Transcript materi karo ortala lakip bandung 050812

PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN AGAMA
BIRO ORTALA SETJEN
KEMENTERIAN AGAMA
Bandung , 5 Agustus 2012
1
MATERI PRESENTASI
I
II
III
IV
V
VI
• DASAR HUKUM
• PENGERTIAN KINERJA
• PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
• PERJANJIAN KINERJA
• INDIKATOR DAN PENGUKURAN KINERJA
• PELAPORAN KINERJA
2
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
I. DASAR HUKUM
I. DASAR HUKUM
UNDANGUNDANG
PERATURAN
PEMERINTAH
4
1. UNDANG-UNDANG
UU 17/2003 tentang Keuangan Negara
UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
UU 25/2004 tentang
Pembangunan Nasional
Sistem
Perencanaan
5
2. PERATURAN PEMERINTAH
1
PP 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
2
PP 21/2004 tentang Rencana Kerja Kementerian
Negara/ Lembaga
3
PP 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah
4
PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
6
UU 17/2003
 Penyusunan dan penyajian LKKL adalah dalam
rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam
pengelolaan keuangan negara, termasuk prestasi
kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran
(Penjelasan Pasal 9 huruf 9)
 LRA K/L selain menyajikan realisasi pendapatan dan
belanja, juga menjelaskan prestasi kerja setiap K/L
(Penjelasan Pasal 30 (2))
7
UU 1/2004 & PP 8/2006
UU 1/2004
Perlu ditetapkan PP yang mengatur tentang
laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
PP 8/2006
 Mengatur kewajiban setiap entitas akuntansi
dan entitas pelaporan untuk menyusun laporan
kinerja
 Ketentuan lebih lanjut tentang SAKIP ditetapkan
dengan Peraturan Presiden
8
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
II. PENGERTIAN KINERJA
PENGERTIAN KINERJA (1/3)
PRESTASI KERJA
=
KINERJA
Keluaran/hasil dari kegiatan/program yang
hendak atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran, dengan kuantitas dan
kualitas terukur
10
PENGERTIAN KINERJA (2/3)
 Program adalah penjabaran kebijakan K/L dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan
sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur
sesuai dengan misi K/L
 Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil
(SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya
tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam bentuk barang/jasa
11
PENGERTIAN KINERJA (3/3)
 Keluaran (output) adalah barang atau jasa
yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
sasaran dan tujuan program dan kebijakan
 Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang
mencerminkan berfungsinya keluaran dari
kegiatan-kegiatan dalam satu program
12
KL
KEY PERFORMANCE
UNIT ORGANISASI/
PENANGGUNG
JAWAB PROGRAM
OUTCOME
PROGRAM
GABUNGAN
OUTPUT
OUTPUT
OUTPUT
KEGIATAN
OUTPUT
OUTPUT
SUB KEGIATAN
OUTPUT
SATUAN
KERJA/
PENANGGUNG
JAWAB
KEGIATAN/
SUB KEGIATAN
13
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
III. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP)
LAPORAN
KINERJA
15
15
PENGEMBANGAN SAKIP
SAKIP dikembangkan secara
terintegrasi dengan sistem
perencanaan, sistem
penganggaran, sistem
perbendaharaan, dan sistem
akuntansi pemerintahan.
16
RPJP
RPJM
RENSTRA KL
RKP
RENJA KL
RAPBN
17
KETERKAITAN SAKIP
DENGAN SISTEM LAIN
RKA KL
PERJANJIAN
KINERJA
APBN
CAPAIAN
KINERJA
RINCIAN APBN
DIPA
LAPORAN
KINERJA
REALISASI
ANGGARAN
EVALUASI KINERJA
EVALUASI SAKIP
REVIU LKJ
LAPORAN
KEUANGAN
17
1
Rencana Strategis
2 Rencana Kinerja Tahunan
Perencanaan
Perjanjian Kinerja
Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja
3 Dokumen Rencana Kerja Pemerintah
4
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
5
Rencana Kerja dan Anggaran
6
Kontrak Kinerja
7
Penetapan Kinerja
8
Target Kinerja
9
Capaian Kinerja
10
Rencana Strategis
11
Rencana Kinerja
12 Perjanjian Kinerja
Akuntabilitas
Kinerja
Perekonomian
13 Bidang
19
1 visi
2
Misi
3
Tujuan
4
Sasaran
4
Program
6
Kegiatan
Perencanaan Kinerja
7
Rencana Kinerja Tahunan
Perjanjian Kinerja
8
Dokumen Penetapan Kinerja
9
Pencapaian Sasaran Kinerja
Rencana Strategis
Akuntabilitas Kinerja
10 Bidang
Perekonomian
Alokasi
dan Realisasi
Anggaran
PENGERTIAN SAKIP
SAKIP adalah rangkaian sistematik dari
berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang
terselenggara
secara
manual
atau
komputerisasi
yang
dirancang
dan
ditetapkan untuk tujuan pengumpulan data,
pengklasifikasian,
pengikhtisaran,
dan
pelaporan kinerja pada instansi pemerintah,
baik secara sendiri-sendiri maupun secara
kolektif.
