Transcript Pengantar Materi KNDI II_Semarang

GERAKAN
PENYELAMATAN DANAU
Hotel Patra Semarang, 14 Oktober 2011
2011
Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim
Kementerian Lingkungan Hidup
2011
Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim
Kementerian Lingkungan Hidup
Kesepakatan Bali tentang
Pengelolaan Danau
Berkelanjutan
1. Pengelolaan Ekosistem Danau
2. Pemanfaatan Sumber Daya Air
Danau
3. Pengembangan Sistem
Monitoring, Evaluasi Dan
Informasi
4. Penyiapan Langkah-langkah
Adaptasi Dan Mitigasi Perubahan
Iklim Terhadap Danau
5. Pengembangan Kapasitas,
Kelembagaan Dan Koordinasi
6. Peningkatan Peran Masyarakat
7. Pendanaan Berkelanjutan
Ditandatangani oleh
9 menteri pada KNDI I
di Denpasar Bali
Perlu langkah nyata
implementasi
kesepakatan BALI 2009
GERAKAN PENYELAMATAN
DANAU
Tema :
Langkah Nyata Penyelamatan Danau
Tujuan :
 Tindak Lanjut Kesepakatan Bali Tahun 2009
 Peluncuran Gerakan Penyelamatan Danau Rawapening
sebagai model pertama
 Peluncuran Gerakan Penyelamatan Danau secara
nasional
Output :
Komitmen Langkah Nyata Penyelamatan Danau
Peserta Konferensi :
Peserta Konferensi yang mewakili unsur legislatif, eksekutif (pemerintah
pusat dan derah), perguruan tinggi, masyarakat, swasta dan pemerhati
lingkungan
Materi :
1.
2.
Langkah Nyata Penyelamatan Danau Rawapening -> Penjabaran Rencana
Aksi Penyelamatan Danau Rawapening
Tiga Topik Sidang Paralel :
A. Aplikasi Sains dan Teknologi untuk Remediasi Badan Air dan Daerah
Tangkapan Air (DTA) , dengan 3 topik bahasan :
1. Penanganan Eceng Gondok di Danau Kerinci ;
2. Penanganan Eceng Gondok dengan menggunakan Ikan Koan
(Grass Carp) ;
3. Strategi Pengembangan Budidaya Ikan Koan (Grass Carp) untuk
mengatasi permasalahan eceng gondok di danau-danau prioritas
B
Pengembangan Kelembagaan untuk Peningkatan Pengelolaan Danau,
dengan 3 topik bahasan :
1. Pengalaman Pengembangan Forum Komunikasi DAS Cidanau dalam
Upaya Penyelamatan Danau Rawadanau ;
2.
Menuju Pemantapan Pengelolaan Danau Maninjau melalui Pembuatan
Raperda Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau;
3.
Pengalaman Pengelolaan Forum Pengelola DAS Tondano
C. Konservasi dan Pengelolaan Kawasan Danau melalui Pemberdayaan
Masyarakat, dengan 3 topik bahasan :
1.
Pengalaman Pengelolaan Danau Singkarak ;
2.
Strategi Pengembangan Daya Tarik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Wisata di sekitar Danau (15 Danau Prioritas);
3.
Upaya Kementerian Pertanian dalam Pengelolaan 15 danau prioritas.

Reservoir Air (pengerak turbin PLTA Jelok
222,504 juta Kwh);

Wisata, penambangan gambut, perikanan,
irigasi, kearifan lokal;

Letak strategi sebagai Landmark Jateng
(segitiga Solo, Semarang, Yogja);

Wilayah sungai strategis nasional (Jratunseluna);

Pusat riset/penelitian (UNDIP, SatyaWacana,
UGM, LIPI, BPPT, dll).
PLTA: Jelok 15.000 kw
Timo 10.000 kw
= 93,36 juta kwh/th
PengendAli banjir
Sumber air baku air minum: 1.100
L/detik, air kemasan: 100 L/det
Perikanan: 872,6 ton/th, 752 unit
karamba, 2,21 ha
Pariwisata:
98.91% domestik
• 5.262 petani,
• 7.287 buruh tani,
• 5.654 buruh
industri,
• 3.330 buruh
bangunan,
• 2.196 nelayan,
• 1.264 pengusaha,
• 1.067 peternak/
perikanan
(BPS, 2010)
Irigasi Pertanian
39.277 Ha




