Transcript Peran Motivasi dalam Pengelolaan Perubahan

PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM
(PK-BLU)
KEDUDUKAN PENGELOLA KEUANGAN BLU
KEMEN
DIKNAS
UNMUL
(Satker
BLU)
INSTANSI PEMERINTAH
(Satker
PNBP,
Satker
Biasa)
UU NO. 1 TH. 2004 & PERATURAN PER UU (PP, PMK, PERDIRJEN)
SATU : SATKER, DIPA, KPA, PPSPM, SATU BENDAHARA, PPABP.
BEBERAPA : PPK, PPABP, BENDAHARA PEMBANTU
PEJABAT PENGELOLA BLU
• Pemimpin BLU (penanggungjawab BLU)
• Pejabat Keuangan
• Pejabat Teknis bidang masing-masing.
Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU
dpt terdiri dari PNS dan / atau tenaga
profesional non PNS.
PENGAWAS PENGELOLAAN BLU
SPI
DEWAS
BLU
Fungsi :
- Pengawasan
- Penasehat
- Pemberi
saran
- Tanggapan
- Pelaporan
- Akuntabilitas
Pemeriksaan :
- SPI
- Kepatuhan
- SIM
- SDM
- Program
- Penilaian
- Khusus
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BLU (1)
Dewan Pengawas (Dewas) BLU adalah organ
BLU yang bertugas melakukan pengawasan
terhadap pengelolaan BLU yaitu terhadap :
- pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis (RSB),
- Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA),
- RKA K/L,
- DIPA dan
- kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan.
PMK 109/PMK.05/2007
5
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BLU (2)
• Menelaah RKA K/L dan RBA serta kebenaran
pencantuman saldo awal dan saldo akhir pada RBA
dan DIPA.
• Menandatangani RBA selaku pihak yang
mengetahui RBA.
• Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri/
Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan
mengenai RSB dan RBA.
• Melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan
Menteri Keuangan jika terjadi gejala penurunan
kinerja BLU.
• Mengikuti perkembangan kegiatan BLU,
memberikan pendapat dan saran kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BLU (3)
• Memberikan masukan, saran, atau tanggapan
atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLU
kepada pejabat pengelola BLU.
• Memberikan masukan, saran, atau tanggapan
atas kelayakan, kualitas, jumlah dan harga
barang yang dibeli.
• Mengawasi dan memberikan nasehat
pelaksanaan pengelolaan keuangan BLU dan
kepatuhan terhadap peraturan.
PMK 109/PMK.05/2007
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BLU (4)
•
Memberikan persetujuan penghapusan secara
bersyarat terhadap piutang BLU dengan jumlah
lebih dari Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta per
penanggung utang.
PMK 230/PMK.05/2009
•
Memberikan persetujuan atas pinjaman jangka
pendek untuk peminjaman yang bernilai di atas
10 % s.d. 15 % dari jumlah pendapatan BLU TA
sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN
dan hibah terikat.
PMK 77/PMK.05/2007
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BLU (5)
Pasal 2
Pasal 2
Pasal 14
BLU Menyusun Renstra BLU
BLU Menyusun dan menetapkan RBA Tahunan,
Ikhtisar RBA, Standar Biaya, dan Usulan SPM
PMK 92/PMK.05/2011
Persetujuan
Dewas atas
RBA
BLU Menyampaikan RBA, Standar Biaya,
dan Usulan SPM kepada Menteri
Pasal 15
Menteri :
1.
Menelaah RKA-K/L
2.
Menelaah RBA
3.
Menelaah Standar Biaya
4.
Menyetujui dan menetapkan SPM
Pasal 16
Menteri Keuangan :
1.
Mengkaji dan membahas RKA-K/L
2.
Menelaah RBA
3.
Menelaah Standar Biaya
4.
Menetapkan dan menyetujui dalam bentuk DIPA
Persetujuan
Dewas atas
Perubahan RBA
Persetujuan
Dewas atas
RBA Definitif
KARAKTERISTIK BLU
• Fleksibilitas dalam pengelolaan
keuangan secara (otonomi) berdasarkan
prinsip ekonomi, efisien, efektif dan
produktivitas, pendapatan langsung
dapat dibelanjakan (digunakan) dengan
mengajukan pengesahan ke KPPN
setempat.
