Transcript sosialisasi permenkes rakernas iai 18 juni 2011 a

REGISTRASI, IZIN PRAKTIK DAN
IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN
Disampaikan pada :
Rapat Koordinasi Nasional IAI
Jakarta, 18 Juni 2011
Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
PENDAHULUAN
(1)
 Peraturan Menteri Kesehatan No.
889/Menkes/Per/V/2011 tentang
Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja
Tenaga Kefarmasian
 Ditetapkan 3 Mei 2011
 Diundangkan 1 Juni 2011
 Terdiri dari 7 Bab, 39 Pasal
PENDAHULUAN
(2)
 Bab I. Ketentuan Umum
 Bab II. Registrasi
 Bab III. Izin Praktik dan Izin Kerja
 Bab IV. Komite Farmasi Nasional
 Bab V. Pembinaan dan Pengawasan
 Bab VI. Ketentuan Peralihan
 Bab VII. Ketentuan Penutup
Registrasi, Izin Praktik dan
Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
what
by whom
how
where
ED
STRA
STRTTK
•Dikeluarkan o/ Menteri
•Dikeluarkan o/ Menteri
•Menteri mendelegasikan •Menteri mendelegasi
kepd KFN
kepd Ka DinKes Prov
•Permohonan kepd KFN •Permohonan kepd Ka
DinKes Prov
•Tembusan kepada
DirJen Binfar & Alkes
dan PP Org. Profesi
•Dpt on line
Pusat (Jakarta)
•5 (lima) Tahun
•Tempat
menyelesaikan
pendidikan
•5 (lima) Tahun
SIPA , SIKA atau SIKTTK
• Dikeluarkan o/ Kepala DinKes
Kab/Kota tempat pekerjaan
kefarmasian dilakukan
•Permohonan kepd Ka DinKes
Kab/Kota
•Tembusan kepd Ka DinKes Prov
•Tempat pekerjaan
kefarmasian dilakukan
- berlaku sepanjang STRA atau
STRTTK masih berlaku
- Tempat praktek/bekerja msh sesuai
dg yg tercantum dlm SIPA, SIKA atau
SIKTTK
PERSYARATAN STRA
(1)
 Ijazah Apoteker
 Sertifikat Kompetensi Apoteker
 Telah mengucapkan sumpah/janji Apoteker
 Surat Keterangan sehat fisik dan mental
 Membuat pernyataan akan mematuhi dan
melaksanakan ketentuan etika profesi
PERSYARATAN STRA
(2)
...bagi Apoteker lulusan luar negeri
 Surat Keterangan telah melakukan
adaptasi pendidikan Apoteker dari Institusi
Pendidikan yg terakreditasi
 Surat izin tinggal tetap untuk bekerja
sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan di bidang ketenagakerjaan dan
keimigrasian bagi Apoteker WNA
SERTIFIKAT KOMPETENSI
PROFESI
 Dikeluarkan oleh Organisasi Profesi setelah
lulus uji kompetensi
 Berlaku 5 tahun dan dpt dilakukan uji
kompetensi kembali setelah habis masa
berlakunya
 Uji kompetensi dilakukan oleh Org. Profesi
melalui pembobotan Satuan Kredit Profesi
(SKP)
 Pedoman penyelenggaraan uji kompetensi
ditetapkan oleh KFN
TATA CARA MEMPEROLEH STRA
(1)
 Apoteker mengajukan permohonan kepada
KFN, cc: DJ Binfar & Alkes dan PP Org.
