Transcript Materi 4 - Kemenag Jateng

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
PELAKSANAAN
PENGADAAN
PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG,
PEKERJAAN
KONSTRUKSI, JASA
LAINNYA, DAN JASA
KONSULTANSI
2
TUJUAN PELATIHAN
PENDAHULUAN
PENGUMUMAN, PENDAFTARAN, DAN PENGAMBILAN
DOKUMEN PRAKUALIFIKASI
PENJELASAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI
PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN
PRAKUALIFIKASI
EVALUASI, PENETAPAN, DAN PENGUMUMAN HASIL
PRAKUALIFIKASI
UNDANGAN/PENGUMUMAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN
PEMILIHAN
RAPAT PENJELASAN
3
PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN
EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN DAN DOKUMEN
KUALIFIKASI (PASCA)
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN
SANGGAH DAN SANGGAH BANDING
PELELANGAN GAGAL DAN TINDAK LANJUTNYA
PENYUSUNAN DAN PERSIAPAN KONTRAK
PELAKSANAAN KONTRAK
PELAPORAN DAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
4
SETELAH MATERI INI DISAMPAIKAN DIHARAPKAN PESERTA
MAMPU :
• Memahami tata cara pelaksanaan Pengumuman, Pendaftaran,
dan Pengambilan Dokumen Prakualifikasi
• Memahami tata cara pelaksanaan Penjelasan Dokumen
Prakualifikasi
• Memahami tata cara pelaksanaan Pemasukan dan Pembukaan
Dokumen Prakualifikasi
• Memahami tata cara pelaksanaan Evaluasi, Penetapan, dan
Pengumuman Hasil Prakualifikasi
• Memahami tata cara pelaksanaan Undangan/Pengumuman
dan Pengambilan Dokumen Pemilihan
• Memahami tata cara pelaksanaan Rapat Penjelasan
5
• Memahami tata cara pelaksanaan Pemasukan dan
Pembukaan Dokumen Penawaran
• Memahami tata cara pelaksanaan Evaluasi Dokumen
Penawaran dan Dokumen Kualifikasi (Pasca)
• Memahami tata cara pelaksanaan Penetapan dan
Pengumuman Hasil Pemilihan
• Memahami tata cara pelaksanaan Sanggah dan Sanggah
Banding
• Memahami tata cara pelaksanaan Pelelangan Gagal dan
Tindak Lanjutnya
• Memahami tata cara pelaksanaan Penyusunan dan Persiapan
Kontrak
• Memahami tata cara Pelaksanaan Kontrak
• Memahami tata cara pelaksanaan Pelaporan dan
Penyelesaian Pekerjaan
6
SECARA UMUM TAHAPAN PRAKUALIFIKASI DAN PEMILIHAN
DILAKUKAN SEBAGAI BERIKUT :
TAHAP PRAKUALFIKASI
1.Pengumuman Prakualifikasi
2.Pendaftaran dan
pengambilan Dokumen
Prakualifikasi
3.Penjelasan Dokumen
Prakualifikasi
4.Pemasukan dan
pembukaan Dokumen
Prakualifikasi
5.Evaluasi Prakualifikasi
6.Penetapan dan
Pengumuman Hasi
Prakualifikasi
7.Sanggah
TAHAP PEMILIHAN
1.Undangan/Pengumuman
Dokumen Pemilihan
2.Pendaftaran dan pengambilan
Dokumen Pemilihan
3.Penjelasan Dokumen
Pemilihan
4.Pemasukan dan pembukaan
Dokumen Penawaran
5.Evaluasi Dokumen
Penawaran
6.Penetapan dan Pengumuman
Hasil Pemilihan
7.Sanggah dan Sanggah
Banding
Bila 2
sampul
/2
tahap
PENGUMUMAN, PENDAFTARAN, DAN
PENGAMBILAN DOKUMEN
PRAKUALIFIKASI - 1
 PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI
Ketentuan tentang pengumuman prakualifikasi adalah:
• Waktu penayangan pengumuman :
 Minimal 7(tujuh) hari kalender untuk Pelelangan Umum dan
Seleksi Umum.
 Minimal 3(tiga) hari kalender untuk Pelelangan Sederhana dan
Seleksi Sederhana.
• DILARANG mencantumkan persyaratan yang diskriminatif dalam
pengumuman Prakualifikasi, kecuali diatur oleh perundang-undangan
yang lebih tinggi.
• Dapat diumumkan di website komunitas internasional apabila
berdasarkan identifikasi diketahui penyedia dalam negeri terbatas.
7
PENGUMUMAN, PENDAFTARAN, DAN
PENGAMBILAN DOKUMEN
PRAKUALIFIKASI - 2
Pengumuman Prakualifikasi paling sedikit memuat:
a) Nama dan alamat ULP yang akan mengadakan
pelelangan/seleksi;
b) Uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan
dilaksanakan;
c) Nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
d) Syarat-syarat peserta pelelangan/seleksi;
e) Tempat, hari, tanggal, dan waktu untuk mengambil
Dokumen Kualifikasi.
8
PENGUMUMAN, PENDAFTARAN, DAN
PENGAMBILAN DOKUMEN
PRAKUALIFIKASI - 3
 PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN
PRAKUALIFIKASI
Ketentuan pelaksanaan pendaftaran dan pengambilan dokumen
prakualifikasi:
• Peserta diwajibkan untuk melakukan pendaftaran sebelum
mengambil dokumen.
• Pendaftar harus melampirkan keterangan yang menunjukan
identitasnya.
• Seseorang dilarang mendaftar dan mengambil dokumen mewakili
lebih dari 1(satu) perusahaan.
9
PENGUMUMAN, PENDAFTARAN, DAN
PENGAMBILAN DOKUMEN
PRAKUALIFIKASI - 4
Hal-hal yang dilakukan pada pelaksanaan pendaftaran dan
pengambilan dokumen prakualifikasi:
• Mencatat identitas lengkap calon penyedia yang
mendaftar.
• Menyampaikan dokumen kualifikasi dalam bentuk
hardcopy dan/atau softcopy.
• Dapat juga mengunggah (upload) di web site K/L/D/I
agar dapat diunduh (download) oleh peserta.
10
PENJELASAN DOKUMEN
PRAKUALIFIKASI
Ketentuan tentang Penjelasan
Dokumen Prakualifikasi :
Apabila diperlukan dapat dilakukan
penjelasan dokumen kualifikasi, yang
hasilnya dituangkan dalam Berita
Acara Rapat Penjelasan Dokumen
Kualifikasi dan disampaikan kepada
seluruh peserta
11
PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN
DOKUMEN PRAKUALIFIKASI
 Ketentuan tentang pelaksanaan Pemasukan Dokumen
Prakualifikasi:
1. Peserta menyampaikan Dokumen Prakualifikasi sebanyak 3
rangkap (1 asli dan 2 salinan) dalam sampul tertutup dengan
menuliskan nama paket pekerjaan dan identitas peserta sebelum
batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi.
