Transcript - PTA Jambi

Disampaikan Oleh:
Bambang Widjojanto
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
Dalam Kegiatan Sosialisasi/Koordinasi Sistem Pengelolaan Pengaduan dan Penilaian
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik
Indonesia, Juni 2013
Disiapkan oleh:
Direktorat Pengawasan Internal KPK
KERANGKA PEMBAHASAN
Dasar Hukum
Definisi
Dimensi Baru Pengawasan Internal
Ruang Lingkup, Tanggung Jawab danWewenang (PER KPK Nomor
02 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pengawasan Internal)
Tugas Pokok dan Fungsi (PER KPK Nomor 03 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi)
Hasil Pemeriksaan
2
DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor PER02/P.KPK/XI/2007 tentang Pedoman Umum Pengawasan
Internal;
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan
Korupsi.
3
DEFINISI PENGAWASAN INTERNAL
The Institute of Internal Auditor:
• Audit internal adalah kegiatan assurance dan
konsultasi yang independen dan obyektif, yang
dirancang untuk memberikan nilai tambah dan
meningkatkan kegiatan operasi organisasi.
Audit internal membantu organisasi untuk
mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan
yang sistematis dan teratur untuk
mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas
pengelolaan risiko, pengendalian, dan
proses governance.
4
DEFINISI PENGAWASAN INTERNAL
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:
• Pengawasan intern adalah seluruh proses
kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan
pengawasan
lain
terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
dalam rangka memberikan keyakinan yang
memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan
sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan
secara efektif dan efisien untuk kepentingan
pimpinan
dalam
mewujudkan
tata
kepemerintahan yang baik.
5
DEFINISI (lanjutan)
Peraturan KPK Nomor: PER
02/P.KPK/XI/2007 tentang
Pedoman Umum Pengawasan
Internal:
• Pengawasan Internal adalah kegiatan evaluasi
independen dan objektif untuk memberikan
rekomendasi
dan
konsultasi
dalam
peningkatan
efisiensi
dan
efektifitas
pencapaian
visi
dan
misi
Komisi
Pemberantasan Korupsi.
6
PENGAWASAN INTERNAL
Dimensi Lama
7
Dimensi Baru
Hard control
Soft control
Control evaluation
Self assessment
Control
Risk
Detective
Preventive
Audit knowledge
Business knowledge
Operational audit
Strategic audit
Independence
Value
DARI HARD CONTROL KE SOFT CONTROL
Menjadi :
• Penerapan nilai-nilai dan etika
organisasi
• Terbangunnya manajemen
integritas organisasi
• Terbangunnya kompetensi
pegawai
Penekanan pada :
• Penyusunan Perencanaan
Kinerja
• Penyusunan Sistem
• Penyusunan Laporan Keuangan
• Evaluasi Kinerja dll
8
DARI CONTROL EVALUATION KE SELF ASSESSMENT
Sebagai fasilitator bagi proses
pembangunan secara mandiri
terhadap sistem pengendalian
dan pengelolaan risiko melalui
sebuah diskusi kelompok atau
teknik lainnya. (Contoh:
Siemens membentuk
compliance officer di setiap unit
kerja)
 Pengawasan Terhadap Sistem
Pengendalian Intern Organisasi Dalam
Mengantisipasi Risiko
 Evaluasi Atas Kualitas Sistem
Pengendalian Intern (Desk Evaluation,
Pengamatan dan Wawancara)
9
Identifikasi
Risiko
Analisis Risiko
Penilaian Risiko
Respon Risiko
Evaluasi Risiko
DARI CONTROL KE RISIKO
Pengelolaan
Risiko
10
Mengidentifikasi dan mendeteksi risiko yang
ada/yang akan terjadi.
Sistem Pengendalian
KPK membangun Sistem Pengendalian
(Committee of Sponsoring
Organization). Contoh: proses Intern KPK (PER KPK Nomor 06 Tahun
2012)
pengendalian operasional.
DARI DETECTIVE KE PREVENTIVE
Pendekatan : Preventif
Proses
: Audit
Operasional
Fokus
: Nilai
Impact
: Jangka Panjang
Sikap
: Mitra Kerja
Komunitas : Luas
Jenjang Karir : Dapat Berkarir
di Unit/Bagian Lain
11
Pendekatan : Seperti Detektif
Proses
: Audit Kepatuhan/Compliance Audit
Fokus
: Penyimpangan, Kesalahan,
Kecurangan
Impact
: Jangka Pendek
Sikap
: Seperti Polisi
Komunitas : Terbatas
Jenjang Karir : Terbatas
DARI AUDIT KNOWLEDGE KE BUSINESS KNOWLEDGE
Seluruh aspek strategis
mencakup: akuntansi,
keuangan, teknologi
informasi, hukum, dan
kegiatan operasional yang
menekankan pada
manajemen risiko, sistem
pengendalian dan tata
kelola yang baik.
