penataan dan pemerataan guru (bali) tgl 19 nov

Transcript penataan dan pemerataan guru (bali) tgl 19 nov

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU

PROSES DAN MEKANISME PENGELOLAAN GURU DALAM RANGKA PERENCANAAN KEBUTUHAN, PEMBINAAN KARIR, DAN KESEJAHTERAAN GURU

DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DITJEN PENDIDIKAN DASAR SURABAYA, 19 NOVEMBER 2014

SUBDIT PROGRAM & EVALUASI

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang PTK Dikdas Pengumpulan, Pengolahan, & Penyajian Data & Informasi PTK Dikdas Penyusunan Program, Kegiatan, & Anggaran Direktorat Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama & Pemberdayaan Peran & Masyarakat Di Bidang PTK Dikdas Pemantauan & Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, & Anggaran Direktorat Penyusunan Laporan Direktorat

SIM P2TK DIKDAS DATABASE P2TK DIKDAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN JABATAN FUNGSIONAL GURU (SIM-JABFUNG) SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENILAIAN ANGKA KREDIT (SIM-PAK) SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENATAAN & PEMERATAAN GURU (SIM-RASIO) SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TUNJANGAN (SIM-TUN) WEBSITE P2TK DIKDAS SUBDIT. TEKNIS

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang PTK & PTK Pendidikan Kesetaraan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang PTK & PTK Pendidikan Kesetaraan Penyusunan Rencana Kebutuhan PTK & PTK Pendidikan Kesetaraan Pengembangan Sistem Pembinaan Peningkatan Kualifikasi & Karir PTK & PTK Pendidikan Kesetaraan Fasilitasi & Pemberian Bimbingan Teknis Penerapan Norma, Standar, Prosedur, & Kriteria Kualifikasi & Karir PTK & PTK Pendidikan Kesetaraan Pelaksanaan Pemberian Penghargaan & Pelindungan PTK & PTK Pendidikan Kesetaraan Evaluasi Penerapan Norma, Standar, Prosedur, & Kriteria Kualifikasi & Karir & Evaluasi Pemberian Penghargaan & Pelindungan PTK & PTK Pendidikan Kesetaraan

SUBDIT PROGRAM & EVALUASI

Pelaksanaan Tusi Subdit Teknis didukung oleh 4 Aplikasi P2TK Dikdas

A. Penataan Guru

1.Menyusun Juknis Penataan & Pemerataan antar Kab/Kota dan Provinsi 2.Rakor dengan Kab/Kota untuk Penataan dan Pemerataan 3.Rekomendasi Sanksi bagi kab/kota yg tidak melaksanakan 4.Koordinasi dgn BKN/Menpan/Kemdagri ttg Formasi CPNS 5.Koordinasi dgn LPTK untuk penyiapan Kebutuhan Guru berdasarkan Proyeksi kebutuhan 6.Koord dgn Kab daerah khusus untuk redistribusi guru

B. Pembinaan Karir, Penghargaan dan perlindungan

1. Koord. Dgn Sekretarian PAK Kab/kota/Prov.

2. Menyusun SOP Tugas Sekretariat PAK Kab/Kota 3. Mengelola Karir Guru dan Mendesain Bimtek Kompetensi yg diperlukan berdasarkan profil kompetensi guru sekabupaten/kota 4. Memberikan Fasilitasi ke KKG/MGMP 5. Memberikan Layanan pembinaan Karir ke Kab/Kota (Sekretariat PAK Pusat) 6. Memetakan/Memantau Guru yg mempunyai masalah pengusulan PAK 7. Koordinasi dgn BKD untuk Kebijakan SKP Guru 8. Memastikan rasio Tim Penilai PAK Kab/Kota dan Penilai Pusat termasuk menyeleksi pengganti pensiun 9. Mengelola Aplikasi SIMPAK (kecuali entri data PAK disupport Subdit Program) 10.Menyiapkan Konten Website terkait Tusi masing-masing subdit 11.Seleksi Calon peserta Gupres berdasarkan pembinaan Karir 12.Seleksi Pemberian Penghargaan Guru berdedikasi 13.Guru yang Kompeten dan Berprestasi untuk pemberian beasiswa S2 14.Pemilihan Calon Kepala Sekolah untuk Diklat Cakep di LP2KS (MoU dgn LP2KS) 15.Melayani stakeholder ttg penataan Guru dan Pembinaan Karir (

Aplikasi Laporan

)

16.Menyiapkan Tim Sekretariat Subdit untuk melayani Kab/kota dalam hal Pembinaan Karir dan Penataan Guru.