FLEKSIBILITAS BLU
• Penggunaan langsung pendapatan.
• Belanja dapat melebihi batas pagu sepanjang ambang
batas.
• Saldo kas yg berasal dari selisih PNBP BLU dan belanja BLU
dapat digunakan untuk biaya operasional (Blj. Barang dan
Blj. Modal) dalam tahun anggaran berikutnya.
• Surplus kas dapat dimanfaatkan dalam investasi jangka
pendek dengan resiko rendah seperti deposito.
• Kerjasama dgn fihak lain untuk hasil usaha (menyewakan
aset tetap BLU -> kantor kas bank, ATM, cafe, kantin, aula,
kantin, GOR, wisma, dll).
REMUNERASI
Pejabat pengelola, Dewas dan Pegawai BLU
• Gaji
• Honorarium
• Tunjangan tetap
• Insentif
• Bonus atas prestasi
• Pesangon
• Pensiun
BESARAN REMUNERASI
• Pemimpin BLU 100 %.
• Pejabat Keuangan dan Teknis 90 % dari
Pemimpin BLU.
• Ketua Dewas 40 % dari Pemimpin BLU.
• Anggota Dewas 36 % dari Pemimpin BLU.
• Sekretaris Dewas 15 % dari Pemimpin BLU.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)
Dokumen perencanaan bisnis dan
penganggaran yang berisi program,
kegiatan, target kinerja, dan anggaran
suatu satker BLU.
PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN RBA
• BLU menyusun renstra bisnis 5 tahunan
mengacu renstra K/L.
• BLU menyusun RBA tahunan mengacu renstra
bisnis 5 tahunan.
• RBA diket Dewas diajukan kpd menteri sebagai
bagian dari RKA-K/L utk diteruskan ke Menkeu
guna memperoleh pagu APBN.
• RBA disesuaikan dgn pagu APBN, diket Dewas,
disetujui menteri sebagai RBA definitif.
PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN RBA
RBA disusun berdasarkan :
• Basis kinerja dan perhitungan akuntansi
biaya menurut jenis layanannya.
• Kebutuhan dan kemampuan pendapatan
yang diperkirakan akan diterima.
• Basis akrual.
MUATAN RBA
•
•
•
•
•
Seluruh program dan kegiatan
Target Kinerja (output).
Kondisi kinerja tahun berjalan.
Asumsi makro dan mikro.
Kebutuhan belanja dan kemampuan
pendapatan.
• Perkiraan biaya.
• Perkiraan maju.
KEBUTUHAN DAN KEMAMPUAN
PENDAPATAN BLU
Kebutuhan :
• Merupakan pagu belanja yang dirinci menurut program,
kegiatan, output, akun belanja dan detail belanja
Kemampuan Pendapatan :
• Pendapatan yg diperoleh dari layanan.
• Hibah.
• Hasil kerja sama dan/atau hasil usaha lainnya (pdpt jasa
lembaga keuangan, penjualan aset tetap dan sewa).
• Penerimaan lainnya yg sah.
• Penerimaan dari APBN.
FORMAT RBA (1)
Ringkasan Eksekutif :
• Memuat uraian ringkas mengenai kinerja
satker BLU tahun berjalan (20XX-1) dan
target kinerja tahun 20XX yang hendak
dicapai, termasuk asumsi2 penting yang
digunakan serta faktor2 internal dan
eksternal yang akan mempengaruhi
pencapaian target kinerja.
FORMAT RBA (2)
BAB I : PENDAHULUAN, memuat :
A. Umum
1. Keterangan ringkas landasan hukum
operasional satker BLU, sejarah
berdirinya, perkembangan dan
peranannya bagi masyarakat.
2. Karakteristik kegiatan/layanan satker
BLU terutama layanan unggulan.
FORMAT RBA (3)
B. Visi dan Misi Badan Layanan Umum
1. Keterangan satker BLU yad.
2. Upaya Satker BLU mencapai visi/misi.
3. Ringkasan rencana kerja 1 tahun.
C. Budaya Badan Layanan Umum
Berisi nilai2 budaya dalam mencapai visi/misi.
Perubahan pola pikir ala korporat,
pemberdayaan SDM, peningkatan kerja sama,
peningkatan kinerja dan pembelajaran pola
manajemen.