21
HIERARKHI AKUNTABILITAS
Entitas Akuntabilitas
Kinerja K/L
Entitas Akuntabilitas
Kinerja Unit Organisasi
Koordinator Entitas
Akuntabilitas
Kinerja wilayah
 mencatat data
kinerja,
 mengolah data
kinerja,
 melaporkan
data kinerja
Entitas Akuntabilitas
Kinerja Satuan Kerja
22
RUANG LINGKUP SAKIP
Perjanjian Kinerja
Pengukuran Kinerja
Pengelolaan Data Kinerja
Pelaporan Kinerja
Reviu dan Evaluasi Kinerja
Imbalan dan Sanksi
atas Capaian Kinerja
23
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
IV. PERJANJIAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA (1/3)
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen
yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan
instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan
program/kegiatan
yang
disertai dengan indikator kinerja
25
PERJANJIAN KINERJA (2/3)
Lembar/Dokumen
Perjanjian Kinerja
KL
Lembar/Dokumen
Perjanjian Kinerja
Unit Organisasi
PIMPINAN KL
PIMPINAN UNIT
ORGANISASI
Menggunakan indikator
kinerja utama berdasarkan
suatu peta strategis antar
hasil program
Menggunakan indikator
kinerja hasil program
berdasarkan penjabaran
TUPOKSI K/L
DIPA
Lembar/Dokumen
Perjanjian Kinerja
Satuan Kerja
Menggunakan indikator
kinerja keluaran kegiatan
26
PERJANJIAN KINERJA (3/3)
 Lembar/dokumen perjanjian kinerja KL
disampaikan kepada Presiden melalui
Menteri Negara PAN.
 Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian
kinerja diatur oleh Menteri Negara PAN
setelah berkoordinasi dengan Menteri
Keuangan, Menteri Negara PPN/Kepala
BAPPENAS, dan Menteri Dalam Negeri
27
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
V. INDIKATOR DAN PENGUKURAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA
Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan
kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian
keluaran/hasil suatu kegiatan/ program yang telah
ditetapkan.
Specific
KRITERIA
Measurable
Attainable
Relevan
Time Bound
Trackable
29
PENGUKURAN KINERJA (1/2)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
TARGET >< REALISASI
KINERJA UTAMA TAHUN BERJALAN
UNIT ORGANISASI
TARGET >< REALISASI
KINERJA PROGRAM TAHUN BERJALAN
SATUAN KERJA
TARGET >< REALISASI
KINERJA KEGIATAN TAHUN BERJALAN
Realisasi kinerja
program/
kegiatan s.d.
tahun berjalan
VS
Target kinerja 5
tahunan yang
direncanakan
dalam Renstra-KL
30
PENGUKURAN KINERJA (2/2)
Ketentuan lebih lanjut tentang
pengukuran kinerja diatur dalam
Peraturan Menteri Negara PAN
31
PENGELOLAAN DATA KINERJA
Setiap K/L mengelola data kinerja dengan cara
mencatat, mengolah, dan melaporkan data
kinerja dan mempertimbangkan kebutuhan
informasi pada setiap tingkatan organisasi,
kebutuhan manajerial, pertanggungjawaban
(akuntabilitas), dan statistik pemerintah.
32
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
V. PELAPORAN KINERJA
LAPORAN KINERJA
 Laporan
Kinerja
adalah
ikhtisar
yang
menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang
capaian kinerja yang disusun berdasarkan
rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka
pelaksanaan APBN/APBD.
 Laporan Kinerja menyajikan penyandingan
anggaran dan realisasi, serta rencana dan
realisasi keluaran atau hasil atas suatu
kegiatan/program
34
JENIS LAPORAN KINERJA
 LAPORAN KINERJA
TRIWULANAN
 LAPORAN KINERJA
TAHUNAN
35
1. Berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana
ditetapkan dalam dokumen kinerja;
2. Pencapaian sasaran memuat:
a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
b. realisasi pencapaian indikator kinerja utama
organisasi;
c. penjelasan yang memadai atas pencapaian
kinerja; dan
d. pembandingan capaian indikator kinerja dengan
tahun
36
1. Kementerian Kementerianmelaporkan pencapaian
tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil
(outcome);
2. Unit kerja organisasi eselon I pada Kementerian
melaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis
yang bersifat hasil (outcome) dan atau keluaran
(output) penting;
3. Satuan Organisasi/Kerja dan Unit Pelaksana
Teknis mandiri lainnya melaporkan pencapaian
sasaran strategis yang bersifat keluaran (output)
penting dan atau keluaran (output) lainnya.
