Kul-1c Hakikat – alur-kriteria penal reform

download report

Transcript Kul-1c Hakikat – alur-kriteria penal reform

APA HAKIKAT PEMBAHARUAN UU
(SUBSTANSI HP)
•
Apakah perubahan/penggantian UU  sama/identik dengan
“pembaharuan”?
•
Pada hakikatnya :
–
–
–
–
PEMBAHARUAN KONSEP NILAI
PEMBAHARUAN IDE-IDE DASAR
PEMBAHARUAN POKOK-POKOK PEMIKIRAN
PEMBAHARUAN PARADIGMA/WAWASAN
•
Oleh karena itu  proses yg panjang “bergenerasi”
•
Jerome Hall : improvement of the criminal law should be a
permanent ongoing enterprise and detailed records should
be kept"
HP
PERUBAHAN/
PEMBAHARUAN HP
NORMA
-------------------------------------
NILAI
(Ide Dasar/Konsep)
NORMA : hanya bentuk
formulasi/ implementasi dari
“nilai (ide dasar)”
PERUBAHAN/
PEMBAHARUAN
NILAI/IDE DASARNYA
ILMU HUKUM PIDANA
HP
NORMA
---------------------------NILAI
(Ide Dasar/Konsep)
NILAI (IDE DSR)
APA ?
Ilmu tentang NORMA :
 Ilmu HP positif
 ilmu MENERAPKAN norma (hk. Pid.);
 pendekatan “rasional” (kematangan logika);
Ilmu tentang NILAI (Ide dasar) :
• Mengkaji nilai (ide dasar)
untuk MEMBUAT/MEMPERBAHARUI norma (HP);
• Pendekatan konsepsional
(rasional/policy & nilai kejiwaan/filosofi/keilmuan).
NORMA
NILAI
(Ide Dasar/Konsep)
sosio-filosofis,
sosio-politik,
sosio-kultural
- Individualism
- socialism
- monodualism
- Pancasila
nilai moral-religius :
 das Recht ist das
ethische Minimum;
 the law as an “ethical
minimum” (George
Jellinek);
 without religion there
can be no morality, and
without morality there
can be no law
(Alfred Denning);
Scientia juridis
Conscientia
nilai keilmuan/
Teori/doktrin/
Asas-asas
Nilai dsr
(universal)
- Keadilan
- kebenaran
- kejujuran
- kepercayaan
- kasih sayang
- kepastian
- keseimbangan
- kesamaan/kesetaraan
Black’s Law Dictionary
 the
legal premise
(dasar pemikiran hkm);
TEORI
HUKUM
 tenet of the law
(ajaran/prinsip/pendirian)
 set of principles (asas-asas)
 doctrine of law (doktrin)
PP-4
STUFFENBAU THEORIE
UU
H.B.
R.I
WvS
KUHP
UUD
GRUNDNORM
Individualism/
liberalism
PS
(Monodualism)
ALUR MELAKUKAN “REFORM”
IDENTIFIKASI
MASALAH
EVALUASI
NILAI/IDE DASAR
IMPLEMENTASI
(FORMULASI)
Rumusan pasal
(lama)
- Ide lama;
- Ide baru.
Rumusan pasal baru
Mslh. “sbr. Hk”
- Legisme (formal)
- luas (keseimbgn)
Mslh. “perumusan TP”
- Monistik
- Dualistik
- Klasik/modern
Mslh. “pidana”
- kepastian/elastisitas
- “bui”/”pemasyarakatn”
Hubgn “hk” – “moral”
(negara – gereja)
- Separation (Trennung)
- Unity (Einheit)
MONISTIK
DUALISTIK
• TP : keseluruhan syarat
pemidanaan;
•
• menyatukan unsur objektif
(patut dipidananya perbuatan)
& unsur subjektif (patut
dipidananya orang);
•
Memisahkan TP & PJP
(Kesalahan)
•
TP : hanya unsur objektif/lahiriah;
• Pidana = TP
•
Pidana = TP + PJP (Kesalahan)
1.
2.
3.
4.
5.
Perbuatan
Memenuhi UU
Ber-SMH
KBJ
Dolus/culpa
TP : sebagian syarat
pemidanaan;
TP :
1. Perbuatan
2. Memenuhi UU
3. SMH
PJP (Keslhn):
1. KBJ
2. Dolus/culpa
3. Tdk. ada
Alsn. Pemaaf.
WAWASAN TTG. HUBUNGAN
HUKUM DAN MORAL/AGAMA
sekuler
STATE
CHURCH
Hukum
Moral/
agama
SEPARATION
(TRENNUNG)
UNITY
(EINHEIT)
Dr. Alfred C. Kinsey
Alfred Denning
KONSEP/DOKTRIN HUBUNGAN ANTARA
HUKUM (NEGARA) DAN MORAL/AGAMA
1) Trennung von Staat und Kirche (Separation of State
and Church)
Dr. Alfred C. Kinsey :
–
“The criminal law’s dictatorial power must end at the
bedroom door”.
2) Einheit von Staat und Kirche (Union of State and
Church)
Alfred Denning :
–
“Without religion there can be no morality, and without
morality there can be no law”.
IDE DASAR PEMBANGUNAN
SISTEM HP NAS.
Bagian dari Pembangunan
SISTEM HKM NASIONAL
Berorientasi pada
NILAI KESEIMBANGAN
PANCASILA
Bagian dari
PEMBANGUNAN NASIONAL
Berorientasi pada
KESEIMBANGAN
SOCIAL DEFENCE &
SOCIAL WELFARE
ASAS-ASAS HK PIDANA APA
YANG MUNCUL?
IDE DASAR PANCASILA
NILAI KESEIMBANGAN
NILAI KETUHANAN
(Moral-religius)
NILAI KEMANUSIAAN
(Humanistik)
ASAS-ASAS HK PIDANA APA
YANG MUNCUL?
PR
NILAI
KEMASYARAKATAN :
 nasionalistik
 demokratik
 keadilan sosial
Pasal 29 (1) UUD’45 : Negara berdasar atas Ketuhanan Yang
Maha Esa.
Psl. 3 (2) UU:4/2004 : Peradilan negara menerapkan dan
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila
Pasal 4 (1) UU:4/2004 :
PR
KRITERIA “PENAL REFORM”
SIR RUPERT CROSS :
• "A change in the penal
system can properly be
described as an endevour to
achieve penal reform :
1) if it is aimed directly or
indirectly at the the rehabilitation
of the offender, or
2) if its object is to avoid, suspend
or reduce punishment on
humanitarian grounds".
PR : Implementasinya?
Kriterianya ber
orientasi pada
Nilai :
- individual;
- rehabilitasi;
- humanistik.
APA
TEPAT?