Kompetensi :
Auditing, Akuntan, Teknologi
informasi
12
DARI OPERATIONAL AUDIT KE STRATEGIC AUDIT
Dominasi :
Pemeriksaan pada level
atas organisasi, melalui :
Audit Policy
Audit Strategy
13
Dominasi :
Pemeriksaan pada level bawah
organisasi, melalui :
Audit Kepatuhan
Audit Operasional
Audit Keuangan
Audit pada tingkat
strategis, seperti:
penetapan kebijakan
organisasi
DARI INDEPENDENCE KE VALUE
Fokus pada
pembentukan/peningka
tan value atau nilai
organisasi sesuai dengan
pencapaian visi dan misi
organisasi
Fokus dalam menjaga dan memelihara
sikap independesi agar tidak terjadi
Conflict of Interest
14
PARADIGMA BARU PENGAWASAN INTERNAL
 More as strategic business partner
 Business consultant/advisor
 Risk and business process focus
 Agent of change
 Training ground for the future leader
 Communication skill
 Better use of technology, tools and knowledge
15
PENGAWASAN INTERNAL KPK
Multidisiplin ilmu
- Akuntan, Hukum, Teknologi
Informasi, Penyidik.
- Sertifikasi: CFE, CIA, JFA, QIA, PIA,
CRMP, PBJ, CISA.
16
Pendidikan dan pelatihan
berkelanjutan
STRUKTUR ORGANISASI
17
RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERNAL KPK
Reviu proses manajemen risiko, sistem pengendalian internal, sistem informasi
dan proses tata kelola
Audit secara periodik (Laporan Keuangan KPK)
Reviu kegiatan operasional (audit kinerja direktorat/unit kerja)
Penanganan pengaduan yang melibatkan penasihat dan pegawai
Audit khusus dan penyelidikan internal
Penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
Pencegahan dan deteksi fraud
18
TANGGUNG JAWAB
1. Koordinasi kegiatan identifikasi dan penilaian risiko potensial;
2. Reviu sistem pengendalian;
3. Penilaian terhadap sistem dan prosedur pengamanan aset;
4. Reviu atas sistem dan prosedur yang telah diterapkan dan
usulan perbaikan;
5. Penilaian efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya;
6. Memantau tindak lanjut rekomendasi;
7. Penelahaan atas pengaduan penyimpangan, penyalahgunaan
wewenang, pelanggaran hukum dan penyimpangan etika;
19
TANGGUNG JAWAB (lanjutan)
8. Audit dengan tujuan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti atas
dugaan pelanggaran peraturan kepegawaian, menyampaikan laporan
hasil audit tersebut kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
dan apabila diperlukan dapat meminta pertimbangan Dewan
Pertimbangan Pegawai untuk penjatuhan sanksi sesuai peratuan yang
berlaku;
9. Menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi berkaitan dengan: (1) pelaksanaan audit khusus
atas dugaan penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran
kode etik; (2) Pelaksanaan penyelidikan internal atas dugaan terjadinya
suatu tindak pidana;
10. Melakukan kegiatan pengawasan lainnya yang diperintahkan oleh
Pimpinan Korupsi Pemberantasan Korupsi.
20
WEWENANG
PELAKSANAAN FUNGSI
AUDIT KHUSUS
Memasuki semua unit
kerja
Meminta keterangan,
informasi, penjelasan
dari pegawai dan
penasihat
Akses ke seluruh
dokumen/catatan/sistem/
aplikasi/database/rekaman/
media penyimpanan data
dan informasi lainnya
Mengundang pihak luar
untuk memberikan
penjelasan
Meminta data dan
informasi kepada
seluruh Direktorat KPK
Meminta data dan
informasi kepada
institusi di luar KPK
21
PENYELIDIKAN INTERNAL
Sesuai dengan
kewenangan yang
ditetapkan dalam
peraturan perundangundangan yang berlaku
TUGAS POKOK & FUNGSI DIREKTORAT PI
Penyiapan rumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
evaluasi, pengadministrasian, pengamanan kegiatan, pengembangan
sistem, metode kerja dan prosedur pelaksanaan Pengawasan Internal;
Pemeriksaan bidang keuangan dan kinerja melalui pelaksanaan reviu
keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
Pemeriksaan bidang etika dan profesi melalui penelahaan pengaduan,
pencarian dan pengumpulan bukti-bukti, serta penyelidikan atas dugaan
terjadinya suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat, penasihat
dan pegawai KPK;
Pemberian jasa konsultasi kepada unit-unit kerja berhubungan dengan
fungsi pengawasan internal;
22
TUPOKSI DIREKTORAT PI (lanjutan)
Evaluasi kegiatan manajemen risiko melalui reviu terhadap kegiatan
manajemen risiko, sistem pengendalian internal, sistem informasi, dan proses
tata kelola;
Pelaksanaan evaluasi sistem dan kegiatan pengamanan internal;
Pelaksanaan eksaminasi penanganan tindak pidana korupsi;
Koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait lain
sehubungan pelaksanaan fungsi pengawasan internal.