•

Kegiatan Tindak Lanjut untuk Semua Sistem

Penyusunan regulasi (dan kemudian diikuti dengan kegiatan sosialisasinya):

–

Penyusunan Permendiknas tentang operasionalisasi SIM P2TK (Dikdas)

–

Penyusunan Juknis tentang tugas dan fungsi antar unit utama dan antar masing-masing subdit dalam rangka pelaksanaan perencanaan kebutuhan guru, pembinaan karir (termasuk muatan laman P2TK Dikdas)

–

Penyusunan Juknis tentang persyaratan jumlah jam guru terkait Penilaian Kerja Guru dan Pembayaran Tunjangan Profesi

–

Penyusunan MoU dengan BKN tentang akses masing-masing database untuk kepentingan pemeriksaan legalitas status PNS guru dalam rangka pembinaan karir

–

Penyusunan MoU dengan Kemriset & dikti tentang akses akses masing-masing database untuk kepentingan pemeriksaan legalitas ijazah guru dalam rangka pembinaan karir

• • • •

Kegiatan Tindak Lanjut untuk SIM-Jabfung dan SIM-PAK

Penyusunan Regulasi (dan kemudian diikuti dengan kegiatan sosialisasinya):

– Penyusunan Juknis yang menguraikan OTK Permendkbud Nomor 1 Tahun 2012 terkait layanan pembinaan karir guru (utamanya oleh Subdit. Teknis) – Penyusunan Surat Edaran dimulainya pemberian tunjangan profesi yang dikaitkan dengan kompetensi guru (dasar: Permenegpan Nomor 16 Tahun 2009 dan Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010) – Penyusunan Rencana Tindak Lanjut terkait Pengembangan SIM-PAK (antara lain penambahan fitur pencarian data individual guru)

Sosialisasi SIM-Jabfung dan SIM-PAK (Prosedur dan Aplikasi) tingkat provinsi (Dinas Pendidikan & BKD) dan tingkat kabupaten / kota (Dinas Pendidikan & BKD) dengan sasaran peserta pimpinan lembaga Bimbingan Teknis PAK Guru Dikdas bagi Sekretariat PAK Tingkat Kabupaten / Kota (dengan menggunakan SIM-PAK) – Subdit. Teknis Monev Pelaksanaan PAK (dengan menggunakan SIM-PAK)

• • • •

Kegiatan Tindak Lanjut untuk SIM-Rasio

Penyusunan Regulasi (dan kemudian diikuti dengan kegiatan sosialisasi): – Penyusunan SKB empat K/L (Kemdikbud, Kemenpan, Kemdagri, dan BKN) tentang pendayagunaan bersama keluaran SIM-Rasio untuk pengendalian formasi CPNS guru – Penyusunan Juknis terkait tentang perencanaan kebutuhan guru dalam jabatan yang akan mengikuti PPG (jika pelaksanaannya dibiayai negara) – Peningkatan status SKB 5 Menteri menjadi Peraturan Pemerintah – MoU dengan LPTK (dengan wasit Bappenas) terkait tentang perencanaan kebutuhan guru untuk pengendalian jumlah mahasiswa calon guru.

– Penyusunan Rencana Tindak Lanjut terkait Pengembangan SIM-Rasio.

Sosialisasi SIM-Rasio (Dinas Pendidikan & BKD) dan tingkat kabupaten / kota (Dinas Pendidikan & BKD).

Koordinasi perencanaan kebutuhan guru dan pengendalian formasi guru tingkat nasional, tingkat provinsi,dan tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan Kemdikbud, Kemenpan, Kemdagri, BKN, Pemprov (Dinas Pendidikan & BKD), dan Pemkab/Pemkot (Dinas Pendidikan & BKD) – Subdit. Teknis Lanjutan piloting penataan dan pemerataan guru (untuk kabupaten / kota tersisa dan untuk kabupaten / kota yang pada piloting tahun 2014 mendapat nilai kurang), dengan kegiatan antara lain meliputi: (a) Rapat koordinasi, (b) Bimbingan teknis, dan (c) Fasilitasi – Subdit. Teknis.

Definisi Guru menurut perundang-undangan

1. Siapa Guru?

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah

Dosen). (Pasal 1 Undang-undang 14 tahun 2005 tentang Guru dan 2.

Guru Tetap adalah

Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terusmenerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai Guru.

(Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru).

1 2

3 4

Saat ini disekolah banyak sekali sebutan status untuk guru yang kalau ditinjau dari regulasi yang ada sebutan guru tersebut tidak pernah ada. kecuali istilah

guru tetap

yang terdapat pada Peraturan-pemerintah No. 74 Tahun 2008. Adapun istilah-istilah guru yang mengajar disekolah saat ini seperti : 1. Guru PNS adalah guru yang diangkat dan digaji oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah.

2. Guru Bukan PNS adalah guru selain PNS yang menurut realita ada di sekolah negeri atau sekolah swasta.

3. Guru Tetap yayasan (GTY) adalah guru bukan PNS yang berstatus tetap dgn adanya perjanjian kontrak kerja antara pihak yayasan dengan guru yang bersangkutan. Guru GTY hanya ada disekolah swasta karena sekolah negeri bukan dibawah pengelolaan yayasan 4. Guru Tidak Tetap(GTT) Sekolah Negeri adalah istilah untuk guru yang: 1. diangkat berdasarkan kebutuhan pada satuan pendidikan (sekolah) dengan disetujui kepala sekolah, 2. kewenangan bertumpu kepada kepala sekolah, baik pengangkatan juga pemberhentian, 3. menandatangani kontak kerja selama jangka waktu tertentu, setahun atau lebih sesuai dengan kebutuhan sekolah, 4. dibiayai atau digaji berdasarkan sumbangan dari masyarakat atau bukan guru yang gajinya tidak masuk anggaran APBN dan APBD.

