Transcript phi 14 – perluasan berlakunya kuh perdata

M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn.
PERLUASAN BERLAKUNYA
HUKUM PERDATA
PENDAHULUAN:
 Pada awalnya KUH Perdata hanya berlakiu untuk gol. Eropa
 Perkembangan perdagangan antara masing-masing
golongan dan banyaknya perusahaan Belanda di bidang
perkebunan memerlukan hukum yang juga berlaku bagi gol.
TA dan BP
 Upaya:
1.
Menyatakan berlakunya KUHPerdata/hukum perdata barat
kepada BP dan TA (toepaselijk verklaring)
2.
Penundukan diri secara sukarela kepada KUH Perdata/hukum
perdata barat (vrijvilijk onder wepping)
(1). MENYATAKAN BERLAKUNYA
HUKUM PERDATA BARAT KEPADA
GOL. BP DAN TA
Politik hukum pem. Kolonial Belanda
untuk melindungi kepentingan orang
Eropa dan menjamin kepastian
hukum
Dilakukan dengan “PAKSA”, karena
kepada BP dan TA setuju maupun
tidak setuju harus tunduk pada
hukum perdata barat
MENYATAKAN BERLAKUNYA HUKUM
PERDATA BARAT KEPADA GOL. TIMUR
ASING
 Banyaknya Tionghoa (TA) yang menjadi tengkulak sebagai perantara
antara gol. BP dengan Eropa
 Tujuan: memudahkan kontrak antara Belanda dengan tengkulak, dan
menjamin kepastian hukum
 Dilakukan secara bertahap
1.
Stb. 1855:79: berlaku seluruh hukum perdata barat kecuali hukum keluarga
dan hukum waris ab intestato (hukum waris tanpa wasiat). Jadi hukum
kekayaan dan hukum dagang berlaku untuk TA.
2.
Stb. 1917 no. 129: 2 gol. TA, yaitu:
2.
Gol. TA Tionghoa: seluruh hukum perdata barat kecuali tentang catatan sipil dan
tata cara melakukan perkawinan
3.
Gol. TA non Tionghoa: tetap berlaku sebagaimana Stb. 1855:79
MENYATAKAN BERLAKUNYA HUKUM
PERDATA BARAT KEPADA GOL. BUMI
PUTRA
 Hubungan kontrak orang Belanda dengan BP dalam bidang
perkebunan dan industri dimana BP sebagai buruh/tenaker
 Dilakukan pada sebagian hukum perdata barat:
1.
Stb. 1879:156: bagi gol. BP dinyatakan berlaku pasal 1601-1603 KUHP, yaitu
pasal-pasal tentang perjanjian kerja dan perburuhan
2.
Stb. 1933:49: bagi gol. BP diberlakukan sebagian hukum dagang, yaitu
sebagian besar dari hukum laut
3.
Peraturan khusus:
1.
Stb. 1933 no. 74: HOCI: tentang perkawinan yang dilakukan oleh BP yang beragama
kristen
2.
Stb. 1939:569: Maskapai Andil Indonesia
3.
Stb. 1939 no. 570: perkumpulan Indonesia yang berbadan hukum
(2). PENUNDUKAN DIRI
SECARA SUKARELA
KEPADA HUKUM PERDATA BARAT
 Politik hukum pemerintah Belanda yang tidak ada unsur paksaan
 Dasar hukum:
 Pasal 131 (4) IS: “bagi orang BP dan TA sepanjang mereka belum
diletakkan di bawah satu peraturan dengan golongan Eropa
diperbolehkan menundukkan diri kepada hukum yang berlaku untuk
golongan Eropa”
 Tujuan: memberikan keamanan dan keuntungan bagi orang
Belanda apabila melakukan perjanjian dengan gol. Lain, karena
kepastian hukum pada hukum tertulis
 Pada mulanya hanya berlaku untuk yang beragama kristen
JENIS PENUNDUKAN DIRI
SECARA SUKARELA
1. PENUNDUKAN DIRI PADA SELURUH HUKUM
PERDATA BARAT (PASAL 1-17 STB. 1917:12)
2. PENUNDUKAN DIRI PADA SEBAGIAN
HUKUM PERDATA BARAT (PASAL 18-25 STB.