23
UPAYA INTERNAL PENCEGAHAN KORUPSI
PENERAPAN NILAI-NILAI
DASAR PRIBADI:
(INTEGRITAS, PROFESIONALISME,
INOVASI, TRANSPARANSI,
PRODUKTIVITAS, RELIGIUSITAS,
KEPEMIMPINAN)
PEMBENTUKAN
AKTOR PENGGERAK
INTEGRITAS
24
AKTOR PENGGERAK INTEGRITAS
• Tujuan:
Terbentuknya motor penggerak integritas KPK yang kompeten dalam
melakukan internalisasi dan pembangunan sistem integritas KPK.
• Sasaran:
1. Memiliki kesadaran secara kompehensif untuk berintegritas secara
pribadi maupun sistem;
2. Memiliki kiat akselerasi pembentukan pribadi dan lingkungan yang
berintegritas;
3. Mampu melakukan pemetaan diri dalam perspektif agent of change;
4. Memahami sistem pengendalian internal menurut perspektif individu
dan organisasi sebagai agent of change;
5. Menyusun rencana aksi dalam rangka pencapaian zona integritas di
masing-masing unit lingkungan kerja KPK secara efektif dan efisien
serta berkelanjutan.
25
AKTOR PENGGERAK INTEGRITAS (lanjutan)
• Bentuk Kegiatan: Pelatihan ToT Tunas Integritas KPK
26
INTERNAL WHISTLEBLOWER SISTEM
Setiap entitas KPK berkewajiban serta
bertanggungjawab menjaga profesionalitas dan
integritas KPK dengan melaporkan/memberikan
informasi, saran, atau pendapat mengenai
tindakan pelanggaran peraturan kepegawaian dan
kode etik, pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan maupun dugaan terjadinya
tindak
pidana
yang
dilakukan
oleh
Pegawai/Penasihat/Pimpinan KPK maupun
saran mengenai perbaikan sistem organisasi dan
manajemen KPK.
27
INTERNAL WHISTLEBLOWER SYSTEM
Hotline (layanan telepon 24 jam melalui
nomor 08121240004 )
Alamat email:
[email protected]
PO BOX: PI KPK JKT 10000
Drop Box di lingkungan KPK
28
UPAYA INTERNAL PEMBERANTASAN KORUPSI
•
KOORDINASI DENGAN
APARAT PENEGAK
HUKUM
•
PENEGAKAN ETIKA DAN
PERATURAN
KEPEGAWAIAN
•
KEGIATAN AUDIT DAN
REVIU
•
DEWAN PERTIMBANGAN
PEGAWAI (DPP) &
KOMITE ETIK
29
HASIL PEMERIKSAAN 2012
30
REKOMENDASI PENINGKATAN PERAN
PENGAWASAN INTERNAL
1.
Adanya dukungan yang maksimal dari pimpinan
tertinggi lembaga untuk menjadikan Pengawasan
Internal lebih efektif dalam hal pengelolaan
risiko, sistem pengendalian intern, dan proses
governance;
2.
31
Mereviu
dan memperkuat ruang
lingkup
kegiatan, tanggung jawab dan wewenang
Pengawasan Internal dalam Pedoman Umum
Pengawasan Internal (audit charter);
REKOMENDASI (lanjutan)
3.
Pembangunan SDM dengan berbagai latar
belakang (multidisiplin ilmu) dan peningkatan
kompetensi aparat pengawasan internal;
4.
Merubah paradigma pengawasan internal dari
watchdog menjadi katalis;
5.
Menindaklanjuti secara konsisten semua temuan
dan memberikan sanksi yang tegas;
6.
Meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak
hukum lainnya dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi.
32
33