Transcript Materi Forum Komisi Penilai AMDAL se-Sumatera

Perubahan Izin Lingkungan
Ir. Ary Sudijanto, MSE
Asisten Deputi Kajian Dampak Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)
Deputi I Bidang Tata Lingkungan
Asdep Kajian Dampak Lingkungan
Instrumen PPLH: Tools for Sustainable Development
UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1):
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan
batin, bertempat tinggal dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat ...”
KLHS
Tata ruang
BML
KBKL
Kualitas Lingkungan Hidup
Sosial
Sustainable
Growth with
Equity
Kegiatan Ekonomi
AMDAL
UKL-UPL
Perizinan
Instrumen
ekonomi LH
PUU
berbasis LH
Anggaran
berbasis LH
ARLH
Audit LH
Instrumen lain sesuai kebutuhan
Instrument PPLH
Pasal 33 ayat 4 UUD 1945: “Perekonomian nasional diselenggarakan
berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
Tata Kelola Izin Lingkungan
Permohonan dan
penerbitan izin
lingkungan
Proses
pelaksanaan
izin
lingkungan
dan
pelaporan
Pelaksanaan
Izin
Lingkungan
2
Proses pengawasan dan
penegakan hukum
terhadap izin lingkungan
1
Tata kelola izin lingkungan baik ditandai
dengan proses permohonan dan
penerbitan izin lngkungan dilakukan
sesuai dengan NSPK sistem kajian
dampak lingkungan
Pemegang izin wajib melaksanakan berbagai
persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam
izin lingkungan, melakukan continuous improvement
dalam pelaksanaan izin lingkungan serta
melaporkannya secara regular/berkala
3
LH
Baik &
Sehat
Pengawasan terhadap izin lingkungan dibutuhkan
sebagai perlindungan hukum bagi lingkungan
hidup dan warga negara terhadap dampak dari
penerbitan keputusan tata usaha negara tersebut
Penerapan dan Keterkaitan Instrumen PPLH Mulai dari Hulu-Hilir
Pengembangan
KRP
Usaha/ Kegiatan Tahap Perencanaan
Usaha/ Kegiatan Tahap PraKonstruksi, Konstruksi &Operasi
Izin PPLH
Tata Ruang
Rencana
Usaha
dan/atau
kegiatan
izin
Usaha
dan/atau
kegiatan
Usaha/ Kegiatan Tahap
Pasca Operasi
BML
Pelaksanaan
usaha
dan/atau
kegiatan
KBKL
Penutupan
Usaha
dan/atau
Kegiatan
RTRW/RDTR
RPPLH
KLHS
ARLH
Daya Dukung &
Daya Tampung
Lingkungan
Hidup
Amdal
atau
UKL-UPL
Izin
Lingkungan
ARLH
Hasil ERA merupakan
bagian dari Amdal
Instrumen
Ekonomi LH
Implementasi
Izin
Lingkungan &
Izin PPLH
serta
Izin
Pinjam
Pakai
Kawasan
Hutan
atau
Pelepasan
Kawasan
HPK
Instrumen Ekonomi LH
Continuous
Improvement
Audit
LH
BML
Tata Ruang
Paska
Usaha/
Kegiatan
ARLH
Pencana Penutupan
Usaha dan/atau
kegiatan serta
Persetujuannya
Pengawasan
Lingkungan Hidup
Penaatan
ARLH
KBKL
Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup
Instrumen Ekonomi LH
Pemanfaatan
Ruang Paska
Usaha/Kegiatan
Instrumen Ekonomi LH
Proses Amdal & Izin Lingkungan
Pemrakarsa
Rencana Usaha
dan/atau
Kegiatan
Proses
Penyusunan
Amdal
Komisi Penilai
Amdal (KPA)
dibantu oleh
Sekretariat
dan Tim
Teknis KPA
Proses
Penilaan
Amdal
Masyarakat
(Pengumuman
Permohonan izin
lingkungan)
Pemrakarsa
Masyarakat
(Pengumuman &
Konsultasi Pubkik)
Diterbitkan oleh
MENLH,
Gubernur, atau
Bupati/Walikota
Diterbitkan oleh
MENLH,
Gubernur, atau
Bupati/Walikota
Izin PPLH
Izin
Lingkungan
Izin Usaha
dan/atau
Kegiatan
Masyarakat
(Pengumuman
izin lingkungan)
Penyusun Amdal bersertifikat
kompetensi
(Perorangan atau LPJP)
Pemrakarsa adalah setiap orang atau
instansi pemerintah yang bertanggung
jawab atas suatu usaha dan/atau
kegiatan yang akan dilaksanakan
Pengawasan
Lingkungan Hidup &
Penegakan Hukum
Lingkungan
•
•
Pelaksanaan
Usaha dan/atau
Kegiatan
Pelaksanaan
Izin Lingkungan
& Izin PPLH
Penaatan terhadap
BML & KBKL
Penurunan Beban
Pencemaran dan
Laju Kerusakan LH
Kualitas
Lingkungan
Hidup yang
baik dan
sehat
Dilakukan oleh
MENLH,
Gubernur, atau
Bupati/ Walikota
Pemrakarsa
atau
Pemegang
Izin
Proses Penyusunan dan Penilaian Amdal serta Penerbitan SKKL & Izin Lingkungan
Pemrakarsa
1
Pengumuman
dan
Konsultasi
Publik
2
Penyusunan
Kerangka
Acuan (KA)
Biaya
Penyusunan
Amdal oleh
Pemrakarsa