37
1 Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Kementerian Agama
PROGRAM
GENERIK
11 PROGRAM
KEMENTERIAN AGAMA
(HASIL RESTRUKTURISASI)
PROGRAM
TEKNIS
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Negara Kementerian Agama
3
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas
Aparatur Kementerian Agama
4
Penelitian Pengembangan dan Pendidikan
Pelatihan Kementerian Agama
5 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
6 Pendidikan Islam
7 Bimbingan Masyarakat Islam
8 Bimbingan Masyarakat Kristen
9 Bimbingan Masyarakat Katolik
10 Bimbingan Masyarakat Hindu
11 Bimbingan Masyarakat Buddha
38
RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
KEMENTERIAN AGAMA
1. Sebelas Program merujuk pada eselon I Pusat
2. Kegiatan Prioritas merujuk pada struktur
organisasi unit eselon II Pusat
39
LAPORAN KINERJA TRIWULANAN
KEPALA
SATKER/
PENANGGUNG
JAWAB
PIMPINAN
UNIT
ORGANISASI
MENTERI/
PIMPINAN
LEMBAGA
MENEG PPN/
KETUA
BAPPENAS
MENKEU
LKj Satker
LKj Satker
LKj Eselon I
LKj Eselon I
LKj KL
paling lambat 5 hari
kerja setelah
berakhirnya triwulan
paling lambat 10 hari
kerja setelah
berakhirnya triwulan
LKj KL
paling lambat 14
hari kerja setelah
berakhirnya
triwulan
40
LAPORAN KINERJA TAHUNAN
KEPALA
SATKER/
PENANGGUNG
JAWAB
LKj Satker
PIMPINAN
UNIT
ORGANISASI
MENTERI/
PIMPINAN
LEMBAGA
LKj Satker
LKj Eselon I
LKj Eselon I
LKj KL
paling lambat tgl
20 Januari TA
berikutnya
MENEG PAN
MENEG PPN/
KETUA
BAPPENAS
MENKEU
paling lambat tgl 8
Februari TA
berikutnya
LKj KL
paling lambat 2
bulan setelah TA
berakhir
41
LAPORAN KINERJA TAHUNAN
MENEG PAN
LKj KL
LKj PP
paling lambat tgl
4 bulan setelah
TA berakhir
PRESIDEN
MENKEU
LKPP
Audited
LKj PP
DPR/DPD
LKPP
Audited
LKj PP
paling lambat tgl
6 bulan setelah
TA berakhir
42
LAPORAN KINERJA TAHUNAN
Mencakup:
 pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
 realisasi pencapaian indikator kinerja utama
organisasi
 penjelasan yang memadai atas pencapaian
kinerja
 pembandingan capaian indikator kinerja
kegiatan dan program sampai dengan tahun
berjalan dengan target kinerja 5 tahunan yang
direncanakan dalam Renstra-KL
43
LAPORAN KINERJA TAHUNAN
Ketentuan lebih lanjut mengenai
penyusunan Laporan Kinerja Tahunan
diatur dalam Peraturan Menteri
Negara PAN
44
LAPORAN KINERJA TINGKAT SATKER
45
LAPORAN KINERJA TINGKAT
UNIT ORGANISASI
46
LAPORAN KINERJA TINGKAT K/L
47
LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN ….
Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi
Satuan Kerja
Fungsi
Sub Fungsi
Program
Lokasi
:
:
:
:
:
:
:
Hasil Program:
Belanja
Kode
xxxxx
Kegiatan
Kegiatan A
Indikator Kinerja 1
Indikator Kinerja 2
48
Anggaran
Keluaran
Realisasi
Rencana
Realisasi
Satuan
Ket
REVIU DAN EVALUASI
REVIU LAPORAN
KINERJA
EVALUASI
IMPLEMENTASI
SAKIP
KINERJA
LAPORAN
KINERJA
SAKIP
REVIU OLEH
APIP KL
EVALUASI
OLEH APIP
MENTERI/
PIMPINAN KL
EVALUASI
KINERJA
MENTERI
NEGARA PAN
EVALUASI
OLEH APIP
MENTERI/
PIMPINAN KL
49
IMBALAN & SANKSI
BERHASIL
MENCAPAI KINERJA
IMBALAN
DAN/ATAU
PENGHARGAAN
TIDAK BERHASIL
MENCAPAI KINERJA
TIDAK MELAKUKAN
IMPLEMENTASI SAKIP
SANKSI
50
KETENTUAN PERALIHAN
 Implementasi SAKIP berlaku secara bertahap
mulai pada TA 2008 dan paling lambat TA 2010
 Pengaturan pentahapan implementasi:
 Ditetapkan bersama oleh Menteri Negara PAN dan
Menteri Keuangan untuk instansi pemerintah pusat
 Ditetapkan bersama oleh Menteri Negara PAN dan
Menteri Dalam Negeri untuk instansi pemda
51
KEMENTERIAN AGAMA
TERIMA KASIH
WASSALAM
Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana
Sekretariat Jenderal – Kementerian Agama
[email protected]
2012
52