Transcript SOSIALISASI-PKPU_08_2012-P-SUGENG
SOSIALISASI/PENYULUHAN PERATURAN KPU TENTANG VERIFIKASI PARTAI POLITIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG 4 SEPTEMBER 2012
Tahapan Pemilu 2014 meliputi:
Tahapan persiapan;
Tahapan penyelenggaraan; dan
Tahapan penyelesaian.
TAHAPAN PERSIAPAN
NO.
1 2 3
KEGIATAN JADWAL
Penataan organisasi Pendaftaran pemantau dan Pemantauan Pembentukan Badan Penyelenggara 9 Juni s/d 9 Des 2012 Agust 2012 s/d Maret 2014 a. PPK dan PPS Nov 2012 s/d Jan 2013 4 5 b. KPPS c. Pantarlih Seleksi Anggota KPU Prov & KPU Kab/Kota Pengadaan & distribusi logistik 9 Feb s/d 9 Maret 2014 Feb 2013 Jan s/d Des 2013 9 Juni 2013 s/d 8 April 2014
4 5 6 7 8 9 10
NO.
1 2 3 11 12
TAHAPAN PENYELENGGARAAN
KEGIATAN
Perencanaan program & anggaran Penyusunan peraturan KPU Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu a. Penyerahan KTA di KPU Kabupaten/Kota b. Verifikasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota c. Penetapan Partai Politik Pesrta Pemilu d. Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu e. Pengundian & penetapan nomor urut f. Penyelesaian sengketa TUN Pemutakhiran data Pemilih & penyusunan daftar Pemilih Penataan & penetapan daerah pemilihan Pencalonan anggota DPR, DPD & DPRD Kampanye Pemilu Masa Tenang
Pemungutan & penghitungan suara di TPS
Rekapitulasi penghitungan suara a. PPS b. PPK c. KPU Kabupaten/Kota d. KPU Provinsi e. KPU Penetapan hasil Pemilu secara nasional Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, & DPRD a. DPRD Kabupaten/Kota b. DPRD Provinsi c. DPR & DPD
JADWAL
9 Juni 2012 s/d 31 Des 2013 9 Juni 2012 s/d 9 Juni 2013 9 Agust s/d 15 Des 2012 10 Agust s/d 7 Sept 2012 4 Okt s/d 30 Nov 2012 9 s/d 15 Des 2012 15 s/d 16 Des 2012 16 s/d 18 Des 2012 17 Des 2012 s/d 21 Feb 2013 9 Nov 2012 s/d 23 Okt 2013 10 Des 2012 s/d 9 Maret 2013 6 April s/d 4 Agust 2013 17 Des 2012 s/d 5 April 2014 6 s/d 8 April 2014
9 April 2014
10 s/d 15 April 2014 13 s/d 17 April 2014 19 s/d 21 April 2012 22 s/d 24 April 2014 26 April s/d 6 Mei 2014 7 s/d 9 Mei 2014 Juli s/d Agust 2014 Agust s/d Sept 2014 1 Oktober 2014
TAHAPAN PENYELESAIAN
NO.
1
KEGIATAN
Pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2 Penyusunan laporan penyelenggaraan 3 Penyusunan dokumentasi
JADWAL
12 s/d 14 Mei 2014 Okt s/d Nov 2014 9 April s/d 31 Agust 2014 4 Pengelolaan arsip 5 Pembubaran Badan Penyelenggara Adhoc 1 Sept 2014 s/d 1 Okt 2019 9 Juni 2014 6 Penyusunan laporan keuangan 1 Juli s/d 31 Des 2014
ISU TAHAPAN, PROGRAM & JADWAL
• • •
KPU memfasilitasi pendaftaran Pemantau & pemantauan lebih awal Pendaftaran & verifikasi peserta Pemilu partai politik tidak bersamaan dengan perseorangan calon anggota DPD Hari pemungutan suara yang berbeda untuk Pemilu di dalam & luar negeri
ANGGARAN
• • • DPR telah membuka blokir anggaran pendaftaran & verifikasi parpol KPU telah menyusun kebutuhan anggaran pendaftaran & verifikasi parpol untuk masing-masing satker Alokasi anggaran pendaftaran & verifikasi parpol untuk mendukung kegiatan: 1. Penyuluhan dalam bentuk tatap muka dengan parpol & pemangku kepentingan 2. Sosialisasi: a. Mencetak bahan sosialisasi b. Radio spot 3. Pelatihan aplikasi verifikasi 4. Verifikasi faktual 5. Penyusunan BA dalam rapat pleno terbuka 6. Sengketa TUN
PENDAFTARAN & VERIFIKASI
PARPOL MENJADI PESERTA PEMILU 2014
ISU PENDAFTARAN & VERIFIKASI PARTAI POLITIK
KEBIJAKAN KPU NO ISU STRATEGIS
1. Pendaftaran parpol secara sentralistik Pengurus parpol tingkat pusat menyerahkan dokumen persyaratan sebagai peserta Pemilu kepada KPU 2. Salah satu syarat sebagai peserta Pemilu
menyerahkan:
