Transcript Bahan KWN BARU

1.1 Wawasan Nusantara
1.1.1. Pengertian dan tujuan dan hubungan dengan
ilmu lain
1.1.2. Geopolitik dan geostrategi
- Wawasan benua, bahari, dirgantara
- Posisi silang
1.1.3. Historis dan yuridis formal
- Proses gagasan wawasan
- Hukum laut suatu aspek wawasan nusantara
1.1.4. Unsur wawasan nusantara
- Wadah
- Isi
- Tata laku
1.1 Wawasan Nusantara
Arti konsepsi nusantara sebagai manifestasi pemikiran politik indonesia
telah dimantapkan dengan ditetapkannya Wawasan Nusantara
sebagai dasar pokok daripada pelaksanaan GBHN dalam ketetapan
MPR No. IV tahun 1973.
Ditetapkannya Wawasan nusantara sebagai konsepsi kesatuan wilayah,
bangsa dan negara yang memandang Indonesia sebagai suatu
kesatuan yang meliputi tanah (darat) dan air (laut) secara tidak
terpisahkan merupakan tahapan terakhir daripada perkembangan
konsepsi nusantara yang dimulai sejak akhir tahun 1957.
Wawasan Nusantara sebagai suatu wawasan kesatuan bangsa dan negara
ini meliputi segala bidang kehidupan yakni :
1.
2.
3.
4.
Politik
Ekonomi
Kebudayaan
Pertahanan dan keamanan
Batas Wilyah Negara
Daratan
Penentuan batas-batas suatu wilayah daratan, baik yang mencangkup dua
negara atau lebih, pada umumnya berbentuk perjanjian atau teraktat
yang dinyatakan dalam bentuk fisiknya batas-batas itu dapat berupa
batas alam (sungai, danau, pegunungan, atau lembah) dan batas
buatan, misalnya pagar tembok, pagar kawat berduri.
Lautan
Batas wilayah lautan telah memperoleh dasar hukumnya setelah
dilaksanakannya Konferensi Hukum Laut Internasional III tahun 1982
yang diselenggarakan oleh PBB.
a.
Batas Laut Teritorial
setiap negara mempunyai kedaulatan atas laut teritoritorial yang jaraknya
sampai 12 mil laut, diukur dari garis lurus yang ditarik dari pantai.
b.
Batas Zona Bersebelahan
Sejauh 12 mil laut diluar batas laut teritorial atau 24 mil dari pantai adalah
batas Zona bersebelahan. Di dalam wilayah ini negara pantai dapat
mengambil tindakan dan menghukum pihak-pihak yang melanggar
undang-undang bea-cukai, fiskal, imigrasi, dan ketertiban negara.
c.
Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
ZEE adalah wilayah laut dari suatu negara pantai yang batasnya 200
mil laut diukur dari pantai. Di dalam wilayah ini, negara pantai yang
bersangkutan berhak menggali kekayaan alam lautan serta
melakukan kegiatan ekonomi tertentu.
d.
Batas Landas Benua
Landas benua adalah wilayah lautan suatu negara yang lebih dari
200 mil laut. Dalam wilayah ini negara pantai boleh mengadakan
eksplorasi dan eksploitas, dengan kewajiban membagi keuntungan
dengan masyarakat internasional.
1.1.3. Historis dan yuridis formal
Pemikiran Berdasarkan Falsafah Pancasila
Berdasarkan falsafah pancasila, manusia indonesia adalah makhluk ciptaan tuhan yang
mempunyai naluri, akhlak, daya pikir, dan sadar akan keberadaannya yang serba
terhubung dengan sesamanya, lingkungannya, alam semesta, dan penciptanya.
Dengan demikian, nilai2 Pancasila sesungguhnya telah bersemayam dan berkembang
dalam hati sanubari dan kesadaran bangsa Indonesia.
Nilai2 Pancasila juga tercakup dalam penggalian dan pengembangan wawasan nasional
sebagai berikut :
a.
b.
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing2. (Pasal 29).
Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Bangsa Indonesia mengakui, menghargai, dan memberikan hak dan kebebasan yang
sama kepada setiap warganya untuk menerapkan hak asasi manusia (HAM).
- Hak Asasi Manusia sebagai hak segala bangsa (alenia I Pembukaan UUD 45).
- Hak Asasi Manusia sebagai hak warga negara (Pasal 27, 28, 30, 31, 32, 33 dan 34
UUD 1945).
- Hak Asasi Manusia sebagai hak tiap-tiap penduduk (Pasal 29 ayat 2 UUD 1945).
c. Sila Persatuan Indonesia
Bangsa Indonesia lebih mengutamakan kepentingan
bangsa dan negara. Kepentingan masyarakat yang lebih
luas harus lebih diutamakan daripada kepentingan
golongan, suku maupun perorangan.
d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Bangsa Indonesia mengakui bahwa pengambilan
keputusan yang menyangkut kepentingan bersama
diusahakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
e.
Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Bangsa Indonesia mengakui dan menghargai warganya
untuk mencapai kesejahteraan yang setinggi-tingginya
sesuai hasil karya dan usahanya masing-masing.
1.1.4. Unsur Wawasan Nusantara

1.
2.
3.
Konsepsi Wawasan Nusantara terdiri dari tiga unsur dasar :
Wadah
Wadah kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah
Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan aneka ragam
budaya. NKRI memiliki memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan
wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik. Wadah
dalam kehidupan bermasyarakat adlh berbagai lembaga dalam wujud
infrastruktur politik
Isi
Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang dimasyarakat dan cita2 serta
tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Isi menyangkut
dua hal yang esensial, yaitu :
a. Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta
pencapaian cita2 dan tujuan nasional
b. Persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi
semua aspek kehidupan nasional.
Tata Laku
Tata laku merupakan hasil intraksi antar wadah dan isi, yang terdiri dari
tata laku batiniah dan lahiriah. Kedua hal tersebut akan mencerminkan identitas
jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan
kebersamaan, sehingga menimbulkan nasionalisme yang tinggi dalam semua
aspek kehidupan nasional.
2.1. Ketahanan Nasional
2.1.1. Konsep ketahanan nasional
- Pengertian
- Astagatra
- Sifat-sifat ketanas
2.1.2. Hukum timbal balik antara gatra
2.1.3. Perwujudan ketanas dalam astagatra
Pengertian Konsep Ketahanan Nasional
Konsep Ketahanan Nasional Indonesia adalah konsep pengembangan
kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan
kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras
dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan
terpadu berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan
Nusantara.
Metode yang dikembangkan untuk Ketahanan Nasional dengan
pendekatan Kesejahteraan dan Keamanan.
Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam
menumbuhkan dan mengembangkan nilai2 nasionalnya demi
sebesar2nya kemakmuran rakyat secara adil dan merata
(dikeluarkannya UU Otonomi Daerah).
Sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa untuk melindungi
nilai2 nasionalnya terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam
negeri (Berlakunya Hukum Internasional)
Asas-asas Ketahanan Nasional
1.
Asas Kesejahteraan dan Keamanan
Kesejahteraan dan Keamanan merupakan asas dalam sistem
kehidupan nasional, karena Kesejahteraan dan Keamanan Nasional
yang dicapai merupakan tolak ukur Ketahanan Nasional.
2.
Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh Terpadu
Sistem kehidupan nasional mencangkup segenap aspek kehidupan
bangsa dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang
seimbang, serasi, dan selaras pada seluruh aspek kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketahanan nasional
mencakup ketahanan segenap kehidupan bangsa secara utuh,
menyeluruh, dan terpadu (komprehensif integral).
3.
Asas Mawas ke Dalam dan Mawas ke Luar
a. Mawas kedalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan
kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai2 kemandirian
yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian
bangsa yang ulet dan tangguh.
b. Mawas keluar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan berperan
serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan
menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan
dunia Internasional. Interaksi dengan pihak lain diutamakan dalam
bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.
4.
Asas Kekeluargaan
Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan,
kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas ini
mengakui adanya perbedaan. Perbedaan tersebut tidak berkembang
menjadi konflik yang bersifat saling menghancurkan.
Sifat-sifat ketahanan nasional
1.
Mandiri
Ketahanan Nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan
sendiri serta pada keuletan dan ketangguhan, yang mengandung
prinsip tidak mudah menyerah, dengan tumpuan pada identitas,
integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan
prasyarat untuk menjalin hubungan dalam perkembangan global.
2.
Dinamis
Ketahanan Nasional tidak tetap. Ia dapat meningkat atau menurun,
tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara, serta
lingkungan strategisnya. Karena itu, upaya peningkatan Ketahanan
Nasional harus senantiasa ke masa depan dan dinamikanya
diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih
baik.
3.
Wibawa
Keberhasilan pembinaan Ketahanan Nasional Indonesia secara
berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan
dan kekuatan bangsa. Makin tinggi tingkat ketahanan Nasional
Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaan dan tingkat daya
tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia.
2.1.2 Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional terhadap Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara
1.
Pengaruh Aspek Ideologi
Ideologi adl suatu sistem nilai sekaligus kebulatan ajaran yang memberikan
motivasi. Ideologi juga mengandung konsep dasar yang dicita-citakan
oleh suatu bangsa. Scr teoritis Ideologi bersumber dari suatu falsafah
dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri.
Ideologi Dunia
1.
Liberalisme
Aliran pikiran perorangan atau individualistik. Menurut aliran pikiran ini,
kepentingan harkat dan martabat individu dijunjung tinggi sehingga
masyarakat tidak lebih dari jumlah para anggotanya saja tanpa ikatan
nilai tersendiri. Hak dan kebebasan seseorang hanya dibatasi oleh hak
yang sama yang dimiliki oleh orang lain, bukan oleh kepentingan
masyarakat seluruhnya.
a.
