Transcript Kota Surabaya - Surabaya 2 Excellence

PENYUSUNAN RUP
KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2015
Direktur Perencanaan dan Monev Pengadaan
LKPP RI
Kota Surabaya
04 Desember 2014
POKOK BAHASAN
SESI 1
• KEBIJAKAN RENCANA UMUM PENGADAAN
• SiRUP DAN PROFILE SiRUP PEMPROV SULUT
• INTEGRASI MONEV ONLINE PBJP DAN
SISTMONTEP TEPPA UKP4
SESI 2
• SiRUP OPERASIONAL (SIMULASI)
• PENYEDIA VS SWAKELOLA
• PEMAKETAN
Perencanaan vs Realisasi Pemilihan Penyedia Tahun 2014
(Nasional)
Waktu, jumlah paket dan pagu dalam pelaksanaan pemilihan penyedia
masih belum sesuai dengan yang direncanakan di SiRUP
Sumber: Aplikasi SiRUP dan SPSE Per Tanggal 30 Juni 2014
SIKLUS MANAJEMEN PEMBANGUNAN
-
(1)
Perencanaan
Pagu Indikatif
Renja
Penyusunan Rencana Umum
Pengadaan
(2)
Penganggaran
(5) Monev
(4)
Pelaksanaan
RKA/KL
(POK)
Pengumunan
RUP (SiRUP)
(3)
Pengadaan
Monev Online Pengadaan
Barang dan Jasa
Pemerintah (PBJP) eMonev Pengadaan
-
e-Procrument (SPSE)
Konvensional
e-Purchasing
via e-Katalog
DASAR PELAKSANAAN RUP
1. Perpres 70 / 2012, Pasal 8 ayat (1)
a. PA memiliki tugas dan kewenangan menetapkan
Rencana Umum Pengadaan.
b. PA memiliki tugas dan kewenangan mengumumkan
secara luas Rencana Umum Pengadaan.
2. Perpres 70/2012, Pasal 112 ayat (2)
K/L/D/I wajib menayangkan RUP dan pengumuman
Pengadaan di website Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah
Daerah/ Institusi masing-masing dan Portal Pengadaan
Nasional melalui LPSE.
3. Perka LKPP No. 13 Tahun 2012 (akan diganti dengan Perka
baru, dalam proses penetapan Kepala LKPP).
FUNGSI DAN MANFAAT RUP
1. Bisnis prospek (peluang usaha);
2. Unsur perencanaan: merupakan indikator yang
dapat menentukan kapan dimulai dan
selesainya proses pengadaan;
3. Unsur pengendalian dalam proses pengadaan
barang/jasa;
4. Sebagai awal dari proses pengadaan;
5. Mendukung UU no 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.
6. Mendukung INPRES No.2 Tahun 2014 tentang
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Definisi RUP
Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah kegiatan yang
terdiri
dari
identifikasi
kebutuhan
barang/jasa
yang
diperlukan K/L/D/I, penyusunan dan penetapan rencana
penganggaran
sampai
dengan
penyusunan
(Kerangka Acuan Kerja)
Perka LKPP No. 12 Tahun 2011
KAK
Catatan
Tujuan Pengadaan Mendapatkan B/J :
• Tepat Kualitas;
• Tepat Kuantitas;
• Tepat Waktu;
• Tepat Harga;
• Tepat Sumber.
RUP membantu dalam peningkatan efisiensi dan
optimalisasi mencapai tujuan pengadaan
Menselaraskan Tujuan Pengadaan dan
Program Kerja Pemerintah.
Penyusunan RUP dan hubungannya
dengan Penyusunan RKA-K/L/D/I
Penyusunan RUP dan hubungannya
dengan Penyusunan RKA-SKPD
Proses Penyusunan RUP
1
2
3
Identifikasi
Kebutuhan
Rencana
Penganggaran
Kebijakan Umum
Pengumuman
RUP
KAK
5
4
Proses RUP :
Identifikasi Kebutuhan
1. PA mengidentifikasi kebutuhan real instansinya
masing-masing;
2. Kebutuhan real adalah kebutuhan barang/jasa pada
tahun n +1 dikurangi ketersediaan barang/jasa;
3. Hasil identifikasi kebutuhan riil barang/jasa pada poin
2 di atas dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran
K/L/D/I
untuk
DPR/DPRD.
pembahasan
dan
penetapan
di
Proses RUP :
Penyusunan Dan Penetapan Anggaran
PA
menyusun
dan
menetapkan
rencana
anggaran
barang/jasa, biaya pendukung (biaya pemasangan, biaya
transportasi, biaya pelatihan, dll), biaya administrasi (biaya
pengumuman
pengadaan,
honorarium,
biaya
survei
lapangan/pasar, biaya penggandaan dokumen pengadaan,
dll) dan lain-lain sesuai dengan peraturan.
