada bukti kepemilikan yg sah, namun dikuasai dan/atau digunakan
oleh pemerintah, maka tanah tsb tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset
tetap tanah dalam neraca dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK;
2. Tanah milik Pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain,
maka tanah tsb tetap harus dicatatan dan disajikan sbg aset tetap pada neraca
dan diungkapkan secara memadai dalam Calk;
3. Tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan
oleh entitas pemerintah lain, maka tanah tsb dicatat dan disajikan pada neraca
entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan dalam
CaLK. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup
mengungkapkan secara memadai dalam CaLk;
4
6
4.Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tsb dikuasai
dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat
dan disajikan sebagai aset tetap pada neraca serta diungkapkan dlm CaLK
2) Dlam hal belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tsb
dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak laiin, tanah tsb dicatat dan disajikan
sebagai aset tetap pada neraca serta diungkapkan dalam Calk
3) Dalam hal bukti kepemilikan ganda, namun tanah tsb dikuasai dan/atau
digunakan oleh pemerintah, maka tanah tsb tetap harus dicatat dan disajikan
sebagai aset tetap pada neraca dan diungkapkan dalam CaLk
4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tsb diuasai dan/atau
digunakan oleh pihak lain, maka tanah tasb tetap dicatat dan disajikan sebagai
aset tetap pada neraca, namun adanya sertifikat ganda harus diungakapkan
secara memadai dalam CaLK
5. Tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporakan sebagai aset tetap tanah pada neraca
pemerintah, malainkan cukup diungkapkan secara memadai pada CaLK
47
1. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan
2. Biaya
perolehan mencakup harga pembelian atau biaya
pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka
memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya
pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang
dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnakan
yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan
tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka
termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia
pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja
perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.
48
3. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan
tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM,
dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
4. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti
biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai
biaya perolehan tanah
5. Perolehan tanah melalui hibah/donasi tidak melibatkan
pengeluaran uang secara riil dalam bentuk belanja, namun
demikian mengacu pencatatan belanja harus dilakukan
dengan cara menaksir nilai barang tersebut dan pada saat
bersamaan juga diakui pendapatannya. Selain itu,
penambahan aset tetap karena hibah/donasi juga disajikan
pada neraca.
49
 Suatu barang berwujud dapat diakui sebagai aset
tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari
12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat
diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk
dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh
atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang
dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain,
tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap
Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan kepada
aset persediaan
50
 Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai
wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan
peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang
telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut
sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian,
biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya
untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan
mesin tersebut siap digunakan.
 Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan kebijakan
pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum
kapitalisasi aset tetap.
 Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap
tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
51
 Untuk dapat diakui sebagai Gedung dan Bangunan, maka
gedung dan bangunan harus berwujud dan mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya
dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual
dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun
dengan maksud untuk digunakan;
 Gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah, namun
dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, tidak
dapat dikelompokkan sebagai “Gedung dan Bangunan”,
melainkan disajikan sebagai “Persediaan.”
 Saat pengakuan Gedung dan Bangunan akan lebih dapat
diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi
perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara
hukum, misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima.
52
 Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya
yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan
sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga
pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan
IMB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan
Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak
memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai
wajar/taksiran pada saat perolehan.
 Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan
cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja,
bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya
perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik,
sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi
berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti
pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
53
 Gedung dan Bangunan yang dibangun
melalui
kontrak
konstruksi,
biaya
perolehan meliputi nilai kontrak, biaya
perencanaan dan pengawasan, biaya
perizinan, jasa konsultan, dan pajak.
 Gedung dan Bangunan yang diperoleh
dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar
nilai wajar pada saat perolehan.
54
Jalan, irigasi, dan jaringan diakui
pada saat jalan, irigasi, dan jaringan
telah diterima atau diserahkan hak
kepemilikannya dan/atau pada saat
penguasaannya
berpindah
serta
telah siap dipakai.
