Transcript LPKPUBLIK_8Juni2011

PERAN SISTEM PENILAIAN
KESESUAIAN UNTUK MENJAMIN
KEPERCAYAAN PUBLIK
Komite Akreditasi Nasional
Jakarta, 8 Juni 2011
NILAI (VALUE) SNI
• SNI harus memiliki nilai manfaat (valuable)
dan memiliki tingkat kepercayaan
(trustworthy) sehingga dapat diterapkan oleh
pelaku pasar dengan baik
• PP 102 (pasal 13,14): penerapan SNI
dilakukan melalui kegiatan sertifikasi dan
akreditasi, dan terhadap barang yang telah
memenuhi spesifikasi SNI dapat diberikan
sertifikat atau dibubuhi tanda SNI
NILAI (VALUE) SNI
• Sertifikat adalah jaminan tertulis yang
diberikan oleh lembaga/laboratorium yang
telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa
barang, jasa, proses, sistem atau personel
telah memenuhi standar yang dipersyaratkan
(PP 102).
• Integritas tanda SNI dapat dijamin bila
produk yang dibubuhi tanda SNI terbukti
secara konsisten memenuhi persyaratan SNI
Dasar Hukum KAN
Aspek Legal
Peraturan Pemerintah No. 102 Th. 2000 tentang
Standardisasi Nasional
Pasal 4 ayat 2 : Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi
Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi
Nasional
Pasal 4 ayat 3 : Komite Akreditasi Nasional sebagaimana dimaksud
dalam ayat 2 mempunyai tugas menetapkan akreditasi
Pasal 4 ayat 6 : Komite Akreditasi Nasional dibentuk dengan
Keputusan Presiden
Keputusan Presiden No. 78 Th. 2001 tentang Komite
Akreditasi Nasional
4
Penilaian kesesuaian
di Indonesia
•Penilaian kesesuaian
•Rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk
membuktikan apakah suatu sistem kegiatan
dan/atau produk memenuhi standar atau
ketentuan yang berlaku.
•Terdiri dari:
•Akreditasi adalah rangkaian kegiatan
pengakuan formal oleh KAN, yang
menyatakan bahwa suatu lembaga/lab telah
memenuhi persyaratan untuk melakukan
kegiatan sertifikasi tertentu
•Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan
penerbitan sertifikat diberikan oleh
lembaga/lab yang telah diakreditasi untuk
menyatakan bahwa barang, jasa, proses,
sistem atau personel telah memenuhi standar
yang dipersyaratkan.
Komite Akreditasi Nasional/
ISO/IEC 17011
Demonstration
of competence
akreditasi
LS
sertifikasi
Demonstration
of conformity
Industri/
Pelaku usaha
Skema Penilaian Kesesuaian di Indonesia
KOMITE AKREDITASI NASIONAL (KAN)
(ISO/IEC 17011)
AKREDITASI
LEMBAGA
SERTIFIKASI
CERTIFICATION BODY
ISO/IEC
17024
ISO/IEC 17021
LS
PERSONEL
LSSM, LSSML,
LPPHPL,
LSSMKP (+
ISO/TS 22003),
Sertifikat
Personel
SNI ISO 9001,
SNI ISO 14001,
PHPL,
SNI ISO22000
BSN Guide
401-2000
(ISO/IEC Guide
65)
LSPRO,
LVLK
SPPT SNI,
LK
Pedoman KAN
901
LS Organik
ORGANIK
Pedoman BSN
1001
KAN Guide
801 -2004
LS HACCP
LS Ekolabel
HACCP
EKOLABEL
AKRDITASI
LAB
AKREDITASI
LEMB.
INSPEKSI
LAB. UJI/ KALIBRASI
ISO/IEC 17025
LEMBAGA
INSPEKSI
LAB. MEDIS
ISO 15189
Hasil uji/
kalibrasi
Standar,
Metode
Standar,
Persyaratan
Personel/
Profesi
Pelaku usaha/Industri
(ISO/IEC 17020)
Sertifikat
Inspeksi
Standar
Akreditasi
KAN
ISO/IEC 17011
Lab. Penguji
518
SML : SNI ISO 14001
8
14
Sertifikasi Lab
Biosafety .?
SMPO : SNI 01-6729
15
Sertifikasi SarPras
& Peralatan Medik
•SNI ISO/IEC 17025
•Permen KLH
LSSM-Pengamanan
•SNI ISO/IEC 17021
•Perkap 24/2008
Status : 31 Mei 2011
SNI ISO/IEC 17021
25
ISO 15189
Lab. Lingkungan
Lemb. Sertifikasi
SMM : SNI ISO 9001
115
SNI ISO/IEC 17025
Lab. Medik
26
SNI 19-17020
SNI ISO/IEC 17025
Lab. Kalibrasi
Lemb. Inspeksi
•SNI 19-17020
•MOU KAN-KARS
•Permenkes ..?
LS-Keamanan Informasi
•SNI ISO/IEC 17021
•SNI ISO 27001
SMKP : SNI ISO 22000
3
7
Sistem Ekolabel :SNI 19-7188
HACCP : SNI Codex 4852
6
LP-PHPL (Permenhut 38)
11
LVLK (Permenhut 38)
5
Produk : ISO Guide 65
26
Personel : ISO/IEC 17024
2
4
TANDA SNI
Penggunaan tanda SNI pada barang yang beredar di pasar
dapat digolongkan menjadi 4 kelompok:
1. Tanda SNI yang dibubuhkan pada produk oleh industri yang telah
disertifikasi oleh LSPro, dan LSPro tersebut telah diakreditasi oleh KAN
2.a. Tanda SNI yang dibubuhkan pada produk oleh industri yang telah
disertifikasi oleh LSPro, dimana LSPro tersebut diregister oleh regulator
dan telah diakreditasi oleh KAN
2.b. Tanda SNI yang dibubuhkan pada produk oleh industri yang telah
disertifikasi oleh LSPro, dimana LSPro tersebut diregistrasi oleh regulator
dan telah diakreditasi oleh KAN, namun diluar ruang lingkup akreditasi
3. Tanda SNI yang dibubuhkan pada produk oleh industri yang telah
disertifikasi oleh LSPro, dimana LSPro tersebut diregistrasi oleh regulator
dan belum diakreditasi oleh KAN
4. Tanda SNI yang langsung dibubuhkan pada produk oleh industri tanpa
lisensi dari LSPro
Hasil Uji Produk mengacu SNI 37XX-20YY
•
Sampel/contoh: 12 merk
•
Hasil pengujian:


