Transcript Panduan Penyusunan Program Keamanan Sumber Radioaktif

PANDUAN PROGRAM
KEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF
(INDUSTRI)
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Pelatihan Keamanan Sumber Radioaktif
PERALATAN KEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF
KELOMPOK B
PADA SELAMA PENGGUNAAN :
– ALARM DILENGKAPI SIRENE (kel.C tanpa ini)
– HANDY TALKY
– TELEPON TERPASANG TETAP/SELULAR
– GEMBOK
– SENTER BESAR
PADA SAAT PENGANGKUTAN :
– TELEPON SELULAR
– BALOK UNTUK FIKSASI
– RANTAI DAN GEMBOK
– SENTER BESAR
PROSEDUR OPERASIONAL SELAMA PENGGUNAAN
Langsung
PKSR memeriksa lingkungan
instalasi dibantu PPR
Pengaman sumber radioaktif
Alat
Kel. Keamanan B : alarm dilengkapi dengan sirene,
handy talky, telepon terpasang tetap dan/atau
telepon selular, gembok, senter besar
Tujuan Program KSR
Sebagai pedoman, dalam rangka penerapan Sistem
Keamanan SR dengan mengintegrasikan Petugas
Keamanan SR, Peralatan Keamanan dan Fasilitas, serta
Prosedur Keamanan selama penggunaan, penyimpanan
dan pengangkutan SR di Fasilitas
maka:
1.
Jika ada ancaman terhadap SR dari orang yang berniat jahat,
(mencegah akses tanpa izin, perusakan, kehilangan,
pencurian, pemindahan tanpa izin kepada yg tdk berwenang),
maka penerapan Sistem Keamanan SR dapat dioptimalkan
2.
Petugas KSR harus memahami secara baik prosedur yang
tersedia dan menggunakan peralatan keamanan secara
optimal.
4
Sistematika Program KSR
I.
II.
III.
Pendahuluan
Organisasi Keamanan Sumber Radioaktif
Deskripsi SR, Fasilitas, Lingkungan Sekitarnya,
Peralatan KSR
IV. Prosedur Operasional Selama Penggunaan
V.
Pelatihan ( Kel. C tanpa bab ini)
VI. Inventarisasi dan Rekaman Hasil Inventarisasi
VII. Rencana Tanggap Darurat ( Kel. C tanpa bab ini)
VIII. Laporan Verifikasi KSR ( Kel. C tanpa bab ini)
IX. Pelaporan
(sesuai pasal 17 Perka BAPETEN No.7/2007)
5
Bab I. Pendahuluan
a. Latar belakang (PP No.33/2007 Bab V yaitu salah satu tanggung
jawab dari Pemegang Izin dan Perka Ka.BAPETEN No.7/2007
yaitu salah satu tugas dari Petugas KSR, dan sebagai salah satu
dokumen persyaratan izin).
b. Tujuan, menerapkan sistem keamanan SR dengan
mengintegrasikan petugas, peralatan dan prosedur KSR
c. Ruang Lingkup, Sistematika dan substansi Program KSR
6
Bab II. Organisasi Keamanan SR
– Uraikan Struktur Organisasi KSR, keterkaitan antara PI dan
Petugas KSR serta Personil lain;
– Tanggung Jawab Pemegang Izin
– Tanggung Jawab Petugas KSR (PKSR); dan
– Tanggung Jawab personil lain
• Radiografi Industri : Petugas Proteksi Radiasi, Petugas
Perawatan, Ahli Radiografi, Operator Radiografi, dll