Profesi
 Dapat dilakukan secara online
 10 HK setelah permohonan diterima dan
dinyatakan lengkap, KFN menerbitkan
STRA
TATA CARA MEMPEROLEH STRA
(2)
 Dokumen yang dilampirkan:
 FC Ijazah Apoteker
 FC Surat Sumpah/Janji Apoteker
 FC Sertifikat Kompetensi Profesi
 Surat Keterangan sehat fisik dan mental
 Surat pernyataan akan mematuhi dan
melaksanaan ketentuan etika profesi
 Pas foto terbaru berwarna uk 4x6 dan uk 2x3
masing-masing sebanyak 2 lembar
APOTEKER BARU LULUS
Fakultas Farmasi xxx
PELANTIKAN & PENGUCAPAN
SUMPAH APOTEKER
DAFTAR NAMA
APOTEKER BARU
SERTIFIKAT
KOMPETENSI
Kolektif, 1 bln
sebelum pelantikan
Org. Profesi
2 minggu
sebelum
pelantikan
2 minggu sebelum
pelantikan
KFN
STRA
REGISTRASI ULANG
 Registrasi ulang dilakukan sesuai tata cara
memperoleh STR dengan melampirkan
STRA yang lama
 Harus dilakukan minimal 6 (enam) bulan
sebelum STRA habis masa berlakunya
PENCABUTAN STRA
(1)
 STRA dapat dicabut karena:
 Permohonan ybs
 Pemilik STRA tdk lagi memenuhi persyaratan
fisik dan mental untuk menjalankan pekerjaan
kefarmasian berdasarkan surat keterangan
dokter
 Melakukan pelanggaran disiplin tenaga
kefarmasian
 Melakukan pelanggaran hukum di bidang
kefarmasian yg dibuktikan dengan putusan
pengadilan
IZIN PRAKTEK DAN IZIN KERJA
(1)
 SIPA:
 Apoteker penanggung jawab di fasilitas
pelayanan kefarmasian
 Apoteker Pendamping di fasilitas pelayanan
kefarmasian
 SIKA bagi Apoteker yg melakukan
pekerjaan kefarmasian di fasilitas produksi
atau fasilitas distribusi/penyaluran
IZIN PRAKTEK DAN IZIN KERJA
(2)
 SIPA bagi Apoteker penanggung jawab atau
SIKA hanya diberikan untuk 1 (satu)
tempat fasilitas kefarmasian
 Apoteker PJ di Puskesmas dapat menjadi
Apoteker Pendamping di luar jam kerja
 SIPA Pendamping dapat diberikan untuk
paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas
pelayanan kefarmasian
TATA CARA MEMPEROLEH SIPA
atau SIKA (1)
 Apoteker mengajukan permohonan kepada
Kepala Dina Kesehatan Kab/Kota tempat
pekerjaan kefarmasian dillaksanakan, cc:
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
 Untuk permohonan SIPA sbg Apoteker
Pendamping hrs dinyatakan permintaan
SIPA untuk tempat PK pertama, kedua
atau ketiga
 20 HK setelah permohonan diterima dan
dinyatakan lengkap, Ka Dinkes Kab/Kota
menerbitkan SIPA atau SIKA
TATA CARA MEMPEROLEH SIPA
atau SIKA (2)
 Dokumen yang dilampirkan:
 FC STRA
 Surat pernyataan mempunyai tempat praktik
profesi atau surat keterangan dari pimpinan
fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari
pimpinan fasilitas produksi atau
distribusi/penyaluran
 Surat rekomendasi dari organisasi profesi
 Pas foto terbaru berwarna uk 4x6 dan uk 3x4
masing-masing sebanyak 2 lembar
PENCABUTAN SIPA atau SIKA
(1)
 SIPA atau SIKA dapat dicabut karena:
 Permohonan ybs
 STRA tidak berlaku lagi
 Ybs tidak bekerja pd tempat yg tercantum dlm surat
SIPA atau SIKA
 Ybs tdk lagi memenuhi persyaratan fisik dan mental
untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian
berdasarkan pembinaan dan pengawasan dan
ditetapkan dg surat keterangan dokter
 Melakukan pelanggaran disiplin tenaga kefarmasian
 Melakukan pelanggaran hukum di bidang kefarmasian
yg dibuktikan dengan putusan pengadilan
KOMITE FARMASI NASIONAL
KOMPOSISI:
•Kemenkes 2
•BPOM 1
•Org. Prof. 3
•Org. TTK 1
