Transcript Viktimologi Pertemuan 3

Perdagangan Manusia
Bidang Studi Hukum Pidana
FHUI
copyright@nath2005
Terminologi :
Trafficking In Persons
(TIP)
Human Trafficking
Trafficking in Human
Being
Women Trafficking
Child Trafficking
copyright@nath2005
P r o b l e m s ….
1. Kasus perdagangan perempuan dan anak
yang semakin marak terjadi dan
menimbulkan korban yang cukup banyak
(berdasarkan informasi yang diperoleh dari
media cetak, media elektronik dan hasil-hasil
penelitian);
2. Lemahnya penegakan hukum yang dilakukan
untuk menanggulangi kasus-kasus tersebut;
3. Oleh komunitas internasional perbuatan ini
dikategorikan sebagai perbudakan
kontemporer dan masuk dalam kejahatan
terhadap kemanusiaaan.
copyright@nath2005
Penindakan Hukum Terhadap
Pelaku Perdagangan Manusia (1999-2003)
No.
Tahun
Jumlah Kasus
Proses di
Pengadilan
Persen
1.
1999
173
134
77,46
2.
2000
24
16
66,67
3.
2001
179
129
72,07
4.
2002
155
90
58,06
5.
2003
125
67
53,60
copyright@nath2005
Fokus ….
•
•
•
•
•
Korban
Pelaku
Modus Operandi secara umum (bentukbentuk perdagangan manusia)
Kasus-kasus Definisi perdagangan
manusia : unsur-unsur penting
Instrumen Hukum:
- HAM Internasional
- Nasional : UU dan pasal-pasal yang
terkait dengan perdagangan manusia
copyright@nath2005
Fokus …
•
•
Karakteristik Korban
Faktor-faktor pendukung perdagangan
manusia
Penegakan Hukum
Pemidanaan terhadap pelaku:
- unsur penyertaan
- korban menjadi tersangka untuk
tindak pidana prostitusi
Keterlibatan aparat penegak hukum
dan aparat pemerintah lainnya
Keterlibatan kerabat/anggota keluarga
lainnya
copyright@nath2005
Asas-asas hukum pidana yang terkait :
 Unsur penyertaan
 Unsur gabungan tindak pidana
 Dasar pemberat pidana : penyalahgunaan jabatan,
melakukan terhadap anggota keluarga
Upaya Pemerintah :
 Mencegah terjadinya perdagangan manusia terutama
perempuan dan anak
 Melindungi korban
 Penegakan hukum : penyelesaian kasus-kasus yang
ada.
copyright@nath2005
The victims ….
KORBAN :
Perempuan (wanita dewasa,
biasanya >18 tahun)
Anak : laki-laki dan perempuan
As the vulnarable group (kelompok rentan)
Pasal 1 butir 1 UU No. 23/2002 tentang
Perlindungan Anak : anak adalah seseorang
yang belum berusia 18 thn termasuk anak
dalam kandungan.
copyright@nath2005
Cases …
Perdagangan Bayi :
(Gatra No. 44, edisi Sepetember 2003)
Menculik ibu hamil (Kalimantan, Batam, Riau tujuan Malaysia
dan Singapura)
Alasan adopsi : ilegal/legal ?
Membantu persalinan ibu hamil yang tidak mampu sbg jebakan,
pelaku bidan/dukun.
Dijual oleh ibu/bapaknya krn kesulitan ekonomi keluarga tidak
sanggup pelihara anak, anak hasil hubungan gelap, anak
wanita PSK, dsb.
Perdagangan anak laki-laki dan perempuan :
Penelitian Irwanto, ILO- Univ.Atmajaya.
- Eksploitasi seksual : pelacur anak,
pornografi
- Eksploitasi ekonomi : bekerja di jermal,
perkebunan,
copyright@nath2005
pengedar narkoba.
Cases ….
Remaja/ ABG
(Penelitian Irwanto, ILOUniv.Atmajaya)
Eksploitasi seksual/prostitusi (Tawau,
Nunukan, Malaysia) dan ekonomi
(pekerjaan di pabrik/jermal,
mengedarkan narkoba).