SPT dari
Pengumuman
= 10 hari Kerja
Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota
Jasa Penilaian Amdal dibebankan
kepada Pemrakarsa – sesuai SBU/PNBP
Biaya Adm Penerbitan SKKL dan
Izin Lingkungan dibebankan
kepada Pemrakarsa sesuai PNBP
Penilaian Kerangka Acuan
3
Pengajuan
Penilaian
Kerangka
Acuan
30 hari kerja
5
4
Penilaian
KA oleh
Sekretariat
KPA
Penyusunan 7
ANDAL dan
RKL-RPL
Penilaian
KA oleh
Tim Teknis
Paling lambat 5 hari kerja
setelah diterbitkan
6
Penerbitan
Persetujuan
KA oleh Ketua
KPA
Penilaian ANDAL dan RKL-RPL
8
Pengajuan Permohonan Izin
Lingkungan dan Penilaian ANDAL dan
RKL-RPL
75 hari kerja, termasuk 10 hari kerja SPT Pengumuman
Penilaian
ANDAL &
RKL-RPL
Sekretariat
KPA
Satu surat
permohonan
Integrasi Izin Lingkungan
dalam Proses AMDAL
Sekretariat KPA, Tim Teknis dan Komisi
Penilai Amdal
10
9
11
Penilaian
ANDAL &
RKL oleh
Tim Teknis
Pengumuman Permohonan
Izin Lingkungan
12
Penilaian
ANDAL &
RKL-RPL
oleh KPA
Rekomendasi
KPA
13
15
14a
Pengumuman Izin
Lingkungan
Penerbitan:
1. Keputusan
Kelayakan
Lingkungan; dan
2. izin Lingkungan
Layak
Lingkungan
14b
10 hari
kerja
Keputusan
Ketidaklayakan LH
Tidak Layak
Lingkungan
Proses Izin Lingkungan: Integrasi antara Aspek Administratif
dengan Aspek kajian Teknis/Ilmiah & Partisipasi Publik
Proses
Administratif
Penilaian Dokumen
Amdal dan Izin
Lingkungan
Kajian dan Penilaian secara Teknis
dan Saintifik
(Technical & Scientific Assessment & Review)
Proses Pelibatan
Masyarakat dalam
Penyusunan &
Penilaian Dokumen
Amdal dan Izin
Lingkungan
Proses UKL-UPL & Izin Lingkungan
Pemrakarsa
Rencana
Usaha
dan/atau
Kegiatan
Proses
Penyusunan
UKL-UPL
MENLH,
Gubernur, atau
Bupati/
Walikota
Diterbitkan oleh
MENLH,
Gubernur, atau
Bupati/Walikota
Izin PPLH
Proses
Pemeriksaan
UKL-UPL
Masyarakat
Pemrakarsa
Diterbitkan oleh
MENLH,
Gubernur, atau
Bupati/Walikota
(Pengumuman
Permohonan izin
lingkungan)
Izin
Lingkungan
Izin Usaha
dan/atau
Kegiatan
Masyarakat
(Pengumuman
izin lingkungan)
Pengawasan
Lingkungan Hidup &
Penegakan Hukum
Lingkungan
•
•
Pelaksanaan
Usaha dan/atau
Kegiatan
Pelaksanaan
Izin Lingkungan
& Izin PPLH
Penaatan terhadap
BML & KBKL
Penurunan Beban
Pencemaran dan
Laju Kerusakan LH
Pemrakarsa adalah setiap orang atau
instansi pemerintah yang bertanggung
jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan
yang akan dilaksanakan
Kualitas
Lingkungan
Hidup yang
baik dan
sehat
Dilakukan oleh
MENLH,
Gubernur, atau
Bupati/ Walikota
Pemrakarsa
atau
Pemegang
Izin
Proses Penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan SKKL & Izin Lingkungan
Pemrakarsa
Penyusunan
UKL-UPL
Biaya
Penyusunan
UKL-UPL oleh
Pemrakarsa
Pemrakarsa
Catatan: Jangka waktu
Pemeriksaan Teknis UKLUPL: 14 Hari Kerja,
termasuk pengumuman
permohonan izin lingkungan
DAN
tidak termasuk perbaikan/
penyempurnaan
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
Permohonan Izin Lingkungan
dan Pemeriksaan UKL/UPL
Pemeriksaan Administrasi
Pengumuman Permohonan Izin
Lingkungan
Pemeriksaan Substansi UKL/UPL
Penerbitan Rekomendasi
Persetujuan UKL-UPL &
Izin Lingkungan
Pengumuman Izin Lingkungan
Pemeriksaan UKLUPL dan Penerbitan
Rekomendasi UKLUPL dapat dilakukan
oleh:
a. Pejabat yang
ditunjuk oleh
Menteri;
b. Kepala Instansi LH
Provinsi; atau
c. Kepala Instansi LH
Kab/Kota.
Pasal 40 PP 27/2012
Jasa Pemeriksaan
UKL-UPL dibebankan
kepada Pemrakarsa
– sesuai SBU/PNBP
Biaya Adm Penerbitan
Rekomendasi UKL-UPL dan
Izin Lingkungan dibebankan
kepada Pemrakarsa (PNBP)
Penting untuk Diperhatikan!!!
Penyusunan
Amdal
Penyusunan
UKL-UPL
1.
2.
Penilaian
Amdal
Pemeriksaan
UKL-UPL
Penyusunan
Amdal
Penilaian
Amdal
Penyusunan
UKL-UPL
Pemeriksaan
UKL-UPL
SKKL
Izin
Lingkungan
Rekomendasi
UKL_UPL
Izin
Lingkungan
SKKL
Rekomendasi
UKL-UPL
Tidak ada alasan untuk tidak menerbitkan Izin Lingkungan setelah
berlakunya PP 27/2012.
PP 27/2012 telah menjelaskan proses penerbitan izin lingkungan yang
diintegrasikan dengan proses Amdal atau UKL-UPL.
