Transcript klik disini

PERPAJAKAN I
Bagian 1
Oleh
Wisnu Haryo Pramudya, S.E.,M.Si.,Ak
1
Sejarah Singkat Perpajakan
Sejarah Perkembangan Perpajakan di
Indonesia:
1. Masa Sukarela
2. Masa Diwajibkan
3. Masa Diatur
Sumber-Sumber Penerimaan Negara
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pajak
Kekayaan Alam
Bea Cukai
Retribusi
Iuran
Sumbangan
Laba BUMN
Sumber-sumber lain
Pengertian Pajak
Kontribusi wajib kepada Negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-undang,
dengan
tidak
mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan Negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.
(UU No 28 Tahun 2007 Ttg KUP)
Ciri-ciri dari pengertian Pajak
1. Pajak Merupakan Kontribusi (peralihan
kekayaan dari orang/badan ke Negara)
2. Pajak Dipungut berdasarkan UndangUndang
3. Pelaksanaannya dapat dipaksakan
4. Tidak ada Kontra prestasi/imbalan langsung
5. Digunakan untuk keperluan Negara
6. Untuk
sebesar-besarnya
kemakmuran
rakyat
Penafsiran Hukum Pajak
Apakah setiap orang boleh menafsirkan atas
peraturan yang tertulis? Tentu tidak, dan jika
ada
persengketaan
berkaitan
dengan
penafsiran terhadap sebuah Undang-Undang
atau Peraturan, yang berwenang memutuskan
adalah hakim.
Penafsiran Hukum Pajak
Berikut ada beberapa penafsiran yang
digunakan dalam hukum pajak untuk memahami
undang-undang yang berlaku.
1. Penafsiran Historis
2. Penafsiran Sosiologis
3. Penafsiran Sistematik
4. Penafsiran Otentik
5. Penafsiran Tata Bahasa
6. Penafsiran Analogis
Penafsiran Hukum Pajak
Berikut ada beberapa penafsiran yang
digunakan dalam hukum pajak untuk memahami
undang-undang yang berlaku.
1. Penafsiran Historis
2. Penafsiran Sosiologis
Penafsiran historis adalah penafsiran atas suatu undang-undang
3. Penafsiran
dengan
melihat atasSistematik
sejarah dibuatnya suatu undang-undang.
Misalnya dokumen rapat pembahasan antara pemerintah dan DPR
4. Penafsiran Otentik
yang dibuat secara resmi baik oleh pemerintah maupun
pemerintah
dengan Tata
DPR. Bahasa
Dengan penafsiran histories dapat
5. Penafsiran
diketahui maksud dari pembuat undang-undang atas isi dari suatu
6. Penafsiran Analogis
undang-undang.
Penafsiran Hukum Pajak
Berikut perlu
ada
penafsiran
yang
oleh karenanya
adanyabeberapa
penyesuaian antara
undang-undang
yang sifatnya
tertulisdalam
denganhukum
perkembangan
digunakan
pajak(perubahan)
untuk memahami
kehidupan
suatu masyarakat.
undang-undang
yang berlaku.
1. Penafsiran Historis
2. Penafsiran Sosiologis
3. Penafsiran Sistematik
Penafsiran sosiologis adalah penafsiran atas suatu ketentuan
4. Penafsiran
Otentik dengan perkembangan kehidupan
undang-undang
yang disesuaikan
masyarakat. Seperti diketahui bahwa kehidupan suatu masyarakat
5. Penafsiran Tata Bahasa
selalu berkembang (dinamis) sedangkan undang-undang yang
bentuknya
tertulis Analogis
tidak selalu bisa mengikuti kehidupan
6. Penafsiran
masyarakat yang lebih cepat perkembangannya.
Hukum
Pajakatas ketentuan
Penafsiran Penafsiran
sistematik adalah
penafsiran
undang-undang
dengan
mengaitkannya
dengan ketentuan
Berikut ada
beberapa
penafsiran
yang
(pasal-pasal)
lain
dari
undang-undang
dimaksud
(dalam
suatu
digunakan dalam hukum pajak untuk memahami
undang-undang) atau dengan mengaitkannya dengan pasalundang-undang yang berlaku.
pasal dalam undang-undang yang lain.