Proses RUP :
Penetapan Kebijakan Umum
Pemaketan Pekerjaan :
• Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan
memperluas kesempatan usaha bagi Usaha Mikro dan
Usaha Kecil serta Koperasi Kecil tanpa mengabaikan
prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem,
kualitas dan kemampuan teknis;
• Paket pengadaan s.d. Rp. 2,5 miliar diperuntukkan bagi
Usaha Mikro dan Usaha kecil serta Koperasi Kecil
kecuali untuk paket pengadaan yang menuntut
kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha
Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
• Dilarang menyatukan atau memusatkan kegiatan yang
menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya
seharusnya dilakukan di daerah/lokasi masing-masing
Penetapan Kebijakan Umum (lanjutan)
• Dilarang
•
•
menyatukan/menggabungkan
beberapa
paket
pengadaan
menurut
sifat
dan
jenis
pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran
nilainya yang seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro
dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
Dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi
beberapa paket dengan maksud untuk menghindari
pelelangan;
Dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau
prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau
dengan pertimbangan yang tidak obyektif.
Penetapan Kebijakan Umum (lanjutan)
Kebijakan Umum Tentang Cara Pengadaan :
• Melalui swakelola yang merupakan kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa yang direncanakan,
dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I
sebagai penanggung jawab anggaran, instansi
pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat
pelaksana swakelola dengan menggunakan
tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar; atau;
• Melalui penyedia barang/jasa baik sebagai
badan usaha maupun perorangan.
Penetapan Kebijakan Umum (lanjutan)
Kebijakan Umum tentang Organisasi Pengadaan :
• Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala
Daerah/Pimpinan Institusi membentuk organisasi
pengadaan yang terdiri dari PPK, ULP/Pejabat
Pengadaan, PPHP dan tim lainnya yang
dibentuk sesuai dengan kebutuhan;
• Untuk menunjang pelaksanaan
kontes/sayembara, Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi
menetapkan tim juri/tim ahli.
Proses RUP : Penyusunan KAK
PA
menyusun
KAK
yang
mendukung
pelaksanaan
kegiatan/pekerjaan yang sekurang-kurangnya memuat :
• Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi
latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi kegiatan,
sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang
diperlukan;
• Waktu yang diperlukan dalam melaksanakan
kegiatan/pekerjaan tersebut mulai dari pengumuman,
rencana pengadaan sampai dengan penyerahan
barang/jasa;
• Spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan;
dan
• Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk
kewajiban pajak yang harus dibebankan pada
kegiatan tersebut.
Proses RUP : Pengumuman RUP
•
•
•
PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa di
masing-masing K/L/D/I secara terbuka kepada masyarakat luas
setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh
DPR/DPRD sebelum pengumuman pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa oleh ULP;
K/L/D/I
mengumumkan
Rencana
Umum
Pengadaan
Barang/Jasa pada tahun anggaran berjalan yang kontraknya
akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang;
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2 di
atas, sekurang-kurangnya berisi:

nama dan alamat PA;

paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;

lokasi pekerjaan; dan

perkiraan nilai pekerjaan.
Sistem Informasi
Rencana Umum Pengadaan
APA ITU SiRUP?
1. SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana/alat untuk
mengumumkan RUP;
2. SiRUP akan mempermudah PA/KPA dalam mengumumkan RUP
pada setiap Satker/SKPD;
3. SiRUP berfungsi meningkatkan layanan publik terkait RUP;
4. Menjadi salah satu media atau sarana bagi masyarakat luas dalam
mengakses informasi Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional;
5. Mulai tahun 2015, paket-paket pekerjaan yang tidak diumumkan di
SiRUP maka proses tendernya tidak dapat lakukan melalui SPSE (eproc)
Surat Edaran Kepala LKPP
Perihal :
Kewajiban Mengumumkan
Rencana Umum Pengadaan (RUP)
Tahun Anggaran 2015 dengan
Menggunakan SiRUP
Pemanfaatan SiRUP (Nasional)
No.