Proses yang Benar
Izin lingkungan wajib
diterbitkan bersamaan
dengan SKKL atau
Rekomendasi UKL-UPL
sejak PP 27/2013
diberlakukan (23 Feb 2012)
Proses yang SALAH
Izin lingkungan TIDAK
DITERBITKAN, walaupun
SKKL atau Rekomendasi
UKL-UPL sudah diterbitkan
Potensi Pelanggaran Pasal
109 dan 111 ayat (2)
UU 32/2009
Ketentuan Pasal 73 PP No. 27 Tahun 2012
Dokumen Lingkungan
Hidup yang telah
mendapat persetujuan
sebelum berlakunya PP
No. 27/2012 (23
Februari 2012)
dinyatakan tetap berlaku
dan dipersamakan
sebagai izin lingkungan
Muatan Izin Lingkungan & Obyek
Pengawasan Izin Lingkungan
1. Dasar diterbitkannya izin lingkungan berupa surat keputusan kelayakan
lingkungan atau rekomendasi persetujuan UKL-UP;
2. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, meliputi:
a. nama perusahaan;
b. jenis usaha dan/atau kegiatan;
c. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan;
d. alamat kantor; dan
e. lokasi kegiatan;
3. deskripsi lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;
4. persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain:
a. persyaratan sebagaimana tercantum dalam RKL-RPL atau UKL-UPL; dan
b. memperoleh Izin PPLH yang diperlukan;
c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur,
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan
kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
Sumber: Pasal 17 dan Pasal 28 Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan
Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan
Muatan Izin Lingkungan & Obyek Pengawasan Izin Lingkungan Lanjutan
5. kewajiban pemegang izin lingkungan antara lain:
a. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan
dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
b. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan
kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam)
bulan sekali;
c. mengajukan permohonan perubahan Izin
Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan
perubahan terhadap lingkup deskripsi rencana usaha dan/atau
kegiatannya; dan
d. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan
kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
Sumber: Pasal 17 dan Pasal 28 Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan
Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan
Muatan Izin Lingkungan & Obyek Pengawasan Izin Lingkungan Lanjutan
6. hal-hal lain, antara lain:
a. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang Izin Lingkungan dapat dikenakan
sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum
dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan;
b. pernyataan yang menyatakan bahwa Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila
di kemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal
37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
c. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang izin lingkungan wajib
memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk
melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum
dalam Pasal 74 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. masa berlaku Izin Lingkungan, yang menjelaskan bahwa izin lingkungan ini berlaku
selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas
usaha dan/atau kegiatan dimaksud; dan
8. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan
Sumber: Pasal 17 dan Pasal 28 Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan
Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan
Muatan Izin Lingkungan: Deskripsi Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan serta Dampak Lingkungan
Jenis Kegiatan: Pertanian,
Kehutanan, Perhubungan, PU,
ESDM dll.
Kegiatan/
Aktivitas
Tipologi Ekosistem: DAS,
Pesisir, Lahan Basah dll
Dampak
Deskripsi rencana kegiatan a.l.;
1. Rencana lokasi kegiatan, termasuk estimasi luas lahan yang
dibutuhkan;
2. Deskripsi proses utama, termasuk perkiraan besarannya,
kapasitas, input, dan output.
3. Sumber daya yang digunakan (bahan, air, energi, dan lain-lain)
dan perkiraan besarnya;
4. Limbah dan emisi yang akan dihasilkan, jenis, dan perkiraan
besarnya;
5. Rencana mitigasi dampak yang sudah direncanakan dari awal
(terintegrasi dalam 6. desain rencana kegiatan).
Lingkungan atau
Ekosistem
Komponen Lingkungan
1. Biogeofisik-kimia: i.e.
Air, udara, lahan,
flora, fauna dsb
2. Sosekbud: hubungan
sosial, pola hiduo
3. Kesehatan
masyarakat:
prevalensi penyakit,
perubahan kesmas
Lampiran Izin Lingkungan: RKL-RPL
RKL-RPL
ANDAL
Dampak
Penting
Hipotetik
(DPH)
Rona
Lingkungan
Hidup Awal
Prakiraan
Dampak &
Evaluasi
secara Holistik
Batas Wilayah Studi & Batas Waktu Kajian
Keterangan: RKL-RPL untuk
dampak lainnya  untuk dampak
lingkungan yang sudah ada atau
tersedia pengelolaan
lingkungannya atau SOP-nya?
Rencana
Pengelolaan
Lingkungan
untuk
Dampak
Penting
Rencana
Pemantuan
Lingkungan
untuk
Dampak
Penting
Rencana
Pengelolaan
Lingkungan
untuk
Dampak
Lingkungan
Lainnya
Rencana
Pemantuan
Lingkungan
untuk
Dampak
Lingkungan
lainnya
Kewajiban Pemrakarsa
dan Pihak Lainnya
Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dampak lingkungan yang dikelola (dampak
penting dan dampak lainnya)
sumber dampak (dampak penting & dampak
lainnya)
Indikator keberhasilan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
Bentuk Pengelolaan lingkungan hidup
Lokasi pengelolaan lingkungan hidup
Periode pengelolaan lingkungan hidup
Institusi pengelolaan lingkungan hidup
3.
Dampak yang dipantau :
a. jenis dampak yang terjadi,
b. komponen lingkungan yang
terkena dampak, dan
c. indikator/parameter yang
dipantau dan sumber
dampak.
Bentuk pemantauan
lingkungan hidup:
a. metode pengumpulan dan
analisis data,
b. lokasi pemantauan,
c. waktu dan frekuensi
pemantauan.
Institusi pemantau lingkungan
hidup:
a. pelaksana pemantauan,
b. pengawas pemantauan dan
c. penerima laporan
pemantauan
Lampiran Izin Lingkungan: Matrik Pengelolaan Lingkungan
Hidup
Matrik atau tabel tersebut disusun dengan urutan sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dampak lingkungan yang dikelola (dampak penting dan dampak lainnya)
sumber dampak (dampak penting & dampak lainnya)
Indikator keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Bentuk Pengelolaan lingkungan hidup
Lokasi pengelolaan lingkungan hidup
Periode pengelolaan lingkungan hidup
Institusi pengelolaan lingkungan hidup
No
Dampak LH
yang dikelola
Sumber
Dampak
Indikator
Keberhasilan
PLH
1.
dst
Keterangan: PLH = Pengelolaan Lingkungan Hidup
Bentuk
PLH
Lokasi
PLH
Periode
PLH
Institusi
PLH
• Instansi
Pelaksana
;
• Instansi
Pengawas
• Instansi
Penerima
Laporan
Lampiran Izin Lingkungan: Matrik Pemantauan Lingkungan
Hidup
Matrik atau tabel tersebut disusun dengan urutan sbb.:
1. Dampak yang dipantau, yang terdiri dari: jenis dampak yang terjadi,
komponen lingkungan yang terkena dampak, dan indikator/parameter
yang dipantau dan sumber dampak.