5. Guru Wiyata Bakti : guru bukan PNS mengajar disekolah negeri gajinya dari APBD kab/kota atau APBD Provinsi.

6. Guru Honor Daerah adalah guru bukan PNS yang mengajar disekolah negeri yang diangkat oleh pemda yang gajinya dari APBD kab/kota atau APBD Provinsi.

7. Guru Pegawai Tidak Tetap (PTT) : mengajar disekolah negeri yang gajinya dari APBD kab/kota atau APBD Provinsi.

8. Guru Bantu (GB) adalah guru yang diangkat oleh Kab/Kota berdasarkan Kepmendikbud tahun 2003 yang ditugaskan disekolah-sekolah yang kekurangan guru dan gajinya sebesar 1 juta perbulan dibebankan pada APBN Kemdikbud dan dibeli nomor induk guru bantu (NIGB), Awalnya guru bantu berjumlah sekitar 200.000 orang pada tahun 2003. Namun saat ini sudah banyak yang diangkat oleh Pemda menjadi PNS sehingga saat ini jumlahnya hanya tinggal sekitar 10.000 ribu orang diseluruh indonesia dan terbanyak ada di DKI Jakarta sekitar 5.000 orang.

9. Guru Bantu Sementara (GBS) : guru yang diangkat dalam rangka pemenuhan kekurangan guru akibat adanya benca alam stunami dan gempa di Nias dan tidak ada nomor induk layaknya guru bantu sebagai identitas resmi. GBS diangkat dengan SK Kepala LPMP tahun 2005 dan sampai saat ini masih terus mendapatkan Gaji dari Kemdikbud sebesar 1 juta perbulan. GBS berbeda dengan BG karena BG dasar hukumnya adalah Kepmendikbud 2003 sedangkan BGS hanya diangkat oleh kepala LPMP tahun 2005 dan sampai saat ini masih menuntut agar tetap digaji dan . Selain di daerah bencana guru GBS juga diangkat dan ditempatkan di daerah transmigrasi .

10.Guru Komite adalah guru bukan PNS yang mengajar disekolah negeri yang diangkat dan digaji oleh komite sekolah atau dari dana BOS.

11.Guru SM3T (Sarjana Mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal).

AMANAT UNDANG-UNDANG 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN GURU HARUS PROFESIONAL, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT Eksternal sistem

SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK) - BKN JUMLAH IDEAL (SIM RASIO)

BEBAN KERJA MINIMAL DATA GURU PNS

PEMBINAAN KARIR (SIM PAK)

NILAI PK GURU

SISTEM E - KINERJA

Eksternal sistem STATUS KOMPETENSI DAN KINERJA GURU DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

(DAPODIKDAS) KESEJAHTERAAN (SIM TUNJANGAN)

MEMENUHI SYARAT TERBIT SK TUNJANGAN

GURU PROFESIONAL SEJAHTERA BERMARTABAT

Dengan integrasi Aplikasi yang ada di P2TK Dikdas, maka dapat menentukan bahwa hanya guru yang

Kompeten

yang akan

naik pangkat

dan

menerima Tunjangan Profesi

sesuai regulasi yang ada.

Guru Profesional, Kompeten, Sejahtera, dan Bermartabat Penilaian Kinerja Guru di Sekolah 14 15 ARUS INFORMASI 4 APLIKASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUSI P2TK DIKDAS (Perencanaan Kebutuhan, Pembinaan Karir, dan Kesejahteraan PTK) SK Kenaikan Pangkat bagi guru yg kompeten 10 Usulan Formasi MENPAN Nilai PAK Guru Gol III/a sd IV/b Usulan Pengangkatan Guru 10 KAB/KOTA BKN Formasi CPNS 10 9 Peta Sebaran Guru SIM e-Kinerja (Pusbangprodik) SK Kenaikan Pangkat guru Bukan PNS 14 Usul Inpassing Dan Penyesuaian Jafung 13 Peta Sebaran Guru 9 Peta Sebaran Guru 9 2. SIM Rasio (Perencanan) Calon Guru yg akan diserifikasi 6 PUSBANG PRODIK LPTK Nilai PKB Nilai PK Guru 12 4. SIM PAK (Pemb. Karir) Peta 13 Jafung Guru 3. SIM Jafung (Pemb. Karir) SK Tunjangan PNS Daerah

jika Kompeten, Linier, dan 24 jam

15 3 5 Dapodik Pusat Kebutuhan Guru dan Calon Peserta PPG Data Individu Siswa/PTK 1 SEKOLAH Golongan Sesuai Inpassing (Besaran Tunj. Profesi Guru Bukan PNS)

Feedback

Data Guru status 2

Nilai Kompetensi

Gaji Pokok Terbaru dan 11 Beban Kerja Guru 24 jam 1. SIM Tunjangan (Kesejahteraan) 7 lulusan baru serifikasi 8 Usulan Alokasi PMK untuk PNS Daerah KEMENKEU 15 4 SK Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS

jika Kompeten, Linier dan 24 jam

ALUR INFORMASI TERKAIT PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU, KARIR, DAN TUNJANGAN PROFESI 1. Sekolah mengirimkan data Profil Sekolah, Guru, Siswa, dan Sarana prasarana.