K/L/D/I
Total K/L/D/I
Penggunaan SiRUP PerJuni 2014
Jumlah
%
Penggunaan SiRUP PerOktober 2014
Jumlah
%
1
Kementerian/Lembaga
91
64
74%
68
75%
2
Provinsi
34
33
97%
33
97%
3
Kabupaten/Kota
500
421
83%
431
86%
Sumber: Aplikasi SiRUP Per Tanggal 27 Oktober 2014
Alokasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa
Kota Surabaya T.A 2014
No.
Jenis Belanja
Pagu (Rp)
%
1
Belanja Pengadaan
4.427.803.009.362,00
66,72%
2
Belanja Non Pengadaan
2.208.383.498.896,00
33,28%
Total Anggaran
6.636.186.508.258,00
Sumber : Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu (APBD T.A 2014)
LKPP
SiRUP Kota Surabaya Tahun Anggaran 2014
Progres Pengumuman RUP (SiRUP)
No.
Informasi
Pagu (Rp)
1
Belanja Pengadaan
4.427.803.009.362,00
2
Pengumuman RUP (SiRUP)
4.139.060.392.734,00
3
Belum Diumumkan
228.742.616.628,00
Sumber : SIRUP per 2 Desember 2014 dan
Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu (APBD T.A 2014)
LKPP
SiRUP Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2014
Perbandingan Penyedia dan Swakelola
No.
Pengumuman RUP (SiRUP)
Pagu (Rp)
%
1
Penyedia
1.665.612.950.229,00
40%
2
Swakelola
2.473.447.442.505,00
60%
Sumber : SiRUP 2 Desember 2014
LKPP
Rekap SiRUP
Kota Surabaya TA 2014
Rekapitulasi
Sumber : SiRUP 2 Desember 2014
LKPP
Profil SiRUP SKPD di Lingkungan
Kota Surabaya
Sumber Data SiRUP sampai Triwulan III
• Jumlah SKPD : 72
• Jumlah SKPD aktif di SiRUP : 72
Profil SiRUP SKPD di Lingkungan
Kota Surabaya – Tabel Hal 1
SKPD di Lingkungan
Kota Surabaya
Kota Surabaya
Penyedia
Paket
Swakelola
Pagu (Rp.)
Paket
Pagu (Rp.)
Total
Paket
Pagu (Rp.)
3443
1.665.612.950.229,00
1040
2.473.447.442.505,00
4483
4.139.060.392.734,00
BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
14
4.247.990.230,00
10
17.355.244.218,00
24
21.603.234.448,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
9
1.184.045.940,00
17
14.804.120.911,00
26
15.988.166.851,00
26
3.456.161.727,00
11
19.031.725.012,00
37
22.487.886.739,00
14
1.429.817.848,00
10
6.123.305.398,00
24
7.553.123.246,00
17
5.288.411.517,00
18
10.420.066.776,00
35
15.708.478.293,00
13
2.189.025.922,00
19
24.365.044.523,00
32
26.554.070.445,00
29
2.237.356.880,00
22
11.883.475.446,00
51
14.120.832.326,00
20
1.186.067.630,00
6
5.308.738.109,00
26
6.494.805.739,00
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
1
743.242.500,00
5
6.810.499.727,00
6
7.553.742.227,00
BAGIAN HUKUM
0
0,00
7
4.104.128.198,00
7
4.104.128.198,00
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BADAN KOORDINASI PELAYANAN DAN
PENANAMAN MODAL
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KELUARGA BERENCANA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOTA
BAGIAN BINA PROGRAM
Sumber Data: SiRUP (Triwulan III)
Profil SiRUP SKPD di Lingkungan
Kota Surabaya – Tabel Hal 2
SKPD di Lingkungan
Kota Surabaya
Penyedia
Paket
Swakelola
Pagu (Rp.)
Paket
Pagu (Rp.)
Total
Paket
Pagu (Rp.)
BAGIAN KERJASAMA
1
34.970.000,00
8
12.248.610.829,00
9
12.283.580.829,00
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
0
0,00
5
1.314.219.946,00
5
1.314.219.946,00
10
462.294.780,00
10
1.560.857.993,00
20
2.023.152.773,00
9
786.922.100,00
9
3.548.698.195,00
18
4.335.620.295,00
2
107.446.990,00
4
1.338.435.031,00
6
1.445.882.021,00
BAGIAN PERLENGKAPAN
98
46.023.420.708,00
9
14.909.312.042,00
107
60.932.732.750,00
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
35
3.946.472.660,00
4
27.997.287.026,00
39
31.943.759.686,00
235
280.488.146.655,00
26
37.974.705.173,00
261
318.462.851.828,00
45
37.363.383.821,00
10
23.945.401.155,00
55
61.308.784.976,00
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
404
178.169.424.960,00
22
246.485.922.159,00
426
424.655.347.119,00
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
22
2.263.859.658,00
18
24.878.663.419,00
40
27.142.523.077,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
14
4.925.471.833,00
7
8.630.809.578,00
21
13.556.281.411,00
BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI
DAERAH
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN USAHA
DAERAH
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
DINAS KEBAKARAN
Sumber Data: SiRUP (Triwulan III)
Profil SiRUP SKPD di Lingkungan
Kota Surabaya – Tabel Hal 3
SKPD di Lingkungan
Kota Surabaya
Penyedia
Paket
Pagu (Rp.)