FORMAT RBA (4)
D. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewas
1. Susunan sesuai SK.
2. Uraian tugas Dewas.
3. Uraian pembagian tugas masing2
Pengelola BLU.
FORMAT RBA (5)
BAB II : Kinerja BLU Tahun Berjalan 20XX-1 dan RBA Tahun 20XX, memuat :
A. Gambaran Kondisi Satker BLU
1. Kondisi Internal :
Berisi uraian kekuatan & kelemahan kondisi pelayanan, keuangan,
organisasi, SDM, sarana & prasarana .
Contoh :
- Pelayanan -> telah memiliki sertifkat ISO
- Keuangan -> telah memiliki sistem informasi akuntansi yg
mendukung pelaporan keuangan
- Organisasi & SDM -> memiliki pegawai latar belakang akuntan,
pengembangan SDM & SDM bidang teknis memadai.
- Sarana & Prasarana -> Cukup memadai dalam melaksanakan layanan
masyarakat (kapasitas tempat tidur RS, ruang & fasilitas kuliah).
FORMAT RBA (6)
2. Kondisi Eksternal :
Berisi uraian kondisi eksternal yg mungkin akan mempengaruhi pencapaian target
kinerja & tidak mampu mengendalikannya. Faktor tsb al. Produk/kebijakan hukum
pemerintah, bencana alam, kondisi ekonomi asional/regional/global.
Contoh :
- Apakah satker mampu dgn adanya kondisi persaingan penyediaan brg/jasa.
- Pemenuhan standar minimal -> apakah BLU mampu memenuhinya.
- Sistem managemen disesuaikan dgn konsep mutakhir sistem pelayanan dan
pembiayaan terintegrasi (managed-care).
- Pengaruh tingkat BI rate thdp tarif subsidi bunga (perumahan).
3. Asumsi Makro :
Indikator ekonomi mempengaruhi aktivitas BLU, contoh perubahan nilai tukar
berpengaruh thdp pengadaan peralatan yg dibeli dgn mata uang asing
4. Asumsi Mikro
Kebijakan ekonomi mikro dpt mempengaruhi aktivitas BLU, spt adanya perubahan
standar akuntansi, subsidi dari pemerintah, asumsi tarif, asumsi volume pelayanan,
pengembangan pelayanan akan mempengaruhi target pendapatan
FORMAT RBA (7)
B. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja satker BLU
1. Pengukuran pencapaian kiner tahun berjalanan dilakukan dengan
membandingkan target dgn realisasi saat menyusun RBA + prognosa sd
akhir tahun.
2. Uraian pencapaian target kiner tahun berjalan dirinci per unit kerja.
Unit kerja disesuaikan dgn kebutuhan satker bahwa unit kerja tsb :
a. Mendapat penugasan utk mencapai target.
b. Memiliki pejabat yg bertanggung jawab dlm pencapaian target.
c. Memiliki alokasi dana.
Contoh unit kerja : Inst. Farmasi, UGD dll di RS. Unit kerja pd rektorat,
Fakultas2, LPPM dll di BLU Pendidikan.
FORMAT RBA (8)
3. Rumusan Program, Kegiatan dan Output sama dgn Program, Kegiatan dan Output
Renstra, Renja dan RKA-KL.
a. Program :
1. Penjabaran visi/misi K/L, rumusannya mencerminkan tugas & fungsi eselon I K/L,
berisi kegiatan utk mencapai hasil dgn indikator kinerja yg terukur.
2. Disertai Indikator Kinerja Utama (IKU) Program sebagai sbg instrumen mengukur
hasil pd tingkat program.
3. Hasil mrpkan prestasi kerja-> mencerminkan berfungsinya output kegiatan dlm
program.
b. Kegiatan :
1. Penjabaran dari Program -> rumusannya mencerminkan tugas & fungsi satker BLU
atau penugasan K/L utk mencapai output dgn indikator kinerja yg terukur.
2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sbg instrumen mengukur output pada tingkat
kegiatan.
c. Output :
1. Prestasi kerja berupa barang atau jasa dari suatu kegiatan dlm rangka pencapaian
sasaran program.