2. Dokumen Prakualifikasi dapat disampaikan langsung atau melalui
jasa pengiriman, dimana apabila melalui jasa pengiriman segala
resiko menjadi tanggung jawab peserta.
 Hal-hal yang harus dilakukan Pokja ULP dalam pelaksanaan
Pemasukan Dokumen Prakualifikasi :
• Membuat tanda terima dokumen prakualifikasi dan daftar peserta
yang memasukan dokumen prakualifikasi.
12
EVALUASI KUALIFIKASI; PENETAPAN
DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI
 EVALUASI PRA/PASCA KUALIFIKASI
Evaluasi Dokumen Kualifikasi hanya berdasarkan Formulir
Isian Kualifikasi, yang terdiri dari:
a) Evaluasi Persyaratan Administrasi Kualifikasi dilakukan
dengan Sistem Gugur;
b) Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi dilakukan dengan
Sistem Nilai;
c) Pada pelaksanaan Prakualifikasi, hasil evaluasi
Persyaratan Teknis sebagai dasar untuk menyusun Calon
Daftar Pendek.
13
EVALUASI KUALIFIKASI; PENETAPAN
DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI
 Hal-hal yang dievaluasi dalam Penilaian Kualifikasi:
a. Formulir isian kualifikasi ditandatangani yang berhak;
b. Memiliki surat izin usaha sesuai peraturan perundangundangan, kecuali bagi konsultan perorangan
c. Tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak bangkrut;
d. Tidak masuk dalam daftar hitam;
e. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban
perpajakan;
f. Memperoleh paling sedikit satu pekerjaan sebagai
penyedia barang/jasa dalam kurun waktu empat tahun
terakhir, kecuali baru berdiri < 3 th;
14
EVALUASI KUALIFIKASI; PENETAPAN
DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI
 Hal-hal yang dievaluasi dalam Penilaian Kualifikasi:
g.
Memiliki kemampuan sesuai dengan sub bidang
pekerjaan untuk usaha non kecil, atau sesuai dengan
bidang pekerjaan untuk usaha mikro, usaha kecil serta
koperasi kecil.
h.
Dalam hal melakukan Kemitraan:
• Wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama
Operasi/Kemitraan
• Evaluasi dilakukan untuk setiap perusahaan yang
melakukan kemitraan
15
EVALUASI KUALIFIKASI; PENETAPAN
DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI
16
 Pada Pekerjaan Konstruksi dan Jasa lainnya, penilaian kualifikasi juga
dilakukan terhadap hal-hal berikut ini :
a. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas, peralatan dan personil
yang diperlukan.
b. Menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dilakukan.
c. Untuk usaha non-kecil memiliki KD untuk usaha yang sejenis dan
kompleksitas yang setara pada 10 tahun terakhir dengan ketentuan :
1) KD = 3 x NPt → Pekerjaan Konstruksi; KD = 5 x NPt → Jasa lainnya
2) KD sekurang-kurang sama dengan nilai total HPS
3) Pengalaman perusahaan dinilai dari sub bidang pekerjaan, status
peserta, dan nilai kontrak pada saat menyelesaikan pekerjaan
4) Nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan
sekarang dengan present value.
EVALUASI KUALIFIKASI; PENETAPAN
DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI
d. Khusus pekerjaan konstruksi, memiliki surat keterangan dukungan
keuangan dari bank pemerintah/ swasta untuk mengikuti pengadaan
pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai
paket;
e. Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP) = KP – jumlah paket yang
sedang dikerjakan.
1) KP untuk usaha kecil = 5
2) KP untuk usaha non-kecil = 6
3) KP untuk usaha non-kecil = 1.2 N, bila N>6, dimana N = jumlah paket
pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan
selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
f. Bila kemitraan, KD yang dihitung adalah KD leadfirm dan SKP yang
dihitung adalah semua perusahaan yang bermitra.
17
EVALUASI KUALIFIKASI; PENETAPAN
DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI
18
 Pada pengadaan Jasa Konsultansi, penilaian kualifikasi juga
dilakukan terhadap hal-hal berikut ini :
a. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta
personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
b. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan;
c. Untuk pekerjaan kompleks dapat disyaratkan memiliki sertifikat
manajemen mutu (ISO) atau persyaratan lain.
 Terhadap hal-hal yang dievaluasi dilakukan pembuktian kualifikasi
dengan:
• Memeriksa keaslian dokumen
• Klarifikasi kepada Penerbit Dokumen
 Bagi Penyedia Asing dikecualikan persyaratan kualifikasi berikut:
~ Penyedia yang berdiri < 3 tahun, tidak wajib memiliki pengalaman
~ Perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP)
~ NPWP dan kewajiban perpajakan lainnya
EVALUASI KUALIFIKASI; PENETAPAN
DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI
 PENETAPAN HASIL PRAKUALIFIKASI
• Ketentuan tentang Penetapan Hasil Prakualifikasi :
1. Jumlah minimum peserta yang lulus Prakualifikasi dan jumlah
maximum peserta yang masuk dalam daftar pendek adalah
sebagai berikut:
2.
3.
Metode Pemilihan
Minimum
Maximum
Pelelangan Umum
3
~
Pelelangan Terbatas
3
~
Seleksi Umum
5
7
Seleksi Sederhana
3
5
Bila yang lulus kurang dari jumlah minimum, maka dilakukan
proses ulang dan kemudian proses pemilihan dapat dilanjutkan.
Bila yang lulus lebih dari jumlah maksimum, maka yang
ditetapkan masuk dalam daftar pendek adalah sesuai urutan
peringkat penilaian kualifikasi.
19
EVALUASI KUALIFIKASI; PENETAPAN
DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI
20
 PENGUMUMAN HASIL PRAKUALIFIKASI
• Hal-hal yang harus disampaikan pada Pengumuman Hasil
Prakualifikasi :
1. Nama peserta Prakualifikasi.
2. Nilai hasil evaluasi termasuk yang tidak lulus.
3. Keterangan hal yang menjadikan gugur.
4. Masa sanggah hasil Prakualifikasi:
 Lima hari kerja sejak pengumuman untuk
Pelelangan/Seleksi Umum.
 Tiga hari kerja sejak pengumuman untuk Seleksi
Sederhana.
UNDANGAN/PENGUMUMAN DAN
PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN
21
 UNDANGAN/PENGUMUMAN
• Undangan merupakan saat dimulainya proses pemilihan penyedia
barang/jasa pada Pelelangan/Seleksi dengan Prakualifikasi.
• Pengumuman merupakan saat dimulainya proses pemilihan penyedia
barang/jasa pada Pelelangan/Seleksi dengan Pascakualifikasi.