• Well Logging : Petugas Proteksi Radiasi, Supervisor, Petugas
Perawatan, Operator, dll
• Geophysical Logging : Petugas Proteksi Radiasi, Petugas
Perawatan, Operator, dll
(sesuai pasal 13,14 dan pasal 15 Perka BAPETEN No.7/2007)
Bab III. DESKRIPSI SUMBER RADIOAKTIF,
FASILITAS, DAN LINGKUNGAN SEKITARNYA
• Data Sumber Radioaktif
(nama pabrik, merk, model alat, nama sumber, jumlah,
no.seri sumber, aktivitas/tanggal pengukuran, lokasi
penggunaan)
• Deskripsi Fasilitas
fasilitas terbuka untuk well logging,
a. tersimpan di dalam kontener sumber radioaktif yang terkunci;
b. kontener sumber radioaktif diletakkan dengan aman di dalam bunker;
c. kendaraan diawasi secara terus-menerus oleh petugas operator atau
dikunci; dan
d. dilengkapi dengan alarm di lapangan atau di home base
Bab III. DESKRIPSI SUMBER RADIOAKTIF,
FASILITAS, DAN LINGKUNGAN SEKITARNYA (cont’d)
• Lingkungan Sekitar
denah/lay out dan letak lokasi, akses masuk, jarak
dan waktu tempuh ke fasilitas akses aparat
kepolisian terdekat), jarak terhadap pemukiman,
perkantoran atau jalan raya, pos jaga Petugas KSR,
dan kantor polisi terdekat).
• Deskripsi Peralatan Keamanan
peralatan untuk kelompok keamanan B selama
penggunaan maupun selama pengangkutan.
(sesuai pasal 28,29,30 dan pasal 31 Perka BAPETEN No.7/2007)
Bab IV. PROSEDUR OPERASIONAL SELAMA PENGGUNAAN
DAN PENGANGKUTAN WELL LOGGING
• Selama Penggunaan, meliputi:
– Prosedur pengamanan normal dan darurat
– Prosedur penyimpanan saat tidak digunakan
– Prosedur pemeliharaan/perbaikan peralatan keamanan
– Penentuan kejujuran personil
– Aplikasi keamanan informasi
– Prosedur uji unjuk kerja peralatan keamanan
• Selama Pengangkutan
– Prosedur pengamanan selama pengangkutan dari tempat
penyimpanan ke lokasi penggunaan sumber radioaktif (untuk
peralatan well logging)
(sesuai pasal 35,36 dan pasal 37 Perka BAPETEN No.7/2007)
PROSEDUR KEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF
DALAM GAUGING
antara lain :
1. Prosedur Pengangkutan Sumber Radioaktif (SRA):
– Termasuk saat transit atau parkir.
– Dengan menggunakan peralatan keamanan SRA
2. Prosedur Operasional Petugas Keamanan
– Darurat & Normal
– Di kantor pusat dan/atau di lokasi kegiatan/ client (masalah koordinasi
yang harus dilakukan oleh Petugas KSR dengan satpam setempat)
3. Prosedur pengembalian SRA yang sudah tidak efektif.
4. Prosedur Pemeliharaan/ Perbaikan Peralatan KSR
Catatan:
• Format penulisan prosedur disesuaikan dengan format yg biasa
digunakan di Instansi Saudara masing-masing.
Bab V. Pelatihan
•
Petugas KSR yang terlatih mengenai KSR, mempunyai
tanggung jawab untuk memberi pelatihan tentang KSR di internal
fasilitas kepada:


