Transcript powerpoint kwn - WordPress.com

SEMESTER I
OLEH
LUH PUTU SRIDANTI,SH.,MH.
SILABUS
 Pendahuluan
 Filsafat Pancasila
 1. Pancasila sebagai sistem falsafat
 2. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara
 Identitas Nasional
 1. Karakteristik Identitas Nasional
 2. Proses berbangsa dan bernegara
 Politik dan Strategi
 1. Sistem Konstitusi
 2. Sistem Politik dan ketatanegaraan Indonesia
 Demokrasi Indonesia
 1. Konsep dan Prinsip Demokrasi
 2. Demokrasi dan pendidikan demokrasi
 Hak dan Kewajiban Warga Negara
 1. WNI
 2. Hak dan Kewajiban WNI
 Geopolitik Indonesia
 1. Wilayah sebagai ruang hidup
 2. Otonomi daerah
 Geostrategi Indonesia
 1. Konsep Asta Gatra
 2. Indonesia dan perdamaian dunia
BAB I





Pengertian : adalah materi yg menyangkut pemahaman tentang persatuan dan kesatuan,
kesadaran warga negara dalam bernegara yg meliputi filsafat Pancasila sebagai dasar filsafat
bangsa dan negara, identitas nasional, demokrasi Indonesia, negara dan konstitusi, rule of law,
geopolitik dan geostrategi Indonesia, hak dan kewajiban warga negara dalam berbangsa dan
bernegara.
Tujuan : VISI : merupakan sumber nilai dan pedoman dlm pengembangan dan penyelenggaraan
program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai
manusia seutuhnya. MISI : untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya, agar
secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta
tanah air dlm menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan
seni dg rasa tanggungjawab dan bermoral.
Landasan Ilmiah dan Landasan Hukum.
1. Landasan Ilmiah : bersifat antar disipliner krn kumpulan pengetahuan yg membangun ilmu
kewarganegaraan diambil dari berbagai disiplin ilmu.
2. Landasan Hukum : UUD 1945, Ketetapan MPR No.II/MPR/1999 tentang GBHN, UU No.20 Tahun 1982
tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara RI (Jo.UU No.1 Tahun 1988,
UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, SK Dirjen Dikti No.43/Dikti/Kep/2006
tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di
perguruan tinggi.
BAB II








BERASAL DARI BAHASA YUNANI : Philein (cinta) dan sophos (hikmah/kebijaksanaan/wisdom)
Pancasila sebagai suatu sistem : terdiri dari 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat.
Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yg saling berhub., saling bekerja sama untuk satu
tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yg utuh.
Kesatuan Sila-sila Pancasila : susunan pancasila yg bersifat hierarkhis dan berbentuk piramida :
dimana ketuhanan yg maha esa menjadi basis kemanusiaan, persatuan Indonesia, Kerakyatan
dan Keadilan sosial. Kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi
: tiap-tiap sila mengandung empat sila lainnya, atau dikualifikasi oleh empat sila lainnya.
Kesatuan sila-sila sebagai Suatu Sistem Filsafat : Dasar Antologis : asal usul, Dasar Epistemologis
sila-sila Pancasila : dasar pengetahuan (sumber, kebenaran,watak), Dasar Aksiologis sila-sila
Pancasila : dinilai dari actionnya : nilai-nilai kenikmatan, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai
kejiwaan dan nilai-nilai kerohanian.
KAUSA MATERIALIS PANCASILA ; sumber pengetahuan Pancasila yaitu dari kepribadian bangsa
Indonesia, nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri yang dirumuskan wakil-wakil
bangsa Indonesia dalam mendirikan negara.
Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa Indonesia dan Negara RI ; Dasar
Filosofis : sesuai aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan serta kenegaraan harus
berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan., Nilainilai Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara : sumber dari hukum dasar dalam negara
Indonesia yang secara objektif merupakan pandangan hidup , kesadaran, cita-cita hukum serta
cita-cita moral yang luhur.
Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia berakar pada pandangan hidup dan
budaya bangsa.
Pancasila sebagai Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara : sbg paradigma, identitas,
konsekuensi sgl peraturan perUU an dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila, menimbulkan
pembangunan yang memiliki visi yg jelas dan terarah.
BAB III
 Identitas Nasional
a. Karakteristik Identitas Nasional
b. Proses Berbangsa dan Bernegara
IDENTITAS NASIONAL
 Pengertian :
a.
b.

a.
b.