3 merk (25%)
memenuhi SNI 37XX20YY
9 merk (75%) tidak
memenuhi SNI 37XX20YY
25%
75%
memenuhi SNI
tidak memenuhi SNI
10
Hasil Uji Produk mengacu SNI 06-72XX20YY
•
Sampel/contoh: 12 merk
•
Hasil pengujian:

12 merk (100%) tidak
memenuhi SNI 0672XX- 20YY
100.0%
memenuhi SNI
tidak memenuhi SNI
11
Hasil Uji Produk mengacu SNI 0462XX-20YY
•
•
Sampel/contoh: 12
merk
Hasil pengujian:

12 merk (100%)
tidak memenuhi
100.0%
SNI 04-62XX-20YY
memenuhi SNI
tidak memenuhi SNI
12
Hasil Uji Produk mengacu SNI 0462XX-20YY
•
Sampel/contoh: 12 merk
•
Hasil pengujian:


1 merk (8,3%) memenuhi
SNI 04-62XX-20YY
11 merk (91,7%) tidak
memenuhi SNI 04-62XX20YY
8.3%
91.7%
memenuhi SNI
tidak memenuhi SNI
13
Regulasi – Akreditasi - Pertanggunggugatan
REGULATOR
RUU
Standardisasi
dan Penilaian
Kesesuaian
INDUSTRI
PASAR
Sertifikasiasi
Produk
Terakre ditasi
LPK
LPK
Belum Terakreditasi
(Konsumen)
Ketidaksesuaian
Registrasi
(Listed)
→ Pertanggunggugatan ?
(GRP)
KAN
Regulasi Teknis
BSN
LESSON LEARNED DARI NEGARA LAIN
1. Prosedur akreditasi yang efisien dan efektif
(advisory visit, tim asesmen sebagai elemen
utama, keputusan akreditasi oleh satu orang,
komunikasi sekretariat dengan LPK, dll)
2. Mindset LPK bahwa akreditasi adalah kebutuhan
(komitmen tinggi, menyadari hak dan
kewajibannya, dll)
3. Akreditasi menjadi persyaratan regulasi dan juga
dimanfaatkan secara optimal oleh stakeholder