Swakelola
Paket
Pagu (Rp.)
Total
Paket
Pagu (Rp.)
DINAS KESEHATAN
94
42.541.075.178,00
21
402.225.649.533,00
115
444.766.724.711,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
69
18.502.447.021,00
17
9.345.528.512,00
86
27.847.975.533,00
37
11.786.786.451,00
15
8.495.295.916,00
52
20.282.082.367,00
1446
703.969.362.531,00
32
207.341.387.530,00
1478
911.310.750.061,00
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
91
17.469.539.685,00
19
48.577.481.786,00
110
66.047.021.471,00
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN
40
14.214.397.579,00
16
21.107.482.966,00
56
35.321.880.545,00
DINAS PENDIDIKAN
81
51.888.918.386,00
31
435.182.291.544,00
112
487.071.209.930,00
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN
TANAH
97
14.255.495.300,00
24
222.052.059.667,00
121
236.307.554.967,00
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
34
10.829.788.014,00
15
16.507.822.908,00
49
27.337.610.922,00
198
116.819.873.793,00
21
49.406.591.163,00
219
166.226.464.956,00
DINAS PERTANIAN
66
8.584.266.437,00
18
12.811.944.159,00
84
21.396.210.596,00
DINAS SOSIAL
23
4.698.282.531,00
18
125.063.185.482,00
41
129.761.468.013,00
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
PEMATUSAN
DINAS PERHUBUNGAN
Sumber Data: SiRUP (Triwulan III)
Profil SiRUP SKPD di Lingkungan
Kota Surabaya – Tabel Hal 4
SKPD di Lingkungan
Kota Surabaya
DINAS TENAGA KERJA
Penyedia
Paket
Swakelola
Pagu (Rp.)
Paket
Pagu (Rp.)
Total
Paket
Pagu (Rp.)
32
12.240.242.540,00
14
10.467.725.871,00
46
22.707.968.411,00
INSPEKTORAT
0
0,00
8
4.577.329.331,00
8
4.577.329.331,00
KANTOR KETAHANAN PANGAN
0
0,00
6
1.514.014.481,00
6
1.514.014.481,00
KECAMATAN ASEMROWO
0
0,00
15
3.998.125.733,00
15
3.998.125.733,00
KECAMATAN BENOWO
0
0,00
15
4.234.134.282,00
15
4.234.134.282,00
KECAMATAN BUBUTAN
2
231.523.975,00
15
5.484.326.362,00
17
5.715.850.337,00
KECAMATAN BULAK
0
0,00
15
4.117.451.500,00
15
4.117.451.500,00
KECAMATAN DUKUH PAKIS
1
62.000.000,00
14
3.901.438.767,00
15
3.963.438.767,00
KECAMATAN GAYUNGAN
2
122.794.773,00
14
3.726.086.390,00
16
3.848.881.163,00
KECAMATAN GENTENG
1
122.000.000,00
15
5.102.081.082,00
16
5.224.081.082,00
KECAMATAN GUBENG
1
104.000.000,00
16
6.008.602.355,00
17
6.112.602.355,00
KECAMATAN GUNUNG ANYAR
1
70.180.000,00
14
3.930.858.545,00
15
4.001.038.545,00
Sumber Data: SiRUP (Triwulan III)
Profil SiRUP SKPD di Lingkungan
Kota Surabaya – Tabel Hal 5
SKPD di Lingkungan
Kota Surabaya
Penyedia
Paket
Pagu (Rp.)
Swakelola
Paket
Pagu (Rp.)
Total
Paket
Pagu (Rp.)
KECAMATAN JAMBANGAN
1
57.200.000,00
14
3.671.360.503,00
15
3.728.560.503,00
KECAMATAN KARANGPILANG
1
58.000.000,00
14
3.693.299.757,00
15
3.751.299.757,00
KECAMATAN KENJERAN
1
76.000.000,00
14
4.444.683.273,00
15
4.520.683.273,00
KECAMATAN KREMBANGAN
1
96.000.000,00
15
4.607.150.890,00
16
4.703.150.890,00
KECAMATAN LAKARSANTRI
1
62.000.000,00
16
4.592.566.946,00
17
4.654.566.946,00
KECAMATAN MULYOREJO
4
123.229.698,00
16
5.396.429.959,00
20
5.519.659.657,00
KECAMATAN PABEAN CANTIAN
1
104.000.000,00
15
5.010.345.178,00
16
5.114.345.178,00
KECAMATAN PAKAL
1
68.000.000,00
15
4.563.966.995,00
16
4.631.966.995,00
KECAMATAN RUNGKUT
1
160.600.000,00
16
5.719.424.185,00
17
5.880.024.185,00
KECAMATAN SAMBIKEREP
1
76.000.000,00
14
3.954.946.546,00
15
4.030.946.546,00
KECAMATAN SAWAHAN
1
149.600.000,00
16
6.537.074.104,00
17
6.686.674.104,00
KECAMATAN SEMAMPIR
1
142.000.000,00
15
5.585.672.451,00
16
5.727.672.451,00
Sumber Data: SiRUP (Triwulan III)
Profil SiRUP SKPD di Lingkungan
Kota Surabaya – Tabel Hal 6
SKPD di Lingkungan
Kota Surabaya
Penyedia
Paket
Swakelola
Pagu (Rp.)
Paket
Pagu (Rp.)
Total
Paket
Pagu (Rp.)
KECAMATAN SIMOKERTO
2
210.654.565,00
15
4.960.829.906,00
17
5.171.484.471,00
KECAMATAN SUKOLILO
9
289.905.811,00
17
5.897.582.461,00
26
6.187.488.272,00
KECAMATAN SUKOMANUNGGAL
1
72.000.000,00
16
4.816.318.072,00
17
4.888.318.072,00
KECAMATAN TAMBAKSARI
1
156.000.000,00
18
7.014.408.833,00
19
7.170.408.833,00
KECAMATAN TANDES
1
102.000.000,00
16
5.073.354.105,00
17
5.175.354.105,00
KECAMATAN TEGALSARI
1
96.000.000,00
15
5.149.886.218,00
16
5.245.886.218,00
KECAMATAN TENGGILIS MEJOYO
0
0,00
15
3.809.994.703,00
15
3.809.994.703,00
KECAMATAN WIYUNG
1
70.600.000,00
14
3.496.685.037,00
15
3.567.285.037,00
KECAMATAN WONOCOLO
2
166.881.629,00
15
4.671.724.945,00
17
4.838.606.574,00
KECAMATAN WONOKROMO
1
116.000.000,00
16
6.576.527.061,00
17
6.692.527.061,00
RSUD BHAKTI DHARMA HUSADA
37
29.393.798.962,00
9
27.780.403.661,00
46
57.174.202.623,00
RSUD DR. MOHAMAD SOEWANDIE
31
27.355.783.211,00
10
106.814.433.342,00
41
134.170.216.553,00
Sumber Data: SiRUP (Triwulan III)
Profil SiRUP SKPD di Lingkungan
Kota Surabaya – Tabel Hal 7
SKPD di Lingkungan
Kota Surabaya
Penyedia
Paket
Pagu (Rp.)
Swakelola
Paket
Pagu (Rp.)
Total
Paket
Pagu (Rp.)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3
432.212.800,00
7
21.220.829.229,00
10
21.653.042.029,00
SEKRETARIAT DPRD
4
931.575.000,00
12
68.169.377.416,00
16
69.100.952.416,00
Sumber Data: SiRUP (Triwulan III)
INTEGRASI
MONEV ONLINE PBJP
DAN
SISTMONTEP TEPPA UKP4
Peta hubungan berbagai inisiatif TEPPA untuk menjawab masalah pelaksanaan anggaran dalam
konteks keberlangsungannya pasca Oktober …
(1) Inisiatif TEPPA
Pilot project
Roadshow
Advokasi
Sismontep
Anugerah TEPPA
Konsultasi
Debottlenecking
Inisiatif Lainnya
(2)
Pengalihan ke
poin (3) Jika
TEPPA
dibubarkan
(3) Kementerian
Lembaga (K/L)
SIKLUS MANAJEMEN PEMBANGUNAN
-
(1)
Perencanaan
Pagu Indikatif
Renja
Penyusunan Rencana Umum
Pengadaan
(2)
Penganggaran
(5) Monev
RKA/KL
(POK)
Pengumunan
RUP (SiRUP)
SISMONTEP
TEPPA
(4)
Pelaksanaan
(3)
Pengadaan
Monev Online Pengadaan
Barang dan Jasa
Pemerintah (PBJP) eMonev Pengadaan
-
e-Procrument (SPSE)
Konvensional
e-Purchasing
via e-Katalog
MONITORING DAN EVALUASI PBJP
a. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
PBJP, mulai dari pengumuman RUP, proses
pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak;
b. Mengevaluasi pelaksanaan PBJP secara
menyeluruh terkait pengumuman RUP, kinerja
pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan;
c. Memberikan rekomendasi untuk pemecahan
masalah yang dihadapi selama ini;
d. Menyusun langkah-langkah strategis untuk
pelaksanaan PBJP kedepan.
