- kemenag majalengka

download report

Transcript - kemenag majalengka

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN ELLANG CIREBON

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR :

403/KMK.06/2013

PEDOMAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA Disampaikan :

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG CIREBON 6 Juni 2014

DJKN

KETENTUAN POKOK

Pedoman Pelaksanakan Tindak lanjut Hasil Penertiban BMN dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Dibatasi untuk BMN yang diperoleh s.d. 31 Desember 2007 atau yang menjadi target Inventarisasi dan Penilaian (IP) tahun 2007 s.d. 2009 dan temuan BPK terkait IP dimaksud.

2. Tindak lanjut hasil penertiban Barang Milik Negara harus sudah diusulkan oleh Pengguna Barang atau Pejabat yang diberi kuasa paling lambat tanggal 31 Desember 2015, kecuali menyangkut Barang Milik Negara dalam penguasaan pihak lain atau dalam sengketa.

3. Guna monitoring dan evaluasi pelaksanaan KMK, Direktur Jenderal Kekayaan Negara dapat membentuk Tim Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Penertiban BMN pada K/L.

DJKN

KETENTUAN POKOK

4. Tindak lanjut hasil penertiban BMN yang belum selesai dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, proses penyelesaiannya mengikuti ketentuan dalam KMK Nomor 403/KMK.06/2013 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian Negara/Lembaga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

DJKN

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN

1.

2.

3.

4.

BMN yang tidak ditemukan.

BMN dalam kondisi rusak berat namun masih tercatat dalam daftar BMN.

BMN berupa tanah yang berada dalam penguasaan K/L namun belum bersertipikat atas nama K/L.

BMN berupa tanah yang berada dalam penguasaan K/L namun tidak didukung dengan dokumen kepemilikan.

5.

6.

7.

BMN dikuasai oleh Pihak Lain.

BMN dalam sengketa.

BMN dimanfaatkan Pihak Lain dengan kompensasi tetapi tidak sesuai ketentuan.

BMN dimanfaatkan oleh Pihak Lain tanpa kompensasi.

8.

9.

Gedung berdiri di atas tanah Pihak Lain atas dasar kontrak dan masa kontrak telah habis.

10. Gedung sudah dibongkar tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

DJKN S E L E S A I

BMN yang tidak ditemukan (BMN berupa tanah)

PB/KPB membentuk Tim Internal untuk mencari BMN tersebut dan berkoordinasi dengan instansi terkait antara lain BPN/Kantor Pertanahan setempat, Kecamatan, Kelurahan/Desa, dll, s.d. ditemukannya BMN tersebut Ditemukan ?

Tidak Ya Ada masalah hukum ?

Tidak Ya Ya Tim Internal melakukan verifikasi atas BMN yang tidak ditemukan serta meneliti ada tidaknya kesalahan PB/KPB yang mengakibatkan tidak ditemukannya BMN tersebut. Apakah ada indikasi kesalahan?

Tidak Selesaikan sesuai keputusan ini Proses Penetapan TGR Pengajuan permohonan persetujuan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang dengan dilampiri: 1. Surat Penetapan TGR (bila ada) 2. Berita Acara Inventarisasi dan Penilaian dengan lampiran BA-04 dan BA-05 3. Berita Acara Hasil Verifikasi dan Penelitian dari Tim Internal 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pengguna Barang atau pejabat yang diberi kuasa.

DJKN

S E L E I S A

BMN yang tidak ditemukan (BMN berupa bangunan)

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang membentuk Tim Internal untuk melakukan verifikasi atas BMN yang tidak ditemukan serta meneliti ada tidaknya kesalahan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang mengakibatkan tidak ditemukannya BMN tersebut Ditemukan ?

Tim Internal melakukan verifikasi atas BMN yang tidak ditemukan serta meneliti ada tidaknya kesalahan PB/KPB yang mengakibatkan tidak ditemukannya BMN tersebut. Apakah ada indikasi kesalahan?

Tidak Ya Ada masalah hukum ?

Tidak Ya Ya Tidak Selesaikan sesuai keputusan ini Proses Penetapan TGR Pengguna Barang atau pejabat yang diberi kuasa, mengajukan permohonan persetujuan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang dengan dilampiri: 1. Surat Penetapan TGR (bila ada) 2. Berita Acara Inventarisasi dan Penilaian dengan lampiran BA-04 dan BA-05 3. Berita Acara Hasil Verifikasi dan Penelitian dari Tim Internal 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pengguna Barang atau pejabat yang diberi kuasa.