a.
b.
Ciri yang dimiliki suatu bangsa yg secara filosofis membedakan bangsa tersebut dg
bangsa lain.
Kepribadian sebagai suatu identitas nasional suatu bangsa adalah keseluruhan/totalitas
dari kepribadian individu-individu sebagai unsur yg membentuk bangsa tersebut.
Faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional :
Faktor Objektif : geografis, ekologis, dan demografis.
Faktor Subjektif : historis, sosial, politik, kebudayaan yg dimiliki bangsa Indonesia.
Pancasila sebagai Kepribadian dan Identitas Nasional
Dasar filsafat suatu bangsa dan negara berakar pada pandangan hidup yg bersumber
kepada kepribadiannya sendiri.
Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya bersumber
kepada nilai-nilai budaya dan keagamaan yg dimiliki bangsa Indonesia sebagai
kepribadian bangsa.
BAB IV
 Politik dan Strategi
a. Sistem Konstitusi
b. Sistem Politik dan Ketatanegaraan Indonesia
Politik dan Strategi
 Konstitusionalisme : kesepakatan umum/persetujuan diantara mayoritas
rakyat mengenai bangunan yg diidealkan berkaitan dg negara.
 Hukum Dasar Tertulis (UUD) : Ssifat tertulis, sifat singkat dan supel, memuat
norma-norma, merupakan peraturan hukum positif
 Hukum Dasar yg Tidak Tertulis : kebiasaan yg berulangkali dan terpelihara
dalam praktek penyelenggaraan negara, tidak bertentangan dg UUD dan
berjalan sejajar, diterima seluruh rakyat, sebagai pelengkap.
 Sistem Pemerintahan Negara menurut UUD 1945 : Indonesia ialah negara yg
berdasarkan atas hukum .
BAB V
 Demokrasi Indonesia
a. Konsep dan Prinsip Demokrasi
b. Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi
DEMOKRASI INDONESIA
 Di Dunia ada 2 kelompok jenis demokrasi :
 1. Demokrasi Konstitusional (India, Pakistan, Filipina dan Indonesia)
 2. Demokrasi Komunis (Cina, dan Korea Utara)
 Demokrasi berasal dari bahasa Yunani (dari, oleh, untuk Rakyat)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dimulai abad 4 sebelum masehi
Tenggelam abad pertengahan (600-1480 M)
Magna Charta (piagam besar) oleh bangsawan dan raja John di Inggris.
Renaissance di Italia : hidupnya kembali minat sastra dan budaya Yunani Kuno.
John Locke : live, liberty, Property.
Montesque : Trias Politika.
 Perkembangan Demokrasi di Indonesia
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
1945-1959 masa demokrasi Parlementer
1959-1965 masa demokrasi Terpimpin
1966-1998 masa Demokrasi Era Orba Pancasila
1999-sekarang masa Demokrasi Era Reformasi
Unsur-unsur yg ada pada pemerintahan yg Demokratis
Keterlibatan WN dalam pembuatan keputusan politik
Tingkat persamaan tertentu diantara WN
Tingkat kebebasan/kemerdekaan tertentu yg diakui dan dipakai oleh WN
Suatu sistem perwakilan
Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas.
BAB VI
 Hak Azasi Manusia dan Rule Of Law
a. HAM
b. Rule Of Law
HAM dan RULE OF LAW
 HAM adalah hak-hak dasar yg dimiliki oleh manusia, sesuai dg kodratnya (meliputi : hak
hidup, hak kemerdekaan/kebebasan, hak milik, hak dasar lain yg melekat pd diri pribadi
manusia dan tidak dpt diganggu gugat oleh orang lain) tercantum dalam TAP MPR
No.XVII/MPR/1988.
 Sejarah :
Diawali abad ke 13 di Inggris, raja John Lackland memerintah sewenang-wenang
sehingga timbul Magna Charta tahun 1215 , tahun 1628 Petition Of Rights, th 1689 Bill
Of Rights (hasil dari Glorious Revolution)
b. Di Prancis timbul para pemikir : Thomas Hobes, John Cocke, Rousseau.
c. Pada raja Louis XVI rakyat Perancis membentuk Assemble Nationale sampai lahirnya
Declation Des Droits del” Homme et du citoyen (Pernyataan HAM dan Warganegara)
tanggal 27 Agustus 1789.
d. Sebelum John Locke mempengaruhi Declaration Of Human Rights (pernyataan sedunia
tentang HAM)
e. DI Indonesia sejak th 1945-sekarang telah berlaku 3 UUD dalam 4 periode :
a.
1.
18-8-1945 s/d 27-12-1949 berlaku UUD 1945
2.
27-12-1949 s/d 17-8-1950 berlaku UUD RIS (mencantumkan seluruh isi deklarasi HAM dari PBB)
3.
17-8-1950 s/d 5-7-1959 berlaku UUDS 1950 (mencantumkan seluruh isi deklarasi HAM dari PBB)
4.
5-7-1950 s/d sekarang berlaku UUD 1945
 RULE OF LAW :
BAB VII
 Hak dan Keawjiban Warga Negara
a. WNI
b. Hak dan Kewajiban WNI
BAB VIII
 Geopolitik Indonesia
a. Wilayah Sebagai Ruang Hidup
b. Otonomi Daerah
BAB IX
 Geostrategi Indonesia
a. Konsep Asta Gatra
b. Indonesia dan Perdamaian Dunia