Laki-laki dewasa ? eksploitasi kerja: blm
ditmkn. Atau tdk ada yg melaporkan ?
copyright@nath2005
Pelaku/traffickers :
Individu :
orang tua, suami, kerabat, keluarga,
WNA berkedok misi sosial/budaya,
bidan, dsb
Kelompok :
jaringan terorganisasi – sindikat, meliputi :
–
Perekrut : makelar, calo (WNI/WNA)
–
Agen tenaga kerja
–
kerabat/tetangga
–
Bidan/dukun beranak
–
Tokoh masyarakat
–
Petugas imigrasi
–
Petugas kelurahan (pemalsuan umur)
–
Aparat kepolisian.
copyright@nath2005
Modus operandi
Secara umum :
–
–
–
perekrut langsung datang menemui
calon korban/ keluarga/kerabat,
memasang iklan di koran atau surat
kabar, memakai jasa agen tenaga
kerja (biasanya ilegal).
daerah tujuan adalah daerah
miskin/pedesaan.
ABG : menemui di mal/pusat
pertokoan
copyright@nath2005
Recruitment …
• Sukarela/kerelaan korban :
penipuan - kecurangan
Bujuk rayu, iming-iming/janji-janji indah :
masa depan cerah, hidup enak, gaji tinggi,
kerja tidak terlalu berat, menaikkan status
ekonomi/sosial keluarga, pekerjaan lebih
baik, dsb.
Hipnotis (gendam-ilmu hitam)
• Paksaan : kekerasan – ancaman
kekerasan biasanya dilakukan oleh
pacar atau suami.
copyright@nath2005
Bentuk-bentuk perdagangan manusia khususnya perempuan
& anak
 TKI (buruh migran) :
PRT, pelayan restoran, pelayan toko,
bekerja di pabrik, dsb
 Perkawinan kontrak/perkawinan
transnasional (antara wanita Kalimantan
dengan pria Taiwan)
 Duta wisata ke LN : menjadi PSK
 Perdagangan bayi
 Penjualan organ tubuh, dsb.
copyright@nath2005
Dasar Hukum:
I. Instrumen Nasional :
UU No 13 tahun 2006 tentang Perdagangan Manusia
UU No 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia
UU No. 39/1999 tentang HAM :
Pasal 3, 4, 20 (larangan perdagangan perempuan), 65
(larangan perdagangan anak);
KUHP :
Pasal 297 :
Memperniagakan perempuan dan memperniagakan lakilaki yang belum dewasa dihukum penjara selamalamanya 6 tahun.
Pasal 297
(R. Soesilo : scr historis mrpk perdagagangan utk tujuan
eksploitasi seksual; Dading: membuat orang tergantung
pada orang lain, tujuannya juga untuk pelacuran)
copyright@nath2005
Pasal-pasal (dalam KUHP) lainnya …
324 : perdagangan budak belian, perdagangan
perbudakan sudah dihapuskan sejak 1 Januari
1860 tp pasal ini blm dicabut (perdagangan utk
tuj ekspl ekonomi).
301 : menggerakkan anak untuk mengemis
325 - 327: nahkoda kapal yang mengangkut
budak belian, anak buah kapal, orang yang
menyewakan kapal untuk mengangkut budak
328 : melarikan/menculik orang dr kediaman
329 : membawa orang ke tmp lain dr yang telah
dijanjikan
330 – 333 : melarikan perempuan dengan
kemauan perempuan tsb/ tidak…… dst.
copyright@nath2005
n e x t ….

RKHUP tahun 2004 : Pasal 526-541
Masuk dalam title: Tindak Pidana terhadap kemerdekaan orang.
Pasal 526 : pengganti pasal 297 (dalam RKUHP sudah lebih jelas unsur-unsur
perbuatannya).