1917:12)
3. PENUNDUKAN DIRI PADA PERBUATAN
HUKUM TERTENTU (PASAL 26 STB 1917: 12)
4. PENUNDUKAN DIRI SECARA DIAMDIAM/ANGGAPAN (PASAL 29 STB. 1917:12)
PENUNDUKAN DIRI SECARA SUKARELA
PADA SELURUH HUKUM PERDATA BARAT
(PASAL 1-17 STB. 1917:12)
 Mengajukan permohonan kepada pemerintah setempat
 Syarat:
 Cakap bertindak hukum (dewasa, tidak dibawah pengampuan, perempuan
yang tidak terikat perkawinan)
 Mempunyai seorang istri (monogami)
 Bagi yang telah beristri harus dengan persetujuan istrinya
 Apabila dikabulkan, berakibat hukum:
 Bagi ybs, istri dan anak yang belum dewasa serta keturunannya selanjutnya
tunduk dan atau berlaku hukum perdata barat (hukum orang, keluarga,
kekayaan dan waris testamen dan ab intestato/tanpa wasiat)
Lanjutan…..
 Penundukan diri pada seluruh hukum perdata barat TIDAK
menyebabkan beralihnya golongan penduduk (bedakan
dengan persamaan hak, yang beralih menjadi gol. Eropa))
 Penundukan diri secara sukarela hanya berlaku untuk hukum
privat (hukum perdata barat), TIDAK termasuk hukum publik
(bedakan dengan persamaan hak, yang berlaku untuk hukum
publik dan privat)
PENUNDUKAN DIRI SECARA SUKARELA
PADA SEBAGIAN HUKUM PERDATA BARAT
(PASAL 18-25 STB. 1917:12)
 Sebagian: hukum kekayaan barat dan hukum waris testamen barat
 Tidak berlaku untuk TA (lihat stb 1855 no. 79 dan Stb 1917:129, bagi TA
berlaku seluruh hukum perdata)
 Mengajukan permohonan, syarat:
 Cakap bertindak dalam hukum
 Ada persetujuan dari istri atau istri-istrinya
 Mengapa syarat beristri 1 tidak termasuk?
 Akibat hukum:
 Ybs, istri, anak-anak yang belum dewasa serta keturunan selanjutnya berlaku
hukum kekayaan barat dan hukum waris testamen barat
 Di luar hukum tersebut berlaku hukium adat
PENUNDUKAN DIRI SECARA SUKARELA
PADA PERBUATAN HUKUM TERTENTU
(PASAL 26 STB 1917: 12)
 Tidak haris ada permohonan
 Cukup adanya kata sepakat dengan pihak yang melakukan per
buatan hukum tertentu
 Terbatas pada hukum kekayaan
 2 orang BP melakukan perbuatan jual beli atau sewa dengan
menggunakan KUHPerdata
 TIDAK BOLEH: laki-laki dan perempuan BP sepakat tunduk pada hukum
perkawinan barat
PENUNDUKAN DIRI SECARA SUKARELA
SECARA DIAM-DIAM/ANGGAPAN
(PASAL 29 STB. 1917:12)
 Pasal 29 Stb. 1917:12
 “Jika orang dari golongan BP melakukan suatu perbuatan hukum yang
tidak dikenal oleh hukum adatnya, maka dianggap secara diam-diam
menundukkan diri kepada hukum perdata barat”
 Terbatas pada hukum kekayaan (di luar hukum kekayaan, walau
tidak dikenal dalam hukum adat tidak diperbolehkan)
 Contoh:
 Pembuatan wessel dan cek
 Mendirikan PT
 Menghadap notaris untuk membuat akta
 Mengadakan asuransi
TA
Stb. 1855:79 (seluruh hk. Perdata Barat kecuali Hk.
Keluarga dan waris ab intestato
Stb.
1917:129
Menyatakan
berlakunya hk.
Pdt. barat
TA Tionghoa (seluruh hk. Perdata
barat kecuali perat catatan sipil dan
tata cara perkawinan
TA Non Tionghoa: Stb. 1855:79
Perluasan
berlakunyaHukum
perdata Barat
Sebagian
hukum
perdata
barat
BP
Stb. 1879:156 (Pasal 1601-1603)
Stb. 1933:49 (sebagian KUHD: h Laut)
Stb. 1933:74 (HOCI)
Peraturan
khusus
Stb. 1939:569 (Maskapai andil Ind.)
Stb. 1939:570 (Perkump. Bdn Hk. Ind)
Seluruh hk. Perdata barat (psl. 1-17 Stb. 1917:12)
Penundukan diri
secara sukarela
Sebagian hk. Perdata barat (psl. 18-25 Stb. 1917:12)
Perbuatan hk. Tertentu (psl. 26 Stb. 1917:12)
Secara diam-diam/anggapan (psl. 29 Stb. 1917:12)