2. Bentuk pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari metode
pengumpulan dan analisis data, lokasi pemantauan, waktu dan
frekuensi pemantauan.
3. Institusi pemantau lingkungan hidup, yang terdiri dari pelaksana
pemantauan, pengawas pemantauan dan penerima laporan
pemantauan.
No
Dampak yang Dipantau
Jenis dampak
yang timbul
Indicator/
parameter
Sumber
dampak
Metode Pemantauan Lingkungan Hidup
Metode
Pengumpulan &
Analisis Data
Lokasi
Pantau
Waktu &
Frek.
Institusi Pemantau Lingkungan
Hidup
Pelak- Penga-was
Penerima
sana
Laporan
Example: Environmental Management Plan
For a Power Plant Construction Project in X-land
A. Mitigation: Construction Phase
Project Activity
Potential
Environmental
Impacts
Proposed Mitigation Measures
Institutional
Responsibili
ty
Costs
Use of land within power
plant construction area,
along gas pipeline route,
and along the
transmission line route
Damage to
vegetation
Appropriate clearing techniques (hand clearing, not
mechanized clearing) will be utilized. Any trees of
protected species will be relocated. In case
relocation is not possible, the project developer will
pay a special fee to the local environmental fund.
Contractor/
Plant
Operating
Company
US$
5000
Use of land within power
plant construction area,
along gas pipeline route,
and along the
transmission line route
Loss of fertile
topsoil and
soil erosion
Fertile topsoil will be removed, stored in an isolated
area away from construction activities, and covered
with plastic to prevent runoff/erosion. Upon
construction completion, topsoil will be returned
and the area revegetated with plants similar to the
original vegetation/native to the area.
Contractor/
Plant
Operating
Company
US$
5000
Construction works
Air pollution
by dust
When necessary, construction site will be sprayed
with water, particularly during hot, dry, windy
conditions.
Contractor/
Plant
Operating
Company
US$
2000
Construction works
Noise from
construction
works
Construction will be confined to normal work-hours
(8AM to 6PM). If construction must be conducted
before/after these hours, local public will be
notified at least one week in advance.
Contractor/
Plant
Operating
Company
-
Sumber: Victor B. Loksha ECA Safeguards Team Europe and Central Asia Region The World Bank, 2008
Example: Environmental Management Plan
For a Power Plant Construction Project in X-land
A. Mitigation: Operation Phase
Project
Activity
Potential
Environmental
Impacts
Proposed Mitigation Measures
Institutional
Responsibility
Liquid Fuel
Combustion
Air emissions of
NOx, SO2, CO,
particulate matter,
and volatile organic
compounds (VOCs)
•Low-NOx burners and water injection
to control NOx;
•Firing only low-sulfur (<0.1% by wt.)
distillate fuel oil to control SO2;
•Good combustion control to control
CO, PM and VOCs;
•Stack height at least 45 m to facilitate
dispersion.
•Power plant
operator
•Power plant
supply and
installation
(S&I) contractor
$0.8
million
Equipment
Operation
Noise from
equipment
Acoustic enclosures for the combustion
turbines to ensure that noise does not
exceed 80 dB(A) at 1 m
•Power plant
operator
•S&I contractor
$150,000
Sumber: Victor B. Loksha ECA Safeguards Team Europe and Central Asia Region The World Bank, 2008
Costs
Example: Environmental Management Plan
For a Power Plant Construction Project in X-land
B. Monitoring: Construction Phase
Potential
Environmental
Impacts
What
Where
How
When
parameter is to be
monitored?
is the parameter to be
monitored?
is the parameter to be
monitored?
is the parameter to
be monitored?
Damage to
vegetation
Clearing techniques and
relocation procedures
utilized; record of fees to
environmental fund
Power plant site,
pipeline and
transmission line
routes
Visual and by
comparison with preconstruction photo
survey
Monthly throughout
construction period
Loss of fertile
topsoil and soil
erosion
Soil storage procedures
and location
Soil storage sites
Visual
Weekly during site
preparation and
construction period
Air pollution by dust
Dust level
All active
construction sites
Visual
During construction
Noise from
construction works
Noise level, dB[A]
All active
construction sites
Measurements by a
licensed organization
using certified
measurement devices
During construction
Sumber: Victor B. Loksha ECA Safeguards Team Europe and Central Asia Region The World Bank, 2008
Example: Environmental Management Plan
For a Power Plant Construction Project in X-land
B. Monitoring: Operation Phase
Potential
Environmental
Impacts
What
Where
How
When
parameter is to be monitored?
is the
parameter to
be monitored?
is the
parameter to
be monitored?
is the
parameter to
be
monitored?
Air emissions of
NOx, SO2, CO,
and particulate
matter (PM)
Emissions of air pollutants: (1) NOx calculated as
NO2; (2) SO2; (3) CO; (4) PM. The applicable
standards are: (1) NO2 ≤ 400 mg/m3; (2) SO2 ≤ 850
mg/m3; (3) CO ≤ 150 mg/m3; (4) PM ≤ 100 mg/m3
At the stack of
the power plant
By continuous
monitoring
equipment
supplied with the
power plant
Initial test at
commissioning
and annual
subsequently.
Continuous for
NOx and CO.