501 : pengganti ps. 301 yt menggerakkan anak untuk mengemis
526-541 RKUHP 2004:
•
Tindak Pidana perdagangan orang
•
Memasukkan orang ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan
•
Mengeluarkan orang dari wilayah Indonesia untuk diperdagangkan
•
Perdagangan orang yang mengakibatkan luka berat/penyakit
•
Perdagangan orang oleh kelompok terorganisasi
•
Penganjuran tanpa hasil (pergerakan yang gagal) dalam T.P. perdagangan
orang
•
Persetubuhan dan percabulan terhadp orang yang diperdagangkan
•
Pemalsuan dokumen/identitas untuk memudahkan perdagangan orang
•
Penyalahgunaan kekuasaan untuk perdagangan orang
•
Menyembunyikan orang yang melakukan perdagangan orang
•
Perdagangan orang di kapal
• copyright@nath2005
Dst
Instrumen Internasional
(penafsiran sosiologis)
Pasal 3 Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum
Perdagangan Manusia, terutama Perempuan dan
Anak.Tambahan terhadap Konvensi PBB Melawan
Kejahatan Terorganisir Transnasional (th.2000).
Rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau
penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan
kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan
kekuasaan atau posisi rentan ataupun memberi atau menerima
bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari
orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk
kepentingan eksploitasi yang secara minimal termasuk eksploitasi
lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya,
kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek lain
yang serupa dengan perbudakan, penghambaan
atau pengambilan anggota tubuh.
copyright@nath2005
Unsur-unsur penting dari definisi tersebut :
1. Perbuatan:
merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau
menerima orang;
2. Sarana (cara) untuk mengendalikan korban:
ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan,
penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan
atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan pembayaran
atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang
yang memegang kendali atas korban.
3. Tujuan: eksploitasi,
setidaknya untuk : prostitusi atau bentuk ekspoitasi seksual
lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, pengambilan
organ tubuh.
4. Pergerakan/perpindahan :
–
–
–
–
copyright@nath2005
antar negara
antar pulau
antar kota/wilayah
ke lingkungan yang berbeda
rules ….
UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak :
Pasal 1 butir 2, batasan umur anak.
59 (perlindungan khusus bg anak korban
perdagangan)
78 (ancaman pidana yang membiarkan anak
…… diperdagangkan ….. sesuai isi pasal 59)
83 (ancaman pidana bg org yang
memperdagangkan anak)
Pasal 83 :
Setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau
menculik
copyright@nath2005
r u l e s ….
UU No. 26/2000 tentang Pengadilan
HAM :
Pasal 9 c + penjelasan pasalnya : Salah
satu bentuk kejahatan terhadap
kemanusiaan adalah perbudakan yang
meliputi pula perdagangan perempuan
dan anak.
UU No. 23/1992 tentang Kesehatan :
Pasal 80 ayat (3) : pelarangan penjualan
organ tubuh
copyright@nath2005
next rules …..
UU No. 15/2002 (diubah dengan UU No.
25/2003) tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang :
Pasal 2 : tindak pidana perdag budak,
wanita dan anak merupakan salah satu
predicate crime utk t.p pencucian uang
UU No. 1/2000 tentang Pengesahan
Konvensi ILO No.182 Mengenai
Pelarangan Dan Tindakan Segera
Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan
Terburuk Untuk Anak .
copyright@nath2005
n e x t ….
Menurut UU No.1 Tahun 2000, yang dimaksud dengan
bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, adalah:
– segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis
perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak,
kerja ijon (debit bondage) dan perhambaan serta kerja paksa
atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa
atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa
atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
– pemanfaatan penyediaan atau penawaran anak untuk
pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukanpertunjukan porno;
– pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan
haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obatobatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang
relevan;
– pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu
dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau
copyright@nath2005
moral anak-anak.
next rules…
UU NO. 13/2002 tentang
Ketenagakerjaan, hampir sama dengan
UU No. 1/2000.
RUU Buruh Migran  UU NO. 39/2004
tentang Penempatan dan Perlindungan
TKI di Luar Negeri.
RUU tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang (Khususnya
Perempuan dan Anak, tahun 2002).
copyright@nath2005
UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
Pasal 68 : pengusaha dilarang mempekerjakan anak.
Pasal 69 :
Hal ini dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun
s/d 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang
tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
Pasal 69 (2):
Pengusaha yang mempekerjakan anak, harus memenuhi beberapa syarat,
Persyaratan tersebut :
izin tertulis dari orang tua atau wali;
perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
keselamatan dan kesehatan kerja;
adanya hubungan kerja yang jelas; dan
menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
copyright@nath2005
Bentuk-Bentuk Perbudakan Kontemporer
PBB melalui Office of The High Commissioner of Human
Rights mengeluarkan Fact Sheet No. 14 dengan judul
“Contemporary Forms of Slavery.”