DJKN

BMN yang tidak ditemukan (BMN selain tanah dan/atau bangunan)

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang membentuk Tim Internal untuk melakukan verifikasi atas BMN yang tidak ditemukan serta meneliti ada tidaknya kesalahan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang mengakibatkan tidak ditemukannya BMN tersebut. Apakah ada indikasi kesalahan?

Ya

Proses Penetapan TGR

Tidak

Pengguna Barang atau Pejabat yang diberi kuasa mengajukan permohonan persetujuan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang dengan melampirkan: 1.

Surat Penetapan TGR (bila ada) 2.

Berita Acara Inventarisasi dan Penilaian dengan lampiran BA-04 dan BA-05, 3.

4.

Berita Acara Hasil Verifikasi Penelitian dari Tim Internal dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pengguna Barang atau Pejabat yang diberi kuasa.

DJKN

BMN dalam kondisi rusak berat namun masih tercatat dalam daftar BMN

Pengguna Barang atau Pejabat yang diberi kuasa mengajukan usulan atas BMN yang berada dalam kondisi rusak berat BMN memiliki nilai ekonomis ?

Ya Tidak

Usulan penghapusan melampirkan: 1.

data barang 2.

3.

BMN kepada Pengelola Barang dengan Berita Acara Inventarisasi dan Penilaian dengan lampiran BA-01 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pengguna Barang atau Pejabat yang diberi kuasa yang memuat bahwa BMN dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat digunakan/dimanfaatkan/ dipindahtangankan.

Usulan pemindahtanganan BMN kepada Pengelola Barang dengan melampirkan: 1.

data barang 2.

nilai limit penjualan 3.

Berita Acara Inventarisasi dan Penilaian dengan lampiran BA-01 4.

Surat Pernyataan Tanggung jawab dari Pengguna Barang atau Pejabat yang diberi kuasa yang memuat besaran nilai limit penjualan dan BMN dalam kondisi rusak berat.

DJKN

Koreksi Akuntansi

Terhadap barang tidak ditemukan: 1. Terhadap barang yang hilang/tidak ditemukan yang sudah diusulkan ke Pengelola Barang dilakukan reklasifikasi ke Daftar Barang Hilang dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

2. Penghapusan BMN dari Daftar Barang Hilang dilakukan berdasarkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna Barang/Pejabat yang diberi kuasa.

Terhadap barang rusak berat yang masih tercatat: 1. Menggunakan menu transaksi ”Perubahan Kondisi (203)” pada aplikasi SIMAK-BMN.

2. Untuk barang yang berdasarkan hasil inventarisasi dalam kondisi rusak berat dilakukan pemindahan ke aset lain-lain dengan menggunakan menu transaksi ”Penghentian BMN dari penggunaan (401)” pada aplikasi SIMAK-BMN.

3. Terhadap barang rusak berat yang sudah diusulkan ke Pengelola Barang dilakukan reklasifikasi ke Daftar Barang Rusak Berat.

4. Penghapusan BMN dari Daftar Barang Rusak Berat dilakukan berdasarkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna Barang/Pejabat yang diberi kuasa.

DJKN

Punya dokumen kepemilikan ?

Ya Tidak Ada dokumen awal ?

Ya Tidak

BMN dalam penguasaan K/L (BMN berupa tanah)

Atas nama K/L ?

Ya Tidak Proses sertifikasi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab menjaga dan mengamankan BMN dari penggunaan dan/atau pemanfaatan oleh pihak yang tidak berhak, antara lain dengan memasang papan plang tanah milik negara, memagar, menitipkan melalui surat aset dimaksud kepada aparat setempat (lurah dan camat).

mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal untuk pengurusan bukti kepemilikan (seperti riwayat tanah dan surat pernyataan tanah tidak sengketa) dengan berkoordinasi pihak-pihak terkait, misalnya Pejabat Pemerintahan Desa, Kecamatan, atau pihak terkait lainnya selesai

DJKN

Sengketa ?

Tidak

BMN dikuasai pihak lain

melakukan pendekatan secara persuasif melalui musyawarah dengan Pihak lain yang menguasai BMN baik dilakukan sendiri maupun dengan mediasi aparat pemerintah yang terkait.

Ya upaya hukum dengan melibatkan Pengelola Barang untuk meng ajukan gugatan perdata ke Pengadilan setempat atau penyelesai an arbitrase yang ditindak lanjuti dengan upaya pengosongan.