a. Nomor rekening parpol Pendaftaran dilakukan oleh DPP parpol, dokumen keanggotaan diserahkan oleh DPC kepada KPU Kabupaten/Kota Penyerahan nomor rekening dilakukan pada kepengurusan parpol tingkat pusat, prov & kab/kota Keterwakilan perempuan 30% pada kepengurusan parpol tingkat pusat, prov & kab/kota b. Ketidakkonsistenan pengaturan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan parpol 3. Verifikasi a. UU hanya mengatur verifikasi administrasi b. Verifikasi keanggotaan dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, misalnya metode sampling 4. a. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Sengketa TUN timbul antara KPU dan parpol yang tidak lolos verifikasi akibat diterbitkannya keputusan KPU tentang penetapan parpol peserta Pemilu b. Penyelesaian sengketa TUN Gugatan pada KPU diajukan oleh parpol yang TMS ke PT-TUN Dilakukan verifikasi administrasi & faktual Verifikasi faktual dilakukan dengan metode sampling & sensus Mengantisipasi gugatan TUN dengan mengoptimalkan supervisi & monitoring secara berjenjang
• • • •
SYARAT PARPOL PESERTA PEMILU
Parpol peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara sah secara nasional; Putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012, Tanggal 29 Agustus 2012 yang membatalkan pasal 8 dan pasal 208 undang-undang nomor 8 tahun 2012 dan memutuskan mewajibkan semua partai politik mengikuti verifikasi; Parpol yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya; atau Partai politik baru yaitu partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu.
SYARAT PARPOL PESERTA PEMILU
Pasal 17 ayat 1 UU No. 8/2012
parpol yang
memenuhi PT
melengkapi persyaratan: a. surat keterangan pemenuhan PT & perolehan kursi di DPR/DPRD provinsi/DPRD kab/kota dari KPU b. Berita Negara RI sebagai bukti terdaftar sebagai badan hukum; c. keputusan pengurus pusat parpol tentang pengurus di tingkat provinsi & kab/kota; d. surat keterangan penyertaan sekurang kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol sesuai perUU; e. surat keterangan tentang kantor & alamat tetap pengurus tingkat pusat, provinsi & kab/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; f. penyertaan nama, lambang & tanda gambar parpol; g. nomor rekening dana kampanye Pemilu atas nama parpol; dan h. salinan AD/ART parpol.
Pasal 15 UU No. 8/2012
parpol yang
tidak memenuhi PT/parpol baru
melengkapi persyaratan: a. Berita Negara RI sebagai bukti terdaftar sebagai badan hukum; b. keputusan pengurus pusat parpol tentang pengurus di tingkat provinsi & kab/kota; c. surat keterangan penyertaan sekurang kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol sesuai perUU; d. bukti keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan parpol di kab/kota dengan kepemilikan KTA e. surat keterangan tentang kantor & alamat tetap pengurus tingkat pusat, provinsi & kab/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; f. penyertaan nama, lambang & tanda gambar parpol; g. nomor rekening dana kampanye Pemilu atas nama parpol; dan h. salinan AD/ART parpol
ALUR PENDAFTARAN & VERIFIKASI PARPOL
PENGUMUMAN 9 – 11 Agust 2012
Pendaftaran 10 Agust – 7 Sept 2012 Pengurus DPP mendaftar ke KPU menyerahkan dokumen persyaratan Pengurus DPC menyerahkan syarat keanggotaan kepada KPU Kab/Kota KPU menetapkan parpol yang memenuhi syarat administrasi untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh KPU Prov & KPU Kab/Kota Parpol memperbaiki syarat administrasi KPU melakukan verifikasi administrasi KPU menyampaikan hasil verifikasi administrasi kepada parpol Vertual oleh KPU (kepengurusan parpol, keterw.perempuan & kantor) Vertual oleh KPU Provinsi (kepengurusan parpol, keterw.perempuan & kantor) Pemberitahuan hasil verifikasi Pemberitahuan hasil verifikasi Verifikasi oleh KPU Kab/Kota: 1. Vertual pengurus, keterw.perempuan & kantor 2. Verifikasi keanggotaan: adm & faktual KPU menetapkan parpol peserta Pemilu 2014