Perilaku yang termasuk dalam kategori ini adalah:
Perdagangan anak-anak,
Prostitusi anak,
Pornografi anak,
Eksploitasi pekerja anak,
Mutilasi seksual terhadap anak perempuan,
Pelibatan anak dalam konflik bersenjata,
Perhambaan,
Perdagangan manusia,
Perdagangan organ tubuh manusia,
Eksploitasi untuk pelacuran, dan
Sejumlah kegiatan di bawah rezim apartheid
dan penjajahan.
copyright@nath2005
Optional Protocol to
The Convention on the Rights of The Child
(Protokol pilihan/tambahan yang terdapat dalam
Konvensi tentang Hak Anak) :
Artikel 2 protokol ini merumuskan perdagangan
anak sebagai tindakan atau transaksi apapun
terhadap anak oleh orang maupun kelompok
orang atau kelompok lain untuk memperoleh
remunerasi atau pertimbangan lain.
Dalam hal ini negara memiliki kewajiban untuk
melarang dan menghukum setiap perdagangan,
prostitusi maupun pornografi anak.
Artikel 3 protokol ini selanjutnya menerangkan
perbuatan yang dikategorikan sebagai
perdagangan anak, yaitu: menawarkan,
mengirim atau menerima anak dengan cara
atau dengan tujuan eksploitasi seks terhadap
anak, transfer organ dari anak demi
memperoleh keuntungan, dan melibatkan anak
dalam kerja paksa.
copyright@nath2005
FAKTOR PENDORONG
PERDAGANGAN MANUSIA :
1.
2.
3.
Letak geografis Indonesia yang memungkinkan setiap
orang untuk keluar masuk Indonesia melalui berbagai
pintu dapat masuk baik secara legal maupun illegal. Data
ini nyata terlihat dalam laporan yang disampaikan oleh
Kepolisian Republik Indonesia tahun 2000 tercatat 1.683
kasus perdagangan perempuan dan anak melalui jalur
gelap.
Ketiadaan pilihan akibat kemiskinan dan pengangguran
yang membelit dan tersebar luas.
Tingkat pendidikan yang kurang
copyright@nath2005
Factors …
4.
5.
6.
7.
Lemahnya posisi perempuan akibat kultur dan struktur
patriarkhi dalam masyarakat Indonesia
Banyaknya kantong-kantong pengungsi diberbagai
daerah yang kondisinya amat memprihatinkan akibat
konflik
Lemahnya komitmen dan kebijakan Negara untuk
mencegah dan menanggulangi masalah perdagangan
perempuan dan prostitusi
Banyaknya praktik kolusi antara jaringan pelaku
perdagangan perempuan, pemilik industri prostitusi
dengan aparat Negara, termasuk aparat keamanan
(Polri).
copyright@nath2005
Standar minimum
yang harus dilakukan pemerintah RI
(the Trafficking Victims Protection Act of 2000) :




pemerintah harus melarang perdagangan manusia dan
menghukum kegiatan tersebut
pemerintah harus menerapkan hukuman yang setimpal
dengan hukuman untuk t.p yang berat menyangkut
kematian : trafficking utk tujuan seksual sehingga
menyebabkan kematian
pemerintah hrs menjatuhkan hukuman yang cukup keras
sbg refleksi sifat keji dari kejahatan tsb : jera - tdk
terulang
pemerintah harus melakukan upaya yang serius dan
berkelanjutan utk memberantas H T.
copyright@nath2005
3 kelompok kriteria pertimbangan
(Bangkok accord and plan of action
to combat trafficking) :



pencegahan (prevention),
melakukan pendidikan pd masy dalam rangka
pencegahan HT
perlindungan (protection),
pemerintah melindungi dan memberikan
bantuan pd korban dan memastikan korban
tidak dipidana scr tdk semestinya
penindakan hukum (prosecution):
copyright@nath2005
Let justice be done …
thank you
4 ur kindly attention
copyright@nath2005