Komunisme
Aliran pikiran ini beranggapan bahwa negara adl susunan golongan (kelas)
untuk menindas kelas lain. Aliran pikiran ini sangat menonjolkan
penggolongan, pertentangan antar golongan, konflik, kekerasan atau
revolusi, dan perebutan kekuasaan negara.
2.
3.
Paham Agama
Ideologi bersumber dari falsafah agama yang termuat dalam kitab suci agama. Dalam
bentuk lain, negara melaksanakan hukum agama dalam kehidupannya. Negara
berdasarkan agama.
Ideologi Pancasila
Pancasila merupakan tatanan nilai yang digali dari nilai-nilai dasar budaya bangsa
Indonesia yang sudah sejak ratusan tahun lalu tumbuh berkembang di Indonesia.
2. Pengaruh Aspek Politik
a.
Politik Dalam Negeri
Politik dalam negeri adl kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi
masyarakat dalam suatu sistem. Unsur-unsurnya :
b.
1.
2.
3.
4.
Struktur Politik merupakan wadah penyaluran kepentingan masyarakat dan
sekaligus wadah pengkaderan pimpinan nasional.
Proses Politik merupakan suatu rangkaian pengambilan keputusan ttg berbagai
kepentingan politik/umum yang bersifat nasional (pemili).
Budaya Politik merup pencerminan dari aktualitas hak dan kewajiban rakyat dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang dilaksanakan scr
sadar dan rasional melalui pendidikan/kegiatan politik.
Komunikasi Politik merupakan suatu hubungan timbal balik dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dimana rakyat merupakan sumber
aspirasi dan sumber pimpinan nasional.
b. Politik Luar Negeri
Politik Luar Negeri adl salh satu sarana pencapaian kepentingan nasional
dalam pergaulan antar bangsa. Politik luar negeri Indonesia
berlandaskan pada Pembukaan UUD 1945 melaksanakan ketertiban
dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial,
dan anti penjajahan sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Sebagai Bagian Integral dari strategi Nasional
Politik Luar Negeri merupakan proyeksi kepentingan nasional dalam
kehidupan antar bangsa. Dijiwai oleh falsafah negara Pancasila
sebagai tuntunan moral dan etika, politik luar negeri Indonesia
ditujukan pada kepentingan nasional terutama pembangunan nasional.
1.
Garis Politik Luar Negeri
Politik luar negeri Indonesia adl bebas dan aktif. Bebas dalam pengertian
bahwa Indonesia tdk memihak pada kekuatan2 yg tdk sesuai dgn
kepribadian bangsa. Aktif, dalam pengertian peran Indonesia dalam
percaturan internasional tdk bersifat reaktif dan Indonesia tdk menjadi
obyek percaturan Internasional.
2.
3. Pengaruh Aspek Ekonomi
Perekonomian adl salah satu aspek kehidupan nasional yg berkaitan
dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, yg meliputi produksi,
distribusi, serta konsumsi barang dan jasa, dan dengan usaha2
untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Sistem perekonomian yg dianut oleh suatu negara akan memberi corak
pada kehidupan perekonomian negra tersebut. Sistem
perekonomian liberal dengan orentasi pasar secara murni akan
sangat peka terhadap pengaruh2 yg datang dari luar. Sistem
perekonomian sosialis dengan rencana dan pengendalian secara
penuh oleh pemerintah kurang peka terhadap pengaruh dari luar.
Perekonomian Indonesia
Sistem perekonomian bangsa Indonesia mengacu pada pasal 33 UUD
1945. dalam sistem perekonomian Indonesia setiap warga negara
memiliki hak dan kesempatan yg sama dalam roda perekonomian
dengan tujuan mensejahterakan bangsa.
BUMN, Swasta, Koprasi
4.
Otonomi Daerah
Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang merupakan salah
satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua
bentuk otonomi terbatas bagi daerah propinsi dan otonomi luas bagi daerah
kabupaten/kota.
Kewenangan Daerah
Dengan berlakunya UU No.22 tahun 1999 tentang Otonomi daerah, daerah mempunyai kewenangan
yang lebih luas. Kewenangan daerah mencangkup seluruh kewenangan dibidang
pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan,
peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan tentang perencanaan pembangunan
nasional secara makro.
Bentuk dan susunan pemerintah daerah :
a.
b.
DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dan pemerintahan daerah sebagai eksekutif daerah
dibentuk di daerah. Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah beserta perangkat daerah
lainnya.
DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan
demokrasi berdasarkan Pancasia. DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
1) Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil
Walikota.
2) Memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari utusan daerah.
3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil
Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
4) Membentuk peraturan daerah bersama Gubernur, Bupati atau Walikota.
5) Menetapkan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah bersama Gubernur, Bupati atau
Walikota.
6) Mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati,
Walikota, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan daerah, dan
pelaksanaan kerjasama internasional di daerah.