55
 Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi
seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh
jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya
ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi
dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan,
irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
 Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan
yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya
perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa
konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak
konstruksi, dan pembongkaran.
56
 Biaya perolehan untuk jalan, Irigasi dan Jaringan yang
dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan
tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku,
tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan
pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak
dan pembongkaran.
 Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan
(donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 Untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tidak ada kebijakan
Pemerintah
mengenai
nilai
satuan
minimum
kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan,
Irigasi, dan Jaringan dikapitalisasi.
57
Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap
Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan
non buku, barang bercorak kesenian/
kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman.
Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya
adalah Aset Tetap- Renovasi, yaitu biaya renovasi
atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya
partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
58
Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset
Tetap Lainnya telah diterima atau
diserahkan
hak
kepemilikannya
dan/atau pada saat penguasaannya
berpindah serta telah siap dipakai.
59
Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik:
1. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomik aset
tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja
dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset
Tetap- Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah
manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Belanja Operasional. Aset TetapRenovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya
2. Apabila manfaat ekonomik renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan
memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset TetapRenovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun
buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional
tahun berjalan.
3. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan
memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut
dikapitalisasi sebagai Aset Tetap–Renovasi. Apabila tidak material, biaya
renovasi dianggap sebagai Belanja Operasional.
60
Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh
melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak,
biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta
biaya perizinan.
Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan
melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap
Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak
langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga
kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan
pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa
konsultan.
61
Pengukuran Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan
kebijakan pemerintah tentang ketentuan nilai satuan
minimum kapitalisasi aset tetap.
 Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset
tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
 Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku
perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara
periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat
aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan
atau mati.

62
 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-
aset yang sedang dalam proses pembangunan.
 Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah,
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,
irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang
proses perolehannya dan/atau pembangunannya
membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan
belum selesai.
63
 Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:
a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang
akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan
diperoleh;
b. biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan
handal;
c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
 Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik
proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat
diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek
telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui
sebagai KDP aset yang bersangkutan.
64
KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika
konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan
konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai
tujuan perolehan. Dokumen sumber untuk pengakuan
penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian
Pekerjaan (BAPP). Dengan demikian, apabila atas suatu KDP
telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan tersebut telah
selesai. Selanjutnya, aset tetap definitif sudah dapat diakui
dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun aset tetap yang
bersangkutan.
65
Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan:
1. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian
Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah
dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai
Aset Tetap Definitifnya.
2. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian
Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum
dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai
Aset Tetap definitifnya.
3. Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti
yang sah, mis, BA Pemeriksaan Fisik 100% (walaupun BAPP belum
diperoleh) namun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh
Satker/SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan
diungkapkan di dalam CaLK.
66
Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam
pencatatan:
4. Apabila sebagian dari asset tetap yang dibangun telah selesai,
dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian
digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
yang
5. Apabila suatu asset tetap telah selesai dibangun sebagian
(konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya
terkena bencana alam/force majeur) asset tersebut hilang, maka
penanggung jawab asset tersebut membuat pernyataan hilang
karena bencana alam/force majeur dan atas dasar pernyataan
tersebut KDPdapat dihapusbukukan.
6. Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai,
akan diakui sebagai KDP.
67
Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan:
1. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk
sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan
ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara
memadai di dalam CaLK
2. Apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan
pembangunannya secara permanen karena diperkirakan
tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa
depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat
dipertaggungjawabkan, maka KDP tersebut harus
dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan
secara memadai dalam CaLK.
68
PENGUKURAN KDP
Apabila konstruksi asset tetap tersebut dilakukan dengan
swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan
sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan
tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap
untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga
kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan,
biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran
bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk
keperluan pembangunan.
69
Apabila kontruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu
kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP
tersebut berdasarkan PSAP 08 Paragraf 21 meliputi:
1. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor
sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
2. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor
sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima
tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
3. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga
sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
70
Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka
biaya pinjaman yang timbul selama masa
konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya
konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat
diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.
Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan
biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan
pinjaman yang digunakan untuk membiayai
konstruksi.
71
Untuk uang Retensi Jaminan Pemeliharaan, secara adminsitratif dapat
ditangani dengan 2 cara berikut:
1. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari
nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi
selama masa pemeliharaan.
2. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak
dan penyedia barang/jasa harus menyerahkan jaminan bank sebesar 5 %
(lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum atau
oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian
(surety bond) dan direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri
Keuangan
Sebagaimana dinyatakan dalam Bultek No.04 nilai retensi dengan cara
pertama diakui sebagai utang retensi. Apabila pada akhir tahun anggaran
masih dalam masa retensi maka pengeluaran 5% harus disediakan dananya
pada tahun anggaran berikutnya. Sedangkan cara kedua, adanya jaminan
bank harus 1 diungkapkan dalam CaLK
72
 Setelah aset diperoleh, Pemerintah masih melakukan
pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan
aset tersebut. Pengeluaran-pengeluaran tersebut
dapat berupa biaya pemeliharaan ataupun biaya
rehabilitasi atau renovasi.
 Pengeluaran yang dapat memberikan manfaat lebih
dari satu tahun (memperpanjang manfaat aset
tersebut dari yang direncanakan semula atau
peningkatan
kapasitas, mutu
produksi, atau
peningkatan kinerja) disebut dengan pengeluaran
modal (capital expenditure)
73
 Pengeluaran yang memberikan manfaat kurang dari
satu
tahun
(termasuk
pengeluaran
untuk
mempertahankan kondisi aset tetap) disebut dengan
pengeluaran pendapatan (revenue expenditure).
 Dalam proses kapitalisasi biaya pada aset tetap
diterapkan kebijakan mengenai Nilai Satuan
Minimum Kapitalisasi Aset Tetap (capitalization
threshold)
yang
mengatur
batas
minimum
pengeluaran yang dapat ditambahkan ke dalam nilai
tercatat aset tetap.
74
 Pertukaran aset tetap dapat dilakukan antara Pemerintah Pusat
dengan pemerintah daerah, atau antar pemerintah daerah, atau
antara pemerintah dengan pihak lain, dengan menerima
penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan
nilai yang seimbang.
 Suatu
aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila
kepenguasaan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset
hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal.
 Pertukaran aset tetap dituangkan dalam BAST. Berdasarkan BAST
tersebut, pengguna barang menerbitkan SK Penghapusan
terhadap aset yang diserahkan. Berdasarkan BAST dan SK
Penghapusan, pengelola/pengguna barang mengeliminasi aset
tersebut dari neraca maupun dari daftar barang dan
membukukan aset tetap pengganti.
75
 Terhadap aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran
dengan aset tetap yang serupa, yang memiliki manfaat
yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, maka
aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat
(carrying amount) aset yang dilepas.
 Apabila nilai wajar aset tetap yang diperoleh lebih rendah
daripada nilai wajar aset tetap yang dilepas, maka nilai
buku aset yang dilepas harus diturunkan menjadi sebesai
nilai buku aset yang diterima dan tidak ada keuntungan
atau pun kerugian yang diakui dari transaksi tersebut.
Kondisi ini memberikan bukti adanya suatu penurunan
nilai (impairment) dari aset tetap yang dilepas.
76
 Beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tetap
antara lain adalah penjualan aset tetap, pertukaran
dengan aset tetap lainnya, atau berakhirnya masa
manfaat aset tetap sehingga perlu diganti dengan
aset tetap yang baru.
 Apabila suatu aset tetap dihentikan dari
penggunaannya, baik karena dipindahtangankan
maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi
memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun
aset tetap yang bersangkutan harus ditutup.