Air emissions of
NOx, SO2, CO,
and particulate
matter (PM)
Ground level concentrations: (1) NOx; (2) SO2; (3)
PM. The applicable environmental standards are: (1)
NOx: Annual average ≤ 40 μg/m3; Max 24-hour
average ≤ 150 μg/m3; Max 30-min average ≤ 500
μg/m3 (2) SO2 Annual average ≤ 40 μg/m3; Max 24hour average ≤ 150 μg/m3; Max 30-min average ≤ 500
μg/m3 (3) PM Annual average ≤ 50 μg/m3; Max 24hour average ≤ 125 μg/m3; Max 30-min average ≤ 280
μg/m3
In adjacent
residential areas
and/or nearest air
quality
monitoring
stations
By buying data
from the local air
quality
monitoring
station
Once before
commissioning
of the plant and
annually when
the plant is in
operation
Noise from
construction works
Noise level, dB[A]. Applicable limits are 80 dB[A] onsite and 65 dB[A] off-site.
At 1 meter from
operating turbines
and in nearest
residential areas
Measurements by
a licensed
organization
using certified
measurement
devices
Once before
commissioning
of the plant and
annually when
the plant is in
operation
Sumber: Victor B. Loksha ECA Safeguards Team Europe and Central Asia Region The World Bank, 2008
Lampiran Izin Lingkungan: Matrix Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan
dan Upaya Pengelolaan serta Pemantauan Lingkungan Hidup
Dampak lingkungan
yang ditimbulkan
rencana usaha
dan/atau kegiatan
Bentuk upaya
pengelolaan
lingkungan hidup
Bentuk upaya
pemantauan
lingkungan hidup
Institusi pengelola
dan pemantauan
lingkungan hidup
Pelaksanaan dan Pengawasan Izin Lingkungan
Izin LH & Izin PPLH + Izin
Usaha dan/atau Kegiatan
Pelaksanaan Usaha dan/atau
Kegiatan
Audit LH
Peraturan MENLH No. 03 Tahun
2013 tentang Audit Lingkungan
Hidup sebagai revisi dari:
• KepMenLH No. 42 Tahun 1994
• KepMenLH No. 30 Tahun 2001
• PerMenLH No. 17 Tahun 2010
Dampak
Penting &
Dampak LH
lainnya
Implementasi
Persyaratan &
Kewajiban dalam Izin
Lingkungan & Izin PPLH
serta Continuous
Improvement
• KepMenLH No. 45 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan
Laporan Pelaksanaan RKL-RPL
(LAPORAN PELAKSANAAN IZIN
LINGKUNGAN)
•
•
•
Pengawasan
Lingkungan Hidup
Penaatan
terhadap Baku
Mutu
Lingkungan
(BML) & Kriteria
Baku Kerusakan
Lingkungan
(KBKL)
•
•
KepMenLH No.07 Th 2001 tentang PPLH
dan PPLHD
KepMenLH No.56 Th 2002 tentang
Pedoman Umum Pengawasan LH
KepMenLH No.57 Th 2002 tentang Tata
Kerja PPLH
KepMenLH No.58 Th 2002 tentang Tata
Kerja PPLHD;
Peraturan MENLH No. 2 Tahun 2013:
Penerapan Sanksi Administrasi
Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan
Pasal 68 UU 32/2009: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban
memberikan informasi yang terkait dengan PPLH secara benar, akurat, terbuka dan tepat
waktu, menjaga keberlanjutan fungsi LH, menaati ketentuan BML dan/atau KBKL
(1) Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk:
a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin
lingkungan;
b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap
persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan
c. Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi
lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU; - (diberlakukan jika
sudah ada PP yang mengatur tentang dana penjaminan)
(2)
Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan
Sumber: Pasal 53 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Sistematika Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan
Sumber: KepMenLH
No. 45 Tahun 2005
tentang Pedoman
Penyusunan
Laporan
Pelaksanaan RKLRPL yang sudah
disesuaikan dengan
PP 27/2012
3 BAB III KESIMPULAN
•
•
Kesimpulan mengenai efektivitas
pengelolaan lingkungan hidup dan
kendala-kendala yang dihadapi;
Kesimpulan mengenai kesesuaian
hasil pelaksanaan pengelolaan
dan pemantauan lingkungan
dengan rencana pengelolaan dan
pemantauan dalam dokumen
RKL-RPL atau dalam Formulir
UKL-UPL
1 BAB I PENDAHULUAN
A. Identitas
Perusahaan/Pemegang Izin
Lingkungan
B. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan
C. Deskripsi Kegiatan
D. Perkembangan Lingkungan
Sekitar
2
BAB II PELAKSANAAN DAN
EVALUASI
A. Pelaksanaan Persyaratan dan
Kewajiban yang tercantum dalam
Izin Lingkungan;
B. Evaluasi
1. Evaluasi Kecendrungan
2. Evaluasi Tingkat Kritis
3. Evaluasi Penaatan
Pengawasan Lingkungan Hidup
a
Pengawasan
Menteri
Gubernur
Bupati/Walikota
(sesuai kewenangannya)
b
PENANGGUNG JAWAB USAHA dan/atau
KEGIATAN – PEMEGANG IZIN LINGKUNGAN
PPLH Berwenang:
• melakukan pemantauan;
• meminta keterangan;
• membuat salinan dari dokumen
dan/atau membuat catatan yang
diperlukan;
• memasuki tempat tertentu;
• memotret;
• membuat rekaman audio visual;
• mengambil sampel;
• memeriksa peralatan;
• memeriksa instalasi dan/atau
alat transportasi; dan/atau
• menghentikan pelanggaran
tertentu.