• Ketentuan tentang undangan pengambilan dokumen:
1. Ditujukan hanya kepada peserta yang masuk dalam Daftar
Pendek.
2. Diterbitkan jika tidak ada sanggahan, atau sanggahan tidak benar,
atau masa sanggah telah berakhir.
3. Merupakan pemberitahuan pengambilan dokumen Pemilihan
4. Isi Undangan :
informasi tentang hari, tanggal, waktu, dan
tempat pengambilan dokumen Pemilihan;
• Disampaikan
langsung
• Website K/L/D/I
• Melalui Fax,
e-mail
• Jasa Pengiriman
UNDANGAN/PENGUMUMAN DAN
PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN
•
Ketentuan tentang Pengumuman Pascakualifikasi :
1. Sebagai sarana untuk menerapkan prinsip keterbukaan dan persaingan
yang sehat.
2. Sebagai pemberitahuan pengambilan dokumen pengadaan (dokumen
kualifikasi dan pemilihan)
 Minimal Tujuh hari kerja →
3. Waktu Pengumuman:
Pelelangan/Seleksi Umum
 Minimal Empat hari kerja →
 RKA K/L/I disetujui DPR
Pelelangan/Seleksi Sederhana &
 Penetapan APBD
Pemilihan Langsung
Isi pengumuman:
 Website K/L/D/I
 Nama dan alamat ULP;
 Papan Pengumuman
Resmi
 Uraian singkat pekerjaan;
 Portal Pengadaan
 Nilai Total HPS;
Nasional melalui LPSE
 Syarat-syarat peserta;
 Tempat, tanggal, hari dan waktu pengambilan dokumen pemilihan
4.
22
UNDANGAN/PENGUMUMAN DAN
PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN
5.
Hal-hal yang dilarang dicantumkan pada pengumuman :
Peserta harus berasal dari provinsi/kabupaten/kota tempat lokasi
pelelangan/seleksi;
Pendaftaran harus dilakukan oleh pihak-pihak tertentu;
Pendaftaran harus membawa dokumen asli;
Persyaratan lainnya yang sifatnya diskriminatif;
Persyaratan yang diluar Perpres 54, kecuali diperintahkan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.
6.
Pengumuman dapat di website komunitas internasional, jika tidak ada
penyedia dalam negeri yang mampu mengerjakan.
(misalnya: www.dgmarket.com, www.undp.org, dll)
23
UNDANGAN/PENGUMUMAN DAN
PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN
 PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN
Ketentuan pelaksanaan pengambilan dokumen pemilihan:
• Peserta diwajibkan untuk melakukan pendaftaran sebelum mengambil
dokumen.
• Pendaftar harus melampirkan keterangan yang menunjukan
identitasnya.
• Seseorang dilarang mendaftar dan mengambil dokumen mewakili
lebih dari 1(satu) perusahaan.
Hal-hal yang dilakukan pada pelaksanaan pengambilan dokumen
pemilihan:
• Mencatat identitas lengkap calon penyedia yang mendaftar.
• Menyampaikan dokumen pemilihan dalam bentuk hardcopy dan/atau
softcopy.
• Dapat juga mengunggah (upload) di web site K/L/D/I agar dapat
diunduh (download) oleh peserta
24
25
 TUJUAN DIADAKAN RAPAT PENJELASAN
Terjadinya kesamaan pengertian antara Pokja ULP dan Calon
Penyedia Barang/Jasa
 HAL-HAL YANG HARUS DIJELASKAN DALAM RAPAT :
1. Sistem Pengadaan
• Metode penyampaian penawaran
• Dokumen yang harus dilampirkan
• Acara pembukaan dokumen penawaran
• Metode evaluasi dan ketentuan/cara evaluasi
• Jenis kontrak
2. Hal-hal yang menggugurkan penawaran
3. Ketentuan dan cara sub kontrak kepada usaha kecil
termasuk koperasi kecil
26
 HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN DALAM PELAKSANAAN RAPAT:
1. Membuat Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang berisi tanya
jawab dan perubahan-perubahan dokumen pemilihan jika ada.
2. Membuat perubahan dokumen pemilihan yang dituangkan dalam
adendum dokumen pemilihan.
3. Memberitahukan kepada semua peserta untuk mengambil salinan
adendum dan mengunggah (upload) di website.
4. Pada pelelangan/seleksi internasional, pertanyaan dapat disampaikan
sebelum rapat pemberian penjelasan melalui surat elektronik.
 Perubahan rancangan kontrak, ruang lingkup, dan
HPS harus mendapat persetujuan dari PPK sebelum
dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan.
 Ketidakhadiran calon penyedia tidak menggugurkan
haknya untuk mengikuti proses selanjutnya
27
 PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN
Ketentuan dalam pelaksanaan pemasukan dokumen penawaran:
1. Tidak boleh melebihi jangka waktu sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
2. Cara Penyampaian: Langsung atau melalui pos/jasa pengiriman
(Dokumen penawaran dimasukan kedalam sampul luar)
3. Penyedia memasukan dokumen penawaran sebanyak 2 (dua)
rangkap - 1 asli, 1 rekaman
4. Penyedia Barang/Jasa yang telah memasukkan dokumen penawaran
dapat melakukan penarikan, penggantian, pengubahan, atau
penambahan Dokumen penawaran yang telah dimasukkan tersebut
sepanjang waktu pemasukan dokumen masih belum berakhir dan
ditutup oleh Pokja ULP/Pejabat Pengadaan.
5. Tidak boleh mengubah tempat dan batas akhir pemasukan
penawaran, kecuali dalam keadaan kahar. Perubahan tersebut harus
dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan dan disampaikan ke
seluruh peserta.
28
Hal-hal yang dilakukan dalam pelaksanaan pemasukan
dokumen penawaran:
1. Mencatat waktu dan tanggal penerimaan dokumen, jika ada
yang terlambat segera diberitahukan kepada yang
bersangkutan.
2. Membuat Daftar Peserta yang memasukan penawaran
3. Membuat Tanda Terima dokumen penawaran
4. Menolak semua kegiatan pemasukan dokumen setelah batas
akhir pemasukan dokumen penawaran
29
 PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN
Ketentuan dalam pelaksanaan pembukaan dokumen penawaran:
1. Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada hari yang sama
dengan hari terakhir penyampaian dokumen penawaran.
2. Meminta sekurang-kurangnya dua orang saksi dari peserta yang hadir.
Bila tidak ada saksi dari peserta, pembukaan ditunda sekurangkurangnya 2 jam.
3. Apabila setelah ditunda hanya ada satu atau tidak ada peserta sebagai
saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan
menunjuk saksi tambahan di luar ULP yang ditunjuk oleh ULP.
4. Salah satu anggota Pokja ULP dan saksi memaraf dokumen penawaran
asli yang bukan miliknya.