2. Aplikasi Tunjangan memvalidasi data guru yang dapat diakses oleh guru secara on-line untuk memperbaiki dan mengirimkan kembali (Langkah 1) jika datanya belum benar.

3. Jika Data Guru sudah benar, maka akan terbit SKTP, Jika Guru PNS Daerah operator Tunjangan dapat mendownload SKTP dimaksud untuk segera dibayarkan tunjangannya dan Guru dapat melihat SK melalui layanan website P2TK Dikdas (p2tk.dikdas.kemdikbud.go.id). 4. Untuk Guru Bukan PNS, Jika Data sudah benar, maka akan terbit SKTP dan Guru dapat melihat SK melalui layanan website P2TK Dikdas. Pembayaran dilakukan oleh Direktorat langsung ke rekening Guru Bukan PNS.

(p2tk.dikdas.kemdikbud.go.id) 5. SIM Rasio mengambil row data dari DAPODIKDAS.

Tugas dari Pusbangprodik 6. Usulan calon guru yg akan disertifikasi, diharapkan menggunakan dapodik maka calon yg diusulkan sudah mempunyai 24 jam sehingga ketika dinyatakan lulus dan kembali kesekolah tidak kesulitan jam mengajar dan bisa terbit SKTP. Selain itu calon dipilih dari kab/kota dengan mempertimbangkan sebaran guru permapel yg sudah sertifikasi. Hal ini untuk menghindari penumpukan guru yg disertifikasi.

(Saat ini calon dijaring oleh pusbangprodik dgn sumber data yang berbeda dgn DAPODIK)

7. Data kelulusan dari Pusbangprodik sering terlambat diterima sehingga berakibat keterlambatan perhitungan kebutuhan alokasi tunjanga profesi untuk transfer daerah yg dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Masalah ini bisa teratasi jika usulan calon diambil dari dapodik karena gaji pokok dan sebaran kab/kota setiap guru sudah ada. PMK dapat disusun tanpa menunggu kelulusan 100% dari Pusbangprodik.

(Saat ini calon dijaring oleh pusbangprodik dgn sumber data yang berbeda dgn DAPODIK)

8. Usulan alokasi dana tunjangan profesi transfer daerah untuk PNS Daerah yang akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

ALUR INFORMASI TERKAIT PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU, KARIR, DAN TUNJANGAN PROFESI 9. Kab/Kota/BKN/MENPAN dapat mengakses peta kelebihan dan kekurangan guru yang disiapkan oleh Kemdikbud per Kab/Kota, per Kec, per Sekolah, dan per Mapel, termasuk informasi kebutuhan guru sebagai dasar Redistribusi dan data kebutuhan formasi CPNS di sekolah negeri. 10. Kab/Kota/BKN/MENPAN dapat menggunakan data ini sebagai kontrol terhadap usulan formasi sehingga selaras antara kebutuhan sekolah, usulan kab/kota dan formasi yang disediakan oleh menpan (tepat sulan, tepat formasi, dan tepat penempatan).

11. Dalam rangka memastikan bahwa hanya guru yg kompeten yang bisa naik pangkat dan menerima tunjangan (Pasal 2 Permendiknas 35 Th. 2010), maka dilakukan Penilaian Kinerja Guru (PK Guru) di sekolah. Salah satu syaratnya adalah guru harus mengajar minimal 24 jam/mgg.

12. Semua guru harus dinilai kinerjanya dan wajib ikut PKB. Nilai dari PK Guru dan PKB menjadi angka kredit untuk kenaikan pangkat dan jabatan guru.

13. Bagi guru Bukan PNS harus disetarakan Jabatan dan pangkatnya atai biasa disebut inpsssing (Permendikbud 28 Th. 2014) dan Bagi PNS dan Bukan PNS yg sudah di inpassing harus disesuaikan dan ditetapkan Angka Kreditnya (Permendikbud 4 Th. 2014) agar bisa ikut pembinaan karir seperti PNS.

14. SIMPAK akan menghasilkan Angka Kredit guru jika berdasarkan hasil penilaian memenuhi kecukupan nilai, maka akan terbit SK kenaikan Jabatan dan Pangkat 15. Berdasarkan SK Kenaikan Jabatan dan pangkat sebagai bukti guru Kompeten maka akan disertasi terbitnya SK tunjangan (Tunjangan bukan lagi hanya memenuhi 24 jam saja tetapi sudah dikaitkan dengan kompetesi)

KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT PADA UU 23 TH 2014

DAPODIK

Dasar Hukum

(Instruksi Menteri No. 2 Thn 2011) Surat Mendikbud agar semua Unit utama memanfaatkan DAPODIK dan Tidak Ada Penjaringan Data di luar DAPODIK

4 ENTITAS DAPODIK YANG DIJARING SECARA BERSAMAAN DENGAN LEVEL DATABASE INDIVIDUAL DAPODIK sebagai sumber data tunggal dirancang bersifat

Individual

Relasional

dan

Longitudinal

mencakup 4 entitas yaitu Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Substansi Pendidikan, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dapodik satu-satunya acuan sumber data dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan.