(Psl 74)
Implementasi
Izin Lingkungan & Izin PPLH serta
Tingkat
Ketaatan
Continuous Improvement
c
dapat mendelegasikan
kewenangannya dalam
melakukan pengawasan
kepada pejabat/instansi
teknis yang bertanggung
jawab di bidang
perlindungan dan
pengelolaan lingkungan
hidup
Menetapkan
Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup
• PUU Bid. PPLH
• Izin
Lingkungan
Sumber: Pasal 71 dan Pasal 72 UU No. 32 Tahun 2009
Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan
Perubahan Izin LIngkungan
1
Pasal 40 ayat (3)
UU No. 32 Tahun 2009
tentang PPLH
1
Dalam hal usaha dan/atau kegiatan
mengalami perubahan, Penanggung
Jawab Usaha dan/atau Kegiatan
wajib Memperbarui Izin Lingkungan
Ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU PPLH diterjemahkan dalam pasal 50 dan Pasal 51 PP
Izin Lingkungan dan akan dijabarkan secara rinci dalam Peraturan MENLH tentang
Pedoman Perubahan Izin Lingkungan
2
Pasal 50 dan 51
PP No. 27 Tahun 2012
tentang Izin Lingkungan
1. Lima jenis perubahan usaha
dan/atau kegiatan secara umum;
2. Mekanisme perubahan Izin
Lingkungan secara umum
3
Peraturan MENLH
Tentang Pedoman
Perubahan Izin
Lingkungan
1. jenis-jenis perubahan;
2. kriteria perubahan dan
jenis dokumen LH
3. Muatan dokumen LH
4. Tata cara
Perubahan Izin Lingkungan
Pemraksara yang
telah memiliki
dokumen LH dan
Persetujuannya
sebelum
berlakunya PP
27/2012
Pemegang Izin
Lingkungan
Pemraksara yang
telah memiliki
dokumen LH dan
SKKL atau
Rekomendasi UKLUPL dan Izin
Lingkungan
setelah berlakunya
PP 27/2012
1. Tanpa melalui penyusunan dokumen LH;
2. Dengan melalui penyusunan dokumen LH
a. Wajib Amdal: Amdal Baru (Pengembangan)
atau Adendum Andal & RKL-RPL;
b. UKL-UPL: UKL-UPL Baru Pengembangan atau
Amdal Baru Pengembangan
Perubahan
Usaha dan/atau
Kegiatan
Perubahan Izin
Lingkungan
1. Perubahan kepemilikan;
2. Perubahan pengelolaan & pemantauan LH;
3. Perubahan yang berpengaruh terhadap LH
(ada 9 Kriteria)
4. Perubahan Dampak/Risiko LH (Audit LH
atau ARLH)
5. Rencana Usaha/Kegiatan tidak
dilaksanakan setelah 3 Tahun Izin
Lingkungan diterbitkan
Pelaksanaan
Perubahan Usaha
dan/atau Kegiatan
Perubahan Usaha
dan/atau kegiatan tidak
dapat dilakukan
sebelum diterbitkannya
perubahan izin
lingkungan, kecualai
untuk perubahan
kepemilikan
Perubahan Berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup
Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Alat-alat Produksi
Kapasitas Produksi
Spesifikasi teknik
Sarana Usaha dan/atau
kegiatan
Perluasan Lahan dan
Bangunan
Waktu dan Durasi Operasi
Usaha dan/atau Kegiatan
dalam Kawasan yang belum
dilingkup
Perubahan Kebijakan
Pemerintah
Perubahan LH yang mendasar
akibat peristiwa alam atau
akibat lain
Kata kunci “ BERPENGARUH”  Hanya
rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan
yang BERPENGARUH terhadap lingkungan
yang wajib mengajukan perubahan izin
lingkungan.
Kriteria
Perubahan
yang lebih
detail
a
AMDAL
BARU
b
Adendum
Andal &
RKL-RPL
• Definisi;
• Besaran/
Skala
• dll
c
UKL-UPL
BARU
Sumber: Pasal 50 ayat (2) huruf (c), ayat (4) dan
ayat (8) PP No. 27 Tahun 2012
Jenis perubahan dan kriteria perubahan yang berpengaruh
terhadap lingkungan hidup
No
Jenis Perubahan Usaha
dan/atau Kegiatan
Kriteria Perubahan
1. Perubahan dalam
penggunaan alat-alat
produksi yang
berpengaruh terhadap
lingkungan hidup
Perubahan mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses
produksi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif lingkungan:
a. Perubahan alat-alat produksi yang berpotensi merubah bahan
baku dan bahan penolong;
b. Perubahan alat-alat produksi yang berpotensi merubah dampak
lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan; dan/atau
c. Perubahan alat-alat produksi yang berpotensi menyebabkan
terjadinya ketidaksesuaian antara dampak lingkungan baru
dengan bentuk pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan
yang dilakukan
2. Penambahan kapasitas
produksi;
Penambahan jumlah produk yang dihasilkan dari proses produksi
suatu usaha dan/atau kegiatan
3. Perubahan spesifikasi
teknik yang
mempengaruhi
lingkungan;
Perubahan yang antara lain meliputi perubahan desain; proses
produksi; perubahan bahan baku; perubahan bahan penolong;
dan/atau perubahan penggunaan jenis sumber daya yang digunakan;
yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan
i.e. Perubahan jenis dan/atau karakteristik bahan baku, bahan
penolong dan bahan bakar
Lanjutan - Jenis perubahan dan kriteria perubahan yang berpengaruh terhadap
lingkungan hidup
No
Jenis Perubahan
Usaha dan/atau
Kegiatan
Kriteria Perubahan
4. Perubahan sarana
usaha dan/atau
kegiatan;
perubahan sarana pendukung yang membantu proses
produksi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif
terhadap lingkungan i.e. penambahan instalasi
pengolahan air bersih; penambahan sumber air bawah
tanah;
5. Perluasan lahan
dan bangunan
usaha dan/atau
kegiatan
Penambahan luasan lahan dan/atau bangunan yang
berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap
lingkungan
6. Perubahan waktu
dan durasi operasi
usaha dan/atau
kegiatan;
Perubahan berupa pengurangan atau penambahan
waktu dan/atau durasi kegiatan yang berpotensi
menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan
Lanjutan - Jenis perubahan dan kriteria perubahan yang berpengaruh terhadap
lingkungan hidup
No
Jenis Perubahan Usaha
dan/atau Kegiatan
7. Usaha dan/atau kegiatan di
dalam kawasan yang belum
tercakup dalam izin lingkungan;
Kriteria Perubahan
Penambahan usaha dan/atau kegiatan baru dalam
sebuah kawasan, yang belum dikaji dalam
dokumen lingkungan sebelumnya
8. Terjadinya perubahan kebijakan
Perubahan antara lain mencakup perubahan
pemerintah yang ditujukan dalam peraturan dan/atau NSPK yang diterbitkan oleh
rangka peningkatan perlindungan pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki
dan pengelolaan lingkungan
dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup i.e.