DASAR PELAKSANAAN MONEV PBJP
1. Perpres 70/2012, Pasal 107 huruf d
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik
bertujuan untuk mendukung proses monitoring dan
audit;
2. Perpres 70/2012, Pasal 115 ayat (2)
Pimpinan K/L/D/I wajib melaporkan secara berkala
realisasi Pengadaan Barang/Jasa kepada LKPP;
3. Perka LKPP no. 8, tentang Pelaporan Realisasi
Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 4 ayat (1)
Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan
melalui Monev Online (eMonev) PBJP
FUNGSI DAN MANFAAT EMONEV PBJP
1. Mempermudah PA/KPA dalam melaporkan Pengadaan
Barang/Jasa-nya;
2. Membantu pelaksanaan evaluasi kinerja PBJP oleh
Pimpinan K/L/D/I;
3. eMonev PBJP dapat melaporkan progres PBJP secara
bertingkat (misal: kepada Presiden (M1), Menteri (M2),
Kepala Lembaga (M2), Kepala Daerah (M2), dan/atau
Kepala SKPD/Satker (M3), PA/KPA (M4), PPK (M5masih pada tahap pengembangan).
4. Database eMonev PBJP didesain untuk dapat
mendukung pengelolaan data dan informasi Sismontep
TEPPA (UKP4).
STRUKTUR BELANJA TAHUN 2013-2014
(NASIONAL, TERMASUK DAERAH)
Komposisi Belanja
(Triliun Rp)
2500
2000
1500
1273.5
1000
786.77
500
742.9
742.9
Ruang
Lingkup
Monev
PBJP
0
Tahun 2013
Belanja Pengadaan
Ruang
Lingkup
Sismontep
828.3
828.3
Tahun 2014
Belanja Lainnya
(Triliun Rp)
Ruang
Lingkup
Monev PBJP
Sumber: Data APBN dan APBD Tahun 2013-2014 Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan dan Ditjen Keuangan
Daerah Kementerian Dalam Negeri
PERKEMBANGAN MONEV ONLINE PBJP
2010 -2011
• Mengisi formulir laporan realisasi PBJP untuk disampaikan kepada
LKPP
2012
• Aplikasi Sistem Monev Online v.1 : Data realisasi dari SPSE,
selebihnya diinput oleh Admin PA/KPA, Admin Pejabat Pengadaan,
Admin PPK, dan Admin PPHP
2013
• Aplikasi Monev Online v.2 : Data perencanaan dari SIRUP dan
data realsasi dari SPSE
• Integrasi Data Sismontep dengan Monev Online (September
2013)
2014
• Deklarasi Integrasi Monev Online V. 2 dengan SISMONTEP kepada seluruh
Pejabat Penghubung Provinsi, di Kuta Bali tgl 20 Agustus 2014
• Surat Edaran No. TEP/S-18/09/2014 tanggal 9 September 2014
• Agustus – Oktober 2014 Pengembangan Monev New Generation (NG)
KONDISI SAAT INI
ALIRAN DATA
Sumber Data:
- SIRUP
- SPSE
Proses:
Data
Warehouse
Output:
eMonev PBJP
SINERGI ANTARA SISMONTEP DENGAN MONEV LKPP
S.D 8 SEPTEMBER 2014
sinkronisasi
RUP/E-MONEV
LKPP
SISMONTEPTEPPA
K/L –Input data
9 SEPTEMBER 2014,
Surat No.TEP/S-18/09/2014
K/L –Input data
49
RUP/E-MONEV
LKPP
sinkronisasi
SISMONTEPTEPPA
PERAN TEPPA DAN LKPP
TEPPA
Terkait Pengadaan
LKPP
50
SKEMA PERBEDAAN SISMONTEP DENGAN MONEV ONLINE LKPP
Presiden
SISMONTEP
Menteri/ Kepala
Daerah
Satker/ SKPD
Sistem
Monev
Pejabat Penghubung
K/L/D/I
Datawarehouse
PA/KPA
Satker
Satker
Satker
