Transcript PPhPasal21.pajak
PPh Pasal 21/26
PERATURAN MENKEU NOMOR 250/PMK.03/2008 NOMOR 252/PMK.03/2008 NOMOR 254/PMK.03/2008 PERATURAN DIRJEN NOMOR PER-31/PJ/2009
PPh (Pajak Penghasilan)
Pemegang Saham Penjual Pemberi Pinjaman Ps. 23/26 Dividen Ps. 22 Pembelian Ps. 23/26/4(2) Bunga Karyawan Ps. 21 Gaji/ Upah WAJIB PAJAK Ps. 23/26 Royalti Pemilik Hak Ps. 21/23/4(2)/26 Imbalan Jasa Penyedia Jasa Ps. 23/4(2)/26 Sewa Penjualan Pembeli Pemilik Harta
PPh Pasal 21 adalah:
• Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain • Dengan nama dan dalam bentuk apapun • Sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan • Yang dilakukan orang pribadi subjek pajak dalam negeri • Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh
PPh Pasal 26 adalah:
• Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain • Dengan nama dan dalam bentuk apapun • Sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan • Yang dilakukan orang pripadi subjek pajak luar negeri • Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 UU PPh
Pengertian PPh Pasal 21/26
Pajak Penghasilan Sehubungan Dengan • Pekerjaan atau jabatan • Jasa dan Kegiatan Yang Dilakukan Subjek Pajak Orang Pribadi Atas Penghasilan Berupa : Gaji Upah Honorarium Tunjangan, dan Pembayaran lain dengan nama/bentuk apapun Subjek Pajak DN PPh Pasal 21 Subjek Pajak LN PPh Pasal 26
Pemotong PPh Pasal 21/26
• • • • • pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan yang membayarkan imbalan sehubungan dengan pekerjaan/ jasa yang dilakukan pegawai dan bukan pegawai Bendahara atau pemegang kas pemerintah yang membayarkan imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang membayar tunjangan/ jaminan hari tua uang pensiun dan Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium/pembayaran/imbalan : – sehubungan dengan jasa/kegiatan yang dilakukan SP OP DN, termasuk tenaga ahli – sehubungan dengan kegiatan/jasa yang dilakukan oleh SP OP LN – kepada peserta pendidikan, pelatihan dan magang Penyelenggara kegiatan yang membayar hadiah atau penghargaan kepada berkenaan dengan suatu kegiatan honorarium, WP OP DN
Tidak Termasuk Pemberi Kerja Sebagai Pemotong PPh Pasal 21/26 • Kantor perwakilan negara asing • Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan • Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI •
• •
Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, THT, JHT, termasuk ahli warisnya Bukan pegawai : – Tenaga ahli – Seniman/pekerja seni, pembawa acara – Olahragawan – Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator – Pengarang, peneliti, penerjemah – Pemberi jasa dalam segala bidang – Agen iklan – Pengawas dan pengelola proyek – Pembawa pesanan/yang menemukan langganan/perantara – Petugas penjaja barang dagangan – Petugas dinas luar asuransi – Distributor MLM, Direct Selling Peserta kegiatan – Peserta perlombaan – Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja – Peserta/anggota kepanitiaan – Peserta pendidikan, pelatihan dan magang – Peserta kegiatan lainnya
Tidak Termasuk Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26 • Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang2 yang diperbantukan kepada mereka yg bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat : – Bukan WNI – Di Indonesia tidak ada penghasilan lain – Ada perlakuan timbal balik • Pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan Menkeu, dengan syarat : – Bukan WNI – Tidak menjalankan usaha/kegiatan/ pekerjaan lain utk memperoleh penghasilan di Indonesia
Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26 • Penghasilan
baik teratur maupun tidak teratur • Penghasilan Penerima Pensiun secara teratur • Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan sehubungan pensiun yang diterima sekaligus
• Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas
• Imbalan kepada bukan pegawai • Imbalan kepada peserta kegiatan
Tidak Dipotong PPh Pasal 21 • Pembayaran • Natura/kenikmatan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan bea siswa dari Wajib Pajak atau Pemerintah • Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menkeu, iuran THT/JHT, yang dibayar pemberi kerja • Zakat/sumbangan wajib keagamaan dari badan / lembaga yang dibentuk / disahkan pemerintah sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan • Bea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh (
beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (246/PMK.03/2008 ))
BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) Tahun 2009 Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Rp 15.840.000
Rp 1.320.000
UNTUK DIRI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAMBAHAN UNTUK WAJIB PAJAK KAWIN Rp 1.320.000
TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KELUARGA SEDARAH SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SERTA ANAK ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN SEPENUHNYA MAKSIMAL 3 ORANG PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU AWAL BAGIAN TAHUN KALENDER
BESARNYA PTKP PER BULAN Tahun 2009 Rp 1.320.000
Rp 110.000
Rp 110.000
UNTUK DIRI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAMBAHAN UNTUK WAJIB PAJAK KAWIN TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KELUARGA SEDARAH SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SERTA ANAK ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN SEPENUHNYA MAKSIMAL 3 ORANG PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU AWAL BAGIAN TAHUN KALENDER
PTKP UTK KARYAWATI STATUS KAWIN STATUS KAWIN SUAMI TDK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN STATUS TDK KAWIN HANYA UTK DIRI SENDIRI - UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - STATUS KAWIN - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG - UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG SYARAT: MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN
TARIF Pasal 17 OP
Ps. 17 UU PPh LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK TARIF SAMPAI DENGAN Rp 50 JUTA DI ATAS Rp 50 JUTA SAMPAI DENGAN Rp 250 JUTA DIATAS Rp 250 JUTA SAMPAI DENGAN Rp 500 JUTA 5% 15% 25% DI ATAS Rp 500 JUTA 30%
PPh Pasal 21 : Pegawai Tetap & Penerima Pensiun Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Gaji, Tunjangan, Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja Penerima Pensiun Uang Pensiun Bulanan Dikurangi Dengan
1. Biaya Jabatan
, 5% dari pengh. Bruto maks. Rp6.000.000 per tahun atau Rp500.000 per bulan
2. Iuran pensiun
, THT/JHT yang dibayar sendiri Dikurangi Dengan
1. Biaya Pensiun
, 5% dari pengh. Bruto maks. Rp2.400.000 per tahun atau Rp200.000 per bulan PENGHASILAN NETO Dikurangi : PTKP Penghasilan Kena Pajak Dikenakan Tarif Pasal 17
Iuran Pensiun Vs Premi Asuransi
Iuran Pensiun Premi asuransi Dibayar Sendiri Dibayar Pemberi Kerja Pengurang Bukan Pengurang Bukan Objek PPh Objek PPh
Penghitungan PPh Pasal 21
yang harus dipotong setiap masa
Setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir Masa Pajak terakhir Tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama satu tahun PENGHASILAN TERATUR PENGHASILAN TIDAK TERATUR Selisih antara PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama satu tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan PPh yang telah dipotong masa-masa sebelumnya dalam tahun ybs.
Jumlah penghasilan teratur dalam satu bulan dikalikan 12 ditambah jumlah penghasilan tidak teratur Jumlah penghasilan teratur dalam satu bulan dikalikan 12
PPh Pasal 21
yang harus dipotong setiap masa, kecuali masa pajak terakhir
Tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama satu tahun PENGHASILAN TERATUR Jumlah penghasilan teratur dalam satu bulan dikalikan 12 PENGHASILAN TIDAK TERATUR Jumlah penghasilan teratur dalam satu bulan dikalikan 12 ditambah jumlah penghasilan tidak teratur
PPH PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG
PENGHASILAN TERATUR PENGHASILAN TIDAK TERATUR Jumlah PPh Terutang Dibagi 12
Selisih PPh Terutang Atas Penghasilan Teratur dan Tidak Teratur dengan PPh Terutang Atas Penghasilan Teratur
Contoh Perhitungan : Pegawai Tetap Gaji Bulanan
Ahmad Zakaria pada tahun 2009 bekerja pada perusahaan PT Zamrud Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp 2.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00. Ahmad menikah tetapi belum mempunyai anak. Penghitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :
Gaji sebulan Pengurangan : 1. Biaya Jabatan 5% x 2,500,000 2. Iuran pensiun Rp Penghasilan Neto sebulan Rp 2,500,000 125,000 100,000 Rp Rp 225,000 2,275,000 Penghasilan Neto setahun 12 x 2,275,000 PTPK Setahun WP Sendiri Rp Tambahan WP Kawin Rp Tanggungan 15,840,000 1,320,000 Pengh. Kena Pajak setahun PPh Pasal 21 setahun 5% x 10,140,000 PPh Pasal 21 sebulan 507,000 : 12 Rp Rp 507,000 42,250
Contoh Perhitungan : Pegawai Tetap Gaji Bulanan (2)
Bambang Yuliawan pegawai pada perusahaan PT Yasa Buana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp 2.000.000,00. PT Yasa Buana mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Yasa Buana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Bambang Yuliawan membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Yasa Buana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Yasa Buana membayar iuran pensiun untuk Bambang Yuliawan ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebeasr Rp 100.000,00, sedangkan Bambang Yuliawan membayar iuran pensiun sebesar Rp 50.000,00.
Penghitungan PPh Pasal 21
Contoh Perhitungan : Pegawai Tetap Gaji Bulanan (2) Gaji sebulan Premi Jaminan Kecelakaan Kerja Premi Jaminan Kematian Penghasilan Bruto Pengurangan : 1. Biaya Jabatan 5% x 2,016,000 2. Iuran pensiun 3. Iuran Jaminan Hari Tua Rp 100,800 50,000 40,000 Rp 2,000,000 10,000 6,000 2,016,000 Rp Rp 190,800 1,825,200 Penghasilan Neto sebulan Penghasilan Neto setahun 12 x 1,825,200 PTKP Setahun WP Sendiri Rp Tambahan WP Kawin Rp Tanggungan 15,840,000 1,320,000 Pengh. Kena Pajak setahun Pembulatan PPh Pasal 21 setahun 5% x 4,742,000 PPh Pasal 21 sebulan 237,100 : 12 Rp 4,742,400 4,742,000 Rp Rp 237,100 19,758
Contoh Perhitungan : Pegawai Tetap Karyawati Kawin Endang Vidyawati adalah seorang karyawati dengan status menikah tanpa anak, bekerja pada PT Ventura Entiti dengan gaji sebulan sebesar Rp 2.500.000,00. Endang Vidyawati membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 50.000,00 sebulan. Berdasarkan surat keterangan dari Pemda tempat Endang Vidyawati berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun.
Rp 2,500,000 Gaji sebulan Pengurangan : 1. Biaya Jabatan 5% x 2,500,000 Maksimum Iuran pensiun Rp Rp Penghasilan Neto sebulan 125,000 50,000 Rp Rp 175,000 2,325,000 Penghasilan Neto setahun 12 x 2,325,000 PTKP Setahun WP Sendiri Tambahan WP Kawin Rp Tanggungan Rp Rp Pengh. Kena Pajak setahun PPh Pasal 21 setahun 5% x 10,740,000 PPh Pasal 21 sebulan 537,000 : 12 Rp Rp Rp 27,900,000 15,840,000 1,320,000 Rp Rp 17,160,000 10,740,000 537,000 44,750
Contoh Perhitungan : Pegawai Tetap, Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, THR, Bonus, Premi dan Sejenisnya Joko Qurnain (tidak kawin) bekerja pada PT Qolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp 2.000.000,00 sebulan. Dalam tahun yang bersangkutan Joko menerima bonus sebesar Rp 5.000.000,00. Setiap bulannya Joko membayar iuran pensiun ke dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 60.000,00 Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah : A. PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus : Gaji Setahun (12xRp2.000.000,00) Bonus Rp Rp Rp 24,000,000 5,000,000 29,000,000 Pengurangan : 1. Biaya Jabatan 5% x 29,000,000 Maksimum 2. Iuran pensiun Rp Rp 1,450,000 720,000 Penghasilan Neto setahun PTKP Setahun WP Sendiri Rp 15,840,000 Rp Rp 2,170,000 26,830,000 Pengh. Kena Pajak setahun PPh Pasal 21 setahun 5% x 10,990,000 Rp Rp 15,840,000 10,990,000 Rp
549,500
Contoh Perhitungan : Pegawai Tetap, Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, THR, Bonus, Premi dan Sejenisnya Joko Qurnain (tidak kawin) bekerja pada PT Qolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp 2.000.000,00 sebulan. Dalam tahun yang bersangkutan Joko menerima bonus sebesar Rp 5.000.000,00. Setiap bulannya Joko membayar iuran pensiun ke dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 60.000,00 Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah : B. PPh Pasal 21 atas Gaji : Gaji Setahun (12xRp2.000.000,00) Pengurangan : 1. Biaya Jabatan 5% x 24,000,000 2. Iuran pensiun Rp 1,200,000 720,000 Rp 24,000,000 Penghasilan Neto setahun Rp Rp 1,920,000 22,080,000 PTKP Setahun WP Sendiri Rp 15,840,000 Pengh. Kena Pajak setahun Rp Rp 15,840,000 6,240,000 PPh Pasal 21 setahun 5% x 6,240,000 Rp
312,000
C. PPh Pasal 21 atas Bonus : Rp 549.500,00 – Rp312.000,00 = Rp 237.500,00
Contoh Perhitungan : PPh Pasal 21 Bulan Desember Jaka Lelana, status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan keluarga, bekerja pada PT Lazuardi Internusa dengan memperoleh gaji dan tunjangan setiap bulan sebesar Rp 5.500.000,00, dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada perusahaan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp 200.000,00. Mulai bulan Juli 2009, Jaka Lelana memperoleh kenaikan penghasilan tetap setiap bulan menjadi sebesar Rp 7.000.000,00 PPh Pasal 21 Januari – Juni 2009 : Gaji dan tunjangan sebulan Rp 5,500,000 Pengurangan : 1. Biaya Jabatan 5% x 5,500,000 2. Iuran pensiun Rp 275,000 200,000 Rp Rp 475,000 5,025,000 Penghasilan Neto sebulan Penghasilan Neto setahun 12 x 5,025,000 PTKP Setahun WP Sendiri Rp 15,840,000 Pengh. Kena Pajak setahun Pembulatan PPh Pasal 21 setahun 5% x 44,460,000 PPh Pasal 21 sebulan Rp 44,460,000 2,223,000
Contoh Perhitungan : PPh Pasal 21 Bulan Desember Jaka Lelana, status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan keluarga, bekerja pada PT Lazuardi Internusa dengan memperoleh gaji dan tunjangan setiap bulan sebesar Rp 5.500.000,00, dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada perusahaan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp 200.000,00. Mulai bulan Juli 2009, Jaka Lelana memperoleh kenaikan penghasilan tetap setiap bulan menjadi sebesar Rp 7.000.000,00 PPh Pasal 21 Juli – Nopember 2009 : Gaji dan tunjangan sebulan Rp 7,000,000 Pengurangan : 1. Biaya Jabatan 5% x 7,000,000 2. Iuran pensiun Rp 350,000 200,000 Rp Rp 550,000 6,450,000 Penghasilan Neto sebulan Penghasilan Neto setahun 12 x 6,450,000 PTKP Setahun WP Sendiri Rp 15,840,000 Pengh. Kena Pajak setahun Pembulatan PPh Pasal 21 setahun 5% x 50.000.000 + 15% x 11.560.000
PPh Pasal 21 sebulan 4,234,000 : 12 Rp Rp 61,560,000 4,234,000 352,833
Contoh Perhitungan : PPh Pasal 21 Bulan Desember Jaka Lelana, status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan keluarga, bekerja pada PT Lazuardi Internusa dengan memperoleh gaji dan tunjangan setiap bulan sebesar Rp 5.500.000,00, dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada perusahaan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp 200.000,00. Mulai bulan Juli 2009, Jaka Lelana memperoleh kenaikan penghasilan tetap setiap bulan menjadi sebesar Rp 7.000.000,00 PPh Pasal 21 Bulan Desember 2009 : Penghasilan setahun (6 x Rp5.500.000) + (6 x Rp7.000.000) Rp 75,000,000 Pengurangan : 1. Biaya Jabatan 5% x 75,000,000 2. Iuran pensiun Rp 3,750,000 2,400,000 Penghasilan Neto PTKP Setahun WP Sendiri Rp 15,840,000 Rp Rp 6,150,000 68,850,000 Pengh. Kena Pajak Pembulatan PPh Pasal 21 5% x 50.000.000 + 15% x 3.010.000
PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d. Nop 09 (6 x Rp185.250) + (5 x Rp352.833) PPh Pasal 21 yg harus dipotong bulan Des 09 Rp Rp 15,840,000 53,010,000 53,010,000 Rp 2,951,500 Rp Rp 2,875,365 76,135
PPh Pasal 21 : Pegawai Tidak Tetap
Upah Harian, Mingguan, Satuan, Borongan, Uang Saku Harian, Mingguan Upah Sehari ≤ 150.000
> 150.000
Tidak Dipotong PPh Dikurangi 150.000
Dipotong PPh 5% > 1.320.000 sebulan Upah sehari dikurangi PTKP sehari Tarif PPh 21 : 5% Diperhitungkan PPh 21 Yang Telah Dipotong Tarif Pasal 17 Diterapkan Jika Penghasilan Kumulatif Sebulan Melebihi PTKP sebulan untuk diri sendiri (= Rp 1.320.000) Dibayarkan Bulanan Disetahunkan Dikurangi PTKP Setahun Penghasilan Kena Pajak Dikenakan Tarif Ps 17 PPh Ps 21 Setahun Dibagi 12 PPh Pasal 21 Sebulan
PPh Pasal 21 :
Bukan Pegawai TENAGA AHLI
PENGACARA AKUNTAN ARSITEK DOKTER KONSULTAN NOTARIS PENILAI AKTUARIS
TARIF PS. 17 ATAS KUMULATIF 50% DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO BUKAN TENAGA AHLI •
PEMAIN MUSIK DAN SENIMAN LAINNYA
•
OLAHRAGAWAN
•
PENASIHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH, PENYULUH DAN MODERATOR
•
PENGARANG, PENELITI DAN PENTERJEMAH
•
PEMBERI JASA DALAM SEGALA BIDANG
•
AGEN IKLAN
•
PENGAWAS ATAU PENGELOLA PROYEK
•
PEMBAWA PESANAN, YG MENEMUKAN LANGGANAN ATAU PERANTARA
•
PETUGAS PENJAJA BARANG DAGANGAN
•
PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI
•
DISTRIBUTOR MLM/DIRECT SELLING
PPh Pasal 21 :
Bukan Pegawai Yang Bukan Tenaga Ahli MENERIMA IMBALAN BERKESINAMBUNGAN MENERIMA IMBALAN TIDAK BERKESINAMBUNGAN
MEMILIKI NPWP DAN HANYA MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI HUBUNGAN KERJA DAN TIDAK MEMPEROLEH PENGHASILAN LAINNYA?
YA TIDAK PPH PASAL 21 TARIF PASAL 17 ATAS :
KUMULATIF PKP (PENGH. BRUTO – PTKP) KUMULATIF PENGHASILAN BRUTO PENGHASILAN BRUTO
PPh Pasal 21 :
Peserta Kegiatan TARIF PS. 17 DITERAPKAN ATAS : JUMLAH BRUTO PEMBAYARAN YANG BERSIFAT UTUH DAN TIDAK DAPAT DIPECAH YANG DITERIMA OLEH PESERTA KEGIATAN
BERUPA UANG SAKU, UANG REPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM, HADIAH DAN PENGHARGAAN DAN IMBALAN SEJENIS KEPADA :
•
PESERTA PERLOMBAAN DALAM SEGALA BIDANG
•
PESERTA RAPAT, KONFERENSI, SIDANG, PERTEMUAN, ATAU KUNJUNGAN KERJA
•
PESERTA ATAU ANGGOTA KEPANITIAAN
•
PESERTA PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN MAGANG
•
PESERTA KEGIATAN LAINNYA
PPh Pasal 21
HONORARIUM JASA PRODUKSI, TANTIEM, GRATIFIKASI DAN BONUS PENARIKAN DANA PADA DANA PENSIUN DEWAN KOMISARIS / PENGAWAS BUKAN PEG. TETAP MANTAN PEGAWAI PESERTA PROGRAM PENSIUN DITERAPKAN TARIF PASAL 17 X PENGHASILAN BRUTO KUMULATIF
PPh Pasal 21
Uang Pesangon, Manfaat Pensiun, THT, JHT
Pengenaan PPh Pasal 21 BAGI PEGAWAI ATAS UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SECARA SEKALIGUS DIATUR BERDASARKAN KETENTUAN YANG DITETAPKAN KHUSUS MENGENAI HAL DIMAKSUD
PPh Pasal 21
Penghasilan Yang Berasal Dari APBN/D
Pengenaan PPh Pasal 21 BAGI Pejabat Negara PNS Anggota TNI/Polri dan Pensiunannya Atas penghasilan yang menjadi beban APBN/APBD DIATUR BERDASARKAN KETENTUAN YANG DITETAPKAN KHUSUS MENGENAI HAL DIMAKSUD
Penerima Penghasilan Tidak Ber NPWP
DIKENAKAN TARIF 20% LEBIH TINGGI
DIPOTONG PPH PASAL 21 120% DARIPADA SEHARUSNYA JIKA BER NPWP HANYA UNTUK PPH PASAL 21 TIDAK FINAL JIKA SUDAH BER NPWP BISA DIPERHITUNGKAN DENGAN PPH PASAL 21 BULAN-BULAN BERIKUTNYA
PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2009 FASILITAS ATAS PPh PASAL 21 TERUTANG ATAS PENGHASILAN BRUTO s.d. Rp 5 JUTA PER BULAN DITANGGUNG PEMERINTAH FASILITAS INI HANYA DIBERIKAN UNTUK 3 KATEGORI USAHA: PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERBURUAN, KEHUTANAN PERIKANAN INDUSTRI PENGOLAHAN
Saat Terutang PPh Pasal 21/26
Bagi Penerima Penghasilan Bagi Pemotong PPh Pasal 21 SAAT DILAKUKAN PEMBAYARAN ATAU SAAT TERUTANGNYA PENGHASILAN UNTUK SETIAP MASA PAJAK AKHIR BULAN DILAKUKANNYA PEMBAYARAN ATAU AKHIR BULAN TERUTANGNYA PENGHASILAN
Hak dan Kewajiban
• Pemotong Pajak dan Penerima Penghasilan berlaku keluarga wajib mendaftarkan diri ke KPP sesuai dengan ketentuan yang • Pegawai, Penerima pensiun berkala, serta bukan pegawai wajib membuat surat pernyataan jumlah tanggungan pada awal tahun/mulai menjadi Subjek Pajak dalam negeri dan wajib menyerahkannya kepada Pemotong Pajak pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun • Jika ada perubahan tanggungan keluarga, pegawai, penerima pensiun berkala dan bukan pegawai, wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kalender berikutnya memotong, kepada Pemotong Pajak paling lama sebelum mulai tahun • Pemotong Pajak wajib menghitung, menyetorkan melaporkan PPh Pasal 21/26 terutang untuk setiap bulan kalender.
dan
Hak dan Kewajiban
• Pemotong Pajak wajib membuat catatan atau kertas kerja 21/26 untuk masing-masing penerima penghasilan, perhitungan PPh Pasal yang menjadi dasar pelaporan wajib PPh Pasal menyimpannya 21/26 yang terutang untuk setiap masa pajak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku • Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan kelebihan bulan pemotongan tsb dapat berikutnya PPh bulan yang bersangkutan nihil melalui Pasal 21/26 untuk setiap bulan kalender dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada • Jika dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas PPh Pasal 21/26, diperhitungkan dengan PPh Pasal 21/26 terutang pada Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21/26
Jatuh Tempo Penyetoran dan Pelaporan • PPh Pasal 21/26 yang dipotong untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke Kantor Pos atau bank, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir • Pemotong pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21/26 untuk setiap Masa Pajak melalui penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 ke KPP, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir • Dalam hal Pajak penyetoran dan pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dan pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
wajib tanggal melaporkan jatuh tempo Jatuh tempo penyetoran Jatuh tempo pelaporan