2. Output dapat dijabarkan dalam sub output.
FORMAT RBA (9)
4. Basis Akuntansi :
a. Penyusunan Anggaran BLU berbasis Kas :
1. Pendapatan diakui pada saat kas diterima
2. Belanja diakui pada saat kas dikeluarkan.
b. Perhitungan biaya layanan per unit kerja :
Biaya sudah diakui dan dicatat saat terjadinya transaksi tanpa
memperhatikan saat kas telah dibayarkan atau belum. Apabila satker BLU
telah menyusun standar biaya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya yang
ditetapkan Pemimpin BLU, dapat menggunakan standar biaya tsb dalam
perhitungan biaya langganan per unit kerja.
RBA yang disusun menggunakan standar biaya berdasarkan perhitungan
akuntansi biaya harus dilampiri SPTJM. Apabila belum menyusun standar biaya,
menggunakan standar biaya Menteri Keuangan.
Tabel : Rincian Pendapatan per Unit Kerja
Kode
I.
xxx.xx.xx
xxxx
Uraian Unit/Program/Kegiatan/
Akun Pendapatan
xxxxxx
Xxxxxx
xxxxxx
Target
Realisasi/
prognosa
TA 20XX
%
Target
Unit…………….. (memuat uraian unit)
Program………. (memuat uraian program)
Kegiatan………. (memuat uraian kegiatan)
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
A. Pendapatan BLU (diisi uraian
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
pendapatan per akun)
xxxxxx
TA 20XX-1
1. Pendapatan Jasa Layayan Umum
.…………………
2. Pendapatan Hibah BLU
………………….
3. Pendapatan Kerjasama BLU
………………….
4. Pendapatan BLU Lainnya
………………….
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/….
(pendapatan selain PNBP BLU)
Total Pendapatan Unit ……. (memuat
uraian unit)
Tabel : Rincian Belanja per Unit Kerja
TA 20XX-1
Kode
I.
xxx.xx.xx
xxxx
xxxx.xx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
Xxxxxx
xxxxxx
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/
Akun Belanja/Detil Belanja
Volume
Target
Realisasi/
Prognosa
*)
Unit…………….. (memuat uraian unit)
Program…… (memuat uraian program)
IKU Program :
…….(memuat uraian IKU Program)
Kegiatan……. (memuat uraian
kegiatan)
Indikator Kinerja Kegiatan
……….(memuat uraian IKK)
Output…..(memuat uraian Output)***)
A. Belanja BLU
1. Belanja Barang
a. Belanja Gaji dan Tunjangan
b. ………………………
2. Belanja Modal
a. Belanja Modal Tanah
b. ………………………
B. Belanja RM/PHLN/PHDN/……
……… (diisi uraian per akun)
Total Belanja Unit …….
99 sat
99 sat
TA 20XX
Dana
%
Target
Realisasi/
Prognosa
*)
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
%
SD
**)
Vol.
Satuan
99 sat
Target
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
dst
TOTAL BELANJA BLU
9.999.999
9.999.999
9.999.999
Target
Tabel : Pengelolaan Dana Khusus
a. Perkembangan Pengelolaan Dana s.d. akhir tahun 20XX-1
Pokok Dana
Yang dikelola
Dana Yang
Disalurkan
Pendapatan
Dari
Pengelolaan
Dana
(1)
(2)
(3)
9.999.999
9.999.999
Perkiraan
Saldo Dana
Pokok
Perkiraan
Pendapatan
dari
Pengelolaan
Kas
4=(1-2)
(5)
9.999.999
9.999.999
9.999.999
b. Kebutuhan Dana tahun 20XX
Rencana Kebutuhan Dana
Saldo Dana Pokok Yang
Tersedia di Satker BLU
Kebutuhan Alokasi Dana
(1)
(2)
(3)
9.999.999
9.999.999
9.999.999
Tabel : Ikhtisar RBA – Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 20XX
Kode
Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan
Target
xxx.xx.xx Program : (Memuat uraian Program)
9.999.999
xxxx Kegiatan : (Memuat uraian Kegiatan)
9.999.999
Sumber Pendapatan : (Disi sesuai kebutuhan)
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
9.999.999
Pendapatan Jasa Layanan Umum
9.999.999
………………..
9.999.999
Pendapatan Hibah BLU
9.999.999
………………..
9.999.999
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU
9.999.999
………………..
9.999.999
Pendapatan BLU lainnya
9.999.999
………………..