SIRUP
ULP/
Pejabat Pengadaan
EProcurement/S
PSE
AKSES APLIKASI MONEV ONLINE
Production :
monev.lkpp.go.id
Versi Latihan :
monev.lkpp.go.id:6666
RUANG LINGKUP MONEV PBJP ONLINE
•
•
•
•
•
Struktur Anggaran
Rencana Paket Pengadaan
Progres Keuangan
Progres Fisik
Proses Pengadaan Barang dan Jasa
PARA PENGGUNA APLIKASI
•
•
•
•
Admin PPE
Pejabat Penghubung
Admin PA/KPA
Masyarakat dan Stakeholder lainnya
SMART REPORT
PERENCANAAN
 Sumber data
 Metode pengisian
56
: Aplikasi SiRUP
: Otomatis oleh Sistem
REALISASI PENGADAAN
 Sumber data
 Metode pengisian
57
: SPSE + Adjusment (Manual)
: Adjustment oleh Pejabat Penghubung/Admin PA-KPA
Laporan Monitoring Perencanaan Pengadaan Per
Provinsi
Laporan Evaluasi Pengadaan Per KLDI
Laporan M1 – Monitoring Pengadaan
Laporan M1 – Profil Pengadaan
Laporan M2 – Data Pengadaan Per KLDI
KONSEP ADJUSTMENT
Adjustment dilakukan untuk
melengkapi data-data yang tidak
tersedia secara elektronik
Adjustment dilakukan oleh:
• Admin PA/KPA pada level
Satker
• Pejabat Penghubung pada
level K/L/D/I
63
RENCANA AKSI LKPP
TERKAIT
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI PERENCANAAN DAN
MONEV
RENCANA AKSI JANGKA
PENDEK/MENENGAH LKPP
Perencanaan Kebutuhan,
Penganggaran dan
Pengumuman
• Sinkronisasi data pagu
APBN/APBD, khususnya
Belanja Barang/Jasa dan
Modal dengan RUP, melalui
Integrasi database Sistem
Perbendaharaan Anggaran
Negara (SPAN) dengan
Sistem Rencana Umum
Pengadaan (SiRUP)
• Integrasi VMS SPS4 dengan
Database Suplier SPAN
• Integrasi aplikasi SiRUP
dengan website K/L/D/I
Proses Pengadaan/Pemilihan
Penyedia
• Pengembangan aplikasi
yang dibutuhkan,
mencakup seluruh metode
dan tahapan pengadaan
(Seleksi Umum, Seleksi
Sederhana, Pemilihan
Langsung, Penunjukan
Langsung, Pengadaan
Langsung, Sayembara,
Kontes) mulai dari
Pengumuman hingga
Kontrak.
• Pengembangan aplikasi
Manajemen Proyek (PPK
for PA/KPA)
Realisasi dan Serah Terima
• Pengembangan/integrasi
Aplikasi BAST
• Sinkronisasi SPAN/KPPN
dengan aplikasi eMonev
pengadaan untuk
mendukung SISMONTEP
INTERAKSI ANTAR SISTEM
Kemenkeu (BUN)
K/L (PA)
Ap. DJA
RKAKL/DIPA
SAKPA
SIMAK
BMN
Manajemen
Keuangan
SP2D
SILABI
Data Suplayer
SPM
SPAN
SAKTI
Government Service Bus + PITA LEBAR NASIONAL
SPSE
Pusat
SPSE
Client
RUP
RUP
(Pengumuman)
Vendor Management
System
E-Tendering
SiRUP
E-Catalogue
E-Kontrak
E-Audit
E-Penunjukan Langsung
Klasifikasi B/J,, dll
Manajemen
Pengadaan
E-Purchasing
SiRUP
E-Pengadaan Langsung
PA/KPA
PPK / ULP - Pokja - Pejabat Pengadaan
K/L/D/I
PPK / PPHP
Auditor
Data Warehouse
LKPP (Pengembang SiSPNas)
RENCANA AKSI NASIONAL
TERKAIT
INTEGRASI SISTEM DATA DAN
INFORMASI PEMBANGUNAN
NASIONAL
SISTEM MONEV YANG DIKELOLA
PEMERINTAH PUSAT RI
JENIS
LAPORAN
Laporan
Triwulan
Laporan
SISMONTEP
DASAR
HUKUM
PP No.