1. Penafsiran Historis
2. Penafsiran Sosiologis
3. Penafsiran Sistematik
4. Penafsiran Otentik
5. Penafsiran Tata Bahasa
6. Penafsiran Analogis
Penafsiran
Hukum Pajak
Penafsiran otentik
adalah penafsiran
atas suatu ketentuan
dalam
undang-undang
dengan melihat
pada apayang
yang
Berikut
ada beberapa
penafsiran
telah
dijelaskandalam
dalamhukum
undang-undang
tersebut.
Biasanya
digunakan
pajak untuk
memahami
dalam
suatu undang-undang
terdapat sebuah pasal
undang-undang
yang berlaku.
mengenai ketentuan umum yang isinya menjelaskan arti
1. Penafsiran Historis
atau maksud dari ketentuan yang telah diatur.
2. Penafsiran Sosiologis
3. Penafsiran Sistematik
4. Penafsiran Otentik
5. Penafsiran Tata Bahasa
6. Penafsiran Analogis
Penafsiran tata
bahasa adalah
penafsiran
Penafsiran
Hukum
Pajak atas suatu
undang-undang yang mendasarkan pada bunyi kata-kata
Berikut
ada dalam
beberapa
penafsiran
yang
secara
keseluruhan
kalimat-kalimat
yang disusun
hukum pajak
untuk menurut
memahami
olehdigunakan
pembuat dalam
undang-undang.
Pebafsiran
tata
undang-undang
berlaku.yang paling penting
bahasa
merupakan yang
penafsiran
disbanding
dengan penafsiran
1. Penafsiran
Historis lainnya, sebab apabila katakata dalam kalimat suatu pasal dalam undang-undang
2. Penafsiran Sosiologis
telah jelas maksudnya, maka tidak boleh lagi
3. Penafsiran
Sistematik
dipergunakan
cara-cara
penafsiran lainnya.
4. Penafsiran Otentik
5. Penafsiran Tata Bahasa
6. Penafsiran Analogis
Penafsiran Hukum Pajak
Penafsiran
adalah penafsiran
atas yang
suatu
Berikut analogis
ada beberapa
penafsiran
ketentuan
undang-undang
dengan
memberi
kiasan
digunakan
dalam hukum
pajakcara
untuk
memahami
undang-undang
yangyang
berlaku.
(analogi)
pada kata-kata
tercantum dalam undangundang,
sehingga suatu
peristiwa yang sebenarnya tidak
1. Penafsiran
Historis
termasuk dalam suatu ketentuan menjadi termasuk
2. Penafsiran
berdasarkan
analogSosiologis
yang dibuat.
3. Penafsiran Sistematik
4. Penafsiran Otentik
5. Penafsiran Tata Bahasa
6. Penafsiran Analogis
Pendekatan Perpajakan
Pajak sebagai objek studi dapat didekati dari
berbagai segi, yaitu :
1. Segi Ekonomi
2. Segi Pembangunan
3. Segi Penerapan Praktis
4. Segi Hukum
Pendekatan Perpajakan
Pajak sebagai objek studi dapat didekati dari
berbagai segi, yaitu :
1. Segi Ekonomi
2. Segi Pembangunan
Dalam pendekatan ini, pajak-pajak akan dinilai dalam
3. Segi
Praktis
fungsinya
danPenerapan
dikaji dampaknya
terhadap masyarakat,
penghasilan seseorang, pola konsumsi, harga pokok,
4. Segidan
Hukum
permintaan
penawaran.
Dalam pendekatan
ini, pajak-pajak
akan dinilai dalam
Pendekatan
Perpajakan
fungsinya dan dikaji dampaknya terhadap pembangunan.
Pajak baru bermanfaat terhadap pembangunan kalau
Pajak
objek
dapat rutin
didekati
dari
jumlah
pajaksebagai
lebih besar
daristudi
pengeluaran
sehingga
berbagai
segi,saving
yaitu : yang dapat digunakan untuk
terdapat
publik
pembangunan
1. Segi Ekonomi
2. Segi Pembangunan
3. Segi Penerapan Praktis
4. Segi Hukum
Pendekatan Perpajakan
Dalam pendekatan ini yang diutamakan adalah
penerapannya,
siapa yang
apa yang
dikenakan,
Pajak sebagai
objekdikenakan,
studi dapat
didekati
dari
berapa
besarnya,
cara menghitungnya, tanpa
berbagai
segi,bagaimana
yaitu :
banyak menghiraukan sehi hukumnya, termasuk
kepastian
hukumnya.