•
Petugas keamanan lain yang bukan Petugas KSR
Petugas lain yang mempunyai akses terhadap SR
Program pelatihan meliputi:




pelatihan pengamanan fasilitas internal;
pelatihan pengamanan fasilitas bersifat koordinasi dengan pihak
terkait, misalnya kepolisian sesuai konsep sistem keamanan sumber
radioaktif;
pelatihan pengoperasian Peralatan KSR;
pelatihan perawatan, perbaikan dan uji unjuk kerja Peralatan KSR
yang sifatnya sederhana
(sesuai pasal ayat 2 huruf e Perka BAPETEN No.7/2007)
12
Bab VI. Inventarisasi Dan Rekaman Hasil
Inventarisasi



Petugas KSR dibantu oleh PPR harus melakukan inventarisasi
rutin mingguan (Kel. Keamanan B) dan memelihara rekaman
inventarisasi tersebut
Rekaman hasil inventarisasi mencakup:
1. lokasi fasilitas penggunaan SR
2. nama SR
3. aktivitas SR dan tanggal pengukuran
4. nomor seri SR
5. bentuk fisik SR
6. penerimaan SR dan pengelolaan limbah (bila terjadi
pergantian SR)
7. riwayat penggunaan SR
Rekaman hasil inventarisasi, harus diperbarui jika terjadi
perubahan data rekaman dan pengalihan SR
(sesuai ps 15 ay(2) huruf f, ps 24 dan ps 25 Perka BAPETEN No. 7 /2007)
13
Bab VII. Rencana Tanggap Darurat


Tindakan yang dilakukan PI untuk memitigasi kejadian yang mempunyai
dampak signifikan pada KSR, untuk mencegah berkembang menjadi
ancaman,al: akses tanpa izin, usaha perusakan, pencurian, pemindahan
tanpa izin terhadap SR, kerusakan peralatan KSR, kebakaran
Diuraikan hal-hal yang terkait dengan tindakan:
1. peningkatan kewaspadaan Petugas KSR, personil dan semua pihak
terkait terhadap KSR
2. pengetatan KSR dg penambahan personil keamanan dan
pengaktifan peralatan keamanan.
3. koordinasi dengan pihak terkait, internal maupun eksternal
4. Tindakan yang dilakukan PI untuk menemukan kembali SR yang
hilang atau dicuri
5. pelatihan penanganan kondisi kedaruratan sesuai dengan fungsi
masing-masing personil secara berkala untuk memelihara
kemampuan personil menangani keadaan darurat
6. evaluasi dan pemutakhiran rencana tanggap darurat
(sesuai PP No. 33/2007, dan Perka BAPETEN No. 7/2007)
14
Bab VIII. Laporan Verifikasi KSR

meliputi:
1.
2.


identifikasi SR dan karakteristiknya
penentuan tingkat ancaman yang ada di dalam dan di sekitar
instalasi
3. analisis terhadap akibat penguasaan secara tidak sah
4. analisis terhadap kelemahan SR
5. kajian terhadap dampak dan kelemahan berbasis risiko
6. tindakan pengamanan yg diperlukan utk mengurangi risiko
Ancaman dapat berupa terorisme dan kriminal, berasal dari dalam
maupun luar fasilitas
tindakan pengamanan perlu dilakukan dengan cara penyediaan
prosedur dan peralatan keamanan
(sesuai ps 17 dan ps 18 Perka BAPETEN No. 7/2007, seperti
identifikasi sumber radioaktif & penentuan tingkat ancaman)
15
Bab IX. Pelaporan
Situasi normal

laporan tertulis ke BAPETEN paling lambat 30 hari sejak kejadian,
meliputi:
1. perubahan inventarisasi SR
2. masuknya orang yang tidak berwenang ke fasilitas SR
3. kegagalan fungsi sitem keamanan dan tindakan perbaikan yang
dilakukan
Situasi darurat


laporan melalui telepon ke BAPETEN paling lambat 1 jam
laporan tertulis paling lambat 3 hari sejak terjadi situasi darurat,
meliputi:
1. hilangnya SR
2. pencurian atau sabotase terhadap SR atau indikasi kuat akan
terjadi pencurian atau sabotase
3. adanya indikasi peningkatan ancaman yang mempunyai dampak
signifikan terhadap KSR
16
Bab IX. Pelaporan (lanjutan)
Laporan tertulis berisi:
1.tentang penyebab situasi darurat,
2.kronologi
3.dampak yang ditimbulkan
4.tindakan perbaikan dan pencegahan
( sesuai ps 40, ps 41 dan ps 42 Perka BAPETEN No. 7/ 2007)
18