PEMANFAATAN DAPODIK 1. STATISTIK PENDD. (PDSP) 2. PENGELOLAAN KODE REFERENSI (PDSP) 3. BOS (DIT. SD/PSMP/PLB) 4. BSM (DIT. SD/SMP/PLB) 5. REHAB (DIT. SD/SMP/SLB) 6. USB (DIT. SD/SMP/SLB) 7. RAPOT SISWA (DIT. SD/SMP/SLB) 8. PELAKSANAAN UN (DIT. SD/SMP/SLB) 9. INPASSING (P2TK) – APLIKASI NO.1

10. TUNJ. GURU (P2TK) – APLIKASI NO.2

11. PERENCANAAN KEBUTUHAN GURU (P2TK) – APLIKASI NO. 3 12. PAK GURU (P2TK) – APLIKASI NO.4

13. LAYANAN LAPORAN PENGELOLAAN GURU – APLIKASI NO.5

PROGRESS PENGIRIMAN ONLINE DAPO.DIKDAS.KEMDIKBUD.GO.ID

Cek Data Guru setiap saat WEBSITE TUNJANGAN P2tk.dikdas.kemdikbud.go.id

SIKLUS PENGIRIMAN DATA DARI SEKOLAH KE SERVER DAPODIK PUSAT Feedback Perbaikan data jika belum valid Memenuhi syarat atau tidak?

OPERATOR DAPODIK DISEKOLAH

Info data guru baik yg valid atau tidak Ambil Data Guru, Siswa dan Rombel untuk tunjangan

SERVER DAPODIK SERVER P2TK DIKDAS DIRENCANAKAN

DAPAT MENGKSES APLIKASI SAPK BKN UNTUK MEMPEROLEH DATA GURU PNS YANG SAMA DGN BKN

SERVER BKN

Ambil Siswa, Rombel dan Kondisi Ruang Pemberian BOS, BSM, Rehab, USB Kirim dapodik Setiap Semester, minimal setiap saat jika ada perubahan

SERVER DIT. PEMB. SD/SMP/SLB Catatan :

Untuk menjamin kualitas data, jika data yg dikirim belum valid guru dapat melihat di website serta dapat mengirimkan perbaikan data secara berulang-ulang sampai data dinyatakan valid dan digunakan untuk penerbitan SK Tunjangan. Periode waktu guru untuk memperbaiki adalah setiap saat selama 6 bulan (1 semester) Untuk Jaminan Kualitas Data DAPODIK dilakukan pengecekan : 1. Status Guru aktif mengajar dgn adanya penugasan dari Kepsek (belum pensiun) 2. Rombel guru mengajar yang diakui harus ada siswa (dibuktikan dgn NISN) 3. Tidak diperkenankan guru mengajar di rombel yg sama untuk mapel yang sama 4. Guru mengajar sesuai sertifikat pendidiknya.

5. Beban kerja mengajar min 24/mgg dihitung oleh sistem bukan dientri oleh operator 6. Pengecekan terhadap kepemilikan secara fisik ruang Lab dan Perpustakaan untuk pengakuan tugas tambahan.

7. Pengecekan Jumlah rombel untuk membatasi jumlah wakasek agar sesuai yg diperbolehkan 8. Kebenaran Data Guru Bukan PNS akan dicek silang dengan fisik dokumen inpassing yang dikirim ke pusat dan berkas fisik PAK guru pada SIMPAK di Kab/Kota 9. Direncanakan untuk memastikan kebenaran data guru PNS, Kemdikbud dapat mengakses Database BKN (Aplikasi SAPK) sehingga tidak ada pengiriman berkas ke kemdikbud (paperless)

Perlu Kerjasama Antara Kemdikbud dengan BKN untuk dapat

saling mengkases data Guru PNS Daerah

. Hal ini diperlukan karena pengelolaan database kepegawaian Guru PNS Golongan III/a s.d IV/b masih menjadi kewenangan PEMDA. Dengan demikian Kemdikbud tidak perlu lagi meminta berkas kepegawaian Guru PNSD (

paperless

untuk kemdikbud

Alamat Laman Direktorat P2TK : p2tk.dikdas.kemdikbud.go.id

5 APLIKASI PENGELOLAAN GURU BERBASIS WEB DGN SUMBER DATA DAPODIK SECARA REALTIME 1 Aplikasi Inpassing : (Penyetaraan Jabatan dan Pangkat dalam rangka pembinaan Karir Guru Bukan PNS)

Klik

2 Aplikasi Tunjangan : Menampilkan Status data guru sebagai Feedback untuk memperbaiki data jika ada Kesalahan, dan menampilkan status SK tunjangan jika data sudah Valid

Klik Klik

3 Aplikasi SIM Rasio : Menampilkan Peta Kelebihan dan Kekurangan Guru permapel, perprovinsi, perkab/kota, perkecamatan, dan persekolah,

Klik

4 Aplikasi SIM PAK : Mengelola Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat dan Jabatan berdasarkan Penilaian Kinerja dan Pengeb. Keprofesian Berkelanjutan (PKB).