Berhasil Tidak melakukan upaya hukum:  memblokir tanah ke Kantor Pertanahan/Lurah/Camat setempat, guna menghindari adanya pengalihan atas tanah;  mengajukan permohonan penetapan pengosongan dari pengadilan setempat atas  BMN tersebut yang ditindak lanjuti dengan upaya pengosongan; melakukan upaya hukum perdata ke pengadilan dengan gugatan/intervensi; pelaporan ke pihak kepolisian/kejaksaan/ KPK, dalam hal diindikasikan adanya tindak pidana Jika putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lainnya (PK) mengakibatkan beralihnya status kepemilikan BMN, maka segera ditindaklanjuti dengan penghapusan BMN.

Setelah berhasil menguasai kembali BMN tersebut secara fisik, Pengguna Barang bertanggung jawab untuk menjaga dan mengamankan BMN.

selesai

DJKN

BMN dalam sengketa

Terhadap BMN yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata: 1. Dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (PB/KPB) menjadi pihak, agar penanganan perkara lebih hati-hati dengan mengajukan bukti yang kuat, dan melakukan upaya hukum hingga peninjauan kembali; 2. Dalam hal PB/KPB tidak menjadi pihak, agar PB/KPB melakukan intervensi atas perkara yang ada; 3. Dalam hal PB/KPB yang menjadi pihak dan perkara telah putus dengan PB/KPB sebagai pihak yang kalah, PB/KPB dapat meminta permohonan agar Pengelola Barang mengajukan gugatan perlawanan atas putusan dimaksud; atau 4. Dalam hal PB/KPB menjadi pihak dan perkara telah berkekuatan hukum tetap (sampai upaya Peninjauan Kembali) dengan putusan mengalahkan PB/KPB , putusan dimaksud segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penghapusan BMN.

Terhadap BMN yang menjadi obyek sengketa dalam perkara pidana: 1. menyediakan bukti-bukti yang kuat dan/atau saksi ahli yang menguatkan kepemilikan negara atas BMN, melalui kerja sama yang baik antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan aparat penegak hukum yang menangani perkara pidana dimaksud; dan 2. memonitor dengan cermat perkara pidana terkait BMN tersebut sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak mempunyai upaya hukum lainnya.

DJKN

Ada Kompensasi ?

Tidak Ada Ada

Prosedur sesuai ketentuan ?

Ya Tidak

BMN dimanfaatkan pihak lain

Ditinjau ulang dan dilakukan audit oleh aparat pengawas fungsional

Ya

Review/audit oleh aparat pengawas fungsional Seluruh penerimaan negara yang diperoleh dari pemanfaatan BMN harus disetor kepada Kas Negara sebagaimana hasil review/ audit

Tidak

Pemanfaatan BMN oleh Pemda atau BMN yang dioperasikan Pihak Lain dalam rangka menjalankan tupoksi K/L ?

Sisa waktu Perjanjian wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 1 tahun.

Jika terdapat hak negara yang masih terutang oleh pihak lain, seluruh hak negara tersebut harus dibayar oleh pihak lain tersebut.

selesai pemanfaatan tersebut harus diproses dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

DJKN

Gedung di atas tanah Pihak Lain atas dasar kontrak dan masa kontrak telah habis

Dalam hal gedung dibangun di atas tanah pihak lain atas dasar kontrak dan masa berlakunya kontrak habis dan tidak dapat diperpanjang lagi atau tidak diperlukan perpanjangan kontrak karena gedung tidak diperlukan lagi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Satker, maka diusulkan penghapusan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BMN tersebut dicatat dan dilaporkan dalam Laporan arang Pengguna/Kuasa Pengguna, serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara sampai dengan diterbitkannya Keputusan Penghapusan dari Pengguna Barang atau Pejabat yang diberi kuasa.

DJKN

Gedung sudah dibongkar tanpa persetujuan Menteri Keuangan

Terhadap gedung yang sudah terlanjur dibongkar sebelum adanya ijin penghapusan/penjualan harus dilakukan review/audit oleh aparat pengawas fungsional.

Rekomendasi aparat pengawas fungsional harus ditindaklanjuti oleh Satker.

Dalam hal terdapat sisa bongkaran, maka dilakukan penilaian atas bongkaran yang tersisa.

Diusulkan penghapusan/penjualan atas gedung sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Dilakukan penyesuaian terhadap pencatatan dan pelaporan gedung yang bersangkutan.

16

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KMK Nomor 403/KMK.06/2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA Disampaikan :

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG CIREBON 6 Juni 2014