9.999.999
Jumlah Pendapatan
9.999.999
Tabel : Ikhtisar RBA – Target Belanja/Pembiayaan menurut Program dan Kegiatan TA 20XX
Target/
Volume
Satuan
Unit
Kerja
Penang
gung
Jawab
ALOKASI
Kode
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/
Sumber Dana
xxx.xx.xx
Program…… (memuat uraian program)
Belanja
Pegawai
Belanja
Barang
Belanja
Modal
Bantuan
Sosial
Pengeluaran
Pembiayaan
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
IKU Program :
1. ……. (memuat uraian IKU Program)
2. ……. (memuat uraian IKU Program)
xxxx
Kegiatan…. (memuat uraian kegiatan)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
1. ………. (memuat uraian IKK)
2. ………. (memuat uraian IKK)
xxxx.xx
Output…..(memuat uraian Output)
1. RM
2. RMP
3. PNBP
4. BLU
5. ………
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
99 sat
Unit …
xxxx.xx
Output…..(memuat uraian Output)
1. RM
2. RMP
3. PNBP
4. BLU
5. ………
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
99 sat
Unit …
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
dst
Jumlah
Tabel : Pendapatan dan Belanja Agregat
Uraian
I.
Realisasi/
Prognosa
TA 20XX-1
TA 20XX
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
…………………………….
9.999.999
9.999.999
2. Pendapatan Hibah BLU
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
PENDAPATAN BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan Umum
…………………………….
3. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU
…………………………….
4. Pendapatan BLU lainnya
…………………………….
Tabel : Pendapatan dan Belanja Agregat
Uraian
II.
Realisasi/
Prognosa
TA 20XX-1
TA 20XX
BELANJA OPERASIONAL
9.999.999
9.999.999
A.
BELANJA BARANG BLU
9.999.999
9.999.999
1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU
9.999.999
9.999.999
2. Belanja Barang BLU
9.999.999
9.999.999
3. Belanja Jasa BLU
9.999.999
9.999.999
4. Belanja Pemeliharaan BLU
9.999.999
9.999.999
5. Belanja Perjalanan BLU
9.999.999
9.999.999
6. Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya
9.999.999
9.999.999
Tabel : Pendapatan dan Belanja Agregat
Uraian
II.
Realisasi/
Prognosa
TA 20XX-1
TA 20XX
BELANJA OPERASIONAL
9.999.999
9.999.999
B. BELANJA RM/PHLN/PHDN (diluar blj modal)
9.999.999
9.999.999
1. Belanja Pegawai
9.999.999
9.999.999
………………………..
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
2. Belanja Barang
………………………..
3. Belanja Lainnya
………………………..
Tabel : Pendapatan dan Belanja Agregat
Uraian
III.
Realisasi/
Prognosa
TA 20XX-1
TA 20XX
BELANJA MODAL
9.999.999
9.999.999
A.
Belanja Modal BLU
9.999.999
9.999.999
………………………..
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
B. Belanja Modal RM/PHLN/PHDN
………………………..
IV.
Surplus/Defisit (I – II)
9.999.999
9.999.999
V.
Penggunaan Saldo Kas BLU
9.999.999
9.999.999
VI.
Surplus/Defisit Sebelum Penerimaan
RM/PHLN/PHDN (IV+V)
9.999.999
9.999.999
VII.
Penerimaan RM/PHLN/PHDN (II B + III B)
9.999.999
9.999.999
VIII.
Surplus/Defisit Sebelum Penerimaan
RM/PHLN/PHDN (VI+VII)
9.999.999
9.999.999
IX.
TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN ( I + VII )
9.999.999
9.999.999
X.
TOTAL ANGGARAN BELANJA (II + III)
9.999.999
9.999.999
Tabel : Perhitungan Biaya Layanan per Unit TA 20XX
No.
I.
Uraian
Unit Kerja A
Volume
Layanan
Jumlah
99 sat…
Biaya Langsung
Biaya Pegawai
9.999.999
Biaya Bahan
9.999.999
Biaya Jasa Layanan
9.999.999
Biaya Pemeliharaan
9.999.999
Biaya Langganan Daya dan Jasa
9.999.999
dan Lain-lain
9.999.999
Jumlah Biaya Langsung
9.999.999
Tabel : Perhitungan Biaya Layanan per Unit TA 20XX
No.