Klik

5 Aplikasi EIS (Executive Information System) : Menampilkan Laporan-Laporan terkait Data Guru, Tunjangan, dan Karir

3 APLIKASI SIM RASIO : MENAMPILKAN PETA KELEBIHAN DAN KEKURANGAN GURU PERMAPEL MULAI DARI LEVEL PROVINSI SAMPAI SEKOLAH

Aplikasi ini dirancang terintegrasi dengan DAPODIK sehingga perubahan data pada dapodik akan merubah grafik pada SIM RASIO. Jika kab/kota melakukan pemindahan guru dan sekolah mengirimkan data perubahan tersebut melalui dapodik maka akan terlihat hasilnya pada Grafik. Dinas Pendidikan dapat menggunakan aplikasi ini untuk melakukan perencanaan kebutuhan guru, baik untuk penentuan formasi CPNS Guru maupun untuk redistribusi guru antar sekolah. Hal ini penting dilakukan karena beban mengajar 24 jam/mgg sangat penting bagi guru untuk memperoleh Angka Kredit dalam rangka pembinaan karir dan penerbitan SK Tunjangan Profesinya (Pasal 15 Peraturan Pemerintah tahun 2008). Selain itu sesuai amanat Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kemdikbud dapat melakukan pengendalian formasi pendidik sehingga dapat memastikan usulan formasi dari kab/kota ke Menpan selaras dengan perhitungan Kebutuhan Guru oleh Kemdikbud melalui SIM Rasio.

Fitur-Fitur untuk penggunaan Aplikasi SIM Rasio Deskripsi Grafik : Kab. Tulungagung Kelebihan Guru Matematika di SMP Negeri. Kelebihan tersebut terdiri dari guru Non PNS baik yg sudah S1 maupun yg belum S1 yg sebenarnya tidak diperlukan.

Klik satu/lebih bulatan legend untuk on/off grafik sesuai warna legend Terdapat Guru Honorer di Sekolah Negeri yg menurut hitungan tidak diperlukan Kebutuhan Guru Matematika

3 4 2 5 6

Pilih Menu Jenis Analisis Doubel Klik akan Turun level dibawahnya Naik ke level diatasnya Pilih Mapel yg akan ditampilkan Ganti halaman

7 7

6. Refresh 7. Membuka halaman yg pernah dipanggil 8. Melihat Nama Guru 9. Cetak atau simpan ke excel

8 9

Potret Kelebihan dan Kekurangan guru Matematika di Kota Bandung Jenjang Sekolah SMP Negeri

(Aplikasi mampu menampilkan potret sampai level sekolah dan nama guru per mapel di seluruh Indonesia )

Sumber Data Dapodik 2014

Pindah Pindah Pindah Catatan : Pengangkatan Guru sebaiknya setelah dilakukan redistribusi guru dalam kabupaten/kota dan antar kab/kota

CONTOH : SASARAN PEMBERIAN BANTUAN KUALIFIKASI AKADEMIK KE S1 DAN CALON PESERTA SERTIFIKASI Perlu mempertimbangkan pemberian kuota guru mapel

PKn

dan mengalihkan kuota ke mapel lain Untuk memperoleh

bantuan kualifikasi ke S1, dan Sertifikasi

karena sudah kelebihan guru untuk Kab. Bangkalan, kab. Bojonegoro, Kab. Kediri, dan Kab. Magetan.

CONTOH PEMILIHAN SASARAN PEMBERIAN KUOTA SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL Memastikan tidak memberikan kuota

Subsidi Tunjangan Fungsional

untuk Kab. Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, dan Magetan, Malang, dan Nganjuk Hal ini karena jumlah guru PNS sudah berlebih sehingga guru bukan PNS tidak diperlukan Guru Bukan PNS yg tidak diperlukan Persyaratan menerima Subsidi Tunjangan Fungsional : 1.

Guru Bukan PNS yang belum disertifikasi 2.

Mengajar min 24 jam/mgg

MEKANISME MENGKAITKAN KOMPETENSI DENGAN TUNJANGAN PROFESI

KOMPOSISI GOLONGAN GURU YANG HARUS DIPANTAU

IV/E 6 13 IV/D IV/C IV/B IV/A 20 27 3 272 198 290 9 842 40 081 3 114 III/D III/C III/B III/A II/D II/C II/B II/A 483 31 816 95 984 405 28 432 62 187 596 45 628 50 190 1 152 59 806 77 800 87 4 122 26 039 396 3 830 54 713 399 1 457 102 175 92 1 533 36 236 171 764 SLB SMP SD Tugas Subdit Teknis : Jenis Pelatihan apa yang dibutuhkan untuk bisa melewati stagnasi tersebut 527 092

Masa Kerja Guru pada Gol IV/a

10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 655 9 206 8 868 8 297 6 934 7 224 4 715 2 717 Outlier 2 770 2 000 1 000 507 364 1 423 950 1 018 633 665 410 709 153 37 25 12 5 401 209 4 9 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 4 3 1 1 1 IV/c; 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 24 26 27 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Masa kerja (Tahun)