5. ULP membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran.
Pada pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode
penyampaian dokumen dengan dua sampul, pembukaan
dokumen penawaran hanya dilakukan terhadap sampul I
30
Hal-hal yang dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan
Dokumen Penawaran:
1. Jumlah dokumen penawaran yang masuk, yang lengkap,
dan tidak lengkap.
2. Kelainan-kelainan yang dijumpai.
3. Keterangan lain yang dianggap perlu.
4. Tanggal Berita Acara.
5. Ditandatangani oleh Pokja ULP, dan dua orang wakil
peserta atau dua saksi yang ditunjuk ULP.
6. Dilampirkan dokumen penawaran.
31
Pokja ULP memeriksa dan menunjukkan dihadapan peserta mengenai ada dan
tidaknya Dokumen Penawaran yang meliputi:
DOKUMEN PENAWARAN
Data Administrasi
Data Teknis **)
• Surat penawaran
• Harga penawaran*)
• Masa berlaku
penawaran
• Jaminan penawaran
asli*)
• Surat Kuasa (bila perlu)
• Surat Perjanjian
kemitraan (bila perlu)
• Metode / Metodologi
• Jadwal Pelaksanaan
• Sertifikat Garansi
• Sumber Daya / Personil
• Spesifikasi teknis
• Volume pekerjaan
• Formulir rekapitulasi TKDN
• Pengalaman Perusahaan
Data Harga
Penawaran
• Surat penawaran biaya
(sama dengan surat
penawaran)
• Rincian harga
penawaran (daftar
kuantitas dan harga)
Dokumen Lainnya yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan
Sampul I
*) Untuk Satu Sampul
**) Sesuai jenis pekerjaan
Sampul II
Satu Sampul
32
 KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN EVALUASI
PENAWARAN
1. Dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau
mengubah kriteria persyaratan dan isi dokumen penawaran.
2. Penawaran harus memenuhi syarat dalam dokumen
pemilihan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat
penting/pokok atau penawaran bersyarat.
3. Dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan
ketidakhadiran dalam aanwidjing dan/atau pembukaan
penawaran dan/atau kesalahan yang tidak substansial (
misal warna sampul, dan/atau surat penawaran tidak berkop
perusahaan)
4. ......................
33
4. Jika ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak
sehat dan/atau terjadi kolusi antara peserta, Pokja ULP
dan/atau PPK, maka :
i. Peserta yang terlibat dimasukan dalam daftar hitam.
ii. Pokja ULP dan/atau PPK yang terlibat diganti dan
dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana.
iii. Proses dilanjutkan dengan menetapkan peserta lain
yang tidak terlibat (jika ada)
iv. Jika angka (3) tidak ada, pelelangan dinyatakan gagal
34
 EVALUASI PENGADAAN BARANG, PEKERJAAN KONSTRUKSI, DAN JASA LAINNYA
Evaluasi
Administrasi
Evaluasi
Teknis
Mengecek :
Menilai :
1. Surat penawaran :
• Ditandatangani dan
bertanggal
• Jangka waktu surat
Penawaran
• Jangka waktu Pelaksanaan
• Kesesuaian Spesifikasi teknis
• Bagian pekerjaan yang di
subkontrakan.
• Syarat teknis lainnya
2. Surat Jaminan Penawaran
• Perusahaan Penerbit
Jaminan
• Jangka waktu
• Nama peserta jaminan
• Besar nilai Jaminan
• Nama ULP
• Nama Paket yang dijamin
• Konfirmasi dan Klarifikasi
Jika lulus =>1 peserta
lanjutkan ke evaluasi teknis
ULP dapat melakukan Klarifikasi
Dapat menggunakan sistem nilai
ambang batas
Jika lulus =>1 peserta lanjutkan
ke evaluasi harga
Evaluasi Biaya
Menilai :
a) Hal-hal pokok
1. Total harga penawaran terhadap
HPS
2. Harga satuan penawaran timpang
(> 110% dari HPS)
3. Harga satuannya nol (0)
4. Perbedaan penulisan nilai dalam
angka dan huruf
b) Evaluasi kewajaran Harga
1. Klarifikasi TKDN yang berbeda
dengan perkiraan ULP
2. Klarifikasi penawaran < 80 % dari
HPS
c) Menghitung Preferensi
harga atas penggunaan
Produksi Dalam Negeri
35
1. Persyaratan teknis lainnya dalam pengadaan barang meliputi:
i. Jadwal penyerahan
ii. Kelengkapan identitas barang (jenis, tipe dan merek) (bila perlu)
iii. Jaminan purna jual (bila perlu)
iv. Tenaga Teknis (bila perlu)
2. Persyaratan teknis lainnya dalam pekerjaan konstruksi meliputi:
i. Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi
persyaratan substantif yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan dan
diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan
ii. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak
melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan
iii. ...................
36
iii.
Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang
disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen
pemilihan.
iv. Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan serta
posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan.
3. Persyaratan teknis lainnya dalam pengadaan jasa lainnya meliputi:
i. Jadwal penyerahan
ii. Kelengkapan identitas barang (jenis, tipe dan merek) (bila perlu)
iii. Jaminan purna jual (bila perlu)
iv. Tenaga Teknis (bila perlu)
v. ......................
37
v.
vi.
Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi
persyaratan substantif yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan
dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian
pekerjaan
Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang
disediakan sesuai dokumen pemilihan
38
Ketentuan pelaksanaan Koreksi Aritmatik :
1. Dapat merubah harga penawaran dalam kontrak harga satuan.
2. Untuk kontrak lump sump, hanya untuk menyesuaikan volume
penawaran dengan dokumen pemilihan, tanpa merubah nilai
penawaran
3. Koreksi Aritmetik dilakukan untuk seluruh penawaran
4. Langkah-langkahnya :
i. Menyesuaikan volume pekerjaan antara dokumen penawaran
dengan dokumen pemilihan.
ii. Mengalikan volume pekerjaan yang sesuai dengan dokumen
pemilihan dengan harga satuan yang ditawarkan.
iii. Mata pembayaran yang tidak diberi harga satuan, harus tetap
dilaksanakan.