hidup;
Perubahan baku mutu lingkungan dan kriteria
baku kerusakan
9. Terjadi perubahan lingkungan
Terjadi perubahan rona lingkungan yang sangat
hidup yang sangat mendasar
mendasar akibat terjadinya bencana alam atau
akibat peristiwa alam atau karena akibat lain yang menyebabkan pengelolaan
akibat lain, sebelum dan pada
lingkungan hidup dalam kajian sebelumnya
waktu Usaha dan/atau Kegiatan
menjadi tidak relevan dengan kondisi lingkungan
yang bersangkutan dilaksanakan pascabencana dan pasca perubahan atas akibat
lain tersebut
Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan – Kawasan Industri
Pasal 8 PP 27 Tahun 2012:
Dalam menyusun dokumen
Amdal, Pemrakarsa wajib
menggunakan pendekatan
studi:
a. Tunggal,
b. Terpadu,
Setiap Perusahan Industri dalam
Kawasan Industri wajib memiliki
UKL-UPL
c. Kawasan
Termasuk Kawasan Industri
•
Kawasan Industri
•
Kawasan Industri wajib memiliki
Amdal Kawasan
Pasal 13 ayat (1) huruf a PP No.
27/2012: Kawasan Industri yang
telah memiliki Amdal Usaha
dan/atau kegiatan (Perusahan
Industri) yang berdampak Penting
terhadap LH dikecualikan dari
kewajiban menyusun Amda;
Pasal 13 ayat (1) PP No. 27/2012:
usaha dan/atau kegiatan tersebut
wajib menyusun UKL-UPL
berdasarkan dokumen RKL-RPL
Kawasan Industri
Contoh Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan di Kawasan Industri
Setiap Perusahan Industri dalam
Kawasan Industri wajib memiliki
UKL-UPL
Jenis Usaha dan/atau
Kegiatan (Perusahan
Industri) Baru yang belum
dilingkup dalam AMDAL
Kawasan Industri
Perubahan Keputusan
Kelayakan LH Kawasan
Industri:
1. Amdal Baru atau
2. Adendum Andal & RKLRPL
Untuk Kawasan Industri
Kawasan Industri
Kawasan Industri wajib memiliki
Amdal Kawasan
Perusahan Industri wajib
menyusun UKL-UPL
berdasarkan RKL-RPL
Kawasan Industri
Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan serta ruang terjadinya
perubahan usaha dan/atau kegiatan
No
Jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
1. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang
berpengaruh terhadap lingkungan hidup
2. Penambahan kapasitas produksi;
3. Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi
lingkungan;
4. Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
5. Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan.
6. Perubahan waktu dan durasi operasi usaha dan/atau
kegiatan;
7. Usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum
tercakup dalam izin lingkungan;
8. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan
dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;
9. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar
akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan
pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan
dilaksanakan
10 Perubahan RKL-RPL
Ruang Perubahan Usaha
dan/atau Kegiatan
Di dalam
Di
dan/atau
dalam
berbatasan
wilayah
dengan batas
studi**
proyek*
√
x
√
√
x
x
√
√
√
X
x
x
√
x
√
√
√
x
√
√
Kriteria Perubahan Usaha dan/Atau Kegiatan dan Jenis Dokumen LH
yang Wajib Disusun untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal
No
Kriteria Perubahan
AMDAL BARU
ANDENDUM ANDAL dan RKL-RPL
1. Skala/Besaran
Rencana Perubahan
Usaha dan/atau
Kegiatan
skala besaran rencana perubahan
usaha dan/atau kegiatan tersebut
sama dengan atau lebih besar
dari skala besaran jenis rencana
usaha dan/atau kegiatan yang
wajib memiliki Amdal seperti
tercantum dalam Lampiran 1
Peraturan Menteri Negara
LingkunganHidup Nomor 05
Tahun 2012
skala besaran rencana perubahan
usaha dan/atau kegiatan tersebut
lebih kecil dari skala besaran jenis
rencana usaha dan/atau kegiatan
yang wajib memiliki Amdal seperti
tercantum dalam Lampiran 1
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 05
Tahun 2012
2. Dampak penting
yang ditimbulkan
akibat rencana
perubahan usaha
dan/atau kegiatan
Rencana perubahan akan
berpotensi menimbulkan
dampak penting baru
Tidak terdapat dampak penting
baru atau dampak penting yang
timbul akibat perubahan tersebut
sudah dikaji dalam Amdal
sebelumnya
3. Batas wilayah studi
Amdal
Rencana perubahan akan
berpotensi mengubah batas
wilayah studi
Rencana perubahan dimaksud
tidak mengubah batas wilayah
studi
Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Industri Semen: Pemanfaatan
Energi Panas Buang Menjadi Energy Listrik
(Waste Heat Recovery Power Generation/WHRPG)
Industri
Semen
Rencana Perubahan
Usaha dan/atau
kegiatan untuk
Menurunkan Emisi
GRK melalui skema
JCM
Membangun
pembangkit listrik
ramah lingkungan
memanfaatkan
energi panas
buang
(Waste Heat Recovery
Power Generation atau
WHRPG)
Perubahan
Izin
Lingkungan
Listri untuk keperluan sendiri
ATAU dijual kepada pihak
Lain
Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Industri Kelapa Sawit: Perubahan
Pengolahan Air Limbah Kelapa Sawit Menjadi Energy Listrik
Usaha dan/atau kegiatan sudah berjalan
Wajib
Melakukan
Perubahan
Izin
Lingkunan