2 APLIKASI TUNJANGAN : MENAMPILKAN STATUS DATA GURU JIKA BENAR ATAU SALAH, DAN STATUS PENERBITAN SK TUNJANGAN GURU BAGI YG VALID

Guru dapat melihat datanya setiap saat melalui website. Jika ada kesalahan dapat memperbaiki dan mengirimkan kembali sampai data tersebut valid untuk dapat diterbitkan SK Tunjangannya. Selain itu layanan ini juga menjadi pintu masuk informasi guru sudah terpanggil untuk ikut inpassing atau belum. Guru dapat melihat status datanya mulai dari profil guru, status pemenuhan beban kerja 24/mgg, status linier antara mapel yang diampu dengan sertifikat pendidik, mapping rombel terkait penugasan mengajar, dan penguncian jam jika SK Tunjangan guru sudah terbit.

CONTOH INFO DATA GURU YANG

BELUM MEMENUHI SYARAT

PENGUNCIAN JAM OLEH SISTEM BAGI GURU YANG SUDAH TERBIT SK SEHINGGA TIDAK DAPAT DIGUNAKAN OLEH GURU LAIN

Jika SK Tunjangan Guru sudah terbit, maka jam tersebut akan dikunci sehingga tidak bisa digunakan guru lain untuk menerbitkan SK Tunjangannya

GURU DAPAT MELIHAT SK-NYA DIWEBSITE

Transfer /Semester I

4 APLIKASI SIM PAK : MENGELOLA ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN BERDASARKAN PENILAIAN KINERJA DAN PENGEB. KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB).

Dalam rangka pembinaan karir, untuk dapat naik golongan maka guru wajib memenuhi angka kredit dari pelaksanaan kegiatan PKB, PK Guru, Penyesuaian Ijazah yg relevan. Kenaikan pangkat dan jabatan guru PNS gol III/a sd IV/b menjadi kewenangan Kab/Kota sedangkan gol IV/c keatas menjadi kewenangan pusat. SIMPAK ini dirancang terintegrasi antara sekretariat PAK Kab/Kota dengan Sekretariat PAK pusat. Hal ini untuk mengakomodir guru IV/b yang sebelumnya kewenangan Kab/Kota menjadi kewenangan pusat jika sudah naik golongan ke IV/c. Dengan SIMPAK direktorat dapat mengetahui besaran gaji pokok guru PNSD untuk dicantumkan di SK Tunjangan Profesi dan juga sebagai dasar perhitungan kebutuhan anggaran tunjangan profesi tahun berikutnya yang akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dengan demikian maka alokasi dana tunjangan profesi tahun berikutnya dapat dihitung dengan tepat sesuai dengan informasi gaji pokok terbaru guru. Hal ini tidak akan ada lagi Carryover (kurang bayar karena kekurangan dana)

PROSES PENYETARAN DAN PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL, PKB, & PENILAIAN ANGKA KREDIT DALAM RANGKA PEMBINAAN KARIR

TIDAK PENILAIAN DOKUMEN SUDAH INPASSING ?

TIDAK PNS ?

YA SK INPASSING SESUAI PERMENEGPAN 84 PEMBERIAN KESETARAAN JABATAN DAN PANGKAT BAGI GURU BUKAN PNS (PERMENDIKBUD NO. 28 TAHUN 2014 YA PENYESUAIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU PNS DAN GURU BUKAN PNS (PERMENDIKBUD NO. 4 TAHUN 2014))

PENGEMBANGAN DIRI melalui CPD PUBLIKASI ILMIAH dan/atau KARYA INOVATIF PENILAIAN KINERJA Penyesuaian Ijazah yg relevan Penyesuaian Ijazah tidak relevan, tanda jasa, dsb

PETA JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDIT AWAL SETIAP GURU

SIKLUS PEMBINAAN KARIR GURU (DILAKUKAN BERULANG-ULANG)

TARGET ANGKA KREDIT 100 Penata Muda, IIIa 150 200 Penata Muda Tingkat I, IIIb Penata, IIIc 300 400 Penata Tingkat I, IIId Pembina, IVa 550 700 850 1050 Pembina Tingkat I, IVb Pembina Utama Muda, IVc Pembina Utama Madya, IVd Pembina Utama, IVe Guru Pertama Guru Muda Guru Madya Guru Utama Guru Profesional YA KECUKUPAN ANGKA KREDIT?

1.Naik Pangkat 2.Tunj. Profesi TIDAK 1. Tidak Naik Pangkat 2. Jam mengajar dikurangi 3. Tunj. Profesi tidak terima

RENCANA IMPLEMENTASI PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI BERDASARKAN KOMPETENSI

MENGIKUTI TAHUN AJARAN MAKA JATUH SANKSI JIKA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN KOMPETENSI TAHUN ANGGARAN 2015 TAHUN AJARAN 2014/2015 TAHUN ANGGARAN 2016 TAHUN AJARAN 2015/2016 TAHUN ANGGARAN 2017 TAHUN AJARAN 2016/2017