Sedimentasi tidak berkurang menyebabkan
pendangkalan (rata-rata laju erosi 778,93
ton/tahun);
Degradasi kualitas air, sedimentasi yang cukup
tinggi dan blooming eceng gondok mengakibatkan
proses pendangkalan;
Volume air danau mengalami penurunan 29,34 %
(th 1976 – 1998);
Jika kondisi tidak berubah maka tahun 2021
Rawapening akan jadi daratan.
DTA
BADAN AIR
• Alih fungsi dan Okupasi Lahan
• Menurunnya kualitas dan kuantitas
perairan danau  status Eurofik,
maraknya gulma air (Eceng gondok)
• Erosi lahan – pendangkalan danau
 Sedimentasi
• Budidaya perikanan KJA (keramba
jaring apung)
• Sumber limbah pencemar :
(Domestik, Peternakan, Pertanian)
• Sedimentasi
(778,93 ton/th, PemKab Smg, 2000)
• Banjir (penyempitan volume badan air
45,9 Jt m3 (1998)  29,7 Jt m3
(2011)) ˜ 29.34%
• Menurunnya keanekaragaman hayati
perairan danau
Permasalahan Formal
Permasalahan Informal
• Batas pengelolan danau tidak sesuai
dengan batas administrasi danau
• Kearifan lokal yang kuat
• Optimalisasi koordinasi lemah
• Co-management belum optimal
• Struktur kelembagaan yang tidak
kokoh
(tidak ada payung hukum  konflik
masyarakat)
• Kurangnya kepedulian masyarakat
terhadap lingkungan
• Kebijakan yang berlaku top down dan
komitmen yang tidak terkoordinasi
• Kurangnya informasi, kemandirian,
dan pelibatan masyarakat dalam
pengambilan keputusan
• Minim data dan informasi
• Belum ada grand design, overlapping
program kegiatan




Desember 2010, Komisi VII DPR RI didampingi KLH melakukan
kunjungan kerja ke Danau Rawapening;
21 Februari 2011, KLH menindaklanjuti dengan melakukan
pertemuan koordinasi di Semarang dengan para pihak dan
bersepakat untuk bersama-sama:
a) Menyelamatkan Danau Rawapening,
b) Bersepakat menetapkan KLH sebagai koordinator, dan
c) Bersepakat menetapkan UNDIP untuk menyusun Program
Penyelamatan Danau Rawapening.
14 Maret 2011, koordinasi antar instansi tingkat daerah dengan
dihadiri Bp. Daryatmo Mardiyanto dan Bupati Kab. Semarang di
Bandungan, Kab. Semarang;
28 April 2011, finalisasi program penyelamatan Danau
Rawapening;





23 Juni 2011, KLH menyerahkan rencana aksi penyelamatan D.
Rawapening, dan Gubernur Provinsi Jawa Tengah mendukung
sepenuhnya.
7 Juli 2011, rapat koordinasi dengan K/L di Kereta Api
Istimewa;
21 Juli 2011, workshop D. Rawapening, KLH beserta K/L
sepakat untuk menetapkan D. Rawapening sebagai pilot project;
16 Agustus 2011, diresmikan “Rumah Bersama” Penyelamatan
Danau Rawapening oleh Wakil Bupati Kab. Semarang;
10 Agustus 2011, rapat koordinasi KLH dengan TNI di Hotel
Borobudur Jakarta, persiapan penanganan jangka pendek D.
Rawapening;

15 Agustus 2011, rapat koordinasi dengan Kemenko
Perekonomian, Komisi VII DPR RI (Bp. Daryatmo
Mardiyanto), Bappenas, KLH, LIPI, Bakosurtanal.

30 September 2011, kunjungan kerja Panja Kawasan
Danau dengan Fokus pada 15 Danau Prioritas di
Indoneisa – Komisi VII DPR RI, ke D. Rawapening.