39
SISTEM GUGUR – SATU SAMPUL
Evaluasi
Administrasi
Sebelum evaluasi
penawaran, dilakukan
koreksi aritmatik
Koreksi
Aritmatik
1
2
Evaluasi
Teknis
SISTEM
GUGUR
3
Evaluasi Biaya
Penyedia yang tidak lulus
pada salah satu tahap
dinyatakan gugur
Untuk syarat kelulusan dapat ditetapkan nilai ambang batas
(passing grade)
40
SISTEM GUGUR – DUA SAMPUL/TAHAP
Evaluasi
Administrasi
Sebelum evaluasi
penawaran, dilakukan
koreksi aritmatik
Koreksi
Aritmatik
2
SISTEM
GUGUR
3
Penyedia yang tidak
lulus pada salah satu
tahap, dinyatakan gugur
Sampul I
(adm dan teknis)
1
4
Evaluasi Harga
Sampul II
(dibuka setelah
pengumuman sampul I
dengan mengundang
peserta yang lulus
Evaluasi Teknis )
Evaluasi
Teknis
 Pokja ULP dapat
menetapkan nilai
ambang batas
kelulusan
 Dapat dilakukan
penyetaraan teknis
(2 tahap)
41
SISTEM NILAI
Sebelum evaluasi
penawaran, dilakukan
koreksi aritmetik
Koreksi
Aritmatik
 Harga penawaran
diberikan nilai metode
proporsional.
 Nilai tersebut di atas
dikalikan bobot harga,
sesuai dengan dokumen
pemilihan (70 % s.d 90%)
sebelum dikombinasikan
dengan nilai teknis
Evaluasi
Administrasi
Penyedia yang tidak
lulus, dinyatakan gugur
1
Sampul I
(adm dan teknis)
2
SISTEM
NILAI
Evaluasi
Teknis

3
4
Evaluasi Harga
Sampul II
(dibuka setelah
pengumuman sampul I
dengan mengundang
peserta)


Unsur teknis yang dpt
dikuantifikasikan diberikan nilai
sesuai bobotnya, dengan nilai
total 100
(ULP dapat menetapkan nilai
ambang batas kelulusan)
Total nilai tersebut dikalikan
dengan bobot teknis, sesuai
dengan dokumen pemilihan (10
s.d 30 %) dan dikombinasikan
dengan nilai harga
ULP mengumumkan dan
mengundang peserta yang lulus
untuk buka sampul II
42
SISTEM BIAYA UMUR EKONOMIS
Sebelum evaluasi
penawaran, dilakukan
koreksi aritmetik
Koreksi
Aritmatik
Evaluasi
Administrasi
Penyedia yang tidak
lulus, dinyatakan gugur
1
SISTEM
BIAYA
UMUR
EKONOMIS
2
Evaluasi
Teknis
3
4
Harga penawaran
ditambahkan dengan nilai
uang dari perhitungan
teknis, untuk
mendapatkan nilai yang
terbaik.
Evaluasi Harga
Sampul II
(dibuka setelah
pengumuman sampul I
dengan mengundang
peserta)
Sampul I
(adm dan teknis)
 Unsur teknis yang mendukung
operasi pekerjaan yang
diperoleh sesuai dengan umur
ekonomisnya (biaya
operasional, biaya
pemeliharaan, dll)
dihitung/dikonversi menjadi
nilai uang.
 Total biaya tersebut
ditambahkan dengan harga
penawaran.
 Dapat dilakukan penyetaraan
spesifikasi teknis (2 tahap)
43
 EVALUASI PENGADAAN BARANG JASA KONSULTASI
EVALUASI KUALITAS
Sebelum evaluasi
penawaran, dilakukan
koreksi aritmetik
Koreksi
Aritmatik
Evaluasi
Administrasi
Penyedia yang tidak
lulus, dinyatakan gugur
1
2
EVALUASI
KUALITAS
3
4
Harga penawaran
ditambahkan dengan nilai
uang dari perhitungan
teknis, untuk
mendapatkan nilai yang
terbaik.
Evaluasi Harga
Sampul II
(dibuka setelah
pengumuman hasil
evaluasi sampul I
→peringkat teknis)
Evaluasi
Teknis
Sampul I
(adm dan teknis)
Hal-hal yang dinilai adalah :
• Pengalaman Perusahaan
• Pendekatan dan
Metodologi
• Kualifikasi Tenaga Ahli
44
EVALUASI KUALITAS & BIAYA
Sebelum evaluasi
penawaran, dilakukan
koreksi aritmetik
Koreksi
Aritmatik
Evaluasi
Administrasi
Penyedia yang tidak
lulus, dinyatakan gugur
1
2
EVALUASI
KUALITAS
3
Peserta yang diundang
untuk pembukaan
penawaran harga
(sampul II) adalah
peserta yang lulus
ambang batas nilai
teknis. Nilai akhir
merupakan kombinasi
nilai teknis dan nilai
biaya
4
Evaluasi Harga
Sampul II
(dibuka setelah
pengumuman hasil
evaluasi sampul I
→peringkat teknis)
Evaluasi
Teknis
Sampul I
(adm dan teknis)
Hal-hal yang dinilai adalah :
• Pengalaman Perusahaan
• Pendekatan dan
Metodologi
• Kualifikasi Tenaga Ahli
45
Tata cara pelaksanaan evaluasi kualitas dan biaya:
1. Menilai kewajaran-kewajaran harga yang ditawarkan, seperti yang
dilakukan dalam evaluasi sampul II pada Metode Evaluasi Kualitas.
2. Memberikan nilai/skor terhadap harga penawaran dengan ketentuan:
nilai penawaran terendah diberikan nilai/skor tertinggi, sedangkan
nilai penawaran yang lain diberikan skor secara proporsional.
Rumusnya:
• NBt = PBt/PBt x 100
• NBn = PBt/Pbn x 100
Dimana
• NBt : Nilai Penawaran Terendah; NBn: Nilai untuk Penawaran
biaya diatasnya.
• PBt : Harga Penawaran Biaya Terendah; PBn : Harga Penawaran
biaya diatasnya.
46
3. Menghitung Nilai Kombinasi antara Nilai Penawaran Teknis
dengan Nilai Penawaran terkoreksi dengan cara perhitungan
sebagai berikut:
Nilai Akhir = (Nilai atau skor penawaran teknis X
Bobot Teknis) + (Nilai atau skor penawaran biaya
terkoreksi X Bobot Penilaian Biaya)
Ketentuan:
Bobot Teknis antara 0,60 – 0,80.
Bobot Penawaran Harga antara 0,20 – 0,40.