SEM 1 SEM 2 SEM 1 SEM 2 SEM 1 SEM 2 SEM 1

JULI - DES JAN - JUNI JULI - DES JAN - JUNI JULI - DES JAN - JUNI JULI - DES SOSIALISASI (MEMASTIKAN SELURUH TK/SD/SMP/SMA MENGETAHUI) PELAKSANAAN PK GURU PELAKSANAAN PK GURU PELAKSANAAN PK GURU PELAKSANAAN PK GURU PEMBERLAKUAN SANKSI BERDASARKAN HASIL PK GURU MENGIKUTI TAHUN AMGGARAN MAKA JATUH SANKSI JIKA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN KOMPETENSI

1. KEWENANGAN PENGANGKATAN PNS PP NO. 9 TAHUN 2003 2. PERMENDIKBUD NO. 39 TAHUN 2009 TENTANG BEBAN KERJA GURU 3. SKB 5 MENTERI TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PNS 4. PERMENDIKBUD NO. 62 TAHUN 2013 POINT YANG HARUS DIPERTIMBANGKAN DALAM RANGKA MENATA GURU 1. BEBAN KERJA MINIMAL 24 JAM PERMINGGU 2. GURU YG SUDAH SERTIFIKASI MENGAJAR SESUAI SERTIFIKAT PENDIDIKNYA 3. MINIMAL 6 JAM DI SEKOLAH INDUK 4. PROMOSI BUKAN KE SEKOLAH YANG LEBIH TINGGI TETAPI KE JABATAN FUNGSIONAL YANG LEBIH TINGGI

CONTOH TAKE HOME PAY GURU PNS dan BUKAN PNS

GURU PNS Daerah Normal PNS Sudah Sertifikasi Daerah Normal PNS Belum Sertifikasi Daerah Khusus PNS Sudah Sertifikasi Daerah Khusus PNS Belum Sertifikasi 1.

Gaji pokok Golongan IV/a Tunjangan profesi Tambahan Penghasilan Tunjangan Kependidikan Tunjangan Kesejahteraan Daerah* Tunjangan Khusus 7.

Tunjangan Fungsional ----------------------------------------------------- TAKE HOME PAY /BULAN TAKE HOME PAY/HARI (@20 Hr kerja) : 2.580.500

: 2.580.500

: : : opsional : : Belum Implementasi --------------- : 5.161.000

: 258.050

: 2.580.500

: : 250.000

: : opsional : : Belum Implementasi --------------- : 2.830.500

: 141.525

: 2.580.500

: : : opsional : 2.580.500

: Belum Implementasi --------------- : 7.741.500

: 387.075

: 2.580.500

: : 250.000

: : opsional : 2.580.500

: Belum Implementasi --------------- : 5.411.000

: 270.550

Dasar Hukum : PP Gaji PNS : UU 14 Thn 2005 : Perpres 52/2009 : PMK : Perda : PP 74 Thn 2008 : PP 74 Thn 2008 GURU BUKAN PNS Daerah Normal Bukan PNS Sudah Sertifikasi Daerah Normal Bukan PNS Belum Sertifikasi Daerah Khusus Bukan PNS Sudah Sertifikasi Daerah Khusus Bukan PNS Belum Sertifikasi 1.

Gaji pokok Golongan IV/a ** Tunjangan profesi Tunjangan Kesejahteraan Daerah Tunjangan Khusus 5.

Subsidi Tunjangan Fungsional 6.

Tunjangan Fungsional ----------------------------------------------------- TAKE HOME PAY /BULAN TAKE HOME PAY/HARI (@20 Hr kerja) : Gaji Yayasan : 2.580.500

: opsional : : : Belum Implementasi --------------- : 2.580.500

: 129.025 ++ : Gaji yayasan : : opsional : : 300.000

: Belum Implementasi --------------- : 300.000 ++ : Gaji Yayasan : 2.580.500

: opsional : 2.580.500

: : Belum Implementasi --------------- : 5.161.000 ++ : 258.050 ++ : Gaji Yayasan : : opsional : 2.580.500

: 300.000

: Belum Implementasi --------------- : 2.880.500 ++ : 144.025 ++ Dasar Hukum : Aturan yayasan : UU 14 Thn 2005 : Perda : PP 74 Thn 2008 : PP 74 Thn 2008 : PP 74 Thn 2008 * TKD DKI Rp. 3 Juta perbulan **Penyetaraan (Inpassing)

PENENTUAN BESARAN TUNJANGAN PROFESI BERDASARKAN GAJI POKOK (MEKANISME SAAT INI) TUNJANGAN PROFESI DIBAYAR SESUAI DENGAN NOMINAL PADA TABEL GAJI PP 15 TAHUN 2012 Catatan : Dengan dukungan data DAPODIK maka dapat diperoleh Nominal Gaji Pokok Setiap Guru, dan Sudah dicantumkan dalam SK Tunjangan sehingga Kab/Kota dapat segera membayarkaannya

Persyaratan menerima Tunjangan Profesi Menurut PP 74 Tahun 2008 Pasal 15

Pasal 15 (1) Tunjangan profesi diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen; b. memenuhi beban kerja sebagai Guru; c. mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya; d. terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap; e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.

penataan dan pemerataan guru (bali) tgl 19 nov

Transcript penataan dan pemerataan guru (bali) tgl 19 nov