77
 Dalam
hal penghentian aset tetap merupakan akibat dari
pemindah-tanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan
sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku
aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara
harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap
terkait diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas .
Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan
dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran.
 Apabila penghentian suatu aset tetap akibat dari proses
pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal
negara/daerah, maka akun aset tetap dan ekuitas akan dikurangkan
dari pembukuan sebesar nilai buku dan tidak menimbulkan
pendapatan
78
 Aset
tetap yang dipindahtangankan melalui
mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN),
dikeluarkan dari pembukuan pada saat Peraturan
Pemerintah (PP) PMN diterbitkan. Sedangkan aset
tetap
yang
dilepaskan
melalui
penjualan
dikeluarkan dari pembukuan pada saat diterbitkan
risalah lelang.
 Apabila suatu aset tetap dimaksudkan untuk
dihentikan dari penggunaan aktif, maka aset tetap
tersebut direklasifikasi dalam kelompok aset
lainnya.
79
 Apabila suatu aset tetap dilepaskan atau dihentikan secara
permanen setelah mendapatkan persetujuan penghapusan,
maka aset tetap tersebut dieliminasi dari neraca.
 Aset tetap yang dihentikan secara permanen oleh pimpinan
entitas
sebelum
mendapat
persetujuan
penghapusan
direklasifikasi dalam kelompok aset lainnya.
 Pada saat dokumen sumber untuk mengeliminasi aset tetap
tersebut dari neraca telah diperoleh, maka aset tetap yang telah
direklasifikasi menjadi aset lainnya tersebut dikeluarkan dari
neraca.
80
 Renovasi dapat dilakukan terhadap semua barang milik
dalam kelompok aset tetap, namun demikian renovasi
terhadap akun tanah dan akun aset tetap lainnya jarang
ditemukan. Apabila aset tetap yang dimiliki dan/atau
dikuasai suatu SKPD direnovasi dan memenuhi kriteria
kapitalisasi aset tetap, maka renovasi tersebut umumnya
dicatat dengan menambah nilai perolehan aset tetap yang
bersangkutan.
 dalam hal aset tetap yang direnovasi tersebut memenuhi
kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker atau SKPD,
maka renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap lainnya.
81
Kapitalisasi Belanja
Menjadi Aset Tetap
82
 Pada dasarnya pengeluaran untuk aset tetap dapat
dikategorikan menjadi belanja modal (capital
expenditures) dan pengeluaran pendapatan (revenue
expenditures).
 Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah
pengeluaran pengadaan baru atau penambahan nilai
aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi,
renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan
Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan
apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau
tidak.
83
Untuk jenis aset tetap yang biaya-biaya pemeliharaanya tidak
dikapitalisasi maka pada saat penganggaran dianggarkan
dalam belanja barang dan jasa.
Pengeluaran belanja pengadaan baru untuk aset yang
memenuhi kriteria berwujud, mempunyai masa manfaat
lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat
diukur secara andal dan tidak dimaksudkan untuk dijual
dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun
dengan maksud untuk digunakan, tetapi nilainya dibawah
batasan nilai satuan minimum kapitalisasi sebagaimana
diatas dicatat secara terpisah dari daftar aset tetap (extra
comptable), tetapi dicatat pada Laporan Barang Milik Daerah.
84
PENYUSUTAN ASET TETAP
85
 Penyusutan
didefinisikan sebagai penyesuaian nilai
sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat
dari suatu aset
 Pencatatan penyusutan merupakan salah satu penanda
pemberlakuan basis akrual dalam SAP
 Penyusutan aset tetap bukan merupakan metode alokasi
biaya untuk periode yang menerima manfat aset tetap
sebagaimana di sektor komersial. Penyesuaian ini lebih
merupakan upaya untuk menunjukan pengurangan nilai
karena pengkonsumsian potensi manfaat aset
86
 Aset
tetap merupakan komponen aset operasi
pemerintah yang penting dalam menjalankan
operasional pemerintah
 Salah satu infomasi yang sangan dibutuhkan dalam
pengambilan keputusan yang berkaitan dalam
pengelolaan aset tetap adalah infomasi mengenai
nilai wajar aset.