47
EVALUASI BIAYA TERENDAH
Sebelum evaluasi
penawaran, dilakukan
koreksi aritmetik
Koreksi
Aritmatik
Penyedia yang tidak
lulus, dinyatakan gugur
Evaluasi
Administrasi
1
EVALUASI
BIAYA
TERENDA
H
3
4
Penawaran yang dilakukan
evaluasi harga hanya
dilakukan pada penawaran
yang lulus ambang batas
nilai teknis
Evaluasi Harga
2
Evaluasi
Teknis
Penawaran yang dilakukan
evaluasi teknis hanya
dilakukan pada penawaran
yang memenuhi persyaratan
administrasi
Hal-hal yang dinilai adalah :
• Pengalaman Perusahaan
• Pendekatan dan
Metodologi
• Kualifikasi Tenaga Ahli
48
EVALUASI PAGU ANGGARAN
Sebelum evaluasi
penawaran, dilakukan
koreksi aritmetik
Koreksi
Aritmatik
Penyedia yang tidak
lulus, dinyatakan gugur
Evaluasi
Administrasi
1
EVALUASI
PAGU
ANGGARAN
2
Evaluasi
Teknis
3
4
Peserta yang lulus evaluasi
harga adalah yang
mempunyai harga
penawaran dibawah pagu
anggaran
Evaluasi Harga
Hal-hal yang dinilai adalah :
• Pengalaman Perusahaan
• Pendekatan dan
Metodologi
• Kualifikasi Tenaga Ahli
Pemenangnya adalah yang
mempunyai peringkat
teknis terbaik
49
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN
HASIL PEMILIHAN
Hal-hal yang dilakukan pada pelaksanaan evaluasi harga:
Kewajaran Biaya
Langsung Personil*)
• Maksimum 4 kali
gaji dasar bagi
tenaga ahli tetap
dan 2,5 kali
penghasilan bagi
tenaga ahli tidak
tetap.
Kewajaran
Penugasan Tenaga
Ahli dan Pendukung
Perhitungan biaya
berdasarkan:
• 1 bulan dihitung
minimal 22 hari
kerja.
Kewajaran Biaya
Langsung Non
Personil
Dasar penilaian
kewajaran adalah
HARGA PASAR
yang berlaku.
• 1 hari dihitung
minimal 8 jam kerja.
• Didukung dengan
audit payroll dan
bukti pajak.
*) untuk Seleksi Internasional, kewajaran harga dapat mengacu pada unit biaya personil yang berlaku di
luar negeri dan didukung surat pernyataan kewajaran harga sebagai dasar audit
50
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN
HASIL PEMILIHAN
 PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
Ketentuan pelaksanaan penetapan hasil pemilihan:
1. Pokja ULP menetapkan pemenang hasil pemilihan untuk:
 Pengadaan Barang dengan nilai pekerjaan s.d. Rp. 20 milyar
 Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pekerjaan s.d. Rp. 100 milyar
 Jasa lainnya dengan nilai pekerjaan s.d. Rp. 100 milyar
 Jasa konsultansi dengan nilai pekerjaan s.d. Rp. 10 milyar
2. Untuk nilai pekerjaan melebihi ketentuan diatas, penetapan pemenang
hasil pemilihan dilakukan oleh Pengguna Anggaran setelah mendapat
usulan dari ULP.
3. Penetapan pemenang dilakukan berdasarkan Berita Acara Hasil
Pemilihan (BAHP).
4. Penetapan pemenang dapat dilakukan terhadap lebih dari satu
penyedia barang/jasa bila diperlukan,
51
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN
HASIL PEMILIHAN
Penetapan pemenang disusun sesuai urutan hasil pemilihan,
dengan data:
1. Nama paket pekerjaan dan nilai total HPS.
2. Nama dan alamat penyedia jasa serta harga penawaran.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Data pendukung diantaranya berupa: dokumen pemilihan (beserta
adendumnya bila ada), BAPP, BAHP, dokumen penawaran yang
telah diparaf.
52
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN
HASIL PEMILIHAN
 PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN
Hal-hal yang dimuat pada pengumuman hasil pemilihan:
1. Nama dan alamat peserta;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Hasil evaluasi administrasi;
4. Nilai teknis seluruh peserta yang memenuhi persyaratan
administrasi;
5. Penawaran biaya setelah koreksi aritmatik;
6. Ambang batas nilai teknis;
7. Pagu anggaran dan HPS.
Media pengumuman hasil pemilihan: website K/L/D/I, papan
pengumuman resmi, dan portal pengadaan nasional.
53
 SANGGAH

Waktu sanggah paling lambat:
~ Lima hari kerja setelah pengumuman (Pelelangan/Seleksi Umum & Pelelangan Terbatas)
~ Tiga hari kerja setelah pengumuman (Pelelangan/Seleksi Sederhana & Pemilihan Langsung)

Ditujukan kepada ULP

Materi sanggahan meliputi:
a) Menyimpang dari Perpres 54 2010 dan dokumen pemilihan.
b) Adanya rekayasa tertentu yang menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/ atau
c) Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/ atau pejabat yang berwenang lainnya.
Pokja ULP wajib menjawab tertulis atas semua sanggahan paling lambat:
√ Lima hari kerja setelah menerima surat sanggahan (Pelelangan/Seleksi Umum & Pelelangan Terbatas)
√ Tiga hari kerja setelah menerima surat sanggahan (Pelelangan/Seleksi Sederhana & Pemilihan Langsung)
Jika Salah
Jika benar , ULP
menyatakan
Pelelangan Gagal
Peserta Puas, PPK
membuat SPPBJ
Peserta tidak Puas ,
Ajukan Sanggah
Banding
54
 SANGGAH BANDING

Menghentikan Proses Pemilihan

Waktu sanggah banding paling lambat:
Hanya Peserta yang
memasukan
penawaran
~ Lima hari kerja setelah menerima jawaban sanggah (Pelelangan/Seleksi Umum & Pelelangan
Terbatas)
~ Tiga hari kerja setelah menerima jawaban sanggah (Pelelangan/Seleksi Sederhana & Pemilihan
Langsung)

Ditujukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dengan tembusan
kepada PPK, ULP, APIP K/L/D/I

Memberikan jaminan sanggahan banding ke ULP sebesar satu perseratus (1%) dari HPS, dengan
masa berlaku 20 hari kerja sejak tanggal pengajuan.
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi wajib menjawab tertulis atas semua sanggahan
selambatnya:
√ Lima belas hari kerja setelah menerima surat sanggahan banding (Pelelangan/Seleksi Umum & Pelelangan
Terbatas)
√ Lima hari kerja setelah menerima surat sanggahan banding (Pelelangan/Seleksi Sederhana & Pemilihan
Langsung)
Dapat menugaskan Pejabat Eselon I/II (K/L/I) ; Sekda/PA (Pemda) untuk menjawab sanggahan banding
Jika diterima :
• PA/KPA menyatakan Pelelangan Gagal, dan
memerintahkan evaluasi ulang atau pelelangan
ulang
• Jaminan Sanggah dikembalikan
Jika ditolak:
 PPK membuat SPPBJ
 Jaminan sanggah disetor ke Kas negara/daerah
55
 PELELANGAN GAGAL
Calon peserta kurang dari 3 (tiga), kecuali Pelelangan Terbatas
Penawaran kurang dari 3 (tiga), kecuali Pelelangan Terbatas
Tindak Lanjut
Sanggahan terbukti benar
Tidak ada penawaran yang lulus
Dinyatakan oleh
ULP
•Perubahan
HPS,
Spesifikasi
Teknis, dan
Lingkup
Pekerjaan
Ada bukti persaingan tidak sehat
Harga Penawaran terkoreksi > HPS/Pagu (setelah nego)
Seluruh calon Pemenang mengundurkan diri
PA/KPA menyatakan pelelangan tidak sesuai prosedur,
sehingga PPK menolak SPPB/J
•Penyampaian
ulang
Dokumen
Penawaran
Dugaan KKN ULP dan atau PPK benar
Sanggahan kesalahan prosedur diterima
Sanggahan kesalahan prosedur diterima
Dinyatakan oleh
PA/KPA
Dokumen pengadaan tidak sesuai Perpres 54 2010
Seluruh calon Pemenang Mengundurkan diri
Pengaduan masyarakat terjadinya KKN PA/KPA benar
•Pelelangan
Ulang
•Penghentian
Proses
Pelelangan
Pelaksanaan menyimpang dari dok. pengadaan
Sanggahan Banding Benar
•Evaluasi
Ulang
Menteri/ Kepala
Lembaga/ Pimpinan
Institusi/ Kepala Daerah
•Penunjukan
Langsung
56
 TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGAL
Tindak lanjut yang dilakukan setelah pemilihan dinyatakan gagal:
1. Pokja ULP memberitahukan kepada seluruh peserta bahwa
pemilihan dinyatakan gagal berikut penjelasan penyebab
kegagalannya.
2. PA/KPA, PPK dan/atau Pokja ULP melakukan evaluasi penyebab
terjadinya kegagalan, antara lain :
a. Kemungkinan terjadinya persekongkolan;
b. Adanya persyaratan yang diskriminatif;
c. Spesifikasi teknis terlalu tinggi;
d. Spesifikasi mengarah pada satu merek/produk tertentu, kecuali
suku cadang;
e. Nilai total HPS pengadaan terlalu rendah;
f. Nilai dan/atau ruang lingkup pekerjaan terlalu luas/besar; dan/atau
g. Kecurangan dalam pengumuman.
3. .........................
57
3. Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya pemilihan gagal,
mengharuskan adanya perubahan dokumen pengadaan, maka
pemilihan diproses seperti pemilihan baru.
4. Berdasarkan hasil evaluasi penyebab kegagalan, maka ULP
menindaklanjutinya, yaitu melakukan :
a) Evaluasi ulang;
b) Penyampaian ulang dokumen penawaran;
c) Pemilihan ulang; atau
d) Penghentian proses pemilihan.
5. PA/KPA, PPK dan/atau ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada
peserta pemilihan apabila penawarannya ditolak atau pemilihan
dinyatakan gagal.
58
PENGADAAN LANGSUNG, PENUNJUKAN
LANGSUNG, KONTES, DAN SAYEMBARA
 PENGADAAN LANGSUNG
1. Pelaksanaan pengadaan barang:
Pejabat
Pengadaan
Mencari Informasi
barang dan harga
Pejabat Pengadaan
membandingkan
harga dan kualitas,
minimal dari 2(dua)
sumber Informasi
Pejabat Pengadaan
melakukan klarifikasi
dan Negosiasi teknis
serta mendapatkan
harga yang wajar
PPK menyusun
HPS
Pejabat Pengadaan
mendapatkan
Bukti Transaksi
Pejabat Pengadaan
melakukan
Transaksi
59
PENGADAAN LANGSUNG, PENUNJUKAN
LANGSUNG, KONTES, DAN SAYEMBARA
2. Pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya:
Pejabat Pengadaan
mencari informasi
terkait Pekerjaan
Konstruksi dan
harga
Pejabat Pengadaan
membandingkan harga
dan kualitas, minimal
dari 2(dua) sumber
Informasi
Pejabat Pengadaan
Mengundang calon
Penyedia
Melampirkan spek.
Teknis/gambar/
dokumen lain
HPS disusun
oleh PPK
PPK
melakukan dan
mendapatkan
Bukti
Perjanjian
Pejabat
Pengadaan
membuat
BAHPL dan
menyampaikan
ke PPK
Pejabat Pengadaan
membuka, mengevaluasi,
dan melakukan klarifikasi
dan Negosiasi teknis
serta mendapatkan harga
yang wajar
Jika tdk
sepakat/gagal,
PL Ulang
Negosiasi
menggunakan
HPS
Penyedia
menyampaikan
penawaran
60
PENGADAAN LANGSUNG, PENUNJUKAN
LANGSUNG, KONTES, DAN SAYEMBARA
3. Pelaksanaan pengadaan Jasa Konsultasi:
Pejabat Pengadaan
mencari informasi
terkait Pekerjaan
Konsultasi yang
dibutuhkan
Pejabat Pengadaan
membandingkan harga
dan kualitas, minimal
dari 2(dua) sumber
Informasi
Pejabat Pengadaan
Mengundang calon
Penyedia
Melampirkan KAK
dan dokumen lain
HPS disusun
oleh PPK
PPK
melakukan
Ikatan
Perjanjian
Pejabat
Pengadaan
membuat
BAHPL dan
menyampaikan
ke PPK
Pejabat Pengadaan
membuka, mengevaluasi,
dan melakukan klarifikasi
dan Negosiasi teknis
serta mendapatkan harga
yang wajar
Jika tdk
sepakat/gagal,
PL Ulang
Negosiasi
menggunakan
HPS
Penyedia
menyampaikan
penawaran
Melampirkan
Usulan
Teknis
61
PENGADAAN LANGSUNG, PENUNJUKAN
LANGSUNG, KONTES, DAN SAYEMBARA
 PENUNJUKAN LANGSUNG
1. Penanganan Darurat:

Pekerjaan ditetapkan setelah diterbitkannya pernyataan bencana oleh Pejabat yang
berwenang dan anggaran untuk pekerjaan tersebut diusulkan.
 ULP menunjuk penyedia yang dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan.
 Prioritas adalah Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis.
 Proses secara simultan
Opname
pekerjaan
PPK
menerbitkan
SPPB/J dan
mempersiapak
an ikatan
perjanjian
PPK, ULP/PP, dan
Penyedia membahas
jenis, spek, volume,
dan waktu
ULP/PP
menetapkan
penyedia dan
mengumumkan
Masyarakat dapat
menyampaikan
pengaduan
ULP/PP
menyusun
Berita
Acara
Evaluasi
ULP/PP Menetapkan
Dokumen Pengadan
PPK Susun
HPS
ULP/PP
membuka dan
mengevaluasi
adm, teknis,
dan harga
Dapat melakukan
klarifikasi dan
Negosiasi harga
Disampaikan
ke Penyedia
Penyedia
menyampaikan
Dokumen
Penawaran
dalam 1 sampul
ke ULP/PP
62
PENGADAAN LANGSUNG, PENUNJUKAN
LANGSUNG, KONTES, DAN SAYEMBARA
ULP/PP mengundang dan
menyampaikan Dok.