•Perhimpunan PTFI 1
•Kemendiknas 1
(1)
KOMITE FARMASI NASIONAL
DIVISI SERTIFIKASI
& REGISTRASI
SEKRETARIAT
DIVISI PEDIDIKAN
DAN PELATIHAN
BERKELANJUTAN
•PNS
•BERTGGJWB KEPD SES
•DJ BINFAR & ALKES
DIVISI PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN
KOMITE FARMASI NASIONAL
(2)
 Ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan DJ
Binfar & Alkes
 Untuk anggota KFN yang berasal dari organisasi
atau perhimpunan harus diusulkan oleh
organisasi atau perhimpunan ybs kepd DJ Binfar
& Alkes
 Masa bakti 3 tahun dan dapat dipilih kembali
maksimal 1 (satu) periode
 Ketua KFN harus seorang apoteker
KOMITE FARMASI NASIONAL
(3)
 Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, KFN
dapat membentuk tim ad hoc, yang bertugas
menyelesaikan dugaan pelanggaran disiplin
 Ketentuan lebih lanjut mengenai dugaan
pelanggaran disiplin diatur oleh KFN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 Pembinaan dan pengawasan thd pelaksanaan
dan penerapan peraturan ini dilakukan oleh DJ
Bina Kefarmasian & Alkes, Ka Dinkes Prov,
Kab/Kota, organisasi dan/atau perhimpunan
terkait sesuai dg fungsi dan tugas masingmasing
 Hasil pembinaan dan pengawasan dilaporkan
secara berjenjang kepada DJ
KETENTUAN PERALIHAN
(1)
 Apoteker yg sudah memiliki SP atau SIK
dianggap telah memiliki STRA, SIPA atau SIKA
 Wajib MENGGANTI SP atau SIK dg STRA dan
SIPA/SIKA paling lambat 31 Agustus 2011
 Mendaftar melalui website KFN selambatlambatnya 1 (satu) bulan sebelum tgl 31 Agustus
2011, dg melampirkan:
 FC KTP/Sim/Paspor
 FC Ijazah Apoteker
 SIK atau SP
 Pas foto terbaru berwarna uk 4x6 dan uk 2x3 masingmasing sebanyak 2 lembar
KETENTUAN PERALIHAN
(2)
 Setelah mendapatkan STRA pertama kalinya,
wajib mengurus SIPA atau SIKA
 Masa berlaku STRA, SIPA, SIKA diberikan
berdasarkan tanggal kelahiran apoteker
TINDAK LANJUT
 KFN:
 Finalisasi website
 Penetapan keanggotaan
 Proses PENGGANTIAN:
 Data-base SIK terdahulu (DJ POM) dan SP (Biro
Kepegawaian) otomatis ditetapkan STRA, foto
diserahkan/dikirimkan lgs bisa diserahkan STRA
kepada ybs
 Secara manual (perorangan atau kolektif)
 Tidak dikenakan biaya
 Sosialisasi dan advokasi
Jumat, 17/06/2011 11:58 WIB
Visiting Apoteker Cegah Dokter Jualan Obat
Tya Eka Yulianti - detikBandung
Bandung - Imbauan
Menteri Kesehatan agar apoteker mengunjungi
pasiennya salah satu alasannya agar penggunaan obat generik dapat lebih meningkat.
Selain itu, untuk mencegah praktik dokter yang menjual sendiri obat pada pasiennya.
"Obat generik harus lebih ditingkatkan pemakaiannya. Saat berdiskusi dengan dokter, apoteker
bisa meminta agar pasien diberi obat generik," ujar Menteri Kesehatan dalam press confrence
5th Conference of Asian Association of Schools of Pharmacy (AASP) di Aula Barat ITB, Jalan
Ganeca, Jumat (17/6/2011).
Saran penggunaan obat generik diberikan karena harganya lebih terjangkau namun tetap
berkualitas. Selain itu pendampingan apoteker pada pasien dalam pemberian obat dilakukan
untuk mencegah adanya dokter yang menjual langsung obat pada pasiennya.
"Dokter tidak diperkenankan menjual obat, kecuali di daerah yang tidak ada
apotek dan apoteker. Pasien seharusnya mendapat obat dari pelayanan
farmasi," katanya.
Ia pun berharap, peran
dikuatkan.
(tya/ern)
apoteker dalam pelayanan kesehatan dapat lebih