Uraian
Volume
Layanan
Jumlah
Biaya Tidak Langsung
Biaya Pegawai
9.999.999
Biaya Administrasi Perkantoran
9.999.999
Biaya Pemeliharaan
9.999.999
Biaya Langganan Daya dan Jasa
9.999.999
Biaya Promosi / Marketing
9.999.999
Biaya Bunga
9.999.999
Biaya Administrasi Bank
9.999.999
dan Lain-lain
9.999.999
Jumlah Biaya Tidak Langsung
9.999.999
Total Biaya Unit Kerja A
9.999.999
Unit Kerja B
….. dst. ……………………
TOTAL BIAYA
9.999.999
Tabel : Perkiraan Maju Pendapatan BLU
Kode
xxx.xx.xx
xxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
Xxxxxx
Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/
Kode Akun
Program…… (memuat uraian program)
TA 20XX-1
TA 20XX
TA 20XX+1
TA 20XX+2
TA 20XX+3
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
Kegiatan…. (memuat uraian kegiatan)
Sumber Pendapatan (diisi sesuai
kebutuhan)
1. Pendapatan Jasa Layanan Umum
……………………………..
2. Pendapatan Hibah BLU
……………………………..
3. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU
……………………………..
4. Pendapatan BLU lainnya
……………………………..
Jumlah Pendapatan
Tabel : Perkiraan Maju Belanja BLU
Kode
xxx.xx.xx
xxxx
xxxx.xx
Program/Kegiatan/Output
TA 20XX-1
TA 20XX
TA 20XX+1
TA 20XX+2
TA 20XX+3
Program…… (memuat uraian program)
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
Kegiatan…. (memuat uraian kegiatan)
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
99 sat
99 sat
99 sat
99 sat
99 sat
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
9.999.999
Output … (menurut uraian output)
Volume Output
Jumlah Belanja
DIPA 2013
Beberapa Perubahan Dalam
Penyusunan dan Pengesahan DIPA :
a. Jenis DIPA;
b. Penanda tangan DIPA;
c. Pernyataan syarat dan ketentuan
(disclaimer).
Jakarta, 12 November 2012
40
Jenis DIPA
Mulai TA 2013, masing-masing kelompok dibedakan dalam 2 jenis DIPA
yaitu DIPA Induk dan DIPA Petikan.
1. DIPA Induk yaitu DIPA yang merupakan akumulasi dari DIPA per
Satker yang disusun oleh PA menurut Unit Eselon I Kementerian
Negara/Lembaga, dan disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran
atas nama Menteri Keuangan.
 Dalam hal Unit Eselon I mengelola lebih dari satu Program, maka
DIPA Induk yang disusun memuat seluruh Program yang menjadi
tanggung jawabnya.
2. DIPA Petikan yaitu DIPA yang memuat alokasi anggaran untuk masingmasing Satuan Kerja dan merupakan penjabaran dari DIPA Induk.
 Dalam hal Satker mengelola lebih dari satu Program dan berasal
dari satu unit Eselon I, maka DIPA Petikan memuat seluruh
Program yang menjadi tanggung jawabnya, dan

Dalam hal sebuah Satker mendapat alokasi anggaran yang berasal
dari beberapa Unit Eselon I K/L, maka Satker mengelola beberapa
DIPA Petikan.
Penanda tangan DIPA
Sejalan dengan adanya perubahan jenis DIPA, maka pejabat penanda tangan DIPA
juga mengalami perubahan dari semula DIPA ditandatangani oleh KPA masingmasing Satuan Kerja diubah dengan rincian sebagai berikut :
1) Untuk DIPA Induk, yang menandatangani adalah Sekretaris Jenderal/
Sekretaris Utama/Sekretaris/pejabat eselon I sebagai penanggung jawab
Program dan memiliki portofolio pada Bagian Anggaran K/L, atas nama
Menteri/Pimpinan Lembaga.
2) Untuk DIPA Petikan, secara formal tidak ditandatangani. Sebagai pengganti
fungsi pengesahan, setiap DIPA Petikan diberi kode pengaman berupa “digital
stamp” sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
Sementara itu, dalam rangka pengesahan DIPA juga terdapat perubahan dari
semula SP DIPA ditandatangani oleh Dirjen Perbendaharaan/Direktur
Pelaksanaan Anggaran/Kepala Kanwil DJPBN diubah menjadi :
1) SP DIPA Induk, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran.