39/2006
LINGKUP
Surat Edaran TEPPA
-
Laporan
Realiasai PBJP
Perpres
No.54/2010
dan
Perubahan
nya Perpres
No. 70/2012
Laporan
Monev
Kinerja
Penganggaran
PMK No.
249/2011
-
Rencana Penyerapan Anggaran
Rencana Capaian Fisik
Realisasi Keuangan per Output
Realisasi Fisik per Output
Kendala dan Tindak Lanjut
Struktur Anggaran
Rencana Paket Pengadaan
Progres Keuangan (Rencana dan
Realisasi)
Progres Fisik (Rencana dan Realisasi)
Proses PBJP
Pagu Pengadaan
Rencana Umum Pengadaan
Realisasi Pengadaan
Kinerja Pengadaan
- Rencana dan Realisasi Keuangan
- Rencana dan Realisasi Fisik Output
KETERANGAN
-
-
-
K/L/D/I
TERKAIT
Pada awal tahun membuat Rencana Penyerapan Anggaran, setiap Bappenas
tiga bulan menyampaikan laporan realisasi keuangan dan fisik
serta kendala dan tindak lanjut melalui aplikasi http://emonev.bappenas.go.id/
Proses pengumpulan dan penginputan data manual
Proses pengumpulan dan penginputan data manual dilakukan UKP-PPP
setiap bulan, kecuali realisasi keuangan karena aplikasi sismontep
telah terintegrasi dengan KPPN
Update data dilakukan Pejabat Penghubung masing-masing
K/L/D/I melalui web http://10.0.3.1/
- Proses dilakukan sebagian secara otomatis dengan
LKPP
memanfaatkan aplikasi lain sebagai sumber data, dimana sistem
informasi RUP sebagai sumber data rencana pengadaan dan SPSE
sebagai sumber data realiasasi pengadaan. Keterbatasan data
terkait pengadaan yang manual difasilitasi dengan memberikan
menu adjustment kepada admin disetiap SKPD/Satker masingmasing K/L/D/I
- Selain dilakukan adjustment terkait pengadaan manual (non eprocurement) admin juga melakukan update terhadap data
terkait rencana dan realisasi fisik dan fisik output melalui web
http://monev.lkpp.go.id/
- Proses pengumpulan dan penginputan data manual dilakukan Kemen
setiap bulan, kecuali realisasi keuangan karena aplikasi ini telah keu
terintergrasi dengan KPPN
- Update data dilakukan oleh Focal Point K/L/D/I melalui web
http://monev.anggaran.depkeu.go.id
KONDISI IDEAL
(RENCANA AKSI NASIONAL)
I
N
S
T
A
N
S
I
T
E
R
K
A
I
T
•Kemenkeu
•LKPP
•K/L/D/I
•Kemenkeu
•Kemendagri
DIPA/DPA
/POK
•Bappenas
•Kemenkeu
•Kemendagri
Renja K/L
RKA K/L
RKA SKPD
•Kemenkeu
•LKPP
•BPKP
•Kemendagri
Kemenkominfo
(MANTRA)
KAK
SPAN/SAK
TI
RUP, SPSE
eKatalog
SIMDA
D
A
T
A
Data warehouse/
Government
Service Bus
PITALEBAR RI
B
A
S
E
MONEV, LAPORAN
dan DASHBOARD
PEMERINTAH
PUSAT DAN
DAERAH
SISMONTEP
Triwulan/
Semester Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah
(perpres 96 tahun 2014)
Realisasi Anggaran
dan Fisik
One Data
One Map
- UKP4 (data.id)
- Bappenas
- BPS
- BIG
Kinerja
KLDI
Laporan Audit
Monitoring
Realtime untuk
sektor
Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2014 tentang
Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019
• Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) 2014-2019 bertujuan untuk
memberikan arah dan panduan strategis dalam percepatan dan perluasan
pembangunan pitalebar yang komprehensif dan terintegrasi di wilayah
Indonesia untuk periode 2014-2019 dalam rangka pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.
• RPI 2014-2019 antara lain juga berfungsi sebagai acuan bagi Menteri dan
Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk menetapkan
kebijakan sektoral dan rencana tindak dalam rangka pelaksanaan
percepatan dan pembangunan pitalebar Indonesia pada bidang tugas
masing-masing, yang termuat dalam dokumen perencanaan
pembangunan.
Perpres 96 Tahun 2014
TERIMA KASIH
Gatot Pambudhi
Direktur Perencanaan dan Monev Pengadaaan
LKPP- RI
email.: [email protected]
no hp: 085781674325