Pengadaan kepada penyedia
yang dinilai mampu dan
memenuhi kualifikasi
HPS di susun
oleh PPK
Penyedia
menyampaikan
Dokumen
Kualifikasi
PPK
menerbitkan
SPPB/J dan
mempersiapk
an ikatan
perjanjian
Tidak memenuhi
syarat, tunjuk
Penyedia Lain
ULP/PP melakukan
evaluasi kualifikasi
seperti pada
Pelelangan Umum
ULP/PP
menetapkan
penyedia dan
mengumumkan
Masyarakat dapat
menyampaikan
pengaduan
ULP/PP
memberikan
Penjelasan
ULP/PP
menyusun
Berita
Acara
Evaluasi
Penyedia
menyampaikan
Dokumen Penawaran
dalam 1 sampul ke
ULP/PP
ULP/PP
membuka dan
mengevaluasi
adm, teknis,
dan harga
Dapat melakukan
klarifikasi dan
Negosiasi harga
Tidak memenuhi
syarat, tunjuk
Penyedia Lain
63
PENGADAAN LANGSUNG, PENUNJUKAN
LANGSUNG, KONTES, DAN SAYEMBARA
 KONTES
PENDAFTARAN DAN
PENGAMBILAN
DOKUMEN
PEMBERIAN
PENJELASAN
PENYAMPAIAN
BARANG KONTES
PENETAPAN
PEMENANG
KONTES
BERITA ACARA
HASIL KONTES
PEMERIKSAAN
ADMINISTRASI DAN
TEKNIS
PEMBUKAAN
BARANG
DAN
DOKUMEN KONTES
PENGUMUMAN
PEMENANG
KONTES
PENUNJUKAN
PEMENANG
KONTES
SURAT PERJANJIAN
PENGUMUMAN
64
PENGADAAN LANGSUNG, PENUNJUKAN
LANGSUNG, KONTES, DAN SAYEMBARA
 SAYEMBARA
PENGUMUMAN
PENDAFTARAN
DAN
PENGAMBILAN
DOKUMEN
PEMBERIAN
PENJELASAN
PEMASUKAN
PROPOSAL
PENETAPAN
PEMENANG
SAYEMBARA
BERITA ACARA
HASIL
SAYEMBARA
PEMERIKSAAN
ADMINISTRASI
DAN TEKNIS
PEMBUKAAN
PROPOSAL
PENGUMUMAN
PEMENANG
SAYEMBARA
PENUNJUKAN
PEMENANG
SAYEMBARA
SURAT
PERJANJIAN
65
 PENYUSUNAN KONTRAK
Hal-hal yang terdapat dalam kontrak:
1) Surat perjanjian;
2) Syarat umum kontrak;
3) Syarat khusus kontrak;
4) Dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak :
 Surat penunjukan;
 Surat penawaran;
 Spesifikasi umum;
 Spesifikasi khusus;
 Gambar-gambar;
 Adenda dalam proses pemilihan yang kemudian dimasukkan di
masing-masing substansinya;
 Daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan);
 Dokumen lainnya
66
Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ):
1. Paling lambat enam hari kerja sejak pengumuman pemenang
apabila tidak ada sanggahan.
2. Paling lambat enam hari kerja untuk pelelangan umum dan
empat hari kerja untuk pelelangan sederhana dan pemilihan
langsung setelah sanggahan dijawab dan tidak ada sanggahan
banding.
3. Paling lambat dua hari kerja setelah sanggahan banding
dijawab.
4. Paling lambat dua hari kerja setelah Pokja ULP menyampaikan
Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada PPK untuk jasa
konsultansi.
67
 PELAKSANAAN KONTRAK
 Perubahan Kontrak
Perubahan kontrak dapat dilakukan pada:
1. Pekerjaan yang menggunakan kontrak harga satuan.
2. Bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan pada kontrak
gabungan lumpsum dan harga satuan.
Ketentuan perubahan kontrak:
1. Tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.
2. Tersedia anggaran apabila ada penambahan nilai kontrak.
68
 Uang Muka
Ketentuan pemberian uang muka:
1. Maksimal 20% untuk usaha non-kecil; Maksimal 30% untuk usaha
kecil.
2. Pekerjaan jasa konsultansi maksimal uang muka 20%
3. Uang muka kontrak tahun jamak:
i. Maksimal 20% nilai kontrak tahun pertama.
ii. Maksimal 15% nilai total kontrak.
4. Uang muka harus segera dipergunakan sesuai rencana
penggunaan uang muka yang telah disetujui PPK.
69
 Pembayaran Prestasi Pekerjaan
1. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat dilakukan dengan cara:
i. Bulanan
ii. Termin
iii. Sekaligus setelah pekerjaan selesai
2. PPK menahan sebagian pembayaran sebagai retensi, untuk
pekerjaan yang memerlukan masa pemeliharaan.
 Penyesuaian harga
1. Hanya berlaku untuk kontrak tahun jamak yang masa
pelaksanaannya lebih dari 12 bulan dan merupakan kontrak harga
satuan.
2. Tata cara perhitungannya tercantum dalam dokumen pemilihan.
3. Tidak diberlakukan untuk harga satuan timpang.
70
 Pemutusan Kontrak
Pemutusan kontrak secara sepihak dilakukan apabila:
1. Keterlambatan pekerjaan yang hasilnya tidak dapat ditunda.
2. Penyedia diyakini tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan
dalam waktu 50 hari setelah berakhirnya waktu pelaksanaan.
3. Penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 50
hari setelah berakhirnya waktu pelaksanaan.
4. Cidera janji dan tidak melakukan perbaikan dalam waktu yang
ditetapkan
5. Penyedia melakukan KKN, kecurangan, pemalsuan, kesalahan
prosedur, pelanggaran persaingan sehat dan telah dinyatakan oleh
instansi berwenang.
71
 PELAPORAN
Laporan Pelaksanaan Pengadaan
yang harus dibuat:
Laporan
Rencana
Pengadaan
Laporan
Evaluasi
Pemilihan
Laporan
Hasil
Pekerjaan
Laporan
Akhir dan
Sanggahan
(bila ada)
72
 PENYELESAIAN PEKERJAAN
Ketentuan penyelesaian pekerjaan:
1. Dilakukan serah terima setelah pekerjaan selesai 100%.
2. Pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang membutuhkan masa
pemeliharaan, serah terima akhir dilakukan setelah selesai masa
pemeliharaan.
3. Lamanya masa pemeliharaan:
• Paling sedikit enam bulan untuk pekerjaan permanen.
• Paling sedikit tiga bulan untuk pekerjaan semi permanen.
4. Masa pemeliharaan dapat melewati tahun anggaran.
LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Terima Kasih