9 – 15 Des 2012
Pemberitahuan hasil verifikasi: 1. Vertual pengurus, keterw. perempuan & kantor 2. Vertual keanggotaan KPU Kab/Kota menyampaikan hasil verifikasi kepada KPU melalui KPU Provinsi KPU Provinsi menyampaikan hasil verifikasi kepada KPU Verifikasi hasil perbaikan Verifikasi hasil perbaikan Perbaikan Perbaikan
Pendaftaran
PENGUMUMAN 9 – 11 Agust 2012 PENDAFTARAN oleh PENGURUS PARPOL PUSAT pada KPU 10 Agust – 7 Sept 2012
PARPOL PT (melengkapi persyaratan sebagaimana Pasal 17 ayat (1) UU No. 8/2012) 2 rangkap PARPOL NON PT/PARPOL BARU (melengkapi persyaratan sebagaimana Pasal 15 UU No. 8/2012) 3 rangkap
Pengurus parpol tingkat cabang menyerahkan daftar nama anggota & fotokopi KTA kepada KPU Kab/Kota
• •
KPU menerima pendaftaran, mencatat dalam register & memberi tanda bukti pendaftaran Parpol dapat melengkapi persyaratan dalam masa pendaftaran
VERIFIKASI
1. Verifikasi Administrasi:
peserta Pemilu
2. Verifikasi Faktual:
penelitian terhadap dokumen tertulis berkenaan dengan pemenuhan syarat menjadi pencocokan & penelitian dokumen tertulis berkenaan dengan pemenuhan syarat menjadi peserta Pemilu terhadap kebenaran
VERIFIKASI
KPU/KPU Prov/KPU
KPU
Kab/Kota
KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota
Administrasi Faktual
• • Melaksanakan verifikasi administrasi pemenuhan syarat parpol menjadi peserta Pemilu sebagaimana Pasal 8 ayat (2) UU No. 8/2012 Melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan & kantor parpol tingkat pusat Melaksanakan verifikasi administrasi daftar nama parpol & fotokopi KTA Menyampaikan hasil verifikasi pada KPU melalui KPU Provinsi • • Melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan & kantor parpol tingkat provinsi Melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan & kantor parpol tingkat kab/kota Melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan parpol
KPU
ALUR VERIFIKASI
Melaksanakan verifikasi administrasi pemenuhan syarat parpol menjadi peserta Pemilu sebagaimana Pasal 15 & Pasal 17 ayat (1) UU No. 8/2012 KPU menyampaikan hasil verifikasi administrasi kepada parpol
KPU melakukan verifikasi dan menetapkan parpol yang memenuhi syarat administrasi untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
Parpol memperbaiki syarat administrasi KPU melakukan verifikasi faktual pengurus, keterw.perempuan & kantor parpol tingkat pusat KPU menyampaikan hasil verifikasi faktual Parpol memperbaiki/melengkapi hasil verifikasi faktual KPU melakukan verifikasi faktual KPU menyusun berita acara hasil verifikasi faktual & rekap nasional KPU Prov melakukan verifikasi faktual pengurus, keterw.perempuan & kantor parpol tingkat prov
KPU Prov menyampaikan hasil verifikasi faktual
Parpol memperbaiki/melengkapi hasil verifikasi faktual KPU Prov melakukan verifikasi faktual KPU Prov menyusun berita acara hasil verifikasi faktua
l KPU Kab/Kota melakukan: ~ verifikasi admin keanggotaan parpol ~ verifikasi faktual pengurus, keterw.perempuan & kantor parpol tingkat kab/kota ~ verifikasi faktual KTA
KPU Kab/Kota menyampaikan hasil verifikasi faktual Parpol memperbaiki/melengkapi hasil verifikasi faktual KPU Kab/Kota melakukan verifikasi faktual KPU Kab/Kota menyusun berita acara hasil verifikasi faktual & menyampaikan pada KPU melalui KPU Provinsi
Verifikasi Keanggotaan Parpol
KPU Kab/Kota melakukan verifikasi faktual dengan metode:
Metode Sensus
digunakan untuk verifikasi faktual terhadap keanggotaan Parpol sampai dengan 100 orang.
Metode Sampel Acak Sederhana
digunakan untuk verifikasi faktual terhadap keanggotaan Parpol lebih dari 100 orang.
KPU Provinsi melakukan supervisi
terhadap pengambilan sampel.