1. Segi
Ekonomi
2. Segi Pembangunan
3. Segi Penerapan Praktis
4. Segi Hukum
Pendekatan Perpajakan
Dalam pendekatan ini menitikberatkan pada perikatan,
hak dan kewajiban WP, Subjek Pajak dalam hubungannya
Pajak
sebagai
studi dapat
dari
dengan
subjek
hukum.objek
Hak penguasa
untukdidekati
mengenakan
segi, yaitu
pajak.berbagai
Timbulnya
utang: pajak, hapusnya utang pajak,
penagihan pajak dengan paksa, sanksi administrasi
1. Segi
Ekonomi
maupun
sanksi
pidana, penyidikan, pembukuan, soal
keberatan, soal minta banding, ordonansi kepatutan,
Segi Pembangunan
hingga2. daluarsa.
3. Segi Penerapan Praktis
4. Segi Hukum
Teori dan Azas Perpajakan
Ada beberapa
Perpajakan:
teori
1. Teori Asuransi
2. Teori Kepentingan
3. Teori Daya/Gaya Pikul
yang
berkaitan
dengan
Negara dalam
melaksanakan
mencakup pula
Teori
dan Azastugasnya,
Perpajakan
tugas melindungi jiwa raga dan harta benda
perseorangan. Oleh karena itu, negara disamakan dengan
perusahaan
asuransi, teori
untuk yang
mendapat
perlindungan,
Ada beberapa
berkaitan
dengan
wargaPerpajakan:
negara membayar pajak sebagai premi.
1. Teori Asuransi
2. Teori Kepentingan
3. Teori Daya/Gaya Pikul
Teori dan Azas Perpajakan
Menurut teori ini pembayaran pajak mempunyai
hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh
dari pekerjaan
negara. Makin
mengenyam
Ada beberapa
teori banyak
yang individu
berkaitan
dengan
atau Perpajakan:
menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, makin
besar juga pajaknya.
1. Teori Asuransi
2. Teori Kepentingan
3. Teori Daya/Gaya Pikul
Teori dan Azas Perpajakan
Teori ini meskipun masih berlaku pada retribusi sukar
pula dipertahankan, sebab seorang miskin dan
penganggur
yang memperoleh
bantuan
dari pemerintah
Ada beberapa
teori yang
berkaitan
dengan
menikmati
banyak sekali jasa dari pekerjaan negara,
Perpajakan:
tetapi mereka justru tidak membayar pajak.
1. Teori Asuransi
2. Teori Kepentingan
3. Teori Daya/Gaya Pikul
Teori ini mengemukakan
bahwa Perpajakan
pemungutan pajak harus
Teori dan Azas
sesuai dengan kekuatan membayar dari WP. Jadi tekanan
semua pajak-pajak harus sesuai dengan daya pikul WP
dengan
pada besarnya
penghasilan
dan
Adamemperhatikan
beberapa teori
yang berkaitan
dengan
kekayaan,
juga pengeluaran belanja WP tersebut.
Perpajakan:
Kelemahan dari teori ini adalah sulitnya menentukan
secara
pikul seseorang, karena akan berbeda
1. tepat
Teoridaya
Asuransi
dan selalu berubah-ubah.
2. Teori Kepentingan
3. Teori Daya/Gaya Pikul
23
Teori dan Azas Perpajakan
Dalam buku An Inguiry The Nature and Causes of The
Wealth of Nations yang ditulis oleh Adam Smith pada
abad ke-18 mengajarkan tentang asas-asas
pemungutan pajak yang dikenal dengan nama the
Four Cannons atau The Four Maxims dengan uraian
sebagai berikut :
1. Equality
2. Certainty
3. Convenience of Payment
4. Economic of Collections
Teori dan Azas Perpajakan
Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya
seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan
Dalam buku
Inguiry The Nature
and Causes
of The
penghasilan
yang An
dinikmatinya
di bawah
perlindungan
Wealth ofDalam
Nations
ditulisinioleh
Adam
Smith pada
pemerintah.
halyang
equality
tidak
diperbolehkan
mengajarkan
tentang
suatuabad
negarake-18
mengadakan
diskriminasi
di antaraasas-asas
sesama
WP. pemungutan pajak yang dikenal dengan nama the
Four Cannons atau The Four Maxims dengan uraian
sebagai berikut :
1. Equality
2. Certainty
3. Convenience of Payment
4. Economic of Collections
Teori dan Azas Perpajakan
Pajak yang dibayar oleh WP harus jelas dan tidak
Dalamkompromi
buku An Inguiry
Nature and
Causes
of The
mengenal
(not The
arbitrary).
Dalam
asas
ini
Wealthhukum
of Nations
yangdiutamakan
ditulis oleh adalah
Adam Smith
pada
kepastian
yang
mengenai
abad
tentang
asas-asas
subjek
pajak,ke-18
objek mengajarkan
pajak, tariff pajak,
dan ketentuan
pemungutan
pajak yang dikenal dengan nama the
mengenai
pembayaran.
Four Cannons atau The Four Maxims dengan uraian
sebagai berikut :
1. Equality
2. Certainty
3. Convenience of Payment
4. Economic of Collections
26
Teori dan Azas Perpajakan
Dalam buku An Inguiry The Nature and Causes of The
PajakWealth
hendaknya
dipungut
saat
yang
paling
baikpada
bagi
of Nations
yangpada
ditulis
oleh
Adam
Smith
WP, yaitu
sedekatmengajarkan
dekatnya dengan
saat diterimanya
abad saatke-18
tentang
asas-asas
penghasilan/keuntungan
pemungutan pajak yang
yangdikenai
dikenalpajak.
dengan nama the
Four Cannons atau The Four Maxims dengan uraian
sebagai berikut :
1. Equality
2. Certainty
3. Convenience of Payment
4. Economic of Collections
27
Teori dan Azas Perpajakan
Pemungutan
pajakAn hendaknya
dilakukan
Dalam buku
Inguiry The Nature
and sehemat
Causes of dan
The
seefisien
mungkin,
jangan
sampai
Wealth
of Nations
yang
ditulisbiaya
oleh pemungutan
Adam Smith pajak
pada
lebih abad
besar ke-18
dari penerimaan
pajak tentang
itu sendiri.asas-asas
Karena
mengajarkan
tidak pemungutan
ada artinya pajak
pemungutan
pajak dengan
kalau biaya
yang dikenal
namayang
the
dikeluarkan
lebih besar
yanguraian
akan
Four Cannons
ataudari
The penerimaan
Four Maximspajak
dengan
diperoleh.
sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
Equality
Certainty
Convenience of Payment
Economic of Collections
28
Fungsi Pajak
Fungsi Pajak ada dua:
1. Fungsi Budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah
untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Regulerend / mengatur
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau
melaksanakan kebijakan pemerintah dalam
bidang sosial ekonomi.
Tarif Pajak
Salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan
dalam pemungutan pajak bagi WP adalah tarif pajak
yang besarnya harus dicantumkan dalam undangundang pajak. Ada beberapa Tarif Pajak:
1.
2.
3.
4.
Tarif Progresif
Tarif Degresif
Tarif Proporsional
Tarif Tetap
Tarif Pajak OP:
Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50 Juta
5%
Diatas Rp 50 Juta – Rp 250 Juta
15%
Diatas
Rp 250
– Rp yang
500 Juta
25% rasa keadilan
Salah
satuJuta
unsur
menentukan
Diatas
Rp 500
Juta
dalam
pemungutan
pajak bagi WP30%
adalah tarif pajak
yang besarnya harus dicantumkan dalam undangundang pajak. Ada beberapa Tarif Pajak:
1. Tarif Progresif
2. Tarif Degresif
Tarif 3.progresif
adalah tarif pemungutan pajak yang
Tarif Proporsional
prosentasenya
semakin besar bila jumlah yang dijadikan
4. Tarif Tetap
dasar pengenaan pajak juga semakin besar. Contoh tarif
progresif adalah seperti yang diatur dalam UU PPh Pasal 17.
Tarif Pajak
Tarif progresif adalah tarif pemungutan pajak yang
Salah satusemakin
unsur yang
rasa dijadikan
keadilan
prosentasenya
kecil menentukan
bila jumlah yang
pemungutan
pajak
bagi WP
adalah tarif pajak
dasardalam
pengenaan
pajak juga
semakin
besar.
yang besarnya harus dicantumkan dalam undangundang pajak. Ada beberapa Tarif Pajak:
1.
2.
3.
4.
Tarif Progresif
Tarif Degresif
Tarif Proporsional
Tarif Tetap
Tariftarif
Pajak
Tarif proporsional adalah
pemungutan pajak yang
menggunakan prosentase tetap tanpa memperhatikan
jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Dengan
Salah semakin
satu unsur
yangjumlah
menentukan
rasa keadilan
demikian
besar
yang dijadikan
dasar
dalam pajak,
pemungutan
pajak bagi
WPpula
adalah
tarif pajak
pengenaan
akan semakin
besar
jumlah
pajak
yang Tarif
besarnya
harus dicantumkan
terutang.
ini ditetapkan
dalam UU dalam
No 18undangTahun
pajak.yang
Adamenggunakan
beberapa Tariftarif
Pajak:
2000undang
untuk PPN,
10 %. Dan tarif
PBB
1. Tarif Progresif
2. Tarif Degresif
3. Tarif Proporsional
4. Tarif Tetap
Tarif Pajak
Tarif Salah
Tetap satu
adalah
tarifyang
pemungutan
pajakrasa
yangkeadilan
besar
unsur
menentukan
nominalnya
tetap tanpapajak
memperhatikan
jumlah
yang
dalam pemungutan
bagi WP adalah
tarif pajak
dijadikan
ini ditetapkan
UU
yang pengenaan
besarnya pajak.
harus Tarif
dicantumkan
dalamdalam
undangNo 13
Tahunpajak.
1985 tentang
Bea Meterai
(BM).
undang
Ada beberapa
Tarif Pajak:
1.
2.
3.
4.
Tarif Progresif
Tarif Degresif
Tarif Proporsional
Tarif Tetap
Pembagian dan Penggolongan Pajak
Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan
golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya,
untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut :
1. Berdasarkan Golongan
2. Berdasarkan Wewenang
3. Berdasarkan Sifat
Pembagian
dan
Penggolongan
Pajak
Bila didasarkan pada Golongannya, terdapat dua Pajak:
1. Pajak
Langsungpajak dapat dilakukan berdasarkan
Pembagian
golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya,
2. Pajak
Tidak
untuk
lebihLangsung
jelas dapat dilihat pada gambar berikut :
1. Berdasarkan Golongan
2. Berdasarkan Wewenang
3. Berdasarkan Sifat
36
Pembagian
dan
Penggolongan
Pajak
Bila didasarkan pada Golongannya, terdapat dua Pajak:
1. Pajak
Langsungpajak dapat dilakukan berdasarkan
Pembagian
golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya,
2. Pajak
Tidak
untuk
lebihLangsung
jelas dapat dilihat pada gambar berikut :
Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus
ditanggung sendiri oleh WP yang bersangkutan dan tidak
1. Berdasarkan Golongan
dialihkan kepada pihak lain.
2. Berdasarkan
Ex. Pajak
Penghasilan Wewenang
3. Berdasarkan Sifat
37
Pembagian
dan
Penggolongan
Pajak
Bila didasarkan pada Golongannya, terdapat dua Pajak:
1. Pajak
Langsungpajak dapat dilakukan berdasarkan
Pembagian
golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya,
2. Pajak
Tidak
untuk
lebihLangsung
jelas dapat dilihat pada gambar berikut :
Berdasarkan
Pajak1.tidak
langsung Golongan
adalah pajak yang bebannya dapat
dialihkan
atau digeserkan
kepada pihak lain.
2. Berdasarkan
Wewenang
Ex. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPn BM (Pajak
3. Berdasarkan
Penjualan
atas Barang Sifat
Mewah)
38
Pembagian dan Penggolongan Pajak
Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan
golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya,
untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut :
1. Berdasarkan Golongan
2. Berdasarkan Wewenang
3. Berdasarkan Sifat
Pembagian dan Penggolongan Pajak
Bila didasarkan pada Kewenangannya, terdapat dua Pajak:
Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan
1. Pajak Pusat
golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya,
untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut :
2. Pajak Daerah
1. Berdasarkan Golongan
2. Berdasarkan Wewenang
3. Berdasarkan Sifat
40
Pembagian dan Penggolongan Pajak
Bila didasarkan pada Kewenangannya, terdapat dua Pajak:
Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan
1. Pajak Pusat
golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya,
untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut :
2. Pajak Daerah
Pajak Pusat atau Pajak Negara adalah pajak yang
1. Berdasarkan
Golongan
wewenang
pemungutannya
ada pada pemerintah pusat
yang 2. pelaksanaannya
dilakukan oleh Departemen
Berdasarkan Wewenang
Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat
Berdasarkan
Sifat dan hasilnya akan masuk ke
diatur3.dalam
undang-undang
Kas Negara untuk APBN.ex. PPh, PPN, BM
41
Pembagian dan Penggolongan Pajak
Bila didasarkan pada Kewenangannya, terdapat dua Pajak:
Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan
1. Pajak Pusat
golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya,
untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut :
2. Pajak Daerah
Pajak
daerah
adalah
pajak
yang
wewenang
1. Berdasarkan
pemungutannya
ada Golongan
pada Pemerintah Daerah yang
pelaksanaannya
dilakukan
oleh Dinas Pendapatan Daerah.
2. Berdasarkan
Wewenang
Pajak Daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya
Berdasarkan
akan 3.masuk
ke Kas Sifat
Daerah untuk APBD. Eks. PKB, Pj
Hotel, Pj Penerangan Dll
42
Pembagian dan Penggolongan Pajak
Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan
golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya,
untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut :
1. Berdasarkan Golongan
2. Berdasarkan Wewenang
3. Berdasarkan Sifat
Pembagian dan Penggolongan Pajak
Bila didasarkan pada Sifatnya terdapat dua Pajak:
Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan
1. Pajak Obyektif
golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya,
untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut :
2. Pajak Subyektif
1. Berdasarkan Golongan
2. Berdasarkan Wewenang
3. Berdasarkan Sifat
Pembagian dan Penggolongan Pajak
Bila didasarkan pada Sifatnya terdapat dua Pajak:
Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan
1. Pajak Obyektif
golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya,
untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut :
2. Pajak Subyektif
Berdasarkan
Golongan
Pajak1. objektif
adalah
pajak yang pada awalnya
memerhatikan
objekWewenang
yang menyebabkan timbulnya
2. Berdasarkan
kewajiban pajak, kemudian baru dicari subjeknya baik
Berdasarkan
orang3.pribadi
maupunSifat
badan. Ex. PPN
Pembagian dan Penggolongan Pajak
Bila didasarkan pada Sifatnya terdapat dua Pajak:
Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan
1. Pajak Obyektif
golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya,
untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut :
2. Pajak Subyektif
Berdasarkan
Golongan
Pajak1. subjektif
adalah
Pajak yang memperhatikan
kondiri/keadaan
WP. Wewenang
Dalam menentukan pajaknya harus
2. Berdasarkan
ada alasan objektif yang berhubungan dengan keadaan
3. Berdasarkan
Sifat
materialnya
(gaya pikul).
Ex. PPh
Timbulnya Utang Pajak
Pertanyaan yang sangat mendasar adalah kapan
timbulnya utang pajak seseorang terhadap negara,
padahal tidak pernah ada suatu perikatan antara
negara dengan seseorang dalam konteks membayar
pajak. Dalam hukum pajak, timbulnya utang pajak
didasarkan pada dua pendapat yang berbeda.
1. Saat
Diundangkannya
Undang-Undang
Perpajakan
2. Saat dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak
Hapusnya Utang Pajak
Ada 4 (empat) hal yang mengakibatkan hapusnya
(berakhirnya) utang pajak, yaitu :
1.
2.
3.
4.