2) SP DIPA Petikan, secara formal tidak ditandatangani. Sebagai pengganti fungsi
pengesahan, setiap SP DIPA Petikan diberi kode pengaman berupa “digital
stamp” sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
42
Pernyataan Syarat dan Ketentuan
(Disclaimer) pada DIPA Induk
1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan dalam DIPA Petikan.
2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
3. DIPA Petikan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Satker dan
pencairan dana/pengesahan bagi BUN/Kuasa BUN yang merupakan kesatuan
yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk.
4. DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan
kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan
pengesahan (otentifikasi);
5. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan
Pejabat Penanda tangan SPM untuk tiap-tiap Satker terdapat pada DIPA Petikan.
6. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam
Halaman III DIPA Induk diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
7. Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA Petikan
sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
8. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31
Desember 2013.
43
Pernyataan Syarat dan Ketentuan
(Disclaimer) pada DIPA Petikan
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA
Induk (Unit Eselon I dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi
dengan kode pengaman berupa “digital stamp” sebagai pengganti
tanda tangan pengesahan.
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Satker dan
pencairan dana/pengesahan bagi BUN/Kuasa BUN.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum
dalam Halaman III DIPA Petikan diisi sesuai dengan rencana
pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA
Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan
database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan, yang berlaku adalah
data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian
Keuangan berdasarkan bukti-bukti yang ada.
7. DIPA Petikan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31
Desember 2013.
44
REVISI ANGGARAN BLU
RBA
Sumber dana
RM & PNBP
PER DJPBN
55/PB/2011
PMK 32/PMK.02/2012
DIPA
Sumber dana
PNBP
Sumber dana
RM
PER DJPBN
55/PB/2011
PMK 32/PMK.02/2012
REVISI ANGGARAN BLU
RKA – K/L
RBA &
Ikhtisar RBA
UP DATING
BERDAMPAK PERUBAHAN PADA
DIPA
REVISI
REVISI RBA
Unit Kerja
Satker BLU
RBA
DEFINITIF
USUL
- Menteri Ybs
- Menkeu
- Dasar Kegiatan Satker
Pejabat
Keuangan BLU
TELAAH
DIKETAHUI
Pemimpin
BLU
MENGESAHKAN
S.D. PAGU DIPA
DEWAS
1.
2.
MELEBIHI PAGU DIPA (DALAM & LEBIH
AMBANG BATAS)
PENGGUNAAN SALDO AWAL
REVISI DIPA
Dapat dilakukan sepanjang
• Dalam program yang sama.
• Tidak mengurangi volume keluaran
Kegiatan Prioritas Nasional.
• Tidak mengurangi anggaran untuk :
a. Pembayaran tunggakan
b. Paket multiyears
c. Paket pekerjaan yg telah dikontrakkan.
REVISI DIPA DIPERLUKAN
• Adanya revisi RBA Definitif :
a. Pergeseran / perubahan rincian anggaran.
b. Penambahan pagu.
- Melebihi pagu, masih dalam ambang batas.
- Melebihi ambang batas.
- Penggunaaan saldo awal kas.
• Adanya hal-hal khusus :
a. Pencantuman saldo awal kas.
b. Penggunaan saldo awal kas dlm rangka
mismatch
REVISI DIPA ATAS PERUBAHAN
/PERGESERAN ANGGARAN
• Pagu tetap
• Belanja melebihi pagu, masih dalam
ambang batas.
• Belanja melebihi ambang batas.
• Penggunaan saldo awal kas untuk
menambah pagu belanja.
• Pencantuman saldo awal kas.
• Penggunaan saldo awal kas dalam rangka
Mismatch.
REVISI PERUBAHAN /PERGESERAN
ANGGARAN DALAM HAL PAGU TETAP
• Antar keluaran (output), termasuk menambah output
baru :
a. Dalam kegiatan yang sama atau antar kegiatan
(dalam hal antar kegiatan sepanjang dalam rangka
percepatan pencapaian sasaran kinerja kegiatan)
dengan menggunakan sisa dana / kontrak
(optimalisasi).
b. Dalam jenis belanja yang sama atau antar jenis
belanja.
• Pengurangan atau penambahan volume output (Dalam
hal pengurangan sepanjang tidak mengganggu layanan
BLU).
(Syarat : Belanja setelah revisi).
REVISI KARENA BELANJA MELEBIHI PAGU
NAMUN MASIH DALAM AMBANG BATAS
• Penambahan pagu anggaran belanja
dan / atau volume keluaran (output)
yang sudah ada.
• Penambahan pagu anggaran belanja
keluaran (output) baru.
(Syarat : Belanja dapat mendahului revisi).
REVISI KARENA BELANJA MELEBIHI
AMBANG BATAS
• Penambahan pagu anggaran belanja
dan / atau volume keluaran (output)
yang sudah ada.
• Penambahan pagu anggaran belanja
keluaran (output) baru.
(Syarat : Belanja setelah revisi).
REVISI PENGGUNAAN SALDO AWAL KAS
UNTUK MENAMBAH PAGU BELANJA
• Penambahan pagu anggaran belanja
dan / atau volume keluaran (output)
yang sudah ada.
• Penambahan pagu anggaran belanja
keluaran (output) baru.
(Syarat : Belanja setelah revisi).
Kewenangan dan Tata Cara Revisi Anggaran…(1/4)
No.
Uraian revisi
1.
Kelebihan realisasi PNBP di atas target yang direncanakan dalam
APBN;
2.
Lanjutan pelaks. Kegiatan yg dananya bersumber dari PHLN
dan/atau PHDN;
3.
Percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN;
4.
Penerimaan HLN/HDN setelah UU APBN TA 2013 ditetapkan;
5.
Penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang;
6.
Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas
pagu APBN untuk satker BLU;
7.
Pengurangan alokasi pinjaman luar negeri;
8.
Perubahan pagu anggaran pembayaran subsidi energi;
9.
Perubahan pagu anggaran pembayaran bunga utang.
DJA
Kwl
DJPBN
Kewenangan dan Tata Cara Revisi Anggaran…(2/4)
No.
Uraian revisi
1.
Pergeseran dalam satu Keluaran, satu Kegiatan dan satu
Satker;
2.
Pergeseran antar Keluaran, satu Kegiatan dan satu Satker;
3.
Pergeseran dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama
dan antar Satker;
4.
Pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar
Satker;
5.
Pergeseran antar Kegiatan dalam satu Satker;
6.
Pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker;
7.
Pencairan blokir/tanda bintang (*);
8.
Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian inkracht;
9.
Penggunaan dana output Cadangan;
DJA
Kwl
Esl 1
KPA
Kewenangan dan Tata Cara Revisi Anggaran…(3/4)
No.
Uraian revisi
10.
Perubahan/penambahan rumusan kinerja;
11.
Perubahan komposisi pendanaan;
12.
Pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelola Belanja
Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran K/L;
13.
Pergeseran antar subbagian anggaran dalam Bagian
Anggaran 999 (BA BUN);
Ket :
= kewenangan baru;
= bersifat pengesahan;
= status quo.
DJA
Kwl
Esl 1
KPA
Kewenangan dan Tata Cara Revisi Anggaran…(4/4)
No.
Uraian revisi
1.
Ralat kode akun sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang
sama;
2.
Ralat kode KPPN;
3.
Perubahan nomenklatur bagian anggaran dan/atau satker sepanjang
kode tetap;
4.
Ralat kode nomor register PHLN/PHDN;
5.
Ralat kode kewenangan;
6.
Ralat kode lokasi;
7.
Ralat cara penarikan PHLN/PHDN;
8.
Ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan keluaran yang berbeda
antara RKA-K/L dan RKP atau hasil kesepakatan DPR-RI.
DJA
Kwl
DJPBN
Tindak Lanjut Penyelesaian Revisi
1. Revisi-revisi yang tidak perlu diterbitkan DIPA Petikan
Revisi :
 Revisi karena kesalahan administratif;
 Revisi terkait kewenangan KPA;
2. Revisi-revisi yang perlu diterbitkan DIPA Petikan Revisi :
 Revisi yg mengakibatkan pagu Satker berubah;
 Revisi terkait pencairan blokir;
 Revisi terkait perubahan/pergeseran anggaran dalam
hal pagu tetap, selain kewenangan KPA.