6 Oktober 2011, Operasi Penanganan Eceng Gondok
oleh TNI dan masyarakat dimulai,

13 Oktober 2011, Peluncuran Gerakan Penyelamatan
Danau (GERMADAN) Rawapening

Pendekatan
APLIKASI SAINS
DAN
TEKNOLOGI
UNTUK
REMEDIASI
BADAN AIR DAN
DTA
PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN
UNTUK
PENINGKATAN
P[ENGELOLAAN
DANAU
PENINGKATAN
PERAN SERTA
MASYARAKAT
DALAM KONSERVASI
Program Super Prioritas :
1. Penanganan Eceng gondok;
2. Penanggulangan Lahan Kritis, Erosi, Banjir dan Sedimentasi;
3. Penurunan Kandungan Nutrien Perairan Danau Rawapening;
4. Kajian Limnologi Danau Saat ini dan Rekonstruksi Kualitas
Air di Masa Lalu;
5. Implementasi Pertanian Ramah Lingkungan;
6. Peningkatan Keterlibatan dan Kepedulian Masyarakat
dalam Pengelolaan.
Program Prioritas (Pendukung) :
Pengembangan pengelolaan perikanan ramah lingkungan D. Rawapening;
2. Pengembangan IPAL dan drainase terpadu;
3. Pengembangan pusat penelitian Danau Rawapening;
4. Perencanaan pembangunan kawasan Danau Rawapening berbasis
kewilayahan;
5. Pengembangan regulasi/kebijakan pengelolaan Danau dan DTA Rawapening;
6. Pengembangan kebijakan garis sempadan dan proteksi sumber daya alam;
7. Pengembangan zonasi pemanfaatan Danau Rawapening;
8. Pengembangan pemanfaatan Enceng gondok untuk menyelesaikan problem
blooming dan peningkatan pendapatan masyarakat;
9. Pengembangan ekoturisme;
10. Pengembangan forum peduli lingkungan.
1.
Permasalahan
Danau
• Alih fungsi lahan DTA
• Sedimentasi
• Eceng gondok
P. Sumatera
•D. Toba
•D. Singkarak
•D. Maninjau
•Kerinci
P. Jawa
•D. Rawa Danau
•D. Rawapening
• Penurunan volume air
• Konflik kelembagaan
• Erosi
Kesepakatan Bersama
Pengelolaan Danau
Berkelanjutan (9 Sektor)
P. Kalimantan
•D. Semayang, D. Melintang,
D. Jempang
•D. Sentarum
P. Sulawesi
15 Danau Prioritas
KNDI I 2009
•D. Tempe
•D. Poso
•D. Limboto
•D. Matano
• D. Tondano
P. Bali
P. Papua
•D. Batur
D. Sentani
Gerakan
Penyelamatan Danau
secara nasional
Langkah- Langkah Implementasi
Gerakan Penyelamatan Danau (1)
1. Gerakan berarti nyata melibatkan semua pihak untuk
penyelamatan danau (contoh : seperti yang dilakukan UNDIP
untuk Danau Rawapening).
2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota menyusun Rencana
Aksi Daerah Penyelamatan Danau melalui pengkajian ulang dan
penjabaran program/kegiatan sesuai skala prioritasnya
(Program Super Prioritas dan Program Prioritas).
3. Program Super Prioritas dan Prioritas disusun dari hasil
kajian/penelitian atau pun evaluasi dari program/kegiatan yang
telah, sedang maupun akan berjalan sebagai rujukan
penyusunan program dan kegiatan, tanpa harus melakukan
penelitian atau pengkajian lagi.
Langkah- Langkah Implementasi
Gerakan Penyelamatan Danau (2)
4. Program/kegiatan tersebut kemudian dituangkan dalam
Rencana Aksi Penyelamatan Danau melalui pendekatan : 1
aplikasi sains dan teknologi untuk perairan danau dan daerah
tangkapan air, 2. pengembangan kelembagaan untuk
peningkatan pengelolaan danau, dan 3. pemberdayaan
masyarakat dalam pengelolaan dan konservasi danau.
5. Setiap program/kegiatan dalam Rencana Aksi Penyelamatan
Danau ditentukan penanggung jawabnya serta indikator
pencapaian program /kegiatan per tahunnya (dengan
menentukan terlebih dahulu periode target pencapaian
penyelamatan danau).
Langkah- Langkah Implementasi
Gerakan Penyelamatan Danau (3)
6. Implementasi Rencana Aksi Penyelamatan Danau
dilakukan dengan memperkuat kerja sama antar
institusi terkait, seperti lembaga legislatif, pemerintah
(pusat dan daerah), perguruan tinggi, swasta, TNI,
para pakar/pemerhati lingkungan dan masyarakat
sekitar danau.
7. KLH akan bertindak sebagai fasilitator implementasi
Rencana Aksi Penyelamatan Danau prioritas dengan
bekerjasama dengan para pihak terkait.
1. Perlunya upaya percepatan penyelamatan danau prioritas
melaui kesepakatan komitmen bersama penyelamatan danau
sebagai sebuah Gerakan Penyelamatan Danau
2.
Gerakan Penyelamatan Danau adalah sebuah langkah tindak
nyata implementasi berbagai pihak untuk secara bersam-sama
memadukan program/kegiatannya yang dituangkan dalam
Rencana Aksi Penyelamatan Danau
3. KLH akan bertindak sebagai fasilitator penyelamatan danau
prioritas dengan mengintensifkan kerjasama dengan berbagai
pihak demi upaya percepatan penyelamatan danau di Inonesia