Pembayaran;
Kompensasi;
Daluarsa; dan
Penghapusan
Azaz Pemungutan Pajak
Dalam pemungutan Pajak Penghasilan ada tiga asas
yang biasa dilakukan :
1. Azas Domisili
2. Azas Sumber
3. Azas Kebangsaan
Dalam asas ini pemungutan pajak berdasarkan pada
domisili atau Azaz
tempatPemungutan
tinggal WP dalam
suatu negara.
Pajak
Negara dimana WP bertempat tinggal berhak memungut
pajak terhadap WP tanpa melihat dari mana pendapatan
Dalam pemungutan Pajak Penghasilan ada tiga asas
atau penghasilan tersebut diperoleh, baik dari DN
yang biasa dilakukan :
maupun
LN
dan
tanpa
melihat
kebangsaan/kewarganegaraan WP tersebut.
1. Azas Domisili
2. Azas Sumber
3. Azas Kebangsaan
Dalam asas Azaz
ini pemungutan
pajakPajak
didasarkan pada
Pemungutan
sumber pendapatan/penghasilan dalam suatu negara.
Menurut asas ini, negara yang menjadi sumber
Dalam pemungutan Pajak
Penghasilan
tiga asas
pendapatan/penghasilan
tersebut
berhak adamemungut
biasa dilakukan
:
pajakyang tanpa
memperhatikan
domisili
dan
kewarganegaraan WP
1. Azas Domisili
2. Azas Sumber
3. Azas Kebangsaan
Azaz Pemungutan Pajak
Dalam asas ini, pemungutan pajak didasarkan pada
kebangsaan atau kewarganegaraan dari WP, tanpa melihat
Dalam pemungutan Pajak Penghasilan ada tiga asas
dari mana sumber pendapatan/penghasilan tersebut
yang biasa dilakukan :
maupun dinegara mana tempat tinggal (domisili) dari WP
yang bersankutan.
1. Azas Domisili
2. Azas Sumber
3. Azas Kebangsaan
Tata Cata Pemungutan Pajak
Pemungutan Pajak dapat dilakukan berdasarkan:
1. Stelsel Nyata
2. Stelsel Anggapan
3. Stelsel Campuran
Tata
Cata
Pemungutan
Pajak
Pengenaan pajak didasarkan pada obyek yang nyata,
sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir
tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya
Pemungutan Pajak dapat dilakukan berdasarkan:
diketahui.
1. Stelsel Nyata
2. Stelsel Anggapan
3. Stelsel Campuran
Pemungutan
Pengenaan Tata
pajak Cata
didasarkan
pada suatuPajak
anggapan yang
diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan satu
tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun
Pemungutan
Pajak dapat
berdasarkan:
sebelumnya,
sehingga
pada dilakukan
awal tahun
pajak dapat
ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun
berjalan.
1. Stelsel Nyata
2. Stelsel Anggapan
3. Stelsel Campuran
Tata Cata Pemungutan Pajak
Stelsel ini merupakan kombinasi stelses nyata dan
anggapan, jadi pada awal tahun ditentukan besarnya pajak
Pemungutan Pajak dapat dilakukan berdasarkan:
berdasarkan pendapatan tahun sebelumnya, dan pada
akhir tahun disesuaikan dengan pendapatan tahun
berjalan.
1. Stelsel Nyata
2. Stelsel Anggapan
3. Stelsel Campuran
Sistem Pemungutan Pajak
Sistem Pemungutan Pajak dapat dilakukan:
1. Official Assesment System
2. Self Assesment System
3. With Holding System
57
Sistem
Pemungutan
Adalah suatu
sistem
pemungutan Pajak
yang memberi
wewenang
kepada
pemerintah
(fiskus)
untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib
Sistem Pemungutan Pajak dapat dilakukan:
pajak.
1. Official Assesment System
2. Self Assesment System
3. With Holding System
58
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi
Sistem Pemungutan Pajak
wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri
besarnya pajak yang terutang. Caranya adalah:
1. Menghitung
Sistem Pemungutan Pajak dapat dilakukan:
2. Memperhitungkan
3. Membayar
4. Melaporkan
1. Official Assesment System
2. Self Assesment System
3. With Holding System
59
Sistem Pemungutan Pajak
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi
Sistem
Pemungutan
Pajak
dapat
dilakukan:
wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan
besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak
1. Official Assesment System
2. Self Assesment System
3. With Holding System
60