Dalam rangka penyajian nilai wajar aset tetap
tersebut, pemerintah dapat melakukannya melalui
penetapan kebijakan penyusutan
87
 Pengelolaan aset tersebut meliputi perencanaan,
penggaaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pertukaran, pelepasan, dan penghapusan.
 Penyusutan memungkinkan pemerintah mendapat
suatu infomasi tentang keadaan potensi aset yang
dimilikinya. hal ini akan memberikan informasi
suatu pendekatan yang lebih sistematis dan logis
dalam
menganggarkan
berbagai
belanja
pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti
atau menambah aset tetap
88
1. Harus dapat diidentifikasikan aset yang
kapasitas dan manfaatnya menurun
2. Harus ditetapkan nilai yang dapat
disusutkan
3. Harus ditetapkan masa manfaat dan
kapasitas aset tetap
89
1. Identifikasi aset tetap yang dapat disusutkan
2. Pengelompokan aset tetap
3. Penetapan nilai aset tetap yang wajar
4. Penetapan nilai yang dapat disusutkan
Aset tetap milik pemerintah diperoleh bukan untuk dijual,
melainkan untuk sepenuhnya digunakan sesuai tugas dan
fungsi, maka nilai sisa/residu tidak diakui
5. Penetapan metode penyusutan
6. Penghitungan dan pencatatan penyusutan
90
Tiga metode penyusutan:
 Metode garis lurus
 Metode saldo menurun berganda
 Metode unit produksi
Metode penyusutan bebas dipilih, dan harus
ditetapkan dalam kebijakan akutansi pemda
91
1. Penyusutan pertama kali
2. Pemanfaatan aset tetap yang sudah seluruh nilainya disusutkan
Walaupun aset sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya
Rp0, mungkin secara teknis aset tsb masih dapat dimanfaatkan. Jika hal
seperti itu terjadi, aset tetap tsb tetap disajikan dalam kelompok aset
tetap bersangkutan di Neraca dengan menunjukan baik nilai
perolehannya maupun akumulasai penyusutannya dan dijelaskan di
CaLK. Aset tetap yang telah habis masa penyusutannya dapat dihapuskan
jika telah mendapat ijin dari pejabat berwenang
3. Penghapusan aset tetap
Sesuai Permendagri No. 17 tahun 2007, aset pemda hanya dapat
dihapuskan oleh Kepala Daerah
4. Penjualan aset tetap yang telah seluruhnya disusutkan
5. Tukar menukar aset tetap.
92
6. Perbaikan aset tetap yang menambah masa
manfaat atau kapasitas mantaat
7. Penyusutan atas aset secara berkelompok
8. Perhitungan penyusutan aset tetap yang
diperoleh tengah tahun
9. Perubahan estimasi dan konsekwensinya
93
Pencatatan penyusutan pertama kali besar kemungkinan
akan menghadapi permasalahan penetapan sisa masa
manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, karena
aset-aset tetap sejenis yang akan disusutkan kemungkinan
diperoleh pada tahun-tahun yang berbeda satu sama lain.
Sebagai contoh, jika penyusutan pertama kali akan
dilakukan pada akhir tahun 2015, besar kemungkinan akan
dijumpai adanya jenis aset berupa peralatan dan mesin,
misalnya mobil, yang diperoleh pada tahun-tahun sebelum
tahun anggaran 2015.
94
Perhitungan penyusutan aset tersebut untuk pertamakali kalinya dapat
dikelompokkan menjadi 3 (tiga), sebagaimana paragraf berikut :
1. Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan;
Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan
penyusutannya pada untuk tahun dilaksanakannya penyusutan (1 thn )
2. Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu
tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan
Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Penyusutannya
terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahuntahun sebelumnya
3.
Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal
95
TERIMA KASIH