Rencana Perubahan Usaha dan/atau kegiatan:
Energi Listrik
yang
dihasilkan
digunakan
sendiri atau
di jual/masuk
dalam GRID
PLN
Format Adendum ANDAL dan RKL-RPL Saat Ini
Contoh: Adendum ANDAL, RKL-RPL Kegiatan Pengembangan
Lapangan Migas Berupa Penambahan Sumur-Sumur Baru di
Wiayah Perairan Lepas Pantai Tenggara Sumatera Provinsi
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
BAB I PENDAHULUAN
1. Latar belakang: i.e. alasan penambahan
kegiatan, arahan dari instansi lingkungan hidup,
jenis dokumen LH yang telah dimiliki, kegiatan
eksisting dan rencana penambahan sumur baru;
2. Tujuan dan Manfaat
3. Peraturan Perudang-Undangan
BAB II RENCANA KEGIATAN
1. Identitas Pemrakasrasa dan Penyusun Adendum
ANDAL dan RKL-RPL;
2. Lokasi usaha dan/atau kegiatan;
3. Sejarah Pengembangan dan Kegiatan yang Telah
Berjalan;
4. Kegiatan yang sedang berjalan (Eksisting)
a. Produksi Lapangan
b. Proses Produksi Migas dan penyalurannya
c. dst
d. Pengelolaan dan pemantauan LH yang
sudah dilakukan
e. Perizinan
5. Rencana Kegiatan Tambahan
BAB III RONA LINGKUNGAN HIDUP AWAL
1. Komponen Geofisik-Kimia
2. Komponen Sosekbud
BAB IV RUANG LINGKUP STUDI (Hanya pada dampak dari rencana
penambahan)
1. Dampak Penting yang Ditelaah;
2. Proses Pelingkupan
3. Identifikasi DampakPotensial
4. Evaluasi Dampak Potensial
5. Batas Wilayah Studi: Batas Andal dan RKl-RPL tambahan
saja.
6. Batas Waktu Kajian
BAB V PRAKIRAAN DAN EVALUASI DAMPAK PENTING
1. Prakiraan Dampak penting (Dampak pemboran
terhadap penurunan kualitas air dan biota perairan,
serta dampak kegiatan operasi produksi terhadap
penurunan kualitas air dan dampak turunnya gangguan
biota;
2. Evaluasi Dampak Penting
3. Telaahan Sebagai Dasar Pengelolaan
4. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan
BAB VII RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP
1. Jenis Dampak Penting Sama Seperti Pada Dokumen
Lingkungan sebelumnya;
2. Rencana Pengelolaan LH
3. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
Konsep Dasar Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan untuk
Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal
1. Permohonan Arahan Perubahan Izin Lingkungan: Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
mengajukan permohonan arahan tindak lanjut perubahan izin lingkungan terkait dengan rencana
perubahan usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;
2. Proses Penapisan dan Pemberian Arahan Tindak Lanjut Perubahan Izin Lingkungan: Instansi
lingkungan hidup dengan bantuan tim teknis KPA atau pakar terkait melakukan telaahan
terhadap rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan serta memberikan arahan tindak lanjut
proses perubahan izin lingkungan*)
3. Penyusunan Amdal Baru atau ADENDUM ANDAL dan RKL-RPL: Penangggung jawab usaha
dan/atau kegiatan menyusun dokumen lingkungan (Amdal Baru atau Adendum Andal dan RKLRPL) sesuai dengan arahan tindak lanjut proses perubahan izin lingkungan
4. Permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian Dokumen LH: Penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan mengajukan perubahan izin lingkungan dan penilaian Amdal Baru atau Adendum Andal
dan RKL-RPL;
5. Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup: Tim Teknis dan/atau KPA melakukan penilaian Amdal Baru
atau Adendum ANDAL dan RKL-RPL;
6. Penerbitkan Keputusan Perubahan SKKL dan Perubahan Izin Lingkungan: Menteri, Gubernur
atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenanganya menerbitkan perubahan keputusan kelayakan
lingkungan dan perubahan izin lingkungan
Catatan: *) Arahan tindak lanjut dapat berupa arahan perubahan izin lingkungan tanpa melakukan perubahan
keputusan kelayakan lingkungan atau tanpa harus melakukan perubahan izin lingkungan
Penegakan Hukum terhadap Izin Lingkungan
Penegakan hukum, Tantangan
yang harus dijawab untuk
meningkatkan efektivitas izin
lingkungan
Pasal 98-100 UU 32/2009:
Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Hidup (BML) dan Kriteria
Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (KBKL)  Penjara dan
Denda
Pasal 111 UU 32/2009
(1) Pejabat yang
menerbitkan izin
lingkungan tanpa
Amdal atau UKLUPL: penjara dan
denda;
(2) Pejabat yang
menerbitkan izin
usaha dan/atau
kegiatan tanpa izin
lingkungan: Penjara
dan Denda
Pasa 109 UU 32/2009: usaha dan/atau
kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan:
Penjara dan denda
Pasal 71 PP 27/2012:
Sanksi Admnistrasi kepada pemegang izin
lingkungan yang melanggar ketentuan pasal 53 PP
27/2012: tidak melaksanaan izin lingkungan dan
tidak melaporkan pelaksanaan izin lingkungan
Terima kasih
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)
Deputi I Bidang Tata Lingkungan – Asdep Kajian Dampak Lingkungan
Jl. D.I. Panjaitan Kab. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur 13410
Gedung A lanta 6, Telp/Fax: 021-85904925
http://www.menlh.go.id/