Simulasi Verifikasi Keanggotaan Parpol SENSUS
Parpol menyerahkan syarat keanggotaan sebanyak 100, KPU Kab/Kota melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh keanggotaan parpol tersebut.
Contoh: 100 orang keanggotaan parpol diverifikasi faktual, terdapat 15 orang tidak memenuhi syarat.
Parpol menyampaikan perbaikan keanggotaan sekurang-kurangnya 15 orang.
KPU Kab/Kota melakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan parpol hasil perbaikan.
Dalam hal verifikasi faktual keanggotaan parpol hasil perbaikan jumlahnya kurang dari 100, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
A.
SAMPEL ACAK SEDERHANA
PENGAMBILAN/PENCUPLIKAN SAMPEL
• • • • • • • • • Jika Partai Politik menyerahkan
1500
Kartu Tanda Anggota (KTA) di suatu kabupaten/kota, maka jumlah sample yang diverifikasi adalah
150
KTA. Cara pengambilan 150 sampel adalah sebagai berikut: Dari list daftar anggota ditentukan sampel pertama secara acak yang akan menentukan pengambilan sampel berikutnya. Untuk menentukan sampel yang akan dicuplik berikutnya ditentukan berdasarkan interval tertentu dengan rumus yaitu :
interval sampel
=
jumlah populasi jumlah sampel
contoh: interval sampel = 1500 150 = 10 Jika pada pencuplikan sampel pertama didapat anggota pada list nomor tertentu (
misalnya 17
) maka sampel berikutnya adalah kelipatan dari
10
yaitu nomor
27
dan seterusnya sampai diperoleh sejumlah 150 sampel.
Simulasi Pengambilan Sampel Kasus I
I.
Jika Partai Politik menyerahkan
1500
Kartu Tanda Anggota (KTA) di suatu kabupaten/kota, maka jumlah sampel yang diverifikasi adalah
150
KTA. Setelah diverifikasi terdapat kesalahan sebanyak 25 sampel.
A. Metode Proyeksi:
Populasi Sampel 10% dari Populasi : KTA tidak memenuhi syarat : Syarat minimal KTA : 1.000
: 1.500
150 25
Hasil Verifikasi:
Jumlah KTA memenuhi syarat =
(Jumlah Sampel – KTA tidak memenuhi syarat)
x 100/10 = (150 – 25) x 100/10 = (125) x 100/10 = 1.250 KTA
B. Kesimpulan : Memenuhi syarat
Proyeksi atas KTA yang valid dari partai politik itu memenuhi bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota.
Lanjutan…
II. Kasus II
Jika Partai Politik menyerahkan
1.000
Kartu Tanda Anggota di sebuah kabupaten/kota dan setelah diverifikasi terdapat kesalahan sebanyak
15
Kartu Tanda Anggota, maka jumlah populasi baru dari partai tersebut adalah :
A. Metode Proyeksi:
Populasi :
1.000
Sampel 10% dari Populasi : KTA tidak memenuhi syarat :
100 15
Syarat minimal KTA : Hasil Verifikasi:
1.000
Jumlah KTA memenuhi syarat = (Jumlah Sampel – 100/10 = (100 – 15) x 100/10 = (85) x 100/10 = 850 KTA KTA tidak memenuhi syarat) x
B. Kesimpulan : Tidak memenuhi syarat
Proyeksi atas KTA yang valid dari partai politik itu tidak/belum memenuhi bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kab/kota.
Jadi, Partai Politik itu harus menyerahkan kembali KTA Perbaikan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kab/kota.
Lanjutan…
III. Kasus III
Jika partai politik menyerahkan
500
KTA di sebuah kabupaten. Jumlah penduduk di kabupaten itu adalah
400.000
orang. Ketika diverifikasi terdapat kesalahan KTA sebanyak
20. A. Metode Proyeksi:
Populasi : 500 Sampel 10% dari populasi : 50 KTA yang tidak memenuhi syarat : 20 Syarat minimal keanggotaan di kabupaten:
1.000 atau 400.000 x 1/1000 = 400 Hasil verifikasi:
Jumlah KTA memenuhi syarat
kab/kota.
= (jumlah sampel – KTA tidak memenuhi syarat) x 100/10 = (50 – 20) x 100/10 = (30) x 10 = 300 B. Kesimpulan: Tidak memenuhi syarat
Proyeksi atas KTA yang valid dari partai politik itu tidak/belum memenuhi bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kab/kota.
Jadi, partai politik itu harus menyerahkan kembali KTA perbaikan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap